Cakupan Efektif Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Share

Refleksi Tahun 2016 dan Harapan Tahun 2017

Penulis: Hanevi Djasri
Kepala Divisi Manajamen Mutu Pelayanan Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Cakupan efektif adalah jumlah masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu yang memiliki jaminan kesehatan dan kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mutu yang baik.. Artikel ini menjabarkan berbagai tantangan dan peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan cakupan efektif pelayanan kesehatan berdasarkan hasil refleksi berbagai kegiatan tahun 2016 dan harapan upaya yang dapat dilakukan pada tahun 2017.

Tantangan utama dalam mewujudkan cakupan efektif berdasarkan hasil review kegiatan dan fenomena pada tahun 2016 adalah akses, efektifitas dan efisiensi. Masing-masing tantangan akan dijabarkan secara detil, berikut dengan berbagai kegiatan yang telah dan atau sedang dilakukan pada tahun 2016 serta dilanjutkan dengan berbagai upaya-upaya yang dapat dilaksanakan pada tahun 2017.

Kementerian kesehatan sebagai regulator utama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan dapat mengambil peran sebagai koordinator berbagai upaya-upaya tersebut yang dapat didelegasikan kepada berbagai bagian dalam Kemenkes seperti Direktorat Pelayanan Kesehatan, Direktorat Mutu dan Akreditasi serta Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Pendahuluan

Evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan2 pada akhir tahun 2016 masih menitikberatkan kepada cakupan kepesertaan, penerimaan premi, jumlah pelayanan dan pembayaran kapitasi/klaim. Evaluasi tersebut belum sampai mengevaluasi cakupan efektif untuk menunjukan kemajuan pencapain cita-cita JKN yaitu menyediakan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa hambatan finansial.

Cakupan efektif didefinisikan oleh WHO dan Bank Dunia (2015) sebagai jumlah masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu yang telah memiliki jaminan kesehatan dan kemudian telah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mutu yang baik, sebagai contoh di Kenya mereka berhasil menghitung cakupan efektif untuk masyarakat dengan HIV sebesar angka 27% (gambar 1)

ref1

Gambar 1: Effective coverage: People who need health services obtain them in a timely manner and at a level of quality necessary to obtain the desired effect and potential health gains (WHO dan Bank Dunia, 2015).

Indonesia memiliki tiga tantangan utama dalam upaya mewujudkan cakupan efektif pelayanan kesehatan yaitu: akses, efektifitas dan efisiensi. Permasalahan akses terutama terkait dengan tidak meratanya jumlah fasyankes dan dokter spesialis di daerah terpencil serta juga karena tidak seimbangnya jumlah pasien dibandingkan dengan kapasitas fasyankes didaerah perkotaan. Permasalahan efektifitas terjadi terutama karena tidak efektifnya upaya peningkatan mutu pelayanan klinis (clinical care) terkait dengan pelayanan medis dan asuhan keperawatan. Sedangkan permasalahan efisiensi terutama terkait dengan rendahnya kemampuan pengelolaan sumber daya disertai dengan maraknya kegiatan fraud dalam layanan kesehatan.

Akses Pelayanan Kesehatan: Review 2016 & Harapan 2017

Akses diidentifikasi oleh Bredenkemp dkk (2015) sebagai salah satu masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara di Asia dalam penerapan universal health coverage (UHC), masalah ini meliputi kesiapan, jumlah dan penyebaran Fasyankes. Indonesia telah lama menghadapi masalah ini, namun hingga tahun 2016 masih sering muncul berita mengenai kekurangan tenaga dokter spesialis dan keterbatasan jenis pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan juga berita membludaknya pasien di Fasyankes rujukan di perkotaan. Data pendukung masalah akses ini antara lain pertumbuhan jumlah RS di Indonesia yang tidak merata sepanjang tahun 2012-2016, yaitu terutama masih terjadi pada regional I yaitu: DKI, Banten, Jabar, DIY, Jateng dan Jatim (PKMK, 2016)

Berbagai upaya yang mulai dilakukan pada tahun 2016 untuk mengatasi masalah akses, antara lain adalah telah digulirkannya program Nusantara Sehat oleh Kementerian Kesehatan dan digagasnya penyusunan Permenkes tentang Pedoman Pengampuan Rumah Sakit3 sebagai bentuk adopsi program Sister Hospital. Kedua inisiatif ini ditujukan untuk memperbaiki masalah akses terkait dengan pemerataan SDM kesehatan. Insiatif lain adalah telah dimulainya penyusunan Permenkes tentang Pedoman Pemantauan Rujukan Pelayanan Kesehatan4 yang bertujuan memperbaiki akses dengan mengendalikan jumlah rujukan dari Fasyankes primer dan meratakan beban kasus rujukan antar RS rujukan daerah, RS rujukan regional dan RS rujukan nasional.

Pada tahun 2017 diharapkan Direktorat Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dapat mengkoordinir inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang lebih sistematik, misalnya di sektor RS diperlukan adanya kebijakan yang mendorong para pemerintah daerah dan investor untuk membangun RS didaerah. Kebijakan tersebut antara lain meliputi pemetaan jumlah kebutuhan RS diseluruh daerah Indonesia, kemudahan birokrasi pendirian RS, fasilitasi dalam rekruitmen dokter spesialis, hingga keringanan pajak.

Upaya sistematis lain adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rujukan, baik mutu rujukan dari layanan primer maupun rujuk balik dari layanan tingkat lanjut, perbaikan sistem rujukan antar RS rujukan kabupaten, RS rujukan propinsi dan RS rujukan nasional serta mekanisme monitoring dan evaluasinya.

Efektifitas Pelayanan Kesehatan: Review 2016 & Harapan 2017

Efektifitas pelayanan kesehatan merupakan indikator mutu yang paling sulit diukur dan dicapai namun merupakan indikator terpenting dalam layanan kesehatan. Indikator efektifitas dapat berupa meningkatnya angka perilaku hidup sehat (promotif), penurunan angka kesakitan (preventif), penurunan angka kematian dan peningkatan angka kesembuhan (kuratif), serta peningkatan kualitas hidup pasien-pasien dengan penyakit kronis (rehabilitatif). Hingga tahun 2016, efektifitas pelayanan kesehatan secara nasional di Indonesia masih hanya dilaporkan dengan menggunakan indikator-indikator konvensional seperti cakupan imunisasi, jumlah kematian menurut penyebab, dan jumlah 10 penyakit atau tindakan terbanyak.

Pada tahun 2016 tercatat berbagai institusi memiliki agenda kegiatan penyusunan indikator untuk mengukur efektifitas pelayanan, seperti Direktorat Mutu dan Akreditasi Kemenkes menyusun Peraturan Pemerintah tentang kerangka kerja nasional peningkatan mutu dan Permenkes tentang indikator mutu rumah sakit dan indikator mutu layanan primer5. BPJS mengembangkan indikator kualitas bagi fasyankes rujukan tingkat lanjut6 untuk melengkapi indikator kualitas fasyankes tingkat pertama yang sudah ada. BPJS Kesehatan juga pada tahun ini telah melakukan pengukuran kualitas Fasyankes provider BPJS Kesehatan7 (tahun ketiga) menggunakan indikator input-proses-output. BPJS Kesehatan juga melakukan join research bersama PKMK FK UGM untuk mengembangkan indikator kualitas FKTP dan FKTRL (Hasri, 2016).

Disisi lain KARS juga sedang mengembangkan sistem benchmark indikator antar rumah sakit. Namun demikian belum ada sinergi yang kuat antar berbagai kegiatan pengukuran indikator tersebut.

Disamping penyusunan indikator, juga banyak upaya peningkatan efektifitas terutama dengan penerapan standar akreditasi baik di RS maupun di Puskesmas. Salah satu standar akreditasi mensyaratkan agar Fasyankes menyusun Pedoman Pelayanan Klinis (PPK) termasuk dalam bentuk clinical pathways sebagai pedoman bagi para klinisi (dokter, perawat dan klinisi lainnya), namun muncul berbagai hambatan dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pelayanan klinis, antara lain karena belum cukup tersedianya Pedoman Nasional Praktek Kedokteran (PNPK) dan belum efektifnya pelaksanaan audit klinik meski Kemenkes sudah menyelesaikan draf Permenkes Pedoman Audit Klinik.

Pada tahun 2017 diharapkan ada sinergi yang kuat antara Direktorat Mutu dan Akreditasi Kemenkes dengan PERSI, Adinkes dan BPJS Kesehatan untuk dapat bersama-sama mengambangkan sistem pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut indikator mutu di tingkat nasional antara lain dengan memanfatkan data yang telah ada di BPJS Kesehatan (data klaim INA CBG dan data PCare) serta data yang telah ada di KARS (data akreditasi RS) serta data di Komisi Akreditasi FKTP (data akreditasi pelayanan primer). Diharapkan hanya ada 1 sistem yang digunakan bersama oleh berbagai pihak sehingga juga meringankan bebas Fasyankes dalam pengukuran indikator mutu dan tidak lanjutnya.

Pelaksanaan dan evaluasi PPK diharapkan dapat berjalan lebih baik, antara lain mengusulkan agar Kemenkes dapat segera mengembangkan website yang berisi berbagai PNPK yang telah disusun oleh organisasi profesi sehingga mudah diacu oleh berbagai Fasyankes. Kemenkes juga diharapkan dapat melakukan audit klinik secara nasional untuk mengukur efektifitas tatalaksana berbagai penyakit prioritas.

Efisiensi Pelayanan Kesehatan: Review 2016 & Harapan 2017

Efisiensi merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan program JKN, negara besar lainnya seperti Amerika Serikat pun menjadikan efisiensi sebagai salah satu tolok keberhasilan program JKN mereka, berbagai bentuk regulasi telah mereka keluarkan untuk meningkatkan efisensi, termasuk dengan membuat sistem anti fraud layanan kesehatan karena ancaman in-efisiensi yang sangat besar, yaitu mencapai 10% dari dana JKN mereka.

Hingga tahun 2016 regulasi upaya efisiensi dalam layanan kesehatan di Indonesia masih hanya bertumpu pada kegiatan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), itupun belum efektif berjalan. Hasil evaluasi menujukan kegiatan utilization review (UR) tidak berjalan sesuai petujuk pelaksanaan yang telah ada, analisa UR tidak dilakukan secara mendalam sehingga berhasil mendeteksi peluang peningkatan mutu dan potensi fraud yang ada serta tidak terdapat rekomendasi perbaikan secara sistematik dari analisa UR (Rahma, 2016)

Upaya peningkatan efisiensi pada tahun 2016 sebenarnya cukup banyak dilakukan. Berbagai rumah sakit telah mulai menerapkan Lean Hospital untuk mengurangi waste dan juga PERSI kembali menggiatkan upaya Green Hospital. Disisi lain BPJS Kesehatan gencar melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas berbagai isu in-efisiensi seperti analisa hasil UR, analisa hasi deteksi potensi fraud, dan pembahasan penerapan clinical pathways untuk kendali mutu dan biaya. BPJS Kesehatan pada tahun ini mulai menerapkan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) yang pada awal pelaksanaannya justru mendapat tantangan dari pengelola Fasyankes primer.

Berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi tersebut terlihat tidak dalam satu skema yang sama, berbagai stakeholders masih menggunakan cara pandang masing-masing dalam melakukan upaya efisiensi. Belum ada kesepakatan nasional metode yang perlu diterapkan untuk efisiensi di Fasyankes dan belum ada petunjuk teknis untuk mendeteksi potensi fraud, untuk melakukan investigasi dan untuk pemberian sanksi pelaku fraud.

Pada tahun 2017 diharapkan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kemenkes dapat mengkoordinir berbagai upaya peningkatan efisiensi Fasyankes, termasuk didalamnya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk melengkapi petunjuk teknis pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya bagi TKMKB, meningkatkan kompetensi TKMKB dalam melakukan UR, analisa dan penyusunan rencana perbaikan. PPJK juga diharapkan dapat bekerjasama dengan PERSI dan Adinkes untuk menyusun strategi efisiensi Fasyankes tanpa masuk ke kegiatan yang berpotensi fraud, misalnya terkait dengan penerapan lean, penerapan prinsip green, audit energi, penerapan pay for performance, dan sebagainya.

Disamping itu PPJK juga diharapkan dapat bekerjasama dengan KPK dan Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelayanan Kesehatan di tingkat nasional untuk membuat sistem anti fraud yang meliputi sub-sistem: sosialisasi dan edukasi pencegahan fraud, deteksi potensi fraud, infestigasi fruad, pemberian sanksi dan pelaporan upaya pencegahan fraud. Diharapkan juga ada task force yang dapat diberikan kewenangan untuk menjalan siklus sitem anti fraud tersebut.

Penutup

Artikel ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para stakeholders untuk secara bersama-sama menyusun dan melaksanakan rangkaian kegiatan/upaya peningkatan cakupan efektif yankes berikut dengan besar pembiayaannya serta pengorganisasiannya. Diharapkan pada akhir tahun 2017 kelak, Indonesia telah dapat mengukur besarnya cakupan efektif untuk kondisi-kondisi kesehatan tertentu dan rencana peningkatan selanjutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Divisi Manajemen Mutu yang selama tahun 2016 terlibat aktif dalam berbagai kegiatan peningkatan cakupan efektif pelayanan kesehatan di Indonesia.

Artikel ini dapat didiskusikan lebih lanjut dalam www.mutupelayanankesehatan.net 

Referensi

  • Caryn Bredenkampa, Timothy Evansa, Leizel Lagradab, John Langenbrunnerc, Stefan Nachukd, Toomas Palua, Emerging challenges in implementing universal health coverage in Asia, Social Science & Medicine, Volume 145, November 2015, Pages 243–248
  • Eva Tirtabayu Hasri, Nusky Syaukani, Hanevi Djasri, Andriani Yulianti, Uji Coba Indikator dan Instrumen Pengukuran Kualita Layanan Fasilitas Kesehatan, Laporan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan, 2016
  • Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM, Monitoring Pertumbuhan Rumahsakit dan Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi Rumahsakit
  • Puti Aulia Rahma, Eva Tirtabayu Hasri, Elisa Sulistyaningrum, Lucia Evi Indriarini, Hanevi Djasri, Armiatin, Andriani Yulianti, Evaluasi Kegiatan Utilization Review Sebagai Upaya Kendali Mutu dan Biaya Pelayanan Kesehatan di Fasyankes Rujukan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Laporan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan, 2016.
  • WHO, 2015, Tracking universal health coverage: first global monitoring report, dapat diakses pada http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2015/en/ 

Add comment


Security code
Refresh

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq