Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan dana sekitar Rp 12 miliar untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga prasejahtera.
Akan tetapi, dalam data keluarga prasejahtera yang dimiliki Pemkab Bandung Barat justru masih belum pasti.
Seperti yang diungkapkan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah KBB, Dodo Suhendar, menyebutkan, bahwa program kesehatan untuk masyarakat miskin itu akan segera diluncurkan berupa Kartu Cermat.
Sebab menurut dia, bahwa dalam data keluarga prasejahtera yang ada pada saat ini masih memiliki margin error lebih dari 10%. Padahal, margin error untuk pelaksanaan program biasanya maksimal 5%.
“Setiap program itu kan harus tepat sasaran. Kalau margin errornya masih banyak, nanti jadi mubazir. Oleh karena itu, kami sedang memperbaiki dulu sistem datanya,” kata Dodo di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada pewarta, beberapa waktu yang lalu.
Sedangkan masalah untuk pemutakhiran data, dia mengaku telah meminta pihak Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).
“Berdasarkan data BP3AKB sebelumnya, jumlah keluarga prasejahtera di KBB mencapai 300 ribu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 ribu sudah terdaftar di BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Ditambahkan kembali oleh Dodo, bahwa Pemkab Bandung Barat, saat ini terus menerus untuk mengupayakan agar seluruh keluarga prasejahtera terdaftar di BPJS Kesehatan kelas III. Premi biaya untuk keluarga miskin itu ditanggung oleh pemerintah, terangnya pula
Hal lain yang terkait dalam mekanisme pendaftarannya, lanjut Dodo, Bahwa untuk aparat desa yang akan melakukan pendataan bagi warga yang tidak mampu dan belum tercover dalam program kesehatan, karena belum terlayani, “Kalau memang ada masalah karena tidak dilayani, kami ada tim penampung keluhan. Sistemnya itu kami menjemput bola, jadi jangan warga yang mencari,” tuturnya.
Sedangkan menurut Kepala Dinas Kesehatan KBB, Pupu Sari Rohayati Sistem Kartu Cermat akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini. Saat ini, kata dia, Dinkes masih memproses data kepesertaan BPJS di kalangan masyarakat yang tidak mampu.
“Biaya kapitasi yang dibayar pemda itu Rp 19.225 per orang. Kami berharap, 300 ribu warga miskin bisa tercover secara bertahap, sedangkan kendala kami memang hanya soal data saja, padahal untuk tahun ini kami punya anggaran untuk membayar premi bagi 107 ribu warga kurang mampu,” pungkasnya. (Bagdja)
Sumber: http://eljabar.com/kbb-siapkan-rp-12-m-untuk-jamin-kesehatan-keluarga-prasejahtera/
{module[153]}