Ini sistem Jokowi Ahok yang buat RS pusing ikut KJS

Merdeka.com – Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan Gubernur Joko Widodo untuk melayani kesehatan 4,7 juta jiwa penduduk DKI, pada 10 November 2012 lalu mulai dikeluhkan rumah sakit swasta. Keluhan itu berujung pada mundurnya dua rumah sakit swasta, yakni RS Thamrin dan RS Admira resmi dari peserta pelayan KJS.

Continue reading

DPR bahas RUU pendidikan kedokteran

Jakarta (kontan.co.id) – Komisi X DPR menggelar Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Pendidikan Kedokteran, Rabu (22/5). Dalam rapat ini, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Djoko Santoso menjelaskan bahwa RUU Pendidikan Kedokteran pada intinya mengatur 11 hal yang sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan kedokteran.

Continue reading

Hanya Satu Dokter di Rumah Sakit Tamilouw

Ambon (Kompas.com) — Warga Negeri (Desa) Tamilouw dan desa-desa di sekitarnya mengeluhkan terbatasnya dokter di rumah sakit yang berada di Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Akibat keterbatasan dokter, warga yang sakit masih harus dibawa ke rumah sakit di Masohi, ibu kota Maluku Tengah.

Continue reading

Soal Kesehatan, Indonesia Tertinggal dari Tetangga

Jakarta (Kompas) – Indikator kesehatan Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Namun, laju perbaikan itu dinilai masih lambat. Situasi kesehatan Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahkan, Indonesia sudah disalip Vietnam yang beberapa tahun lalu masih di belakang.

Continue reading

Dinkes DKI: Premi KJS sudah tinggi

Merdeka.com – 16 Rumah sakit (RS) swasta mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena premi Rp 23 ribu per orang dalam setiap bulannya dinilai kecil. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Dien Emawati mengatakan, premi bukanlah permasalahan pokok dalam KJS.

Continue reading

Rumah Sakit Swasta Minta Dilibatkan Evaluasi KJS

Jakarta (Tempo.com) – Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) meminta mereka dilibatkan dalam evaluasi tarif berdasarkan sistem Indonesia Case Based Group (INA-CBG). Soalnya mereka merasa kewalahan dalam menerapkan skema pembiayaan kesehatan tersebut.

Continue reading

BPJS Harus Perhatikan Pengendalian Mutu dan Biaya

Hukumonline.com – Direktur Pelayanan PT Askes, Fajriadinur, mengatakan dalam melaksanakan BPJS Kesehatan, hal penting untuk diperhatikan adalah kendalimutudanbiaya dalam pelayanan kesehatan yang digelar. Kedua hal itu sangat dipengaruhi oleh tindakan dokter dalam melayani pasien. Mengacu amanat UU SJSN dan UU BPJS, Fajriadinur mengatakan salah satu prinsip adalah keberlanjutan. Untuk itu mutu dan biaya pelayanan kesehatan BPJS nantinya harus berjalan efektif dan efisien.


Continue reading