Einstein’s classic definition of insanity — doing the same thing over and over and expecting a different result — often applies to health care.
No matter how hard we work, and how many changes any given provider system like ThedaCare effects in our safety, quality, transparency, cost, outcomes and more, health care remains driven by a fee-for-service model that encourages payers to reward services, procedures and tests generated by providers, instead of the value providers deliver.
Sebanyak 109 Puskesmas Pembantu (Pustu) dari 169 Pustu di Kabupaten Kupang, tanpa bidan dan perawat. Akibatnya, pelayanan ibu hamil dan balita hanya ditangani kader posyandu.
“Tapi bila ibu hamil mengalami situasi emergency atau darurat, harus bidan dan perawat yang menangani. Jika tidak, bisa berbahaya. Makanya saya pusing berpikir untuk mencari solusinya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dr. Robert AJ Amaheka, Jumat (6/3/2015).
There is little evidence demonstrating that health information exchanges help to reduce costs or improve the quality of care,according to a new study published in Health Affairs, FierceHealthITreports.
For the study, researchers from the University of Alabama at Birmingham, Weill Cornell Medical College in New York and Indiana University analyzed 27 scientific studies that consisted of 94 individual HIE analysis. The researchers then determined whether or not there was a beneficial relationship between the HIE and outcomes for each analysis (Bowman, FierceHealthIT, 3/3).
Jaminan dan perlindungan akses akan obat yang berkualitas dengan harga yang murah agaknya masih menjadi impian bagi rakyat Indonesia tidak terkecuali bagi kelompok ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS).
Dari informasi yang dikumpulkan oleh kelompok #ODHABerhakSehat, banyak ODHA yang mengalami kesulitan mengakses obat murah dikarenaka obat yang beredar di pasaran saat ini mayoritas obat versi patent dengan harga yang mencekik leher.
The top court will start hearing arguments in the King v. Burwell case Wednesday, and the cost of insurance could be at stake.
The Supreme Court is set to hear arguments Wednesday in a case that could derail the Affordable Care Act (ACA), commonly referred to as Obamacare, and potentially increase the cost of insurance for millions across the U.S. It’s a big deal, and it has insurance companies, medical providers and everyday workers holding their breath.
Usulan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Kesehatan untuk mengerek besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI, mendapat restu dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Harap maklum, alih-alih sukses, badan publik ini malah mengalami defisit di tahun pertamanya beroperasi.
Chazali Situmorang, Ketua DJSN mengatakan, saat ini, rasio klaim BPJS Kesehatan sudah di atas 100%. Itu artinya, besar pasak daripada tiang alias lebih besar klaim ketimbang iuran yang diraup.
Minggu terakhir bulan Februari 2015 lalu, publik dikejutkan dengan berita tertukarnya obat anestesi yang menyebabkan meninggalnya dua pasien di salah satu rumah sakit swasta di Indonesia. Tentu saja berita terjadinya medication error yang dapat menyebabkan terjadinya suatu Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) masih kerap kita dengar, baca, atau lihat di berbagai sarana pelayanan kesehatan. Namun, tetap saja berita tersebut kembali membuat kita terhenyak dan mempertanyakan banyak hal, seperti; bagaimana prosedur yang diterapkan, proses tata kelola obat di rumah sakit, hingga dugaan kejadian lainnya yang dapat menyebabkan obat anestesi Buvanest Spinal tertukar dengan asam Tranexamic.
Kejadian tersebut tentu saja sangat mengejutkan tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai suatu peringatan baik bagi praktisi kesehatan dan lembaga kesehatan yang berperan sebagai provider pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di tempat lain. Meski pihak provider harus semakin berhati-hati, pada kenyataannya medication error yang terjadi di kasus ini diduga disebabkan oleh proses kesalahan yang terjadi di pihak vendor penyedia obat dimana vendor tersebut merupakan salah satu perusahaan skala nasional yang kredibel di Indonesia. Hal ini semakin mengejutkan karena ternyata sumber terjadinya medication error tidak hanya dapat bersumber dari pihak provider pelayanan kesehatan namun juga dapat bersumber dari vendor penyedia obat-obatan itu sendiri. Satu ‘pekerjaan rumah’ lagi bagi provider pelayanan kesehatan untuk menentukan strategi antisipasi agar kejadian medication error yang bersumber dari vendor dapat dicegah, dan menentukan langkah ‘cepat’ apa yang harus segera diambil oleh pihak provider pelayanan kesehatan ketika terjadi suatu KTD akibat medication error sehingga kejadian tersebut tidak ‘sempat’ terulang untuk pasien yang lain.
Medication error serta berbagai upaya pencegahannya masih menjadi topik yang ‘layak’ dibahas dan didiskusikan terus menerus, salah satunya sebagai upaya untuk menerapkan quality improvement di sarana pelayanan kesehatan. Peran berbagai pihak, baik pasien, provider, dan vendor sangat menentukan agar tidak terjadi medical error termasuk didalamnya medication error. Untuk itu selama empat minggu ke depan, akan kembali diulas berbagai artikel, strategi, dan pengalaman di berbagai tempat terkait dengan upaya pencegahan medication error ini. (lei)
{module [152]}
Access to quality health care is a major barrier in our nation and our Commonwealth. While the healthcare landscape evolves, patient-centered, team-based care must take precedence.
To meet this need, full partnership between physicians, nurses and other healthcare professionals will be required to increase the quality, access, and value that will strengthen the confidence in healthcare delivery for patients and families.
Kepala Rumah Sakit Umum Dolok sanggul Dr.Sugito Panjaitan ketika dikonfirmasi KPKPos di ruang kerjanya (25/2) menjelaskan, Pihaknya akan terus meningkatkan mutu pelayanan, mewujudkan efisiensi dan berkompetisi secara sehat dalam menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.
Medical error merupakan salah satu topik yang masih banyak dibahas dalam berbagai kesempatan di bidang pelayanan kesehatan. Medical error sendiri merupakan suatu adverse event yang dapat dicegah dengan adanya pengetahuan medis saat ini (Institute of Medicine, 1999). Medical error dapat terjadi pada berbagai aspek pemberian layanan kesehatan seperti; pemberian obat, operasi, diagnosa, peralatan, dan hasil laboratorium sekalipun dapat berpeluang terjadinya suatu kesalahan medis. Banyak kajian yang dilakukan terkait dengan terjadinya medical error ini, namun demikian informasi yang terkait dengan perspektif pasien terhadap medical error ini dirasakan masih terbatas.
Penelitian yang terkait dengan pemahaman pasien terhadap medical error dinilai terbatas, rata-rata penelitian lebih berfokus pada bagaimana pasien menginginkan kejadian medical error diungkapkan kepada mereka. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bagaimana pasien menginginkan dukungan emosi atas terjadinya kesalahan medis tersebut, termasuk di dalamnya permintaan maaf.
Pada salah satu penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan melibatkan 38 pasien sebagai responden, diungkapkan bahwa pasien lebih fokus pada aspek akses pelayanan kesehatan, gangguan komunikasi antara pasien dan provider dibandingkan aspek teknis terkait terjadinya medical error itu sendiri (Kuzel et al., 2004). Hal ini mendasari ketertarikan dilakukannya suatu penelitian untuk menggali lebih jauh perspektif pasien terhadap medical error yang terjadi, karena perspektif penerima layanan adalah salah satu alat yang dapat mendukung peningkatan proses pemberian pelayanan kesehatan. Pada artikel ini, penelitian dilakukan dengan melibatkan 30 anggota komunitas yang merupakan sampel yang diambil secara acak dari suatu komunitas yang besar. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara melalui telepon. Sejumlah 29 responden bersedia berpartisipasi dan satu responden tidak bersedia berpartisipasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan secara ringkas adalah sebagai berikut:
Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa medical error dapat terjadi pada setiap aspek dalam proses pemberian pelayanan kesehatan termasuk didalamnya pada saat pemberian obat kepada pasien (medication error). Hal ini juga menjadi salah satu topik yang terus menerus dibahas karena masih banyaknya kasus medication error yang terjadi, dimana terjadinya kesalahan obat tersebut dapat diakibatkan oleh sistem pengelolaan obat yang diterapkan oleh saranan pelayanan kesehatan maupun diakibatkan oleh kelalaian dari petugas. Mengacu hasil penelitian pada artikel ini dapat ditarik suatu benang merah bahwa pada upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, provider juga harus memperhatikan masukan dari pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Perspektif pasien menjadi penting karena ternyata dapat menggali lebih jauh, apa yang sebenarnya menjadi pendapat dan pandangan pasien terkait medical error ini.
Pencegahan terhadap medical error dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), US Department of Health & Human Services, dimana cara terbaik untuk membantu mencegah terjadinya medical error adalah menjadi pasien yang terlibat aktif dengan anggota tim pelayanan kesehatan dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pelayanan kesehatan seperti; pengobatan, waktu tinggal di rumah sakit, operasi, serta beberapa langkah lainnya terkait pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien. Secara lengkap AHRQ merilis 20 tips yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya medical error tersebut (link terlampir).
Oleh : Lucia Evi I.
Sumber :
{module [150]}