Kemenkes Upayakan Penanganan 3 Isu terkait Resistensi AMR

Kementerian Kesehatan mengupayakan penanganan tiga isu, yaitu ketidaktahuan publik, terlalu mudahnya akses ke antibiotik, serta penggunaan antibiotik di sektor pertanian, guna mencegah penggunaan antibiotik secara sembarangan, yang dapat menyebabkan resistensi antimikroba (antimicrobial resistence/AMR).

Continue reading

Memfokuskan Kembali Layanan Suportif Kanker: Kerangka Kerja untuk Layanan Kanker Terintegrasi

Hari Eliminasi Kanker Serviks Sedunia pada tanggal 17 November dan Hari kanker Pankreas Sedunia pada 21 November merupakan peringatan untuk meningkatkan perhatian dan kewaspadaan terhadap kanker lebih dini yang dapat diupayakan melalui skrining awal dan pengobatan secara komprehensif. masifnya kampanye dalam meningkatkan kesadaran mengenai kanker tentu harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan kanker serta kemajuan teknologi dalam memperbanyak pilihan dalam terapi kanker. Selain skrining awal dan terapi utama dalam kanker, aspek lain yang juga perlu diperbaiki yakni layanan suportif kanker agar kebutuhan selama terapi dapat terpenuhi. Intervensi multidisiplin secara terintegrasi konseptual dalam pelayanan kanker memerlukan 7 domain kunci, yaitu informasi, emosional, praktik, fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Studi yang dilakukan Meinir et. al., pada tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan Delphi untuk melakukan tinjauan pustaka dalam mengidentifikasi istilah konsensus untuk definisi perawatan suportif dan membuat kerangka konseptual kontemporer untuk perawatan suportif menunjukkan bahwa layanan suportif kanker dengan memberikan perawatan suportif memerlukan pendekatan multidisiplin, dalam penyaringan, penilaian, pengelolaan, intervensi, dan pengobatan efek samping, gejala, dan kebutuhan pasien kanker, pengasuh, dan keluarga. Perawatan suportif diberikan di semua tatanan layanan kesehatan, di semua tahap jalur kanker mulai dari diagnosis hingga kesintasan dan akhir hayat. Penyediaan perawatan suportif dirancang untuk memberdayakan dan meningkatkan pengambilan keputusan; memaksimalkan toleransi dan manfaat dari terapi; meringankan gejala kanker dan efek samping pengobatan; mengoptimalkan otonomi fungsional, kesejahteraan dan hasil kesehatan; dan meningkatkan kemampuan mengatasi, perawatan diri dan martabat.

Meskipun perawatan suportif kanker telah lama dikenal sebagai komponen penting dari pemberian layanan kanker, bukti yang dipublikasikan menunjukkan beban tinggi berkelanjutan dari kebutuhan yang tidak terpenuhi di semua domain perawatan suportif bagi banyak kelompok pasien, di semua tahap perawatan kanker mereka. Temuan studi ini menunjukkan bahwa fokus pada investasi, meskipun penting, dapat mengabaikan masalah penting, yakni, perawatan suportif lebih dari sekadar serangkaian layanan terpisah yang terjadi bersamaan dalam layanan kanker, tetapi lebih merupakan kerangka kerja konseptual yang memandu perencanaan, penyediaan sumber daya, dan pemberian perawatan kanker. Penerapan pendekatan yang digerakkan oleh pasokan atau layanan untuk perawatan suportif kanker secara konsisten gagal menunjukkan nilai bagi pasien atau sistem kesehatan dan telah mengakibatkan divestasi dalam pemberian perawatan suportif yang komprehensif.

Studi ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk memfokuskan kembali perawatan suportif kanker. Kerangka kerja perawatan kanker dalam studi ini yang telah diperbarui, dikembangkan dan didukung melalui konsensus oleh para ahli internasional, mengarahkan kembali percakapan tentang perawatan suportif kanker dari diskusi tentang pemberian layanan dan intervensi terpisah ke kerangka acuan sistem kesehatan berbasis nilai yang berkaitan dengan pengurangan fragmentasi dan pencapaian hasil yang penting bagi pasien.

Pada tingkat pasien perorangan, pernyataan dan kerangka kerja yang diperbarui memfasilitasi identifikasi kebutuhan pasien pada tingkat populasi dan individu. Pada tingkat layanan kesehatan, pernyataan dan kerangka kerja tersebut memberikan peluang untuk mengeksplorasi peningkatan kinerja sistem perawatan kesehatan, efektivitas biaya perawatan kanker terpadu, dan demonstrasi peningkatan melalui penggunaan indikator kualitas kontemporer. Pada tingkat klinis, kerangka kerja dan indikator kualitas memberikan peluang untuk lebih memahami kebutuhan pelatihan tenaga kerja dan persyaratan keterampilan, dan lebih memungkinkan dokter perorangan untuk memahami peran mereka dalam penerapan perawatan kanker terpadu multidisiplin. Perawatan suportif sering kali disalahpahami sebagai aspek opsional atau tidak penting dari perawatan kanker.

Selengkapnya dapat diakses melalui:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9747818/

 

 

Diseminasi Hasil Implementasi MOOC (Massive Open Online Course) SKDR

20 November 2024

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK FK – KMK UGM) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Diseminasi Hasil Implementasi MOOC SKDR” pada hari Rabu, 20 November 2024 pukul 15.00 – 16.30 WIB. Diseminasi dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh 31 peserta dari PKMK UGM, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan (SKK) Kementerian Kesehatan, SafetyNet, US CDC, WHO Indonesia, dan JICA.

Kegiatan diseminasi dipandu oleh Andriani Yulianti, MPH (PKMK UGM) sebagai MC dan moderator. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Surveilans Kemenkes, dr. Triya Novita Dinihari, diikuti oleh sambutan kedua dari SafetyNet yang disampaikan oleh Dr. Fadzilah Kamaludin dan sambutan ketiga dari CDC Country Office Indonesia diwakili oleh Rebecca D Merril. Selanjutnya, Project Director INSPIRASI, dr. Muhammad Hardhantyo, MPH, PhD, memberikan paparan Hasil Implementasi Pelatihan MOOC Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) untuk Unit Pelapor di Provinsi DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

Pemaparan hasil implementasi MOOC SKDR

20novDalam paparannya, dr. Muhammad Hardhantyo, MPH, PhD menyampaikan bahwa pelatihan MOOC SKDR berhasil meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemahaman terkait Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Efektivitas pelatihan ini terlihat dari peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta, yang dinilai cukup baik dengan retensi pemahaman peserta tetap tinggi pada 30 hari setelah pelatihan. Sebagian besar peserta merasa bahwa materi yang disediakan sangat informatif dan bermanfaat. Penggunaan metode pembelajaran berbasis MOOC juga sangat mendukung proses pembelajaran karena fleksibilitasnya, meskipun beberapa peserta menghadapi kendala, seperti keterbatasan waktu dan banyaknya kuis dalam MOOC.

Adapun sejumlah usulan yang disampaikan peserta antara lain perlunya perluasan akses pelatihan kepada seluruh petugas kesehatan, peningkatan kualitas kuis dan evaluasi materi, serta perbaikan teknis pada pelaksanaan MOOC. Selain itu, peningkatan kualitas media pembelajaran juga menjadi salah satu rekomendasi yang diharapkan dapat lebih menunjang efektivitas pelatihan. Secara keseluruhan, pelatihan MOOC SKDR telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, dengan berbagai masukan dari peserta menjadi bahan penting untuk pengembangan di masa mendatang.

20nov 1

Acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif, pada sesi ini para peserta, khususnya dari pihak Kementerian Kesehatan, SafetyNet, serta Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan NTB, berkontribusi aktif dalam memberikan feedback dan usulan perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan MOOC SKDR.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain perlunya perbaikan teknis MOOC seperti durasi tampilan materi yang dinilai memiliki tempo terlalu lambat, evaluasi terhadap kesesuaian kuis yang ada dengan kebutuhan peserta dan perlu adanya pembahasan soal kuis. Strategi pemasaran dan advokasi juga menjadi perhatian utama dalam diskusi kali ini, advokasi kepada organisasi-organisasi profesi dinilai menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan peserta MOOC, selain itu perlu adanya pendekatan ke sasaran akademisi seperti dokter internship yang memiliki tingkat pergantian yang cukup tinggi di lapangan.

Terkait waktu pelaksanaan MOOC SKDR yang akan dilakukan sepanjang tahun, perwakilan dari Kementerian Kesehatan memberikan usulan agar pelaksanaan dibagi menjadi beberapa batch untuk memastikan peserta lebih fokus dalam menyelesaikan pelatihan. Perbaikan diharapkan dapat segera dikerjakan sehingga pada Januari 2025 MOOC sudah siap untuk diekspansi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa uji pendahuluan MOOC SKDR di Provinsi DIY dan NTB telah terlaksana dengan sukses. Ekspansi secara luas masih memerlukan pendekatan strategis dalam revisi materi, pemasaran, serta advokasi untuk memastikan keterlibatan peserta secara lebih luas dan peningkatan efektivitas pelatihan.

link video

 

Reporter:

Aulia Shafira dan Hamidah Mulyani
(Div Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

 

 

Egypt and the Global Fund partner to strengthen health systems in the fight against HIV and tuberculosis, enhancing support for vulnerable communities

The Arab Republic of Egypt and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria today signed a Framework Agreement which serves as a foundation to strengthen Egypt’s health systems. With a focus on the national response to HIV and tuberculosis, as well as mitigating the impact of COVID-19 on health infrastructure, this partnership underscores Egypt’s commitment to health resilience for vulnerable communities.

Continue reading

Pemimpin Kesehatan Global Membahas Alat Inovatif dan Transformatif untuk Mengakhiri TBC

Pemerintah Indonesia, bersama para pemimpin kesehatan global dan mitra, menyerukan tindakan cepat untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat global berupa tuberkulosis (TBC) melalui pendekatan inovatif dan transformatif. Dalam pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan global seperti Gates Foundation, FIND, dan TB Alliance menyampaikan visi mereka tentang inovasi dan aksi kolaboratif untuk membawa perubahan paradigma dalam pencegahan, diagnosis, dan pengobatan TBC.

Continue reading

Biaya Ketiadaan Tindakan terhadap Ketidakaktifan Fisik terhadap Sistem Layanan Kesehatan

Tanggal 12 November 2024 merupakan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 yang bertema “Gerak Bersama, Sehat Bersama” adalah perayaan tahunan untuk mengajak dan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta membangun serta mewujudkan target kesehatan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Penduduk Indonesia yang mayoritas berada pada masa usia produktif merupakan sebuah nilai positif yang semestinya dimanfaatkan untuk membangun perekonomian dalam sektor industri maupun sektor lainnya. Produktivitas ini tidak lepas dari tingkat kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tubuh yang sehat dan bugar. Kebugaran tentu didukung oleh seberapa aktif tubuh dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Sayangnya, sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran yang cukup baik untuk meningkatkan aktivitas fisik, sehingga beban layanan kesehatan dalam menangani penyakit tidak menular terus meningkat.

Sebagian besar negara masih tertinggal dalam memenuhi komitmen mereka terhadap Sustainable Development Goals (SDG) 3.4 PBB tahun 2030 untuk mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular (PTM), yang merupakan penyebab utama kematian dan kesehatan yang buruk secara global. Mengurangi prevalensi faktor risiko yang dapat dimodifikasi, seperti penggunaan tembakau, penggunaan alkohol yang berbahaya, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik, merupakan strategi yang hemat biaya untuk mengurangi beban PTM dan masalah kesehatan mental. Setiap US$1 yang diinvestasikan dalam meningkatkan intervensi efektif untuk mengurangi faktor risiko dan mengelola PTM, dapat menghasilkan keuntungan hingga US$7 di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, dimana hampir 85% dari seluruh kematian dini lebih sering terjadi akibat PTM.

Ketidakaktifan fisik merupakan faktor risiko utama yang dapat dimodifikasi untuk PTM dan kondisi kesehatan mental, termasuk stroke, hipertensi, diabetes tipe 2, penyakit jantung koroner, beberapa jenis kanker, demensia, depresi, dan semua penyebab kematian; khususnya, kematian akibat penyakit kardiovaskular. Kerugian global akibat kurangnya aktivitas fisik pada sistem layanan kesehatan, berdasarkan pada lima dampak kesehatan (penyakit jantung koroner, stroke, diabetes melitus tipe 2, kanker payudara, dan kanker usus besar), diperkirakan senilai USD $53,8 miliar (2013), dimana 58% di antaranya dibayar oleh sektor publik.

Dalam mendukung berbagai negara, World Health Organization mengidentifikasi 20 rekomendasi kebijakan berbasis bukti, yang diuraikan dalam Rencana Aksi Global WHO tentang Aktivitas Fisik 2018–30, untuk memandu upaya nasional untuk meningkatkan tingkat aktivitas fisik populasi. Namun kemajuan global dalam mengurangi tingkat ketidakaktifan aktivitas fisik berjalan lambat. Advokasi yang lebih kuat diperlukan untuk membentuk tindakan multisektoral yang diperlukan untuk mendorong dan memungkinkan lebih banyak aktivitas fisik. Advokasi ini dapat didukung dengan alasan ekonomi bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk berinvestasi dalam aktivitas fisik.

Mempertimbangan investasi untuk aktivitas fisik adalah kunci untuk memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dan memprioritaskan sumber daya, serta menghasilkan dukungan politik dan masyarakat untuk implementasi kebijakan. Memperkirakan dampak kesehatan dan ekonomi jika tidak ada tindakan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat ketidakaktifan fisik adalah langkah pertama dalam membangun alasan untuk berinvestasi dalam aktivitas fisik.

Pada studi yang dilakukan oleh Costa, A et. al (2022) dengan Fraksi Atributabel Populasi (PAF) yang merupakan ukuran epidemiologi untuk menilai dampak kesehatan masyarakat dari paparan pada populasi, diperkirakan terdapat 499,2 juta kasus baru PTM dan kondisi kesehatan mental yang dapat dicegah akan terjadi secara global, dari tahun 2020 hingga 2030, dalam kondisi prevalensi ketidakaktifan fisik saat ini tidak berubah. Terdapat 234.6 juta (47%) dari kasus baru ini merupakan hipertensi dan 215,7 juta (43%) disebabkan oleh depresi dan kecemasan. Sebanyak 368•4 juta (74%) kasus baru akan terjadi di negara-negara berkembang, dan dari jumlah total kasus baru PTM dan kondisi kesehatan mental akibat kurangnya aktivitas fisik, 125,9 juta (25%) akan terjadi di wilayah Pasifik Barat dan 103,5 juta (21%) di wilayah Asia Tenggara.

Perkiraan biaya global dari semua PTM dan kondisi kesehatan mental yang dapat dicegah mencapai US$301,8 miliar untuk periode 2020–30, sekitar USD $27,4 miliar per tahun. Biaya pengobatan dan pengelolaan PTM dan kondisi kesehatan mental bervariasi,sehingga meskipun demensia hanya menyumbang 3% dari kasus baru yang dapat dicegah, penyakit ini menyumbang 22% dari total biaya layanan kesehatan langsung. Selain itu, diabetes tipe 2 menyumbang 2% dari kasus yang dapat dicegah namun 9% dari seluruh biaya, dan kanker menyumbang 1% dari seluruh kasus namun 15% dari seluruh biaya.

Meskipun sebagian besar (74%) kasus baru terjadi di negara-negara berkembang, negara-negara berpendapatan tinggi akan menanggung beban ekonomi terbesar (63%). Beban ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik paling tinggi terjadi di kawasan Eropa (32%), diikuti oleh kawasan Amerika (25%), kawasan Pasifik Barat (20%), kawasan Mediterania Timur (13%), dan Asia Tenggara. wilayah (8%), dan wilayah Afrika (2%).

Kami memperkirakan bahwa total kerugian akibat ketidakaktifan fisik secara global akan mencapai sekitar USD $520 miliar selama periode 11 tahun (2020–30) jika tingkat aktivitas fisik global tidak ditingkatkan. Yang menjadi perhatian khusus adalah tingginya beban ketidakaktifan fisik yang terlihat pada kasus-kasus demensia dan kanker yang dapat dicegah, karena meskipun insiden kondisi-kondisi ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan PTM lainnya, penyakit-penyakit ini memerlukan biaya yang tinggi karena persyaratan diagnosis, pengobatan, dan manajemen jangka panjang. Selain itu, meskipun sebagian besar kasus penyakit tidak menular diperkirakan akan terjadi di negara-negara berkembang, negara-negara berpendapatan tinggi akan menanggung beban ekonomi yang lebih besar. Temuan ini mencerminkan peningkatan cakupan dan biaya layanan kesehatan di negara-negara kaya dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah.

Selengkapnya dapat diakses pada:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9748301/ 

 

 

Dari Tanggap Bencana hingga Pemulihan Komunitas: Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, dan Kesehatan Masyarakat

Bencana memberikan implikasi yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Bencana yang menimbulkan risiko langsung terhadap kesehatan dan keselamatan, seperti angin topan, tornado, banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan juga dapat merusak jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan infrastruktur transportasi. Hal ini menyebabkan gangguan serius dalam perawatan pasien dan akses terhadap fasilitas dan teknologi medis. Kondisi Puerto Rico setelah Badai Maria, berdampak pada krisis kesehatan masyarakat berskala besar dan ribuan kematian. Dalam jangka panjang, bencana dapat mengubah perekonomian lokal serta lingkungan dan lingkungan fisik, dengan konsekuensi berbahaya bagi mereka yang hidup di sana. margin sosial dan ekonomi.

Bencana memerlukan perhatian cepat untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Akses terhadap air, makanan, dan tempat tinggal merupakan masalah yang mendesak, begitu pula kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Bencana juga dapat menyebabkan gangguan signifikan terhadap sistem layanan kesehatan, yang diperburuk dengan pemadaman listrik, kekurangan bahan bakar, dan kerusakan pada transportasi dan komunikasi. infrastruktur. Bagi pasien dengan penyakit kronis, akses terhadap resep, teknologi medis, dan rencana pengobatan yang ada mungkin terganggu. Mereka yang mempunyai kebutuhan fungsional, penghuni panti jompo, dan pasien dialisis juga menghadapi tingkat risiko yang tinggi.

Sistem tanggap bencana seharusnya dilakukan oleh otoritas lokal, negara bagian, dan federal, bekerja sama dengan organisasi nirlaba, kelompok berbasis agama, dan perusahaan swasta. Berdasarkan Stafford Act tahun 1988, deklarasi keadaan darurat presiden dan bencana besar dapat dibuat setelah bencana besar terjadi. permintaan gubernur, yang harus menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak mampu merespons bencana sendiri. Deklarasi presiden memungkinkan dukungan federal mengalir ke negara bagian, persemakmuran, suku-suku Indian yang diakui secara federal, dan wilayah-wilayah Amerika.

Pemerintah Non Pemerintah

Pemerintah daerah
Mempertahankan tanggung jawab utama untuk mempersiapkan dan merespons insiden buatan manusia dan alam

Pemerintahan negara bagian, suku, teritorial, dan wilayah kepulauan
Melengkapi upaya lokal sebelum, selama, dan setelah insiden

Ketika sumber daya lokal terlampaui (atau ketika hal ini diantisipasi), mintalah bantuan dari negara bagian lain atau dari pemerintah federal melalui proses Stafford Act

Pemerintah Federal
Mengikuti deklarasi Stafford Act, memberikan dukungan kepada pemerintah negara bagian, suku, teritorial, wilayah kepulauan, dan lokal

Mengkoordinasikan tanggapan badan-badan federal

Mengambil peran utama jika yurisdiksi federal

Bisnis
Merencanakan, merespons, dan melakukan pemulihan dari insiden yang berdampak pada infrastruktur dan fasilitas penting milik swasta

Berkontribusi pada komunikasi dan berbagi informasi selama insiden

Menyediakan komoditas, layanan, dan personel untuk mendukung respons

Nirlaba, sukarela, komunitas berbasis agama
Menyediakan komoditas dan layanan darurat termasuk air, makanan, tempat tinggal, manajemen kasus, pakaian, sumber daya kesehatan, dan persediaan

Terlibat dalam dan mendukung layanan pencarian dan penyelamatan, transportasi, dan logistik

Mengelola dan mengoordinasikan sukarelawan

Mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi

Pemerintah dan organisasi non pemerintah memainkan peran penting dalam tanggap bencana dan pemulihan. Dengan bekerja sama, mereka dapat menerapkan kebijakan dan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan mengatasi kerentanan sosial terhadap bencana. Sebagai langkah pertama, isu-isu koordinasi yang secara rutin dijelaskan selama wawancara pascabencana dapat diatasi melalui komitmen pemerintah federal yang signifikan dan berkelanjutan untuk membantu mendanai Voluntary Organizations Active in Disaster (VOAD) negara bagian, regional, dan kabupaten. Komitmen ini harus dilaksanakan terlepas dari lokasi atau kedekatannya dengan bencana yang terjadi baru-baru ini. Struktur VOAD yang kuat dan tertanam secara lokal mungkin juga terlibat dalam penjangkauan organisasi-organisasi yang hanya sesekali terlibat dalam tanggap bencana. Perluasan sumber daya untuk VOAD mungkin terbukti berguna di wilayah dimana sumber daya lokal relatif terbatas, membantu kelompok-kelompok menargetkan sumber daya mereka dan menyediakan struktur yang melekat secara lokal bagi organisasi luar untuk berkoordinasi selama tanggap bencana.

Selengkapnya dapat diakses di: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6366522/ 

 

 

Tracks Workforce, Policy, and Governance

{tab title=”Bagian 1″ class=”red” align=”justify”}

Can ‘Living’ Guidelines Be Made and If So Will They Be Used? An Evaluation of the Australian Living Stroke Guidelines

Presentasi ini oleh Prof. Peter Hibbert dan timnya dari Australian Institute of Health Innovation mengevaluasi Living Stroke Guidelines (LSGs) di Australia, yang berfokus pada penerapan panduan klinis yang diperbarui secara berkala untuk perawatan stroke. Presentasi ini menyimpulkan bahwa panduan ‘living’ seperti LSGs dapat meningkatkan kualitas perawatan dengan memastikan panduan yang selalu diperbarui dan relevan dengan perkembangan bukti terbaru.

Poin-poin utama:

  1. Panduan Praktik Klinis (CPGs):
    • CPGs adalah pernyataan yang mencakup rekomendasi untuk mengoptimalkan perawatan pasien, berdasarkan tinjauan sistematis bukti dan penilaian manfaat serta risiko pilihan perawatan.
    • Panduan ini telah menjadi bagian dari sistem kesehatan sejak 1990-an untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Namun, masalah seperti duplikasi, ukuran dokumen yang besar, dan keterlambatan pembaruan sering terjadi.
  2. Masalah dengan Panduan yang Usang:
    • Satu dari lima rekomendasi dalam panduan klinis menjadi usang dalam waktu tiga tahun. Hal ini menekankan pentingnya pembaruan yang lebih cepat.
  3. Panduan ‘Living’ (LSGs):
    • LSGs adalah pendekatan baru di mana panduan diperbarui secara berkala berdasarkan bukti terbaru, sehingga rekomendasi dapat diubah seiring dengan munculnya data baru. Panduan ini berbeda dari pendekatan tradisional yang merevisi seluruh dokumen sekaligus.
    • Stroke Foundation Australia, bekerja sama dengan Cochrane Australia, mulai menerapkan metode pengembangan panduan ‘living’ ini pada 2017, termasuk lebih dari 300 rekomendasi yang mencakup 80 topik klinis.
  4. Evaluasi LSGs:
    • Evaluasi dilakukan untuk memahami dampak LSGs terhadap beban kerja, efisiensi produksi panduan, dan penerimaan di antara pengguna akhir. Evaluasi menggunakan metode survei kuantitatif dan wawancara kualitatif, serta data Google Analytics untuk mengukur akses panduan selama lima tahun.
    • Hasil survei menunjukkan bahwa 69% pengguna memiliki kepercayaan yang lebih besar pada LSGs dibandingkan versi statis sebelumnya, dan 66% mengikuti rekomendasi panduan.
  5. Hambatan dan Fasilitator dalam Pengembangan LSGs:
    • Hambatan termasuk kurangnya integrasi antara platform perangkat lunak dan alat kolaboratif serta beban kerja yang tidak dapat diprediksi. Namun, kolaborasi antara pemangku kepentingan dan pengakuan kontribusi menjadi fasilitator utama.
    • Meskipun panduan ini meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, ada kekhawatiran tentang kesinambungan dan pendanaan yang berkelanjutan.
  6. Kesimpulan:
    • LSGs dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam lembaga yang memiliki sumber daya yang baik. Panduan ini memungkinkan pembaruan rekomendasi yang terus menerus sesuai dengan bukti baru.
    • Ke depan, fokus harus diarahkan pada kondisi dengan beban penyakit yang tinggi dan perubahan bukti yang cepat, serta pentingnya komunikasi yang efektif dan penyediaan sumber daya untuk mendukung adopsi panduan yang terus berubah.

Penulis: dr. Eka Viora, SpKJ, FISQua

 

{tab title=”Bagian 2″ class=”orange”}

WHO: From Policy to Practice: Application of Quality and Safety Service Delivery Framing

isq 8Sesi ini menampilkan banyak presentan, mereka memaparkan tentang cara menghubungkan kebijakan tingkat tinggi dengan praktik klinis sehari-hari. Salah satu kebijakan yang dibahas yaitu tentang global medication without harm. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan kampanye global Medication Without Harm pada tahun 2017. Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan penggunaan obat dan meningkatkan keselamatan pasien di seluruh dunia.

Di seluruh dunia, diperkirakan biaya yang disebabkan oleh kesalahan pengobatan mencapai sekitar $42 miliar USD per tahun. Kesalahan ini dapat terjadi pada berbagai tahap dalam proses penggunaan obat. Faktor-faktor seperti sistem pengobatan yang lemah dan kondisi manusia, misalnya kelelahan, lingkungan yang tidak memadai, atau kekurangan tenaga medis, dapat memengaruhi praktik peresepan, transkripsi, pemberian, dan pemantauan obat, yang berpotensi menyebabkan bahaya serius, kecacatan, atau bahkan kematian.

Guna menghindari kesalahan pengobatan, WHO meluncurkan Global Patient Safety Action Plan 2021-2030. Kegiatan berfokus pada 7 strategi, yaitu:

Strategic objective 1. Policies to eliminate avoidable harm in health care
Strategic objective 2. High-reliability systems
Strategic objective 3. Safety of clinical processes
Strategic objective 4. Patient and family engagement
Strategic objective 5. Health worker education, skills and safety
Strategic objective 6. Information, research and risk management
Strategic objective 7. Synergy, partnership and solidarity

isq 9

Poin-poin utama:

  1. Kampanye Medication Without Harm yang diinisiasi oleh WHO merupakan langkah krusial untuk mengurangi kesalahan medis yang berkaitan dengan penggunaan obat serta meningkatkan keselamatan pasien secara global. Inisiatif ini penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih aman dan efisien, mengurangi dampak dari penyakit yang dapat dicegah, serta meningkatkan kualitas hidup pasien di seluruh dunia.
  2. Peningkatan sistem pelaporan terkait efek samping obat dan kesalahan pengobatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki praktik pengelolaan obat baik di tingkat rumah sakit maupun dalam sistem kesehatan secara keseluruhan.
  3. Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai praktik pengelolaan obat yang aman dan efisien, serta menyusun pedoman berbasis bukti untuk praktik terbaik dalam penggunaan obat.
  4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti rekam medis elektronik dan sistem informasi kesehatan, untuk meningkatkan keamanan dalam penggunaan obat dan mencegah terjadinya kesalahan pengobatan.
  5. Mengajak berbagai sektor, termasuk industri farmasi, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional, untuk bekerja sama dalam merancang kebijakan yang mendukung penggunaan obat yang lebih aman.
  6. Kesalahan Pemberian Obat: Kesalahan dalam pemberian obat sering kali disebabkan oleh ketidakcocokan informasi antara dokter, apoteker, dan perawat, serta kurangnya informasi yang lengkap mengenai alergi atau kondisi medis pasien.
  7. Polifarmasi pada Lansia: Banyak lansia yang mengonsumsi berbagai obat untuk mengelola kondisi medis yang berbeda, yang dapat meningkatkan risiko interaksi obat yang berbahaya.

Usulan berbagai tindak lanjut

  1. Kementerian Kesehatan, akademisi, dan lembaga akreditasi menyusun elemen penilaian patient centre care
  2. Menyusun pedoman implementasi dan pengukuran patient centre care untuk penyakit esensial
  3. Kementerian kesehatan perlu membuat sebuah kanal pengetahuan untuk membagikan praktik-praktik terbaik berbasis bukti di level Global/ international maupun praktik-praktik keselamatan pasien yang ada di Indonesia.
  4. Kementerian kesehatan perlu melakukan review kembali terkait langkah-langkah melakukan investigasi keselamatan pasien yang berkualitas
  5. Pelayanan kesehatan perlu membangun sistem pelaporan insiden yang aman dan berbasis IT dan konfidensial untuk mendorong tenaga kesehatan melaporkan kesalahan tanpa takut akan sanksi.

Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH

 

{/tabs}

 

  Ke halaman utama

Tracks Future of Healthcare: AI and Digital Transformation

{tab title=”Bagian 1″ class=”red” align=”justify”}

DISCO with Patients, Patient Advocates, and Healthcare Teams – A Healthcare Improvement Collaboration Platform

Presentasi ini oleh Keith Heng dari SingHealth, memperkenalkan platform kolaborasi DISCO (Design, Ideate, Sustain, Change for Organisation) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas perawatan pasien dengan melibatkan pasien, advokat, dan tim kesehatan. Presentasi ini menyoroti bagaimana DISCO Café menjadi platform inovatif yang menggabungkan ide-ide dari berbagai pihak untuk meningkatkan perawatan kesehatan yang lebih berpusat pada pasien.

Poin-poin utama:

  1. Tentang SingHealth dan IPSQ:
    • SingHealth adalah kelompok institusi kesehatan terbesar di Singapura, mencakup 4 rumah sakit umum, 3 rumah sakit komunitas, 5 pusat spesialis nasional, dan 8 poliklinik.
    • Institut Keselamatan Pasien & Kualitas (IPSQ) di bawah SingHealth didirikan pada 2017 dan berperan dalam mengintegrasikan usaha keselamatan dan kualitas pasien di Singapura melalui program pendidikan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kualitas perawatan dan inovasi.
  2. Masalah dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Tradisional:
    • Sebelum adanya DISCO Café, upaya peningkatan kualitas kesehatan sering kali terhambat oleh adanya silo antar departemen, kurangnya visi bersama, dan komunikasi yang terbatas antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.
  3. DISCO Café:
    • Diluncurkan pada Maret 2023, DISCO Café adalah platform kolaboratif yang mempertemukan tim proyek, advokat pasien, dan ahli materi untuk bertukar ide melalui proses ideasi terstruktur.
    • Acara ini melibatkan sesi “table hopping” di mana berbagai ide dikembangkan dengan bimbingan ahli dari SingHealth dan jaringan institusi lainnya.
    • DISCO Café bertujuan untuk memperkuat ide proyek, memfasilitasi kolaborasi antar-disiplin, dan memperkuat fokus pada perawatan yang berpusat pada pasien.
  4. Co-creation dengan Pasien:
    • DISCO Café menekankan pentingnya co-creation, di mana pasien dan tim kesehatan bekerja bersama untuk menemukan solusi yang relevan dan efektif. Ini menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan pasien dan menghasilkan solusi yang lebih berpusat pada pasien.
    • SingHealth Patient Advocacy Network (SPAN), yang terdiri dari pasien dan keluarga, berkolaborasi erat dengan tim kesehatan untuk memberikan perspektif berharga dan meningkatkan pengalaman perawatan.
  5. Hasil dan Umpan Balik:
    • Dari tiga sesi DISCO Café yang telah dilaksanakan, sebanyak 94% peserta menyatakan manfaat dari sesi tersebut, dan 88% merasa konten relevan dengan proyek mereka.
    • Umpan balik menunjukkan bahwa peserta dapat memperoleh perspektif yang beragam dan ide-ide baru yang bermanfaat bagi proyek mereka.
  6. Tema DISCO Café:
    • Sesi pertama pada Maret 2023 berfokus pada “Membangun Layanan Digital untuk Meningkatkan Pengalaman Pasien”.
    • Sesi kedua pada September 2023 mengangkat tema “Meningkatkan Keterlibatan dan Pemberdayaan Pasien & Pengasuh”.
    • Sesi ketiga yang direncanakan pada April 2024 akan membahas “Transportasi Aman Pasien di Fasilitas Kesehatan”.

Penulis: dr. Eka Viora, SpKJ, FISQua

 

{tab title=”Bagian 2″ class=”orange”}

The Challenges of Digital Risks in the French Hospitals Accreditation

Presentasi ini, disampaikan oleh Sophie Ollivier dan Isabelle Dorleans, membahas tantangan digital dalam proses akreditasi rumah sakit di Prancis, dengan fokus pada penguatan persyaratan dan kriteria baru terkait risiko digital.

Poin-poin utama:

  1. Latar Belakang Akreditasi Rumah Sakit di Prancis:
    • Semua rumah sakit di Prancis, baik publik maupun swasta, diwajibkan untuk melalui proses akreditasi setiap 4 tahun.
    • Proses ini dikelola oleh French National Authority for Health (HAS) dengan fokus pada evaluasi kualitas perawatan dan keselamatan pasien.
    • Hasil evaluasi dipublikasikan secara terbuka melalui platform QualiScope.
  2. Tantangan Digital dalam Akreditasi:
    • Pengelolaan risiko keamanan digital menjadi tantangan utama. Rumah sakit harus memastikan kelangsungan operasionalnya untuk menjaga keselamatan perawatan, terutama menghadapi risiko serangan siber.
    • Program nasional seperti roadmap kesehatan digital 2023-2027 mendukung peningkatan persyaratan digital dalam akreditasi.
    • Penilaian digital ini bukan inspeksi teknis melainkan audit hasil yang fokus pada praktik terbaik yang diterapkan oleh tenaga profesional.
  3. Kriteria Penilaian Digital:
    • Ada tujuh kriteria penilaian digital utama, termasuk manajemen risiko keamanan digital, identifikasi profesional, akses ke catatan medis pasien, serta komunikasi yang aman dari informasi medis.
    • Penekanan pada kesadaran, pelatihan, dan promosi praktik terbaik terkait kebersihan IT dan penggunaan sistem informasi yang aman.
  4. Integrasi Keahlian Digital dalam Tim Surveyor:
    • Mulai Januari 2024, setiap tim surveyor harus memiliki keahlian digital khusus yang bertugas untuk mengevaluasi kriteria digital.
    • Digital surveyor ini akan direkrut, dilatih, dan dipandu dalam pelaksanaan kunjungan lapangan untuk memastikan pemahaman menyeluruh tentang risiko digital dan penerapan standar.
  5. Hasil Awal dan Prospek:
    • Sejak Januari 2024, telah dilakukan 368 survei yang mencakup kriteria digital. Hasilnya menunjukkan perlunya memperkuat budaya keamanan digital di rumah sakit.
    • Kolaborasi antara tim kesehatan dan tim IT meningkat, dan kesadaran para direktur rumah sakit terhadap isu keamanan siber semakin tinggi.
    • Ke depan, fokus akan ditingkatkan pada telehealth dan penggunaan perangkat medis digital yang terhubung dengan kecerdasan buatan (AI).

Penulis: dr. Eka Viora, SpKJ, FISQua

  

{tab title=”Bagian 3″ class=”green”}

Artificial Intelligence and Improving Care: CAIBILS (Center for AI and Biomedical Informatics for the Learning Healthcare System)

Presentasi ini oleh Dr. David W. Bates dari CAIBILS memaparkan peran kecerdasan buatan (AI) dalam meningkatkan perawatan kesehatan, dengan fokus pada inisiatif CAIBILS untuk mengintegrasikan AI dan informatika biomedis dalam sistem perawatan kesehatan berbasis pembelajaran.

Poin-poin utama:

  1. Misi CAIBILS:
    • CAIBILS bertujuan untuk menyediakan sumber daya pendidikan, data, dan keahlian konsultatif dalam penelitian kesehatan dan operasi kualitas. Tujuannya adalah untuk mendukung inovasi AI dan informatika biomedis untuk meningkatkan perawatan pasien dalam sistem kesehatan berbasis pembelajaran.
    • Learning Health System adalah sistem di mana data internal dan pengalaman klinis diintegrasikan secara sistematis dengan bukti eksternal, dan pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam praktik.
  2. Peran Penting CAIBILS:
    • CAIBILS mengisi kebutuhan di Mass General Brigham (MGB) dengan mengembangkan penelitian AI/informatika biomedis yang terintegrasi untuk meningkatkan perawatan pasien, efisiensi, dan kepuasan kerja.
    • CAIBILS juga berperan dalam menghubungkan akademisi dengan industri serta mendukung kolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan aplikasi penelitian mutakhir yang dapat diintegrasikan ke dalam strategi organisasi.
  3. Pengembangan Fakultas Ilmiah:
    • CAIBILS merekrut dan mempertahankan fakultas kelas dunia dalam informatika dasar, translasi, dan klinis. Mereka juga menyediakan pendidikan lanjutan dan pelatihan melalui seminar, kursus sertifikasi, dan kolaborasi dengan institusi akademik seperti MIT.
    • Salah satu fokus utama adalah mengembangkan informatika sebagai disiplin klinis yang relevan dengan pasien dan penyedia layanan kesehatan serta mengevaluasi dampak klinis dan ekonomi dari bidang ini.
  4. Contoh Proyek Penelitian dan Analisis Kualitas:
    • CAIBILS mengidentifikasi masalah dan peluang untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas perawatan, seperti melalui dukungan keputusan klinis, analisis catatan kesehatan elektronik (EHR), dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan/machine learning (AI/ML).
    • Contoh proyek termasuk prediksi kejadian efek samping obat (ADE), respons terapeutik, dan deteksi dini kesalahan resep obat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan hasil klinis.
  5. Penggunaan AI untuk Mengurangi Efek Samping Obat:
    • Proyek CAIBILS mencakup pengembangan algoritma AI untuk memprediksi pasien yang mungkin mengalami ADE, menentukan respons obat yang optimal, dan memilih perawatan yang paling aman dan efektif.
    • Proyek lain yang melibatkan AI meliputi pengembangan dukungan keputusan alergi obat dan studi genetik serta faktor risiko epidemiologis untuk reaksi kulit parah akibat obat.
  6. Kesimpulan:
    • CAIBILS sedang berkembang untuk menjadi pusat penelitian AI dan informatika yang terintegrasi. Meskipun AI menawarkan potensi transformasional, banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk pemantauan dan implementasi aplikasi yang tepat.
    • Kolaborasi dengan industri sangat penting, dan CAIBILS bertujuan untuk menjadi penggerak utama dalam inovasi AI di sistem kesehatan berbasis pembelajaran.

Penulis: dr. Eka Viora, SpKJ, FISQua

 

{/tabs}

 

  Ke halaman utama

 

 

Tracks External Evaluation

Beyond Standards: Exploring the Impact of Hospital Accreditation on Patients’ Experience

Presentasi oleh Prof. Mahi Al Tehewy dari Ain Shams University membahas dampak akreditasi rumah sakit terhadap pengalaman pasien. Akreditasi meningkatkan beberapa aspek pengalaman pasien, terutama dalam hal komunikasi dan manajemen lingkungan rumah sakit. Meski demikian, perbaikan lebih lanjut diperlukan, terutama dalam hal responsivitas terhadap pasien dan pemberian informasi obat-obatan. Presentasi ini menyoroti pentingnya akreditasi rumah sakit dalam meningkatkan kualitas interaksi dan pengalaman pasien, meskipun beberapa aspek masih memerlukan perhatian lebih.

Poin-poin utama:

  1. Pengalaman pasien adalah akumulasi semua interaksi yang membentuk persepsi pasien terhadap perawatan, meliputi fakta objektif dan pandangan subjektif pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan.
  2. Pengalaman pasien berbeda dengan kepuasan pasien. Kepuasan berfokus pada apakah ekspektasi pasien terpenuhi, sementara pengalaman mencakup apa yang sebenarnya terjadi selama perawatan.
  3. Pentingnya Pengalaman Pasien: Pengalaman pasien menjadi metrik penting untuk kualitas layanan kesehatan. Memperbaiki pengalaman pasien dapat meningkatkan reputasi rumah sakit, efisiensi, pendapatan, kepuasan staf, dan mengurangi risiko tuntutan hukum.
  4. Pengukuran Pengalaman Pasien: Pengukuran pengalaman pasien dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti survei HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems), wawancara mendalam, dan komunikasi langsung dengan pasien.
    Survei HCAHPS mencakup berbagai aspek, termasuk komunikasi dengan dokter dan perawat, kebersihan lingkungan rumah sakit, manajemen nyeri, dan informasi tentang pengobatan serta proses keluar dari rumah sakit.
  5. Pengaruh Akreditasi Rumah Sakit terhadap Pengalaman Pasien:
    Studi ini membandingkan pengalaman pasien di rumah sakit terakreditasi dan non-terakreditasi di Ain Shams University Hospitals. Hasil menunjukkan bahwa akreditasi meningkatkan komunikasi dengan perawat, dokter, manajemen nyeri, serta lingkungan rumah sakit. Namun, pengalaman terkait informasi obat-obatan lebih baik di rumah sakit non-terakreditasi. Secara keseluruhan, pasien di rumah sakit terakreditasi memberikan penilaian yang lebih tinggi untuk rumah sakit dan lebih mungkin merekomendasikannya kepada orang lain.

 

Penulis: dr. Eka Viora, SpKJ, FISQua

  Ke halaman utama