Cirebon (pikiran rakyat) – Program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan segera diimplementasikan awal Januari 2014, dibayang-bayangi kegagalan. Ancaman kegagalan program tersebut sangat nyata, kalau pemerintah tidak segera mewaspadainya.
Menurut pengamat ekonomi yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional, Aviliani, ancaman kegagalan sangat mungkin terjadi, karena pemerintah tidak memberlakukan prasyarat bagi penerima manfaat.
Dikatakannya, ada sejumlah rambu-rambu yang harus ditaati, untuk bisa menjamin keberhasilan program yang gencar diiklankan baik media cetak maupun elektronik belakangan ini. “Kalau tidak ada rambu-rambunya, program ini hanya akan semakin membebani APBN dan APBD. Kalau sudah seperti itu, saya tidak yakin program BPJS akan berlanjut,” katanya seusai menjadi narasumber workshop “Tantangan dan Peluang Pembiayaan Mikro 2014” yang digelar oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di Swiss bel Hotel Cirebon.
Menurutnya, kalau pemerintah menginginkan keberlanjutan program tersebut, ada sejumlah prasyarat yang harus diberlakukan. “Program ini harus ada pendamping misalnya di tingkat desa atau kelurahan yang tahu persis kondisi warganya,” ujarnya.
Selain itu, ada prasyarat yang harus ditaati warga yakni warga wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin ke Puskesmas, misalnya setiap bulan sekali. Bagi warga yang tidak rutin memeriksakan kesehatannya dalam waktu tertentu, sebagai konsekuensinya, hak-haknya untuk mendapatkan klaim gugur dengan sendirinya. “Kalau tidak diwajibkan memeriksakan kesehatannya secara rutin, tiba-tiba banyak warga mengajukan klaim sakit jantung atau kanker atau sakit berat lainnya dengan nilai klaim ratusan juta rupiah, BPJS pasti kolaps,” ucapnya.
Kalau BPJS kolaps, ujung-ujungnya, katanya, program ini hanya akan semakin membebani APBN atau APBD.
Aviliani, kemudian menyontohkan kasus kartu jakarta sehat, yang klaimnya membengkak sehingga banyak rumah sakit yang belum dibayar tagihan klaimnya.
“Ini baru dari satu jenis pelayanan asuransi yakni kesehatan. Belum nanti kalau 5 program jaminan sosial yakni kecelakaan kerja, hari tua, pensiuan dan kematian juga diimplentasikan. Tidak kebayang kalau semua program itu tidak harus menggunakan prasyarat,” tuturnya.
Prinsipnya menurut Aviliani, apa pun yang dikasihkan secara gratis harus menggunakan prasyarat. “Kita sudah banyak contoh disuguhi contoh, program yang tidak memiliki prasyarat dipastikan gagal mencapai tujuan,” katanya. (A-92/A-147)***
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/
{module [153]}