KULONPROGO – Kabupaten Kulonprogo oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditunjuk menjadi role model (panutan) peningkatan pelayanan publik.
Kulonprogo termasuk salah satu dari 56 kabupaten/kota dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (Dukcapil), kesehatan (RSUD Wates) dan pelayanan terpadu (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu atau BPMPT).
Karena sebagai role model, maka BPMPT Surakarta Jawa Tengah, BPMPT Trenggalek Jawa Timur, dan Komisi A DPRD Kediri Jawa Timur melakukan kunjungan ke BPMPT Kulonprogo dalam bulan Oktober ini. Sementara data realisasi investasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri (PMA/PMDN) sektor formal di Kulonprogo menunjukkan kenaikan signifikan.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo juga sudah mengirim surat ke seluruh daerah agar segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menyederhanakan jenis dan prosedur untuk meningkatkan mutu dan memangkas pelayanan perizinan. Ketentuan ini harus dilakukan semua daerah paling lambat akhir Oktober 2015.
Dikatakan Kepala BPMPT Surakarta, Toto Artanto, kunjungan kerja terkait dengan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal mengingat Kulonprogo saat ini sedang menyusun raperbup mengenai hal tersebut.
Kepala BPMPT Kulonprogo Agung Kurniawan SIP MSi menjelaskan, pemberian insentif dan kemudahan itu sebagai daya tarik investor dan peningkatan pelayanan perizinan. “Keluhan umumnya investor adalah biaya tinggi dan ketidakpastian waktu pelayanan, sehingga adanya perbup itu nantinya memberikan kepastian waktu, biaya dan prosedur perizinan yang jelas dan transparan,” tegas Agung, Jumat (23/10/2015).
Perbup tersebut diharapkan dalam waktu dekat dapat diterbitkan untuk menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Data realisasi investasi PMA/PMDN sektor formal di Kulonprogo menunjukkan kenaikan signifikan, yaitu 2012 sebesar Rp 286 Miliar, 2013 sebesar Rp 620 M, 2014 sebesar Rp 757 M, dan semester I 2015 sebesar Rp 1,034 Triliun. “Meningkatnya investasi ini disebabkan daya tarik rencana megaproyek, serta adanya insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah,” katanya.
PTSP yang dilaksanakan oleh BPMPT Kulonprogo juga menarik perhatian rombongan dari BPMPT Trenggalek dipimpin Asisten Perekonomian Setda Trenggalek, Agung Sujatmiko. “Saat ini di daerah kami PTSP masih belum optimal karena masih setingkat kantor,” kata Agung Sujatmiko, sehingga perlu perubahan SOTK dan pendelegasian kewenangan perizinan. (Wid)
Sumber: http://krjogja.com/
{module[153]}