Antisipasi Pasien KJS, Dokter di DKI Dapat Insentif

Jakarta (beritasatu.com) – Pemprov DKI akan memperketat syarat dan pembagian Kartu Jakarta Sehat (KJS) menyusul membludaknya pasien KJS melalui puskesmas dan rumah sakit.

Di sisi lain, Pemprov juga tengah menjajaki memberikan insentif kepada petugas kesehatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan KJS tidak akan dicetak terus menerus dan dibagikan begitu saja kepada warga Jakarta. Kalau hal itu dilakukan, akan membuka peluang penyimpangan penggunaan kartu tersebut.

“Kami tidak mau kartunya dicetak semua, lalu dibagikan seperti itu lagi. Itu bisa terjadi penyimpangan. Bisa jadi orang itu sudah kaya dan tidak butuh KJS. Bisa salah sasaran nantinya,” kata Wagub yang akrab disapa Ahok, Sabtu (23/2).

Selain itu, Ahok mengatakan, Pemprov juga akan menaikkan gaji dokter di puskesmas sekaligus menambah tenaga perawat. Untuk itu, Pemprov akan melakukan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui program dokter spesialis.  Sehingga dokter-dokter speasilis bisa turun ke lapisan bawah bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa kedokteran.

“Yang penting kan kompetensinya supaya di lini terdepan ini banyak dokter yang kompetensinya cukup baik. Kami juga kerjasama dengan mahasiswa kedokteran untuk turun ke lapangan. Sebab saat ini kami punya data 1,2 juta orang tidak mampu berdasarkan nama dan alamat. Sedangkan ada 3,5 juta orang yang berpotensi untuk tidak bisa berobat kalau dia sakit walaupun dia punya mobil atau  punya lainnya.  Itu yang kami lagi hitung,” jelasnya.

Pemprov juga membentuk Komite medis yang merupakan gabungan para dokter spesialis. Komite tersebut sudah disusun dan dibuatkan Memorandum of Understanding oleh Dinas Kesehatan DKI. Komite ini yang akan membantu kasus-kasus khusus seperti bayi Dera

Pemprov DKI, kata Ahok, telah menetapkan pintu masuk dan keluar KJS adalah Puskesmas. Bila, warga sakit dan ingin memperoleh KJS, maka harus berobat dulu ke Puskesmas. Kemudian, akan dicatat dan dibuatkan KJS sehingga dapat berobat ke rumah sakit melalui rujukan dari puskesmas.

Ahok optimis, Pemprov DKI mampu menanggung biaya pengobatan sebanyak 4,7 juta warga miskin dan rentan miskin.

Namun melihat kondisi terkini, terjadi lonjakan pasien pengobatan gratis sejak KJS diluncurkan akhir tahun lalu. Lonjakan pasien KJS, dikarenakan sewaktu program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan warga miskin (JPK Gakin), banyak warga yang hampir miskin tidak bisa berobat gratis. Pasalnya, mereka tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan JPK Gakin maupun SKTM.

“Kalau sekarang kaget ya tidak heran. Kalau dari pengalaman saya, yang berobat bukan orang atas (kaya) yang turun ke bawah lho. Justru yang atas berobat di RS swasta. Lonjakan terjadi orang-orang tidak mampu yang tidak berani berobat karena takut. Ketahuan sakit harus diopname tapi dia nggak punya uang. Nah orang-orang ini yang jumlahnya naik. Ini tugas kita supaya mereka yang tidak berani berobat menjadi berani berobat,” ujarnya.