KPK Diminta Investigasi Dana Kelolaan Askes dan Jamsostek Sebelum Dialihkan ke BPJS

Jakarta (beritasatu.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut semua aliran dana menyangkut dana masyarakat yang dikelola PT Askes dan PT Jamsostek, sebelum terjadi peralihan atau peleburan menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen) dalam aksi damai di Jakarta, Kamis (4/9).

Menurut Koordinator Aksi Aji Kusuma, pada 1 Januari 2014, terdapat empat kelompok yang akan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yakni peserta ASKES Sosial sebanyak 16,4 juta jiwa, peserta Jamkesmas sebanyak 86,4 juta jiwa, Peserta Jamsostek sebanyak 8 juta, dan peserta dari PNS, TNI, dan POLRI kurang lebih 3 juta.

Selama ini, dana para peserta itu dikelola oleh PT Askes dan PT Jamsostek yang jumlahnya ratusan triliun rupiah.

Uniknya, ketika kedua BUMN itu dilebur ke BPJS, tidak pernah ada proses audit terkait dana itu. Padahal, Aji menyatakan, pihaknya menyinyalir ketertutupan proses audit karena ada indikasi perusahaan itu selalu “menjadi ATM” bagi setiap rezim berkuasa.

“KPK harus menginvestigasi kasus ini dan mengumumkan kepada publik hasil audit aliran dana PT Askes dan PT Jamsostek. Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi di bidang kesehatan,” kata Aji.

Lebih jauh, Aji mengatakan proses penelusuran audit di kedua perusahaan itu akan menjadi pintu masuk revolusi dalam bidang kesehatan.

Bagi pihaknya, dana yang dikelola BPJS itu akan membantu Pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan murah atau bahkan gratis bagi masyarakat. Sebab dana kesehatan di APBN yang besarnya sekitar 3,7 persen, masih sangat kurang

Karenanya, segala potensi dana rakyat yang pernah dikelola PT Askes dan PT Jamsostek yang berpotensi bocor, agar segera dikembalikan ke kas negara. Itu butuh peran serta lembaga seperti KPK untuk membereskannya.

“Dana kesehatan saat ini belum cukup maksimal melayani 240 juta rakyat Indonesia. Kalau ditambah lagi dengan persoalan dugaan korupsi di perusahaan itu, maka makin sulit. Kami yakin kalau masalah di Askes dan Jamsostek tidak diselesaikan, akan menjadi duri dalam mewujudkan visi-misi Jokowi-JK di lima tahun ke depan,” kata Aji.