Pertemuan Implementasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya yang ditaja BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru berlangsung dinamis dan seru. Apalagi agenda rutin BPJS ini diikuti sekitar 60 orang yang terdiri para direktur rumah sakit, komite medik dan dokter yang berasal dari Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Dumai.
Pertemuan yang bertema optimalisasi audit klaim dan audit medis pada pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlangsung Selasa (16/8) lalu. Dua nara sumber tamu berasal dari Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Sumatera Barat yakni dr Syafrudin Alun MARS dan dr Rika Susanti Sp F. Lalu Ketua IDI Provinsi Riau/Ketua TKMKB Provinsi Riau dr Zul Asdi SpB dan dr Harry Purnama Putra selaku Kepala Unit Manajemen Pelayanan Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.
Kehadiran TKMKB Sumbar karena sudah bergerak lebih maju sebagai jembatan antarbanyak pihak seperti pasien, dokter, institusi kesehatan, pihak BPJS dan dinas terkait. Bahkan mereka sudah diundang sejumlah provinsi di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Selatan.
Para audien juga terlihat sangat antusias bertanya ataupun merespon. Apalagi jika menyangkut kewenangan dokter atau rumah sakit yang tak jarang dianggap fraud (penipuan) dalam membuat laporan diagnosa terhadap penyakit pasien. Termasuk juga perihal pembayaran klaim biaya yang tidak sepadan dan banyak yang di-pending(ditunda) oleh BPJS.
Ketua IDI Riau, dr Zul Asdi SpB mengakui banyak hal yang perlu disinkronkan di era berlakunya JKN. Selain persoalan tadi juga ditambah dengan masalah coding yang berpengaruh pada besarnya biaya dan persepsi tak sama antara dokter/rumah sakit dengan pihak verifikator.(zed)
Sumber: http://www.riaupos.co
{module[153]}