Narasumber : dr. Muhammad Hardhantyo PW, Armiatin SE, MPH
Jayapura, 13-15 November 2014
Pada tangal 13-15 November lalu, tim PKMK FK UGM kembali melakukan pengambilan data di Dinas Kesehatan, Rumah sakit Yowari dan Puskesmas Depapre. Sebelumnya tim sudah pernah melakukan rapid assessment di Dinas Kesehatan, RS Yowari dan di tiga Puskesmas yaitu Puskesmas Sentani, Genyam dan Demta. Pengambilan data kedua ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya untuk melakukan analisis faktor permasalahan rujukan di Kabupaten Jayapura dan melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk draf manual rujukan yang saat ini sedang disusun oleh tim konsultan PKMK FK UGM. Selama tiga hari, tim PKMK UGM bertemu langsung dengan kepala dinas kesehatan Jayapura, dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anak, Kepala ruang Perinatologi, Kepala Ruang Bersalin dan Kepala Puskesmas Depapre.
Hari pertama tim berkunjung ke kantor Dinas Kesehatan Jayapura untuk wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Jayapura menanyakan ketersediaan rumah tunggu, sistem informasi/komunisasi dan transportasi. Khairul Lie, SKM,M. Kes selaku Kepala Dinas Kabupaten Jayapura mengakui sistem rujukan yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Jayapura masih belum optimal, ada berbagai kendala-kendala seperti ketersediaan rumah tunggu yang masih terbatas, khusus di Kabupaten Jayapura hanya ada satu rumah tunggu yang terletak di Puskesmas Depapre, sistem informasi/komunikasi belum berjalan, karena tidak semua wilayah ada sinyal, transportasi (ambulance/pusling) yang ada di puskesmas tidak semua berfungsi dengan baik, ditambah mahalnya bahan bakar minyak, semakin menambah beban masyarakat yang tidak mampu.
Untuk mensiasati kendala-kedala tersebut, Kadinkes Kab. Jayapura ini telah memiliki rencana-rencana kedepan diantaranya, rumah tunggu yang ada di Puskesmas Depapre saat ini sedang diuji coba, jika dirasa keberadaan rumah tunggu tersebut efektif , rencana akan di reflikasi untuk wilayah lainnya. Wilayah yang tidak memiliki sinyal akan menggunakan radio SSB, kemudian untuk transportasi tahun 2015 sudah dianggarkan penyediaan ambulance dan pusling untuk masing-masing puskesmas. Rencana-rencana ini sudah diadvokasi ke Bupati dan dianggarkan pembiayaannya dari dana APBD.
Hari Kedua tim PKMK FK UGM bertemu dengan tim RSUD Yowari yang terdiri dari dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anak, Kepala Ruang Perinatologi, Kepala Ruang bersalin. Dari hasil wawancara dengan tim RSUD, ditemukan berbagai masalah dan berbagai faktor penghambat tidak berjalannya sistem rujukan di Kabupaten Jayapura dan disimpulkan bahwa dalam rangka perbaikan proses rujukan KIA faktor utama yang harus diperbaiki adalah kesiapan RS PONEK (RSUD Yowari Jayapura) dalam menerima pasien rujukan. Perbaikan di Hilir mutlak dilakukan agar sesampainya pasien di RS PONEK tidak terlantar hingga harus dirujuk kembali. Di Kab. Jayapura hanya ada satudokter kandungan yang melayani seluruh kabupaten di Jayapura ini selama 13 tahun terakhir dengan luas wilayah 17. 516.60 Km2 yang terbagi dalam 19 Distrik/Kecamatan, 139 kampung dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 111.943 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 52. 416 jiwa. Sementara hanya satu dokter spesialis melayani, sebuah perbandingan yang sangat tidak ideal menurut standar WHO.
Dokter Spesialis kandungan di RSUD seringkali tinggal dan menetap selama 24 jam di lingkungan Rumah Sakit, namun bila pada saat tugas luar kota, sakit atau istirahat seperti layaknya masyarakat lain, dengan terpaksa pihak RS akan segera merujuk pasien rujukan ke rumah sakit di kota Jayapura seperti RS Dok II atau RS Abepura. Dikarenakan belum ada dokter umum yang terlatih untuk melakukan tindakan pembedahan. Hal ini tentu dikeluhkan oleh pihak puskesmas yang sudah datang merujuk dari jauh tanpa komunikasi, pasien datang ke rumah sakit segera “dilempar” ke rumah sakit lain karena kondisi RS tidak memungkinkan.
Kontur RS yang terletak di tengah lembah menjadi satu permasalahan non teknis, dimana tidak jarang ruang operasi menjadi banjir akibat hujan deras yang melanda, sehingga perlu disterilisasi ulang dan tentu pada saat itu tindakan pembedahan tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit. Faktor non teknis lain adalah terkait keamanan lingkungan dikarenakan jumlah lampu penerangan jalan yang minim, menjadi momok bagi pihak petugas, baik dokter anak, maupun perawat, beberapa kali mereka terhadang di jalan pada saat hendak melakukan pertolongan gawat darurat di RS saat malam hari.
Namun mulai satu november ini, RSUD Yowari bekerja sama dengan FK UI – RSCM dan UNCEN untuk menempatan satu dokter PPDS Obsgyn di RSUD. Hasilnya sungguh bagus, karena dengan adanya dua dokter kandungan pelayanan menjadi lebih baik dari sebelumnya, jumlah persalinan meningkat dari yang biasanya 50 pasien dalam satu bulan, menjadi 50 pasien dalam dua minggu, sehingga kemungkinan dalam bulan november ini pihak RS akan melayani 80-100 pasien melahirkan, peningkatan jumlah pasien sebesar 100%. Faktor lain yang sangat membantu adalah, adanya tim kegawatdaruratan yang siap 24 jam. Tim kegawatdaruratan ini terdiri dari dokter obgyn, dokter spesialis dan dokter spesialis anastesi dibantu oleh perawat, kekompakan tim ini sangat diapresiasi oleh dr. Christian Maximinus Sare, Sp. OG.
Menurut data kamar bersalin di RSUD Yowari, jumlah persalinan normal masih cukup tinggi di Rumah Sakit, tentu berakibat pada beban kerja bidan RS yang tidak seimbang, dimana seharusnya rumah sakit lebih melayani persalinan bermasalah dibandingkan persalinan normal. Hal tersebut terjadi karena selama rumah sakit sering tidak siap menangani pasien rujukan yang bermasalah, sehingga hanya persalinan normal yang dapat ditangani, sedang pasien rujukan dari puskesmas dirujuk kembali ke RSUD Dok II atau RSUD Abepura. Perbaikan pelayanan RS dengan penambahan dokter kandungan sejak 1 november perlu dievaluasi terus menerus agar kedepannya rasio persalinan bermasalah di Rumah Sakit dapat meningkat lebih besar dibandingkan persalinan normal.
Kesiapan rumah sakit dalam menerima pasien rujukan perlu mendapat perhatian khusus, dikarenakan dengan adanya dua dokter kandungan yang siap selama 24 jam, maka jumlah pasien pasti akan meningkat tajam. Salah satu sektor yang perlu dibenahi adalah pada ruangan perinatologi, dimana hanya terdapat 12 bidan yang bekerja, sehingga setiap shiftnya hanya terdapat dua orang bidan jaga, dengan jumlah maksimum pasien 16 bayi. Jumlah ini sangat tidak ideal karena pada saat bidan jaga sedang membantu proses persalinan, baik normal atau caesar maka hanya tersisa satu bidan di ruangan dengan 16 bayi, apabila saat itu sedang terdapat bayi sesak, asfiksi, maupun dengan pemantauan khusus, maka tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Menurut diskusi dengan kepala ruang, sering ditemukan bayi yang meninggal tidak terpantau.
Rumah sakit juga perlu menyediakan ruang tunggu bagi ibu yang bayinya dirawat, agar proses pemberian ASI ekslusif dapat berlangsung dengan baik. Tanpa adanya ruang tunggu, banyak orang tua yang tinggal menyebar di seputaran RS, sehingga pada saat dibutuhkan untuk inform consent darurat orang tua tidak bisa dihubungi. Kultur patrialisme yang kuat menjadi salah satu permasalahan dalam penanganan rujukan baik ibu maupun bayi, perlu adanya diskusi dengan semua pihak dari keluarga laki-laki untuk akhirnya ibu dapat dirujuk ke rumah sakit, akibatnya sering ditemui rujukan yang terlambat datang, hal ini diperburuk dengan kondisi jalan buruk serta signal telepon yang tidak menjangkau hingga pelosok kabupaten.
Kesimpulan Permasalahan Rujukan di RS
|
No |
Masalah / Outcome |
Penyebab |
|
1 |
Rumah sakit sering merujuk kembali pasien rujukan yang datang dari puskesmas
|
|
|
2 |
Ruang operasi yang banjir sehingga tidak dapat digunakan untuk operasi CITO
|
|
|
3 |
Keterlambatan proses rujukan |
|
|
4 |
Keterlambatan penanganan pasien rujukan di RS |
|
|
5 |
Pasien sering datang tanpa pemberitahuan sehingga rumah sakit tidak siap
|
|
Hari ketiga tim berkunjung ke Puskesmas Depapre, perjalanan ke Depapre ditempuh selama satu jam dari kota Sentani, kondisi jalan cukup baik, tim bertemu dengan Kepala Puskesmas untuk menanyakan keberadaan rumah tunggu. Rumah tunggu puskesmas Depapre ini merupakan satu-satunya yang ada di Kabupaten Jayapura, rumah tunggu ini dapat digunakan ibu hamil dan keluarga dalam proses menunggu waktu persalinan di puskesmas terutama pada ibu hamil yang beresiko dan bertempat tinggal jauh dari puskesmas. Pembagunan rumah tunggu dipelopori dari berbagai unsur kepentingan seperti Bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas kesehatan dan bantuan dana dari UNICEF bekerjasama dengan yayasan Deponi Jaya. Rumah tunggu ini mulai beroperasi dan diresmikan oleh wakil Bupati Kabupaten Jayapura pada bulan Juni 2013.
Selama satu tahun terakhir (Juni 2013-Juni 2014) sudah melayani kurang lebih duabelas ibu yang pernah tinggal dalam rumah tunggu tersebut. Didalam rumah tunggu terdapat dua kamar tidur lengkap dengan tempat tidur, tersedia ruang yang cukup luas untuk penunggu, ada dapur dan satu kamar mandi. Dapur dilengkapi dengan alat masak, sehingga keluarga/penunggu bisa memasak sendiri kebutuhan makan dan minumnya. Rumah tunggu terletak tidak jauh dari RS, sekitar 500 meter, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Menurut keterangan dari kepala Puskesmas Depapre sebenarnya rumah tunggu ini sangat berguna bagi masyarakat hanya sejak bulan Juni 2014 rumah tunggu ini ditutup karena terkendala pembiayaan. Pembiayaan untuk operasional rumah tunggu sebenarnya sudah dianggarkan melalui uang desa, sebesar 5 juta rupiah pertahun per desa, sehingga total anggaran operasional rumah tunggu sebesar 40 juta rupiah pertahun. Jumlah ini sudah cukup untuk digunakan sebagai biaya transportasi maupun biaya rumah tunggu. Namun pada realisasinya, tidak ada dana dari kas desa yang digunakan untuk membiayai rumah tunggu tersebut, hingga akhirnya listrik dicabut oleh PLN, karena ketiadaan biaya. Patut disayangkan mengingat fasilitas yang ada sangat baik, seperti kompor, karpet, meja dan kursi, hingga bed pasien lengkap dengan tiang infus didalamnya.
Hasil diskusi dengan salah satu kepala suku di Depapre diketahui bahwa mereka tidak percaya apabila dana tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh distrik, mengingat pengalaman yang lalu tidak ada pertanggungjawaban atas dana yang dikeluarkan. Mereka menginginkan puskesmas membentuk tim dan mengelola sendiri uang 40 juta tersebut, namun puskesmas menolak dengan alasan bukan merupakan tugas dari puskesmas untuk mengatur rumah tunggu hasil swadaya masyarakat itu.
Tim PKMK FK UGM
dr. M. Hardhantyo Puspowardoyo dan Armiatin, MPH
{jcomments on}