Peraturan & Pedoman

peraturanPermenkes No. 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
peraturanPerpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
peraturanPedoman & Batasan Gratifikasi 2017
peraturanPembangunan Alat Diagnostik dan Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Korupsi di FKRTL
peraturanKMK No. HK.02.02/MENKES/72/2015 Tentang Tim Pencegahan Fraud Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada SJSN
peraturanPMK No. 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional

 

 

 

 

Iklim Usaha yang Baik Tingkatkan Mutu Obat dan Makanan

republikaJAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Alexander Sparringa mengatakan perlu diciptakan iklim usaha yang baik untuk meningkatkan mutu produk obat dan makanan.

“Itu bisa dilakukan melalui simplifikasi perizinan dan ‘regulatory assistant’ untuk meningkatkan mutu sarana dan produk, di samping juga melakukan perlindungan yang kuat dan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumi obat dan makanan,” kata Roy di Jakarta, Rabu.

Continue reading

3 Cara Mengukur Efektivitas Program Kepatuhan (Compliance Program)

Program kepatuhan adalah program dan kebijakan internal yang dibuat oleh sebuah institusi untuk memenuhi standar hukum dan aturan pemerintah. Program kepatuhan merupakan salah satu modal dalam konteks mencegah fraud layanan kesehatan diberbagai institusi. Institusi seperti BPJS Kesehatan, provider layanan kesehatan, maupun vendor alat kesehatan dan obat perlu menyusun sebuah program kepatuhan yang diimplementasi di institusi masing-masing dan dinilai efektivitasnya.

Memiliki program kepatuhan merupakan hal penting, sayangnya tak jarang kita menemui kendala dalam mengukur tingkat keberhasilan program tersebut. Instrumen pengukuran yang tersedia seringkali tidak spesifik dan sesuai dengan bidang program yang kita gunakan. Namun, ini bisa diatasi dengan mengadaptasi/mereplikasi beberapa instrumen yang tersedia sesuai tujuan pengukuran yang dibutuhkan. Berikut beberapa instrumen kepatuhan ini dapat juga diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia.

  1. Kuesioner Penilaian Mandiri untuk Menilai Efektivitas Program Kepatuhan tentang Manfaat dan Peresepan Obat Medicare
    Kuesioner ini menyuguhkan 26 halaman pertanyaan spesifik terkait efektivitas program kepatuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dapat diaplikasikan pada program kepatuhan dalam bidang apapun tanpa memandang institusi layanan kesehatan yang menggunakan. Memang ada juga pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ditujukan khusus menilai efektivitas program kepatuhan ini. Perlu ada penyesuaian elemen program kepatuhan bila pertanyaan-pertanyaan serupa akan kita diadopsi. Di Indonesia, kuesioner ini cocok digunakan oleh BPJS Kesehatan dan provider layanan kesehatan (bila sudah memiliki program kepatuhan).
  2. Suplemen Pedoman Compliance Program untuk Rumah Sakit (Supplemental Compliance Program Guidance for Hospital) dari OIG
    Kebanyakan petugas kepatuhan professional kenal dengan beberapa jenis dokumen OIG Compliance Program Guidance (CPG) untuk berbagai segmen industri kesehatan yang berbeda. Salah satu yang terbaru dalam CPG’s adalah Supplemental Compliance Program Guidance for Hospitals yang berjudul Hospital Compliance Program Effectiveness.
    Instrumen ini memiliki pendekatan yang sama dengan instrumen penilaian efektivitas program kepatuhan Medicare. Terdapat berbagai pertanyaan yang ditujukan untuk menilai tujuh komponen dari efektivitas program kepatuhan. Item penilaian diajukan juga mencakup frekuensi kegiatan penilaian efektivitas program, misalnya: rumah sakit harus secara teratur meninjau pelaksanaan dan pelaksanaan elemen program kepatuhan mereka. Ulasan ini harus dilakukan setidaknya setiap tahun dan harus mencakup penilaian efektivitas masing-masing elemen dasar dan juga efektivitas program keseluruhan. Beberapa pertanyaan dalam elemen ini memang spesifik yang ditujukan pada rumah sakit. Namun, tetap tidak menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen ini dimodifikasi untuk institusi yang berbeda.
  3. New York Office of the Medicaid Inspector General Compliance Program Self-Assessment Form
    Hukum New York mengharuskan penyedia Medicaid khusus untuk setiap tahunnya menerangkan program kepatuhan mereka. Form self-assesment ini disediakan untuk membantu memastikan program kepatuhan mereka memenuhi persyaratan. Form tersebut mengajukan berbagai pertanyaan terkait berbagai elemen program kepatuhan yang diatur dalam hukum New York. Undang-undang mengharuskan sebuah program kepatuhan memiliki delapan elemen. Elemen kedelapan secara khusus menyerukan kebijakan “tidak melakukan intimidasi” dan “tidak melakukan pembalasan dendam”.

Dari ketiga model instrumen ini dapat diambil pelajaran bahwa, walaupun belum ada formula yang diterima luas untuk menilai efektivitas program penilaian menggunakan skor, namun saat ini sudah terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh profesional program kepatuhan untuk mengukur efektivitas program mereka.

Sumber: www.healthicity.com 
Text: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH
Editor: Puti Aulia Rahma, drg., MPH

{jcomments on}

Gambia: Govt Continues to Commit Itself to ‘Quality Healthcare’ Provision

allafricaThe provision of quality health care has been one of the heartbeats of the Gambia government over the years, according to the 2016 budget speech delivered by Finance minister.

“The government of the Gambia continues to commit itself to the provision of quality health care service delivery, which is accessible, affordable and reliable to the entire population,” Minister Abdou Kolley said whilst delivering the country’s 2016 national budget.

Continue reading

BPOM Ambon Fokus Awasi Sarana Pelayanan Kesehatan

bpomAMBON — Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Maluku fokus mengawasi sarana pelayanan kesehatan guna mengawasi mutu obat-obatan.

“Kami pada 2016 fokus melakukan pengawasan sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan gudang obat untuk melihat mutu obat maupun sarana penunjang,” kata Kepala BPOM Maluku, Sandra Lintin, di Ambon, Rabu.

Continue reading

Cop manajemen Mutu Keperawatan

copk-banner

Situs ini digunakan sebagai media berbagi pengalaman, informasi dan edukasi tentang manajemen mutu keperawatan. Apa yang harus dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan manajemen mutu rumah sakit semuanya akan didiskusikan secara mendalam di Community of Practice. Selain diskusi, forum ini juga menyediakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi perawat.

Forum Community of Practice manajemen mutu keperawatan dikelola langsung oleh divisi mutu pelayanan PKMK FK UGM. Menghadirkan narasumber yang berpengalaman dibidangnya. Bagi bapak dan ibu yang tertarik bergabung dengan forum ini, silahkan bergabung dengan kami!

Narasumber:

  1. Patricia., MPH
  2. Endri Astuti., MPH
  3. Sri Martuti S.Kep.,M.Kes
  4. Sugiarsih S.Kep.Ns.,MPH
  5. Rimawati SH.,MPH

copk-daftar

Syarat menjadi peserta:

  1. Latar belakang ilmu keperawatan
  2. Mempunyai email aktif
  3. Membayar 1 juta per tahun

 

copk-member

Bagi peserta yang telah bergabung dengan member CoP manajemen mutu keperawatan, akan mendapat benefit sebagai berikut:

  1. Fasilitas diskusi dengan narasumber via whats app 2 kali sebulan. Informasi jadual diskusi akan diinformasikan via email.
  2. Diskon pelatihan yang diselenggarakan oleh COP Manajemen Mutu Keperawatan PKMK FK UGM sebesar 5%
  3. Free akses jurnal tentang keperawatan

*Semua informasi kegiatan community of practice akan diinfoka via email oleh pengelola.

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH
email: eva.tirta@ugm.ac.id
(082324332525)