While legal abortions in the U.S. are safe, the likelihood that women will receive the type of abortion services that best meet their needs varies considerably depending on where they live,
Pengembangan Industri Alkes Dilakukan Berbasis Riset
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan, pengembangan industri Alkes ini diarahkan melalui pengembangan yang inovatif berbasis riset.
Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Kapitasi – Berbagi Best Practice dari Dinkes Kota Yogyakarta
Kerangka Acuan Webinar
Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan Penyalahgunaan
Dana Kapitasi – Berbagi Best Practice dari Dinkes Kota Yogyakarta
![]()
Latar Belakang
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang besar untuk dana kapitasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tahun 2016, sebanyak 9.767 puskesmas dan fasiltas kesehatan tingkat pertama (FKTP) lainnya di seluruh Indonesia menerima dana kapitasi sebesar Rp 13 triliun. Pada 2017, dana kapitasi yang digelontorkan diperkirakan Rp 14 triliun. Rata-rata setiap FKTP akan mendapatkan dana kapitasi sebesar Rp 400 juta per tahun (ICW, 2018).
Besarnya dana kapitasi ini dihadapkan pada permasalahan korupsi di tingkat daerah. Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap potensi korupsi dana kapitasi di FKTP milik daerah, ada delapan kasus dalam rentang waktu 2014-2018. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,8 miliar. Diantara 14 tersangka korupsi, 8 diantaranya adalah pejabat dinas kesehatan kabupaten (ICW, 2018).
Korupsi yang dilakukan menunjukkan minimnya kesadaran peran oknum pejabat dinas kesehatan yang seharusnya melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana kapitasi untuk FKTP. Dalam Perpres No. 32/ 2014, kepala dinas kesehatan bersama dengan kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP. Pengawan pengelolaan dana kapitasi secara fungsional juga dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah kabupaten/ kota sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.
Pengelolaan dana kapitasi yang tidak sesuai ketentuan termasuk salah satu bentuk fraud dalam layanan kesehatan di FKTP, menurut PMK No. 36/ 2015. Untuk mencegahn fraud ini, PMK No. 36/ 2015 mengamanatkan dinas kesehatan kabupaten/ kota untuk mencegah fraud di FKTP dengan cara: (1) membuat kebijakan untuk mencegah kecurangan JKN di FKTP; (2) membentuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN di FKTP; (3) menyosialisasikan kebijakan, pedoman, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; (4) mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik; (5) melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan Kecurangan JKN di FKTP; dan (6) menyelesaikan perselisihan Kecurangan JKN. Sayangnya, belum semua dinas kesehatan kabupaten/ kota melakukan fungsi ini. Padahal, dari berbagai kajian yang pernah dilakukan oleh KPK dan ICW potensi fraud layanan kesehatan di FKTP semakin membesar.
Tujuan
Tujuan webinar secara umum untuk berbagi best practice yang telah dilakukan Dinkes Kota Yogyakarta dalam membangun sistem untuk mencegah penyalahgunaan dana kapitasi. Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan:
- Program kerja anti korupsi di internal Dinkes Kota Yogyakarta.
- Mekanisme Dinkes Kota Yogyakarta mencegah penyalahgunaan dana kapitasi.
- Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan JKN di tingkat dinas kesehatan.
Lokasi dan Waktu
Lokasi : Lab. Leadership Gd. IKM Lt. 3 Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM
Waktu : Kamis, 22 Maret 2018 pukul 10.00 – 11.30 WIB
Narasumber
dr. Fita Yulia Kisworini, M.Kes
Peserta
- Dinas Kesehatan seluruh Indonesia
- Peserta Community of Practice Anti Fraud Layanan Kesehatan – PKMK FKKMK UGM
Jadwal Kegiatan
| Waktu (WIB) | Kegiatan | Fasilitator |
| 10.00 – 10.10 | Pembukaan dan Paparan Rundown oleh Moderator | drg. Puti Aulia Rahma, MPH |
| 10.10 – 10.40 |
Paparan Kepala Dinas Kesehatan DI Yogyakarta |
dr. Fita Yulia Kisworini, M.Kes |
| 10.40 – 11.20 | Diskusi | drg. Puti Aulia Rahma, MPH |
| 11.20 – 11.30 | Penutup | drg. Puti Aulia Rahma, MPH |
Informasi dan Pendaftaran
Maria Lelyana (Lely)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 549425 (hunting), 081329760006 (HP/WA)
Email: lelyana.pkmk@gmail.com
Website: www.mutupelayanankesehatan.net
Patients with new Integrated Shield plan riders will have to make co-payment
This will encourage responsible behaviour by patients and healthcare providers, Health Minister Gan Kim Yong says.
SINGAPORE: Patients with new Integrated Shield Plan riders will have to bear some of their healthcare costs, Health Minister Gan Kim Yong announced on Wednesday (Mar 7).
Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi Jadi Target Kemenkes di 2019
JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan empat target yang harus dicapai pada 2019
untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
LETTER: Criticism of health care quality at ASCs unfounded
We write in response to your recent article regarding ambulatory surgery centers in New Jersey
(”People are dying after procedures in NJ surgery centers and it’s not always made public,” March 5).
Nursing home chain HCR ManorCare to sell itself in bankruptcy
(Reuters) – The second-largest U.S. nursing home operator, HCR ManorCare, will file for Chapter 11 protection in the coming days and transfer ownership to
Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Harus Jadi Prioritas
Politikindonesia – Pembangunan pendidikan dan kesehatan berhubungan langsung dengan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Video Rekaman Webinar
Webinar Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Kapitasi
Agenda Webinar
Pada menu Webinar ini Anda dapat menemukan informasi pelaksanaan Webinar serta video rekaman hasil Webinar yang diselenggarakan oleh pengelola Community of Practice (CoP) Anti Fraud Layanan Kesehatan. Silakan klik masing-masing topik Webinar untuk mengakses video rekaman yang Anda butuhkan.
Silakan klik topik Webinar yang Anda minati berikut ini:
- Permenkes Pencegahan Fraud Baru Akhirnya Terbit Juga: Bagaimana Kita Berbagi Peran?
- Diskusi Temuan Kejaksaan Terkait Potensi Fraud Dana JKN Oleh RS Swasta Di Sumatera Utara
- Regulasi Baru tentang Pencegahan Kecurangan JKN: Kapan Terbit? Bagaimana Kesiapan Sistem Pendukungnya?
- Penggunaan Teknologi Informasi Rumah Sakit Untuk Deteksi Potensi Fraud: Best Practice dari RSUP Prof. Dr. R.D Kandou – Manado
- Implementasi Instrumen Pencegahan & Deteksi Dini Potensi Kecurangan JKN di Rumah Sakit
- Peran Dinas Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Fraud di Fasilitas Kesehatan
- Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Kapitasi – Berbagi Best Practice Dari Dinkes Kota Yogyakarta