publikasi – Mutu Pelayanan Kesehatan

	Standar Akreditasi Puskesmas 2023
	Standar Akreditasi Klinik 2023
	Standar Akreditasi Rumah Sakit
	Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
	Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 Standar Akreditasi Rumah Sakit
	Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/1119/2022 Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit
	Kepdirjen Yankes Nomor HK.02.02/I/1130/2022 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit

Regulasi

Buku & Regulasi tentang Akreditasi Rumah Sakit

Draft Final Pedoman Alur Klinis (Clinical Pathways) di Rumah Saskit
Standar Akreditasi Rumah Sakit
Pedoman survei akreditasi rumah sakit
KEPMENKES RI No.01.07/Menkes/1128/2022 tentang standar akreditasi rumah sakit
KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/Menkes/1119/2022 tentang tarif survei akreditasi rumah sakit
KEPDIRJEN YANKES No:HK.02.02/I/1130/2022 tentang pedoman survei akreditasi rumah sakit

Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Permenkes RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Permenkes 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes RI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan
Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
Permenkes RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
Permenkes RI Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan
Permenkes RI No.44 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual

IHQN Working Papers Series

IHQN Working Paper Series atau Kertas Kerja IHQN adalah versi pra-publikasi dari bab buku, laporan, dan artikel oleh para anggota IHQN.

Working Paper IHQN bertujuan untuk berbagi temuan awal dengan anggota jejaring peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan mendorong diskusi dan umpan balik untuk upaya inovasi berkelanjutan.

Meski dalam tahap pra-publikasi namun Kertas Kerja yang diposting telah dilengkapi dengan temuan awal, tabel, atau deskripsi data, dengan cakupan pekerjaannya yang lengkap dan siap untuk dibagikan.

Beberapa Kertas Kerja mungkin sudah diajukan atau sedang dicetak dan akan diterbitkan di tempat lain.

Pandangan penulis yang diungkapkan dalam Kertas Kerja belum tentu mewakili pandangan IHQN atau PKMK UGM atau organisasi dan lembaga yang mendanai kegiatan terkait.

Kertas Kerja telah ditinjau secara internal di IHQN tetapi belum oleh para ahli (peer review)

Anda dipersilahkan untuk mengutip isi Kertas Kerja kami, kecuali dinyatakan lain pada halaman depan.

Bentuk yang tepat untuk mengutip Kertas Kerja IHQN adalah: Penulis (tahun). Judul. Nomor, Tahun. Kertas Kerja IHQN. Alamat url.

Silakan kirim komentar dan pertanyaan Anda tentang Kertas Kerja tertentu langsung ke penulis di alamat email yang tercantum di halaman depan.

Telusuri Kertas Kerja kami disini:

Policy Brief Sistem Pencegahan, Deteksi, dan Penindakan Fraud Layanan Kesehatan dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Lampiran Policy Brief

Kebijakan Kesehatan (Prinsip dan Praktik)

Penulis: Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS
Untuk pembelian buku, bisa menghubungi bagian marketing penerbit (Pak Edy) ke 081-580-724-84

Buku karya dosen FKM Universitas Indonesia, Dr. Dumilah Ayuningtyas MARS ini diawali dengan memberikan pengantar kebijakan kesehatan yang dilanjutkan dengan pengembangan kebijakan kesehatan. Pada Bab pengantar kebijakan kesehatan, pembaca diarahkan untuk mengetahui lingkup dan memahami dasar kebijakan publik dan kebijakan kesehatan. Bab ini dimulai dengan menyajikan tentang pentingnya kesehatan serta pengertian kebijakan publik yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan publik. Disajikan juga gambaran mengenai kebijakan kesehatan di beberapa negara, serta contoh kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia.

Bab 3 (pengembangan kebijakan kesehatan) membahas proses dan metode pengembangan kebijakan, dengan tujuan pembaca mampu menjelaskan tahap-tahap dan pendekatan pengembangan kebijakan. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan pembuatan kebijakan. Dimulai dari agenda setting, kemudian formulasi kebijakan, adopsi kebijakan. Berikutnya adalah implementasi kebijakan dan terakhir adalah evaluasi kebijakan.

Bab 4 membahas mengenai analisis kebijakan. Diharapkan pembaca mengetahui proses dan metode dalam analisis kebijakan, sehingga mampu menjelaskannya kembali secara benar. Analisis kebijakan dapat dilakukan dalam bentuk riset terapan untuk memperoleh pengertian mendalam terhadap masalah serta isu kesehatan masyarakat dan sekaligus menemukan pemecahannya. Seperti yang dipaparkan dalam tujuan sebelumnya, bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai analisis kebijakan itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan alat apa yang digunakan dalam menganalisis kebijakan. Pembahasan tentang dimanakah letak analisis dalam proses pembuatan kebijakan dan kemudian proses atau tahapan dari analisis kebijakan menjadi salah satu fokus uraian di bab ini. Berturut-turut dijelaskan tentang perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, monitoring dan yang terakhir evaluasi. Di bagian-bagian sub-bab terakhir, disajikan apa saja kesalahan-kesalahn dalam melakukan analisis kebijakan dan juga argumentasi kebijakan.

Bab 5 membahas mengenai analisis pemangku kepentingan. Bab ini bertujuan agar pembaca mengetahui para pemangku kepentingan, aktor dan institusi kebijakan publik darimana aktor atau elite kebijakan yang menjadi pemangku kepentingan itu berasal, beserta perannya dalam kebijakan kesehatan. Dimulai dengan penjelasan mengenai batasan pemangku kepentingan, siapa saja mereka dan apa serta bagaimana pula perannya. Kemudian pada sub-bab selanjutnya disajikan mengenai analisis pemangku kepentingan sebagai sebuah teknik untuk mengurutkan atau melakukan pemetaan dari seluruh pemangku kepentingan yang memengaruhi lahirnya suatu kebijakan. Dengan analisis stakeholder atau analisis pemangku kepentingan dapat diketahui karakteristik, pengaruh, dan kepentingannya terhadap kebijakan tersebut. Diuraikan pula tentang bagaimana tahapan dalam melakukan analisis pemangku kepentingan.

Bab 6: membahas “analisis lingkungan dan konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya pada pengembangan kebijakan kesehatan. Pengembangan kebijakan tidak berlangsung dalam ruang hampa, ada berbagai konteks yang melekat didalamnya sebagaimana sebelumnya. Kesemuanya berlangsung dalam sebuah lingkungan strategis kebijakan yang dibahas pada bab ini. Penyajian topik ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh konteks politik, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan bidang kesehatan, sehingga pembaca mampu menjelaskan pentingnya masing-masing konteks politik, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan bidang kesehatan, sehingga pembaca mampu menjelaskan pentingnya masing-masing konteks dapat mempengaruhi kebijakan publik atau kebijakan kesehatan. Dilanjutkan dengan pemaparan tentang berbagai macam lingkungan strategis kebijakan antara lain meliputi lingkungan penetapan kebijakan, lingkungan implementasi serta lingkungan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan melengkapi bahasan dalam bagian ini. Diikuti dengan wacana untuk memandang lingkungan strategis kebijakan sebagai sebuah sistem dengan lingkungan internal dan eksternal. Bagaimana mengantisipasi perubahan lingkungan termasuk pembahasan analisis risiko lingkungan kebijakan juga metode penilaian atau pemberian skor pada lingkungan strategis kebijakan memungkasi bahasan pada bab ini.

Dalam buku ini juga menjelaskan tentang checklist untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, checklist untuk menggambarkan kepentingan, checklist untuk menilai pemangku kepentingan mana yang penting bagi kesuksesan kebijakan.

Bab 7 membahas “monitoring dan evaluasi kebijakan” bertujuan agar pembaca mengetahui fungsi kontrol (monitoring dan evaluasi) pada proses pengembangan kebijakan, sehingga mampu menjelaskan fungsi kontrol (monitoring dan evaluasi) pada proses pengembangan kebijakan. Kemudian, pada sub-bab mengenai evaluasi dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses evaluasi terhadap kebijakan.

Bab 8 membahas rekomendasi dan advokasi kebijakan bertujuan agar pembaca dapat mengetahui peran rekomendasi dan advokasi pada kebijakan publik serta berbagai kegiatan yang menyertainya, sehingga pembaca dapat menjelaskan arti, peran penting penyusunan rekomendasi, advokasi dan kegiatan riset, penggalangan, lobi, pemantauan serta evaluasi sebagai bentuk kegiatan penunjang advokasi dan kegiatan riset, penggalangan, lobi, pemantauan serta evaluasi sebagai bentuk kegiatan penunjang advokasi dan rekomendasi. Dalam sub-bab “advokasi dan peranannya dalam kebijakan” dituliskan tentang bagaimana langkah atau proses melakukan advokasi, pemantauan dan evaluasi advokasi, serta aplikasi bentuk advokasi melengkapi pembahasan pada bab terakhir buku ini.

Dampak & Implementasi Surgical Checklist: Sebuah Sistematik Review

surgical Tingkat kematian perioperatif langsung karena operasi rawat inap telah diperkirakan 0,4-0,8 % dan tingkat komplikasi utama telah diperkirakan 3-17 %. Komplikasi ini meliputi pasien yang salah/prosedur/site operasi, masalah peralatan anestesi, kurangnya ketersediaan peralatan yang diperlukan, kehilangan darah yang tak terduga, peralatan non-steril dan item bedah yang tersisa didalam pasien. Untuk mencegah peristiwa tersebut diperlukan kompleksitas prosedur bedah dari tim yang terkoordinasi.

Jonathan, T; Scott L & Amy T (2014) dalam jurnalnya yang berjudul surgical checklists: A Systematic Review of Impacts and Implementation menyatakan bahwa Surgical checklist dari WHO & checklist Surgical Patient Safety System (SURPASS) merupakan strategi yang menjanjikan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pasien akibat operasi bedah.

Komponen kunci dari pelaksanaan checklist adalah mendapat dukungan dari pimpinan lembaga/instansi, pelatihan staf untuk penggunaan checklist, mengadaptasi checklist sesuai masukan staf untuk menghindari duplikasi informasi yang sudah dikumpulkan secara rutin.

Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah checklist dapat meningkatkan hasil klinis.

Jurnal selengkapnya bisa di KLIK DISINI

Poster Ilmiah

Pengukuran Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dalam Jaminan Kesehatan

Klik Disini

On the Radar

On the radar adalah beberapa publikasi jurnal terbaru di bidang kesehatan seperti mutu pelayanan kesehatan, kesehatan ibu anak, HIV/AIDS, pembiayaan, pendidikan kedokteran. Selain itu, menyediakan beberapa monograf (buku) terbaru. Akses ke dokumen merupakan open access.

Jika Anda ingin menerima On the Radar melalui email, silahkan hubungi kami di: mutuyankes@gmail.com

2016

2015