Kompas.com – Indonesia dinilai tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga dalam mempersiapkan tenaga perawat memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Pengesahan RUU Keperawatan menjadi titik krusial penataan perawat yang lebih profesional.
Mailing list Blended Learning “Pencegahan dan Pengurangan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional”
Menurunkan Ketidakadilan Kesehatan di Indonesia Melalui Pelatihan Komprehensif Tentang Social Determinant of Health Bagi Peneliti dan Pembuat Kebijakan
Dwidjo Susilo, dkk., melakukan penelitian mengenai ketidakadilan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan yang besar, baik secara geografis, demografis, dan ekonomi di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi memiliki dampak yang luar biasa pada sistem kesehatan nasional. Desentralisasi memungkinkan pembangunan yang efektif dan pelaksanaan semua kebijakan tergantung pada kemampuan kepala daerah. Kondisi ini mempengaruhi kesehatan masyarakat sekaligus menyebabkan ketidakadilan kesehatan di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis situasi di Indonesia, dengan fokus pada pelatihan tentang faktor sosial penentu kesehatan/ social determinants of health (SDH) di Indonesia serta untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang kurikulum SDH terkait di sekolah-sekolah kesehatan masyarakat melalui mesin pencari di internet. Peneliti juga juga mewawancarai 15 informan kunci di tingkat nasional dan lokal untuk mengembangkan wawasan yang lebih luas terkait masalah SDH di Indonesia. Informan ini dikategorikan dalam pengambil keputusan, donor, LSM, WHO, dan ahli SDH. Informan diwawancarai menggunakan pedoman wawancara ‘kategori – spesifik’ yang disusun oleh tim dari Universitas Umea .
Hasil penelitian menunjukan bahwa istilah SDH tidak banyak digunakan atau dipahami di Indonesia. SDH tidak diajarkan secara eksplisit kepada setiap lulusan sekolah kesehatan masyarakat di Indonesia. SDH hanya diajarkan sebagai sebuah komponen dalam program yang berbeda. Seminar-seminar dengan tema SDH juga jarang diselenggarakan di Indonesia. Pengetahuan tentang SDH di Indonesia sangat tidak memadai. Ini tidak hanya terbatas pada mereka yang bekerja di sektor kesehatan tetapi juga mereka yang bekerja di sektor lain. Selain itu, data dan peraturan tingkat nasional tidak cukup untuk secara efektif menunjukkan SDH sehingga dibutuhkan data dan intervensi yang diperlukan di tingkat kabupaten .
Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini belum ada kursus khusus terkait SDH yang tersedia walaupun topik SDH sudah dimasukkan ke dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah kesehatan masyarakat. Pelatihan intensif dan lebih terstruktur terkait SDH diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang SDH di Indonesia bagi para peneliti dan pemangku kebijakan di semua sektor dan di semua tingkatan.
Sumber: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/S1/O2
{module [150]}
Menggali Informasi Ketimpangan Sosial dalam Aspek Kesehatan: Social Determinants of Health Research
Dalam INTREC Course yang dilaksanakan sejak 1 April lalu di Hotel Santika Yogyakarta, Dr. Nicholas Henschke dari University of Heidelberg menyatakan bahwa kesehatan adalah hal yang berikatan erat dengan kehidupan manusia. Dalam keseharian, ada banyak faktor sosial yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Faktor-faktor tersebut dapat berkontribusi dalam terjadinya ketidakseimbangan kesehatan diantara kelompok sosial. Faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua faktor ini saling terkait satu sama lain dan dapat berakumulasi sepanjang kehidupan manusia. Faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kesehatan ini disebut dengan istilah social determinants of health (SDH).
Social determinants of health, menurut WHO, adalah kondisi sosial yang mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh kesehatan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kekurangan pangan, ketimpangan sosial dan diskriminasi, kondisi masa kanak-kanak yang tidak sehat, serta rendahnya status pekerjaan merupakan penentu penting dari terjadinya penyakit, kematian, dan ketidakseimbangan kesehatan antar maupun di dalam sebuah negara.
Dalam SDH, ada dua hal berbeda yang dapat menggambarkan ketimpangan sosial terkait derajat kesehatan masyarakat yaitu inequality dan inequity. Inequality in health merupakan konsep normatif dan merujuk pada ketidakseimbangan yang dianggap tidak adil sebagai hasil dari berbagai proses sosial. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap health inequalities adalah: 1) faktor sosial ekonomi atau faktor materi seperti anggaran belanja pemerintah dan distribusi pendapatan serta sumber daya lain di masyarakat, 2) faktor psikologi seperti stres, keterasingan, hubungan sosial dan dukungan sosial, dan 3) faktor perilaku dan gaya hidup.
Inequity in health atau ketidakadilan dalam aspek kesehatan merupakan sebuah dugaan empiris dan merujuk pada perbedaan status kesehatan antar kelompok yang berbeda. Sedangkan, health equity berarti ketiadaan ketidakadilan dan pencegahan perbedaan status kesehatan diantara kelompok sosial. Health equity juga terkait dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Dalam health equity, kesehatan merupakan sumber daya yang penting dan bernilai untuk perkembangan manusia yang membantu manusia untuk meraih potensi mereka dan berkontribusi secara positif untuk masyarakat.
Dalam menggali adanya inequity dan inequality in health, diperlukan sebuah riset terkait SDH. Ada 3 pendekatan dan prinsip dalam riset SDH ini, yakni: 1) berfokus pada kelompok yang paling kurang beruntung. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dari kelompok yang paling kurang beruntung. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan kesehatan bagi mereka yang kurang beruntung meskipun kesenjangan kesehatan antara yang kaya dan miskin tidak berubah; 2) mempersempit kesenjangan kesehatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mereka yang kurang beruntung dengan meningkatkan keluaran kesehatan mereka agar setara dengan kelompok yang beruntung. Ini memerlukan pengaturan target untuk mengurangi perbedaan dalam keluaran kesehatan; dan 3) mengurangi kesenjangan sosial. Ini termasuk menurunkan perbedaan dan membuat aspek kesehatan menjadi lebih adil disemua jenjang.
Untuk mengukur SDH dan inequalities in health, diperlukan data yang memadai untuk dapat membantu kita memahami inequalities in health dan untuk membantu kita mengidentifikasi target dan intervensi yang tepat untuk mengatasinya. Data yang dimaksud adalah: 1) data mengenai kematian, kesakitan, kesehatan dan penggunaan layanan kesehatan, dan 2) informasi mengenai bagaimana indikator pelayanan tersebut dipolakan diseluruh kelompok demografis dan sosioekonomi serta diseluruh area geografis yang berbeda.
Oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH dan Andriani Yulianti, SE, MPH
Social determinants of health dalam era BPJS
Kondisi sehat yang dialami manusia tidak semata-mata terkait dengan apa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Faktor-faktor di luar tubuh, seperti faktor sosial juga berperan penting terhadap kesehatan manusia. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan manusia dikenal dengan istilah social determinants of health (SDH). Social determinants of health, menurut WHO, adalah kondisi sosial yang mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh kesehatan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kekurangan pangan, ketimpangan sosial dan diskriminasi, kondisi masa kanak-kanak yang tidak sehat, serta rendahnya status pekerjaan merupakan penentu penting dari terjadinya penyakit, kematian, dan ketidakseimbangan kesehatan antar maupun di dalam sebuah negara.
Social determinants of health memang tidak secara langsung mempengaruhi kesehatan manusia, seperti bakteri atau virus menyebabkan penyakit pada manusia. Kondisi-kondisi sosial yang dialami seseorang berdampak pada kesempatan orang tersebut untuk mendapatkan kondisi sehat. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di daerah-daerah terpencil di Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan karena kondisi jalan buruk dan tidak ada sarana transportasi yang memadai untuk menuju fasilitas kesehatan. Kelompok masyarakat yang hidup di daerah terpencil lainnya bahkan mengalami kesulitan mendapat layanan kesehatan karena tidak tersedianya fasilitas kesehatan disekitar tempat tinggal mereka. Kedua kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapat kondisi sehat. Kelompok lainnya adalah kelompok masyarakat yang tinggal di kota-kota besar dengan jumlah pendapatan tinggi. Kelompok masyarakat ini sangat leluasa untuk memilih layanan kesehatan yang mereka inginkan. Mereka dapat juga melakukan “doctor shopping” atau “belanja dokter”, memilih dokter spesialis atau dokter terbaik, untuk menangani sakit yang mereka derita. Kelompok masyarakat ini sangat beruntung dan leluasa sekali untuk mendapat kondisi sehat.
Ketimpangan dalam kesempatan memperoleh kondisi sehat adalah fokus utama dalam pembelajaran maupun penelitian terkait SDH ini. Sayangnya, wawasan terkait SDH ini masih belum secara luas dan dalam dipahami oleh peneliti dan pemangku kebijakan di Indonesia. Sebabnya, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Dwijo Susilo, dkk., saat ini belum ada kursus khusus terkait SDH yang tersedia walaupun topik SDH sudah dimasukkan ke dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah kesehatan masyarakat.
Wawasan terkait SDH ini sangat penting untuk dipahami di Indonesia, terutama dalam era BPJS ini. Penelitian-penelitian dengan topik SDH juga perlu digalakkan di Indonesia sehingga kita dapat memiliki data yang memadai terkait ketimpangan sosial untuk mendapatkan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Bila sudah memiliki data yang lengkap dan akurat tentang kondisi sosial terkait kesehatan yang ada di Indonesia, bukan tidak mungkin intervensi yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran dan memberi dampak optimal.
{module [152]}
CoB Menarik Rumah Sakit Swasta Ikut Bergabung JKN
Jakarta (suarapembaruan.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka ruang seluasnya bagi peserta untuk mendapatkan manfaat lebih melalui skema Coordination of Benefit (CoB).
Asuransi Umum Tak Terhambat BPJS
SURABAYA (jpnn.com) – Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak memengaruhi kinerja asuransi umum. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Surabaya Rudy Bachtiar mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak menganggap BPJS sebagai pesaing di industri asuransi.
BPJS Kesehatan Tawarkan Program Khusus Bagi Pengidap Kanker
MAKASSAR (jpnn.com) –Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di bulan April ini akan memperkenalkan program khusus untuk pengidap penyakit kanker leher rahim dan kanker payudara.
Jumat, Penentuan Perubahan Tarif Paket Rumah Sakit
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan besok rapat terakhir penentuan tarif paket Rumah Sakit atau INACBGs (Indonesia Case Base Group). Setelah sebelumnya dinyatakan rendah oleh sejumlah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
BPJS-Asuransi Swasta Sepakat Koordinasi
Kompas.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersama pelaku asuransi swasta menandatangani Pola Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Manfaat, Rabu (2/4), di Jakarta. Hal ini merupakan sinergi untuk menghadirkan manfaat lebih, terutama pelayanan nonmedis, bagi pemilik kartu Jaminan Kesehatan Nasional, sekaligus pemegang polis asuransi swasta.