Patients who are difficult to deal with may tend to distract the doctor’s attention away from quality care, said Dutch researchers after studying two related studies.
The experts involved in the study could not really determine why, but surmised that the doctors might be using up more of their “mental resources on dealing with the difficult patients’ behaviors, impeding adequate processing of clinical findings.”
Kualitas puskesmas belum mendukung untuk menangani pasien BPJS Kesehatan. Sehingga, banyak pasien yang mesti dirujuk ke rumah sakit.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih mengakui layanan untuk pasien BPJS Kesehatan masih amburadul. Menurut dia, dua hal yang penting diperhatikan untuk meningkatkan layanan pasien BPJS Kesehatan yakni akses dan mutu puskesmas.
Recently, while visiting a primary care clinic, one of the authors saw a sign posted on an exam room wall encouraging patients with diabetes to have their cholesterol measured. Amidst the noise of notices to be found in clinical spaces this seemed innocuous enough. The sign went on to explain that patients were encouraged to measure their low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels, so that the clinic could meet its quality target of 100% of diabetes patients with measured cholesterol levels.
Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang digelar pemerintah pada 8-15 Maret lalu tidak mencapai target yang diinginkan sebesar 95 persen. Anak usia 0-59 bulan yang mendapat vaksin polio sebanyak 89,1 persen.
Inflasi tahunan di bulan Februari mencapai angka 4,4 persen year on year (yoy) atau deflasi sebesar 0,09 persen month to month (mtm). Inflasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh volatile food atau makanan, namun juga kesehatan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar setelah makanan.
Dr Kofi Issah, Upper East Regional Director of the Ghana Health Service (GHS), has observed that delay by the National Health Insurance Authority (NHIA) to re-reimburse claims to health facilities has an effect on the quality of health care delivery in the country.
JAKARTA (Suara Karya): Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek mengingatkan masyarakat untuk tidak menatap langsung proses terjadinya gerhana matahari total, dengan mata telanjang.
Sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK dalam membangun pencegahan korupsi pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satu bagian penting dalam peraturan tersebut adalah keharusan semua pihak untuk membangun sistem pencegahan fraud/korupsi di unitnya, termasuk di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), dalam hal ini rumah sakit dan klinik rujukan. FKRTL menjadi prioritas untuk mengimplementasikan aturan ini terlebih karena sumber daya di FKTRL dianggap lebih siap selain sebagian besar dana Jaminan Kesehatan dialirkan ke FKTRL.
Implementasi nyata dari Permenkes 36/2015 ini sangat penting mengingat fraud dalam JKN seperti gunung es. Sebagai gambaran, berdasarkan laporan BPJS kesehatan, sampai dengan Juni 2015, dengan pengawasan yang masih minim saja, telah terdeteksi sebanyak 175.774 klaim FKRTL dengan nilai sebesar Rp. 440 Milyar yang terduga fraud. Pembangunan sistem pencegahan fraud/korupsi menurut Permenkes 36/2015 harus melalui tiga hal yakni:
Meski Permenkes 36/2015 mewajibkan FKRTL membangun sistem pencegahan kecurangan, namun belum menjelaskan standar minimum yang jelas sistem pencegahan seperti apa yang perlu dibangun FKRTL. Standard diserahkan ke FKRTL, sehingga perlu adanya standarisasi sistem pencegahan yang dibangun oleh FKRTL untuk meminimalkan “selera” atau subyektifitas pemilik atau pejabat FKRTL dalam membangun sistem pencegahan. Oleh karena itu, perlu adanya alat diagnostik yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat implementasi pembangunan sistem pencegahan fraud/korupsi di FKRTL sekaligus menjadi panduan untuk menentukan langkah demi langkah yang perlu diambil untuk membangun sistem pencegahan fraud/korupsi di FKRTL.
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh antara lain:
Kementerian / lembaga yang menerima manfaat dalam kegiatan ini antara lain: BPJS Kesehatan, BPKP, Kementrian Kesehatan, Kementrian Keuangan, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terlibat.
Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui link berikut:
Laporan Kajian:
Pembangunan Alat Diagnostik dan Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Korupsi di FKRTL
{jcomments on}
Fourth in a series on what Harvard scholars are doing to identify and understand inequality, in seeking solutions to one of America’s most vexing problems.
If you want to get an idea of the gap between the world’s sickest and healthiest people, don’t fly to a faraway land. Just look around the United States.
Pendaftaran kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan oleh badan usaha baru kini dibuat lebih mudah. Lewat sistem terpadu pelayanan publik, proses pendaftaran dilakukan secara online.