Humas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Dinas Kesehatan Aceh, Saifullah Abdulgani ST MKes, kepada wartawan di Banda Aceh, Senin, (26/2) mengatakan, masalah itu antara lain adalah masih tingginya angka kematian ibu (AKI), dan anak serta balita.
“Di samping itu, cakupan-cakupan indikator pelayanannya masih rendah, misalnya cakupan imunisasi, kunjungan K1 dan K4, yang seharusnya dilakukan ibu hamil. Kemudian, masalah persalinan yang selama ini masyarakat kita masih banyak yang meminta bantuan dukun,” ungkapnya.
Dijelaskan, pada saat dukun tersebut gagal menangani pasiennya, baru dibawa ke tenaga kesehatan sehingga prosesnya menjadi terlambat dan risiko kematian bagi ibu dan anak menjadi tinggi.
Saifullah merincikan, ke-13 daerah itu adalah Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya (Abdya), Simeulue, Pidie, Bener Meriah, Aceh Timur, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Selatan.
“Ini masih di tingkat kabupaten. Kemudian, dimasukkan juga karena angka kematian ibu dan bayi masih tinggi adalah Kota Lhokseumawe, Langsa, Subulussalam yang merupakan daerah kota,” ungkapnya.
Menyangkut kematian bayi yang dilaporkan kabupaten/kota pada 2012, di Aceh Tamiang 20 kasus anak meninggal dan Simeulue 15 kasus. Totalnya, pada ada 187 kasus bayi yang meninggal di Aceh.
Bisa dicegah
Menurutnya, AKI dan angka kematian bayi (AKB0 bisa dicegah melalui proses persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin setiap tiga bulan sekali.
Berdasarkan temuan Riskesdas itu, selain AKI dan AKB, angka gizi buruk juga tinggi di Aceh, mencapai 7,1 persen, sementara angka secara nasional 4,9 persen.
Akibat gizi buruk ini, adalah akan munculnya generasi dengan tinggi tubuh pendek. “Artinya, tinggi badan mereka tidak sesuai dengan usia. itu mencapai 24,2 persen, sementara di tingkat nasional hanya 18,5 persen,” ujarnya.
Saifullah Abdulgani mengharapkan Pemerintah Aceh bisa menangani hal ini dengan serius.
“Ini merupakan fenomena yang merugikan kualitas generasi muda Aceh pada masa mendatang. Kalau perkembangan fisiknya rendah, otomatis pertumbuhan otaknya juga terganggu dalam jangka panjang,” katanya. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan juga kabupaten/kota. Diharapkan, melalui pertemuan rutin antara pihak terkait di provinsi dan kabupaten kota, termasuk media massa, bisa membantu menekan AKI, AKB, dan gizi buruk. (rfl)