RUU Keperawatan Selesai Akhir 2013

Share

Jakarta (Metrotvnews.com) : Rancangan Undang-undang (RUU) Keperawatan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014 telah menjadi RUU prioritas sebagai usulan DPR RI dari Komisi XI. Untuk itu dengan sisa waktu masa jabatan DPR RI, Komisi XI tengah menggenjot RUU Keperawatan untuk menjadi UU paling telat selama dua kali masa sidang atau hingga akhir 2013.

"Kami telah tugaskan penyusunan naskah akademik dan draf RUU ini lewat Biro RUU Bidang Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Sekjen DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi XI Nova Riyanti Yusuf, saat ditemui, Selasa (14/5).

Secara substansi, RUU Keperawatan mencoba untuk meningkatkan profesi keperawatan dari profesi-profesiyang telah ada, khususnya pelayanan kesehatan. Dengan jumlah perawat yang lebih banyak ketimbang dokter, sebaiknya, jelas Noriyu, harus dipertimbangkan bagaimana meningkatkan mutu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Perawat tugasnya banyak dan itu harus sejalan dengan peningkatan mutu termasuk akreditasi perawat yang selama ini tidak ada dan UU ini akan dibuat sekomprehensif mungkin," papar Noriyu.

Selain itu, perlu dipikirkan kondisi di mana perawat mesti dilindungi dari kriminalisi yang selama ini banyak terjadi, semisal dalam kondisi-kondisi darurat. Kondisi darurat seperti bencana alam ataupun wilayah pelosok yang sulit terjangkau dokter, dalam kondisi tertentu perawat bisa menangani permasalahan pasien dalam batas tertentu.

"Banyak kondisi darurat, yang banyak mempertanyakan kepada kami adalah mereka sering dikriminalisasi, padahal niat mereka menolong. UU ini pun akan dibuat sangat nasionalis untuk memenuhi kebutuhan pelayan kesehatan, dan tidak untuk mengirimnya ke luar negeri."

Dengan persentasi 40-70 persen pelayanan rumah sakit adalah pelayanan keperawatan, maka dengan sangat jelas profesi ini harus dilindungi dan dikembangkan secara kualitas. Substansi yang rencananya diatur adalah mengenai pendidikan keperawatan yang isinya berupa kompetensi, registrasi, dan lisensi.

Selain itu pengaturan keperawatan, mulai dari hak dan kewajiban, dibentuknya organisasi profesi dengan konsil keperawatan Indonesia serta pembinaan dan pengembangan.

"Ini memang sedikitnya menimbulkan arogansi pihak lain, tapi niat kita ini meninggaikan profesi perawat bukan untuk menyaingi dokter. Dokter dan perawat itu beda fungsi tapi kami ingin ada kesetaraan disitu, karena dalam menangani pasien ada manajemen kasus didalamnya, tidak bisa dokter dan perawat jalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Dalam pembahasannya, RUU ini akan bersentuhan dengan lima kementrian yaitu Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementrian Hukum dan HAM serta Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, meskipun lintas sektor, Komisi XI berharap pembahasan RUU Keperawatan ini dibahas di Panitia Kerja (Panja) Komisi XI tidak perlu lewat Panitia Khusus (Pansus) lintas komisi.

"Saya rasa jika ini dibahas dalam panja, kemungkinan besar selesai sebelum tahun 2014, karena jika dibahas di pansus maka kita harus menerangkan dari awal knsep RUU keperawatan di komisi-komisi lain," tutupnya. (Hafidz Mukti)


Editor: Afwan Albasit


Sumber : www.metrotvnews.com

Add comment


Security code
Refresh

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq