Jakarta (Gatranews) – Pemerintah harus serius atasai permasalahan gizi buruk dan beban ganda gizi lebih atau kelebihan gizi alias obesitas yang dialami masyarakat berbagai lapisan usia.
“Pemerintah harus mengatasi permasalahan gizi buruk. Kini masalah obesitas meningkat tajam seperti tak terkendali yang juga harus disikapi,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh, di Jakarta, Senin (23/9).
Menurutnya, kekurangan gizi memang berdampak buruk, namun kelebihan gizi pun juga tidak baik. Ia menjelaskan, obesitas tidak hanya mengena orang perkotaan, tapi di pedesaan pun anak-anak banyak yang mengalami kegemukan.
Obesitas juga bukan hanya dialami orang kaya, tapi bagi yang berpenghasilan pas-pasan. Anaknya gemuk-gemuk sampai memasuki kategori obesitas.
Menurut Poempida, hal tersebut terjadi karena pola hidup dan pola makan berubah dan olah raga atau aktivitas fisik makin sedikit. Selain itu, semakin lama manusia meninggalkan sayur dan buah yang berserat, serta beralih ke konsumsi karbohidrat sederhana, seperti gula, garam, dan lain-lain.
“Saat ini, 5-25 persen anak Indonesia mengalami obesitas. WHO menyatakan sekitar 40-60 persen dari anak-anak penderita obesitas akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang juga mengalami obesitas. Padahal, obesitas menjadi faktor risiko beragam penyakit berbahaya, seperti diabetes dan jantung koroner,” paparnya.
Yang memprihatinkan, lanjut Poempida, obesitas bukan hanya masalah kaum berada, tetapi anak-anak dari keluarga berpenghasilan lebih rendah juga mengalaminya. Awalnya, dari penghasilan terbatas itu memaksa mereka mengonsumsi makanan berkualitas rendah berkomposisi tak sehat.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, kunci utama untuk menangani gizi anak adalah edukasi keluarga, terutama ibu, guru, dan juga edukasi untuk calon ibu atau ibu hamil.
“Karena itu, Kementerian Kesehatan harus punya perhatian serius kepada penyakit masa depan Indonesia dan umat manusia yang mahal dan mematikan secara singkat dan bisa pula pelan,” tandasnya.
Ia menuturkan, melalui edukasi, iklan layanan masyarakat, peringatan-peringatan agar pola hidup sehat dan makan seimbang, serta olah raga atau aktivitas fisik harus dilakukan terus.
Permasalahan dalam peningkatan status kesehatan, seperti rendahnya status kesehatan ibu-anak dan status gizi masyarakat, belum optimalnya upaya pengendalian penyakit ditandai dengan tingginya angka kesakitan.
Kemudian, imbuh dia, kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan, masih terbatasnya pembiayaan kesehatan bagi seluruh masyarakat, masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu obat dan makanan, dan alat kesehatan, serta daya saing produk dalam negeri merupakan bagian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012/2013.
Selain itu, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 yang mempunyai visi Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (IS)
Sumber : http://www.gatra.com/
{module [153]}