
More than a year since new licensing requirements kicked in for nursing homes in Singapore, many operators have set the wheels in motion in refining the way they work.

More than a year since new licensing requirements kicked in for nursing homes in Singapore, many operators have set the wheels in motion in refining the way they work.
VIVA – Kementerian Kesehatan RI telah resmi menarik peredaran brosur produk air alkali yang dihasilkan mesin Kangen Water usai melakukan pemeriksaan terhadap produk itu oleh PT EL pada 10 November 2017.
The draft National Patient Safety Implementation Framework (NPSIF) states that patient safety is a fundamental element of healthcare and is defined as freedom for a patient from unnecessary harm or potential harm associated with the provision of healthcare
PROKAL.CO, SAMARINDA – Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan terobosan aparatur sipil negara (ASN). Apalagi terobosan itu berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan mutu kesehatan dan keselamatan pasien.
Silahkan ketik link berikut ini untuk mendownload materi presentasi dan materi pendukung.
Mortality Audit: Pembelajaran Dari Kasus Kematian. Materi WS 10 Seminar Nasional PERSI, Oktober 2021
terima kasih
Catatan: Materi hanya tersedia bagi para serta pelatihan/seminar/workshop dalam jangka waktu terbatas (hingga sekitar 1 hari setelah penyelenggaraan kegiatan berakhir. Setelah itu peserta dapat meminta materi dengan menghubungi narasumber melalui email)
Kerangka Acuan Kegiatan
Kolaborasi pusat pendidikan dokter subspesialis Obginsos dengan
Litbangkes kemenkes RI, BKKBN, BPJS, dan KARS
Yogyakarta, 17-18 November 2017
![]()
LATAR BELAKANG
Undang-undang nomor 14 tahun 2005 dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 mengamanatkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, setiap perguruan tinggi atau institusi pendidik harus memiliki dosen yang kompeten serta mampu mendesiminasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat menghasilkan produk yang berdampak penting bagi kemajuan masyarakat. sudah saatnya institusi pendidikan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu penelitian klinis yang hasilnya mampu diterapkan di masyarakat.
Program pendidikan dokter subspesialis (PPDSS) obstetri dan ginekologi sosial (Obginsos) sebagai pendidikan bagi para dokter spesialis obgin yang mengembangkan keilmuan obstetri dan ginekologi yang mengikutsertakan aspek penatalaksanaan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan ikut memperhatikan faktor lingkungan yang berkaitan dengan fenomena kematian maternal dan perinatal. Kompetensi
khusus dari bidang Obstetri Ginekologi sosial diantaranya adalah kemampuan dalam penyelesaian masalah kesehatan individu dan masyarakat secara holistik, paripurna dan terintegrasi. Lulusan konsultan obginsos diharapkan mampu bekerjasama dengan semua stakeholder yang terlibat dalam sistem yang menunjang kesehatan reproduksi khususnya kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
Kementerian Kesehatan RI, BPJS, BKKBN, KARS merupakan beberapa pemangku kebijakan yang memiliki peran penting di dalam sistem kesehatan nasional yang telah melakukan penelitian melalui badan penelitiannya masing-masing sebagai bahan dalam proses perencanaannya. Akan tetapi, tidak tercapainya target MDGs tahun 2015 yakni AKI sebesar 102 kematian ibu per 100.000 menunjukkan bahwa masih belum efektifnya program kesehatan yang berjalan saat ini. Berbagai usaha telah dilakukan tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Para klinisi yaitu dokter spesialis obginsos atau tenaga kesehatan sebagai pelaksana kegiatan adalah orang-orang yang merasakan kendala atau hambatan dalam menjalankan tugas-tugas ini.
Dari aspek permasalahan kesehatan, berbagai masalah nasional yang dihadapi oleh Indonesia merupakan sumber inspirasi penelitian yang terus menerus. Sebagai ilustrasi adalah tantangan dalam Sustainable Development Goals yang membutuhkan dukungan penelitian dari berbagai institusi. Hal ini merupakan peluang besar bagi PPDSS Obginsos untuk mengidentifikasi prioritas penelitian, dengan tetap menyesuaikan dengan visi dan misi institusi Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI), khususnya di bidang Penelitian Kesehatan Reproduksi yang mencakup Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Di lain sisi, tantangan yang dihadapi dalam penelitian beserta kompetisi dengan institusi pendidikan kesehatan yang serupa juga memerlukan perencanaan strategis dalam penelitian.
Oleh karena itu, diperlukan pengembangan arah dan strategi penelitian jangka panjang. Arah dan strategi penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk Roadmap penelitian selama lima tahun ke depan, dengan memperhatikan tantangan lokal dan nasional, agenda penelitian nasional dan institusi, serta kapasitas penelitian institusi. Dibutuhkan suatu pertemuan yang mampu memfasilitasi antara para pemangku kebijakan dalam sistem kesehatan agar mampu bersinergi para klinisi yang bergerak sesuai bidangnya terutama di bidang kesehatan reproduksi. Roadmap ini rencananya akan disusun melalui serangkaian lokakarya bertahap yang melibatkan partisipasi seluruh pengelola program dan para dosen yang terlibat di bidang kesehatan reproduksi.

TUJUAN LOKAKARYA
Tujuan Umum
Menghasilkan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat bidang obstetri dan
ginekologi sosial yang bersinergi antara Program Pendidikan Dokter Subspesialis
Obginsos dengan Litbangkes Kemenkes RI, BKKBN, KARS dan BPJS.
Tujuan Khusus
TEMPAT & WAKTU KEGIATAN
Tempat : Hotel Crystal Lotus, Yogyakarta,
Waktu : 17-18 November 2017.
NARASUMBER & FASILITATOR
Narasumber
Fasilitator (dari Tim PKMK UGM)
Pendamping Kelompok (Tim HOGSI Malang)
TARGET PESERTA
SUSUNAN ACARA
Pada kegiatan seminar berisikan pemberian materi untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis penelitian di bidang kesehatan reproduksi serta pemaparan permasalahan di masing-masing institusi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.
| Hari Pertama | ||
| Waktu | Kegiatan | |
| 08.00 – 08.30 | Registrasi peserta dan Laporan Ketua Panitia | |
| 08.30 – 08.45 | Dr. dr. Prita Muliarini, SpOG-K | |
| 08.30 – 08.45 |
Sambutan Dekan FK UGM: Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., PhD., SpOG(K) |
|
| 09.00 – 09.50 |
Proses penyusunan Roadmap Penelitian di Lembaga Akademik – (Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD) |
|
| 09.50 – 10.00 | diskusi | |
| 10.00 – 10.50 |
Menetapkan Prioritas Penelitian di Lembaga Akademik – (Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD) |
|
| 10.50 – 11.00 | diskusi | |
| 11.00 – 13.00 | ISHOMA | |
| 13.00 – 13.20 |
Paparan Permasalahan dan Rencana Penelitian dari Litbangkes Kemenkes RI |
|
| 13.20 – 13.40 | Diskusi | |
| 13.40 – 14.00 |
Paparan Permasalahan dan Rencana Penelitian dari Bidang Litbang BKKBN Pusat |
|
| 14.00 – 14.20 | Diskusi | |
| 14.20 – 14.40 |
Paparan Permasalahan dan Rencana Penelitian dari Bidang Risbang BPJS Pusat |
|
| 14.40 – 15.00 | Diskusi | |
| 15.00 – 15.20 |
Paparan Permasalahan dan Rencana Penelitian dari Bidang Litbang KARS |
|
| 15.20 – 15.40 | ||
| 15.40 – 16.00 |
Briefing diskusi kelompok – Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD |
|
| 16.00 – 17.00 | Diskusi: Identifikasi Perkembangan dan Permasalahan Bidang Kesehatan Reproduksi | |
| 17.00 – 18.30 | ISHOMA | |
| 18.30 – 20.00 | Diskusi (lanjutan): Identifikasi Perkembangan dan Permasalahan Bidang Kesehatan Reproduksi | |
|
Evidence-Informed Policy Making on Reducing Maternal and Neonatal Mortality in Indonesia 2016-2017 (akmal taher and irawan yusuf) |
||
| Hari Kedua | |
| Waktu | Kegiatan |
| 08.00 – 08.45 |
Presentasi Hasil Diskusi Kelompok I (Litbangkes Kemenkes RI) |
| 08.45 – 09.30 |
Presentasi Hasil Diskusi Kelompok II (BKKBN) |
| 09.30 – 10.15 |
Presentasi Hasil Diskusi Kelompok III (BPJS) |
| 10.15 – 11.00 |
Presentasi Hasil Diskusi Kelompok IV (KARS) |
| 11.00 – 11.30 | Kesimpulan dan penandatanganan MoU Kerjasama penelitian |
| 11.30 – 12.00 | Penutup. Oleh : Ketua HOGSI, dr. Omo Abdul Majid, SpOG-K, MPH |
| Penyerahan cenderamata, oleh Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM HOGSI, dr. Mulyo Hadi Sungkono, SpOG-K | |
| 12.00 – selesai | ISHOMA |
ATHENS, Ga., Nov. 16, 2017 /PRNewswire/ — Doctors Accountable Care Organization (ACO) is nearing the end of its third year in the Medicare Shared Savings Program and has successfully reduced healthcare costs
KLIKPENAJAM.COM – Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak menargetkan tahun 2018 mendatang seluruh kecamatan di Kaltim sudah memiliki layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 24 jam.
Kerangka Acuan
Kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM dan WHO Indonesia
Jakarta, 13-14 November 2017
![]()
LATAR BELAKANG
Mutu dan keselamatan pasien sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara global sehingga berbagai upaya peningkatan mutu terus dilakukan melalui berbagai macam inisiatif. Pelaksanaan Universal Health Coverage (Jaminan Kesehatan Semesta) yang bertujuan untuk secara signifikan mengurangi hambatan akses pelayanan kesehatan di banyak negara juga tidak dapat mencapai targetnya tanpa memastikan mutu layanan yang diberikan. Dengan kata lain, mutu merupakan syarat utama bagi keberhasilan Universal Health Coverage (Jaminan Kesehatan Semesta) dan lebih lanjutnya bertujuan untuk mencapai Sustainable Development Goals.
Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam pengembangan dan peningkatan mutu. Berbagai upaya peningkatan mutu diselenggarakan oleh berbagai bagian di Kementerian Kesehatan dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Dengan didirikannya Direktorat Mutu dan Akreditasi Kesehatan pada tahun 2016, ada kebutuhan dan kesempatan emas untuk mendokumentasikan kebijakan dan strategi yang telah dilakukan dan menyusun NQPS sebagai pedoman kedepan dalam upaya peningkatan mutu.
Department of Service Delivery and Safety (SDS) WHO belum lama ini mengeluarkan draf awal Pedoman Pengembangan Kebijakan dan Strategi Mutu Nasional (National Quality Policy and Strategi) untuk pelayanan kesehatan, dan telah mulai bekerja sama dengan berbagai negara untuk menyusun NQPS dimasing-masing negara. Salah satu tahapnya adalah melakukan analisa terhadap situasi saat ini (dan lampau) tentang mutu pelayanan dan upaya peningkatan mutu yang telah dilakukan, baik proses dan hasilnya.
TUJUAN
Workshop ini bertujuan untuk:
PESERTA
Akan terdiri dari perwakilan dari:
FASILITATOR
METODE
Tim Fasilitator akan menjelaskan mengenai tahap analisa stuasi dalam proses penyusunan NQPS sesuai yang disarankan oleh WHO (gambar 1). Stakeholders akan diajak berdiskusi mengenai situasi mutu pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini, peran dan tanggung jawab stakeholders dalam mutu serta intervensi yang telah dilakukan beserta hasilnya. Pada akhir diskusi, akan ditentukan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Stakeholders akan dibagi dalam kelompok berdasarkan perannya di bidang kesehatan (regulator, provider, asuransi kesehatan, organisasi profesional, NGO) untuk melakukan diskusi kelompok. Hasil diskusi diharapakan dapat berupa informasi tambahan mengenai situasi mutu pelayanan kesehatan yang nantinya akan menentukan arah kebijakan dan strategi dalam pengembangan NQPS.
TANGGAL & TEMPAT
Hari/tanggal : Senin-Selasa tanggal 13-14 November 2017
Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta
JADWAL ACARA
| Waktu | Kegiatan | Fasilitator/Narasumber |
| Hari I | ||
| 09:00-09:30 | Pembukaan |
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI |
| 09:30-10:00 | Analisa situasi mutu pelayanan kesehatan secara global dan nasional (Indonesia) |
Adi Utarini dan Hanevi Djasri |
| 10:00-10:30 | Diskusi I | |
| 10:30-10:45 | Coffee break | |
| 10:45-11:15 | Hasil analisa identifikasi peran dan tanggung jawab stakeholders dalam mutu pelayanan kesehatan di Indonesia berdasarkan regulasi yang ada |
Hanevi Djasri |
| 11:15-12.00 | Diskusi | |
| 12.00-13.00 | Lunch break | |
| 13:00-14:00 | Hasil Identifikasi intervensi/program peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia dan hasil yang telah dicapai |
Hanevi Djasri |
| 14.00-15.00 | Diskusi | |
| 15:00-15:30 | Penjelasan mekanisme Diskusi kelompok | |
| Hari II | ||
| 09:00-10:30 |
Diskusi Kelompok: Situasi mutu pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini, peran dan tanggung jawab stakeholders dalam mutu serta intervensi yang telah dilakukan beserta hasilnya |
Hanevi Djasri |
| 10:30-12.00 | Presentasi dan Pembahasan hasil diskusi kelompok | Hanevi Djasri |
| 12:00-13:00 | Penutupan dan Lunch | |
|
Pedoman NQPS menjadi pedoman RI |
||
BIAYA
Biaya penyelenggaraan kegiatan ini akan berasal dari WHO Indonesia
Kerangka Acuan Kegiatan
Kerjasama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM
dengan BPJS Kesehatan
![]()
LATAR BELAKANG
Tahun 2016, BPJS Kesehatan dan PKMK FK UGM telah melakukan penelitian dalam bentuk joint research tentang penyusunan indikator kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dan uji coba instrumen pengukuran indikator kualitas. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Sleman, Propinsi DIY, melibatkan sembilan rumah sakit dan lima Puskesmas. Dari penelitian tersebut, dihasilkan sebanyak 17 indikator kualitas untuk pelayanan primer dan 12 indikator kualitas untuk rumah sakit yang telah diusulkan sebagai indikator kualitas Faskes. Indikator ditetapkan berdasarkan enam dimensi mutu WHO (World Health Organization) dan IOM (Institute of Medicine), yaitu: efektifitas, efisiensi, kemudahan akses, keamanan, ketepatan waktu, dan mengutamakan pasien.
Menurut Agency for Healthcare Research and Quality (2011), terdapat empat tahapan dalam pengembangan indikator mutu, yaitu mengembangkan alat ukur, implementasi pengukuran, monitoring indikator mutu dan revisi atau pengembangan indikator mutu apabila indikator yang semula sudah tidak relevan. Dari keempat tahapan AHRQ tersebut, baru tahapan pertama, yaitu pengembangan alat ukur, yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dari kegiatan joint research pada tahun 2016.
Implementasi pengukuran pada proses penelitian terdahulu baru terbatas pada uji coba indikator dan instrumen pengukuran di 1 kabupaten dengan lima Puskesmas dan sembilan Rumah Sakit di kabupaten Sleman. Untuk implementasi pengukuran indikator kualitas secara nasional maka diperlukan juga adanya uji coba indikator kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih luas pada skala nasional untuk mengantisipasi keragaman Puskesmas dan rumah sakit.
TUJUAN
Tujuan joint research ini adalah untuk melakukan Pengukuran, Evaluasi dan Tindak Lanjut Indikator Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan indikator yang telah disusun dari hasil joint research PKMK dan BPJS Kesehatan tahun 2016 sehingga bisa diterapkan oleh seluruh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam lingkup nasional.
SASARAN
Sasaran penelitian ini untuk:
Lingkup Kajian
Indikator dan pedoman pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan berdasarkan hasil uji coba indikator dan instrumen pengukuran indikator yang telah dilakukan secara nasional.
Luaran Hasil Kajian
Rincian Kegiatan
Kegiatan akan dilaksanakan mulai September sampai November 2017. Dengan beberapa persiapan dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
Persiapan Kegiatan Faskes:
Persiapan Kegiatan BPJS Kesehatan Cabang:
Pelaksanaan Kegiatan Faskes:
{tab title=”Video 1″ class=”orange”}
{tab title=”Video 2″ class=”blue”}
{/tabs}
Pelaksanaan Kegiatan BPJS Kesehatan Cabang:
Output Kegiatan:
KONTAK
Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH
0823-2433-2525