Author: yuliaslovic@gmail.com

Kerangka Acuan

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia: Workshop Penetapan Visi, Misi dan Target dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM dan WHO Indonesia

Jakarta, 22-23 Mei 2018

LAPORAN WORKSHOP

  Latar Belakang

Mutu pelayanan kesehatan telah menjadi isu nasional dan global. Peningkatan mutu secara global dalam pelayanan kesehatan memiliki sejarah panjang dimulai pada tahun 1900-an sedangkan Indonesia telah memulai perjalanannya sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Masalah mutu pelayanan kesehatan berlanjut menjadi strategi dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan komponen penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagaimana dinyatakan, SDGs memiliki target khusus untuk UHC, yaitu “Mencapai UHC, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke layanan kesehatan esensial yang berkualitas dan akses ke obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua” (WHO, 2015).

Mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam mencapai UHC dan SDGs, upaya peningkatan tersebut harus didukung oleh Kebijakan dan Strategi Mutu Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan/National Quality Policy and Strategy (NQPS). WHO telah meluncurkan buku pedoman NQPS yang dapat digunakan sebagai referensi setiap negara yang ingin mengembangkan NQPS, menyesuaikan dengan situasi dan prioritas masing-masing negara. Dengan dibentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016 membuka sebuah kesempatan emas untuk mendokumentasikan kebijakan dan strategi mutu pelayanan di Indonesia sebagai langkah awal dalam penyusunan NQPS.

Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan bersama dengan PKMK FKKMK UGM serta didukung WHO Indonesia, telah mengembangkan analisis situasi untuk delapan komponen proses NQPS yang direkomendasikan oleh WHO. Analisis situasi disusun berdasarkan temuan dari berbagai dokumen terkait dan diskusi melalui kegiatan lokakarya dengan pemangku kepentingan terkait.

Pada tahun 2018 ini , proses penyusunan NQPS berlanjut untuk menentukan seluruh komponen proses NQPS Indonesia (gambar 1) melalui konsensus dan diskusi yang lebih luas dengan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, sampai dengan penyusunan dokumen final NQPS Indonesia.

Gambar 1. Kerangka Konsep Penyusunan National Quality Policy and Strategy Indonesia

Tujuan

Workshop ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan hasil analisis situasi mutu pelayanan kesehatan di Indonesia kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan secara lebih luas.
2. Menetapkan visi, misi dan target dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menentukan:
   1. Definisi mutu pelayanan kesehatan Indonesia
   2. Dimensi mutu pelayanan kesehatan Indonesia
   3. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan terkait
   4. Indikator mutu nasional sesuai dengan dimensi mutu yang telah ditetapkan.

Peserta

Akan terdiri dari perwakilan dari:

1. Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Yankes Rujukan, Direktorat Yankes Dasar, Direktorat P2MPL, Balitbangkes, BPPSDM)
2. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Organisasi profesi (IDI, PDGI, PPNI, IBI, Permapkin, PDMMI, PAFI)
4. Asosiasi Rumah sakit dan layanan kesehatan (PERSI, ARSADA, ARSSI, Asosiasi Klinik, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer)
5. Lembaga Akreditasi Fasyankes (KARS dan Komisi Akreditasi FKTP)
6. BPJS (Kantor Pusat, perwakilan Kantor Regional, perwakilan Kantor Cabang)
7. NGO kesehatan (Yayasan Orangtua Peduli, Komunitas Peduli Skizofrenia, PAMALI-TB, Komunitas Share To Care)

Fasilitator

1. Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc, MPH, Ph.D
2. dr. Hanevi Djasri, MARS
3. dr. Novika Handayani
4. dr. Sekar Laras

Metode

Penetapan definisi dan dimensi mutu pelayanan kesehatan (beserta pengertian dan penjabaran setiap dimensi), peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan serta indikator mutu nasional dilakukan dengan metode konsensus yang akan difasilitasi oleh tim fasilitator.

Setiap peserta sebelumnya akan menerima draf yang telah dibuat oleh tim fasilitator untuk dapat dipelajari sebelum workshop sebagai bahan diskusi untuk menyepakati bersama hal-hal yang ingin ditetapkan dalam workshop ini.

Tanggal dan Tempat Acara

Hari/tanggal : Selasa-Rabu, 22-23 Mei 2018
Jam : 09:00-15:30
Tempat : Ruang Rapat 503, Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta

Jadwal Acara

Biaya

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini berasal dari Kementerian Kesehatan RI dan WHO Indonesia

Term of Reference

Development of The Indonesian National Quality Policy and Strategy:
A Final Document

Center for Health Policy and Management, Faculty of Medicine UGM, in collaboration with The Directorate of Healthcare Quality and Accreditation, Ministry of Health,
Republic of Indonesia, supported by WHO Indonesia

Background

Health care quality has been a national and global issue. Global quality improvement in health care has a long history started in the 1900s whereas Indonesia has started its journey since more than 30 years ago. The issue on health care quality continues to be strategic in achieving Universal Health Coverage (UHC), an important component in the Sustainable Development Goals (SDGs). As stated, SDGs has a specific target for UHC, i.e. “Achieving UHC, including financial risk protection, access to quality essential health service and access to safe, effective, quality, and affordable medications and vaccines for all” (WHO, 2015).

Considering the needs for improving health care quality to achieve UHC and SDGs, efforts to improve quality in the entire health system should be supported by a National Quality Policy and Strategy (NQPS). WHO has launched the NQPS handbook which will be used to guide countries in developing the national quality policy and strategy appropriate to their national health policies and planning (WHO, 2017). With the establishment of The Directorate of Healthcare Quality and Accreditation in the Ministry of Health Republic of Indonesia in 2016, there is an urgent need and a golden opportunity to document various quality policies and strategies in each component of NQPS.

In 2017, Center for Health Policy and Management Faculty of Medicine UGM and Ministry of Health developed a situational analysis for all eight elements (figure 1) based on the existing documents, discussion and consultations with stakeholders and policy makers. This project is full supported by WHO.

Figure 1. Modified elements in the development of a Situational Analysis

The document on the current situational analysis of the Indonesian National Quality Policy and Strategy was written in 2017 and it contains the following sections: (1) Global and South East Asia Relevance; (2) Conceptual framework for quality; (3) Definition and dimension of quality; (4) Current situation analysis in Indonesia, consisting of health, health care services, quality of health care services (policy and regulation, stakeholder mapping, improvement
methods and interventions, governance and organizational structure, health management information systems and data, and quality indicators); and (5) Strength, Weakness, Opportunity and Threat analysis (SWOT).

Objectives

• General objective: To develop a document of The Indonesian National Quality Policy and Strategy as a strong foundation for Indonesia to further develop and implement national action plans (Rencana Aksi Nasional) on quality improvement
• Spesific objective: To determine vision, mission, strategy and program for all eight elements through discussion and consultation to a broader policy makers and stakeholders

Methods

The consultant team will work closely and under the guidance of the Directorate of Healthcare Quality and Accreditation, Ministry of Health, to conduct the following serial workshops:

• Workshop 1: Vision, mission and target on health care quality improvement
  Vision, mission and target on health care quality will be aligned to the national health priorities and developed by making a consensus with policy makers and stakeholders that we identified on the previous process. The definition and dimensions of health care quality will be included in the consensus.
• Workshop 2: Strategy on health care quality improvement
  The determination of strategy on health care quality improvement will be done through discussion with policy makers and stakeholders.
• Workshop 3: Program on health care quality improvement The determination of program on health care quality improvement will be done
  through discussion with policy makers and stakeholders. The proper methods and interventions will be discussed.
• Workshop 4: Implementation strategy on health care quality improvement
  The discussion on implementation strategy will include the determination of structure and organization for health care quality, health management information systems & data systems, and quality indicators and core measures to support the strategy and program that will be developed on the workshop 2 and 3. This workshop will be done through discussion with the stakeholders and policy makers that we identified on the previous process.
• Workshop 5: budgeting and financing for national quality strategy
  we will discuss about the budget allocations and calculate the cost for each strategy. the, we will make a five-year budget plan for national quality strategy. we will invite the key staheholders in healthcare and cost of quality experts
• Dissemination of The Indonesian National Quality Policy and Strategy final document
  A meeting will be held to disseminate NQPS document to all stakeholders from national level to health facilities level in order to better improve national health care quality.

Duration of Work

All activities will be completed within the period of May to March 2019. The
Indonesian NQPS document will be finished in March 2019.

Figure 2. A Conceptual Framework of The Indonesian National Quality Policy and Strategy 

Timetable 

Consultant Team

1. Prof. dr. Adi Utarini MSc, MPH, PhD (team leader)
2. dr. Hanevi Djasri MARS (co-team leader)
3. dr. Novika Handayani (research assistant)
4. Deni Harbianto, SE
5. Anastasia Noviana (project manager)

{tab title=”REFERENSI” class=”green”}

• Handbook For National Quality Policy and Strategy
• National Quality Policy and Strategy: Driving Change for Stronger Health Systems and Improved Health Outcomes
• Survey tool to assess health systems quality improvement and patient safety initiatives
• National Quality Policy and Strategy, WHO Meeting Report
• 2015 National Healthcare Quality and Disparities Report and 5th Anniversary Update on the National Quality Strategy

{tab title=”CONTOH NQPS” class=”blue”}

• Quality matters: Realizing Excellent Care for all
• Framework for Improving Quality (Irlandia April 2016)
• framework victorian health services
• australian safety and quality framework
• Framework for Improving Quality in our Health Service
• The Tanzania Quality Improvement Framework in Health Care 2011 – 2016

{/tabs}

Senin – Selasa, 25 – 26 Juni 2018 Pukul 08.30 – 16.00 WIB

  LATAR BELAKANG

Fraud layanan kesehatan (atau kecurangan JKN) secara umum mengancam keberlangsungan program JKN. Fraud menyebabkan dana JKN terserap tinggi namun untuk pelayanan kesehatan yang tidak optimal. Saat ini, fraud juga mulai mengancam rumah sakit (RS) Anda. KPK akan menindak provider yang terbukti melakukan fraud mulai tahun 2018. KPK menyebut dalam satu semester pada tahun 2015, ada sekitar 175 ribu klaim dari provider ke BPJS Kesehatan dengan nilai Rp 400 miliar yang terdeteksi ada kecurangan. Per Februari 2017 bahkan sudah ada 1 juta klaim yang terdeteksi (KPK, 2015).

Rumah sakit seringkali tidak sadar telah melakukan tindakan kecurangan JKN. Padahal gejala fraud dapat diketahui dan dilakukan pencegahannya sedini mungkin dengan cara sedehana: deteksi dini potensi fraud. Deteksi potensi fraud dapat menggunakan berbagai metode karena tidak ada satupun instrumen yang dapat mendeteksi semua potensi fraud. Saat ini PKMK FK UGM telah mengembangkan 3 metode yang diharapkan dapat menangkap potensi fraud dengan lebih sensitif.

Deteksi harus ditindaklanjuti dengan investigasi agar dapat membuktikan dugaan potensi fraud. Investigasi membutuhkan keterampilan individu dalam mengumpulkan bukti kuat dugaan fraud. Hasil akhir investigasi adalah pembuktikan apakah dugaan fraud kuat atau tidak. Investigasi akan menjadi kunci dalam penetapan sanksi bagi terduga fraud. Rangkaian keterampilan deteksi dan investigasi potensi fraud patut dimiliki oleh staf RS untuk membantu mengendalikan fraud.

  MATERI

Materi yang akan Anda pelajari dalam Bimtek ini adalah:

1. Teori dasar deteksi potensi fraud layanan kesehatan.
2. Teori deteksi potensi fraud menggunakan metode analisis data klaim, audit klinis, dan analisis berkas rekam medis.
3. Penggunaan instrumen deteksi potensi fraud menggunakan metode analisis data klaim, audit klinis, dan analisis berkas rekam medis.
4. Persiapan investigasi dari hasil deteksi potensi fraud.
5. Pelaporan hasil deteksi dan investigasi potensi fraud.
6. Penyusunan rencana tindak lanjut pasca deteksi dan investigasi potensi fraud.

  NARASUMBER

Narasumber dalam kegiatan ini adalah

Puti Aulia Rahma, drg., MPH
Peneliti dan pengelola Community of Practice (CoP) Anti Fraud Layanan Kesehatan. Bergabung di Divisi Manajemen Mutu – PKMK FKKKMK UGM sejak 2010. Sejak 2014 fokus dalam edukasi, pengembangan instrumen dan regulasi, serta penelitian terkait pencegahan dan pengendalian fraud layanan kesehatan. Kegiatan pengedalian fraud layanan kesehatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, KPK, ACFE Indonesia, serta fasilitas-fasilitas kesehatan seluruh Indonesia. Narasumber pernah mengikuti konferensi anti fraud yang diselenggarakan oleh NHCAA di Amerika Serikat tahun 2014. Saat ini sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) pada Juni 2018.

Hanevi Djasri, dr., MARS
Kepala Divisi Manajemen Mutu – PKMK FKKMK UGM sejak 2003. Sejak 2014 fokus dalam edukasi, pengembangan instrument dan regulasi, serta penelitian terkait pencegahan dan pengendalian fraud layanan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan dampak fraud pada mutu pelayanan klinis. Kegiatan pengedalian fraud layanan kesehatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, KPK, ACFE Indonesia, organisasi profesi, serta fasilitas-fasilitas kesehatan seluruh Indonesia.

  SASARAN PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini adalah Anda yang merupakan:

1. Ketua dan anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) RS.
2. Ketua dan anggota Tim Pencegahan Kecurangan JKN di RS.
3. Staff IT RS yang sedang mengambangkan sistem deteksi potensi fraud.
4. Mahasiswa yang sedang mempelajari atau meneliti terkait pengembangan instrumen deteksi dan investigasi potensi fraud layanan kesehatan.
5. Anda yang berminat dalam ilmu deteksi dan investigasi potensi fraud dan akan mengajarkannya kepada pihak lain.

  KESAN PESERTA

FASILITAS

Fasilitas yang akan Anda dapatkan dalam MiBi ini adalah:

1. Seminar kit.
2. Materi pelatihan dalam bentuk soft file.
3. Instrumen deteksi potensi fraud menggunakan data klaim, audit klinis, dan berkas rekam medis dalam bentuk soft file.
4. Template laporan hasil deteksi dan investigasi potensi fraud di rumah sakit dalam bentuk soft file.
5. Sertifikat kepesertaan dalam bentuk cetak.

Kami mendukung kehidupan bumi yang lebih hijau dan sehat. Makanya, kami mengurangi pencetakan berbagai dokumen. Semua materi akan kami kirim ke email Anda. Pastikan email Anda aktif dan storage email Anda cukup.

  PERSIAPAN PESERTA

Hal-hal berikut perlu Anda siapkan dan lakukan sebelum Anda mengikuti MiBi:

1. Notebook/ laptop untuk praktikum.
2. Download semua materi yang kami kirim via email. Bila Anda sempat, pelajari sekilas materi tersebut.
3. Isilah template isian data yang kami sediakan, bawa isian data tersebut saat praktikum.
4. PPK dan berkas rekam medis (termasuk resume medis untuk klaim) sesuai topik (diagnosis/ tindakan) yang Anda pilih.

•  Tanpa ada data, PPK dan rekam medis, Anda tidak dapat praktikum.

  BIAYA

Early bird (1 bulan sebelum acara) Rp. 3.000.000/ orang

• Peserta perorangan Rp. 3.000.000/ orang
• Peserta berkelompok mulai dari 5 – 9 orang Rp. 2.500.000/ orang (mulai dari Rp. 12.500.000 – Rp. 22.500.000)
• Peserta berkelompok mulai dari 10 – lebih Rp. 2.000.000/ orang (mulai dari Rp. 20.000.000 – lebih)

Reguler & Onsite:

• Peserta perorangan Rp. 3.500.000/ orang
• Peserta berkelompok mulai dari 5 – 9 orang Rp. 3.000.000/ orang (mulai dari Rp. 15.000.000 – Rp. 27.000.000)
• Peserta berkelompok mulai dari 10 – lebih Rp. 2.500.000/ orang (mulai dari Rp. 25.000.000 – lebih)

Anda yang telah mengikuti MiBi dengan topik Deteksi Potensi Fraud Di Rumah Sakit Menggunakan Berkas Rekam Medis, berhak mendapat potongan biaya sebesar Rp. 250.000* untuk mengikuti Bimtek ini.
*dari harga normal

  KONTAK

Silakan hubungi kami bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut

Informasi Konten
Puti Aulia Rahma, drg., MPH | 081329358583 | copantifraudyankes@gmail.com 

Informasi Penyelenggaraan
Anantasia Noviana, SE | 082116161620 | novi_pmpk@yahoo.com 
Maria Lelyana | 081329760006 | lelyana.pkmk@gmail.com