(merdeka.com) – Ujian kompetensi menjadi polemik bagi para dokter muda. Di satu sisi mereka ingin segera mengabdi kepada negara. Tapi di sisi lain mereka diharuskan untuk ikut ujian-ujian kompetensi dulu sebelum menerapkan ilmunya.
Hal ini membuat Akademi Dokter Muda Indonesia (ADMIN) melalui koordinator Nasionalnya Iqbal Elmubarak menuntut Ikatan Dokter Indonesia mengambil sikap atas terjadinya kasus-kasus di mana para anggotanya terkendala izin kerja sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya.
“Jujur kami sangat kesulitan mengenai uji kompetensi yang sekarang ini sangat marak dilakukan olek pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan memanfaatkannya menjadi bisnis mereka,” kata Iqbal kepada merdeka.com ketika ditemui di sela-selam acara talk show dengan tema ‘Masa depan Retaker hari ini dan hari esok, siapa yg bertanggung jawab’ yang berlangsung di Museum Kebangkitan Gedung Stovenia, Kamis (20/6).
“Bayangkan saja mereka mengikuti acara-acara ujian kompetensi dengan membayar mahal hingga Rp 20 miliar selama empat tahun namun pada pelaksanaan tugasnya ternyata justru menghambat diri mereka sendiri karena ternyata hal itu ilegal bukan legal, untuk itu semua ini harus segera mungkin dicarikan solusi jalan keluarnya bukan dengan ujian kompetensi tetapi dengan regulasi-regulasi,” paparnya.
Iqbal menambahkan, hal ini jelas sangat memberatkan para dokter Retaker apalagi di setiap uji kompetensi resmi pun mereka dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta per satu setnya.
“Seharusnya kan ujian kompetensi itu gratis tanpa dikenakan biaya, bayangkan saja kita sudah disumpah dan seharusnya sudah dapat mengabdi kepada negara, namun nyatanya dengan adanya ujian kompetensi ini seperti menahan-nahan pengabdian kami terhadap negara. Lebih parahnya lagi kami sudah mengeluarkan biaya banyak dan tapi nyatanya kami tidak mendapatkan gaji untuk menghidupi diri kami sendiri, ini kan menjadi sangat hambar sekali,” ujarnya.
Senada dengan Iqbal, anggota ADMIN Ariza pun juga mengatakan, hal ini tidak ubahnya sebagai pembunuhan karakter profesi dokter dan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja.
“Kami mengadakan talk show ini juga selain untuk menuntut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), lebih dari itu juga untuk menguatkan jaringan jangan sampai pihak ketiga atau pun pejabat yang ikut campur dan memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan dari ujian kompetensi ini, tetapi jalankanlah sesuai dengan undang-udang dan jangan sampai pembunuhan karakter ini bisa terus berlanjut,” tandasnya.
ADMIN menghimbau kepada seluruh KBUKDI (Komite Bersama Ujian Kompetensi Dokter Indonesia) untuk tidak mengikuti lagi segala acara seminar ujian kompetensi yang memakan biaya hingga Rp 20 juta yang dijadikan lahan bisnis oknum-oknum tertentu. Jika tidak ada langkah konkret dari IDI, ADMIN sepakat akan terus berusaha agar tuntutan mereka terpenuhi sebelum akhir Juni nanti.
Dalam kesempatan ini IDI berjanji akan mempertanggungjawabkan dan mengambil alih dokter-dokter Retaker tersebut.
{module [153]}