Selatpanjang (Inilah.com) – Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih tinggi. Pasalnya, baru lima bulan (Januari-Mei 2013) sudah ditemukan 4 kasus kematian ibu melahirkan. Minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan di daerah pelosok kepulauan dinilai menjadi penyebabnya.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H Nursyahruddin, Rabu (29/5) di Selatpanjang. “Dari data yang kita terima, Januari-Mei 2013 ada 4 kasus kematian ibu melahirkan. Angka ini diperkirakan akan meningkat. Pemkab Kepulauan Meranti diminta serius menyikapi persoalan ini dengan tindakan yang nyata di lapangan,” jelas Nursyahruddin.
Mengutip data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, AKI di Meranti dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tergolong tinggi. Pada 2011 terdapat 7 kasus dan 2012 8 kasus. Dari sebaran angka kematian tersebut, sebagian besar terjadi pada ibu-ibu hamil dari keluarga miskin di berbagai pelosok pedesaan.
“Ini sangat ironis. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk menekan angka kematian ibu melahirkan melalui Program Jampersal. Tapi kenapa angka kematian ibu melahirkan terus terjadi di Meranti, justru meningkat. Kita minta instansi terkait benar-benar serius menyikapi persoalan ini,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dr Irwan Suandi melalui Kabid Promkes Diskesd Meranti Asrul Meldi, Rabu (29/5), tidak menafikkan tingginya angka kematian ibu melahirkan di Meranti. Namun demikian, menurutnya, temuan 4 kasus itu bukan berarti program menekan angka kematian ibu melahirkan tidak berjalan.
Ia mengatakan, banyak faktor yang menjadi penyebabnya. “Kecenderungan masyarakat melahirkan dengan bidan kampung masih tinggi. Selain itu, beberapa kasus terjadi karena tidak rutin memeriksakan kehamilan ke Posyandu atau tim medis yang ada di desa setempat,” terangnya.
“Beberapa kasus enggan dirujuk ke RSUD dengan alasan tak ada dana. Padahal kita sudah berikan penjelasan bahwa biaya persalinan ditanggung pemerintah alias gratis. Terus terang, kita sudah berupaya maksimal,” ungkapnya.
Asrul mengaku, pihaknya telah melakukan berbagai terobosan dalam menyosialisasikan Jaminan Persalinan (jampersal) kepada masyarakat diantaranya penyebaran informasi melalui radio dan sosialisasi langsung pada masyarakat melibatkan kader.
Bahkan, katanya, kader-kader Yandu telah berupaya mendatangi ibu-ibu hamil untuk memeriksakan diri ke tim medis yang ada di polindes. Namun kenyataannya masih banyak yang lebih suka mendatangi bidan tradisional.
“Kalau sudah terjadi persoalan, baru mereka memanggil bidan medis. Persoalan ini tidak bisa dilimpahkan hanya pada Dinas Kesehatan. Harus ada kerjasama semua pihak termasuk tetua adat, tokoh masyarakat dan aparat desa. Kalau dibebankan hanya pada Diskes, jelas sangat sulit,” kata Asrul.
Menurutnya, persoalan tingginya AKI di Meranti tidak hanya disebabkan oleh minimnya SDM kesehatan, tetapi juga masalah alokasi dana dan pola pikir masyarakat.
Ditempat terpisah, Ketua Yayasan Pejuang Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti Ramlan Abdullah, Rabu (29/5), mengatakan bahwa tingginya AKI merupakan PR besar bagi Pemkab Meranti. Program Jampersal, menurutnya, dapat menurunkan angka tersebut bahkan bisa ditekan hingga titik nol (zero).
Namun menilik data tiga tahun terakhir, menurut Ramlan, kondisinya justru terbalik. Terlepas dari persoalan sikap dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional, menurutnya, pengawasan yang tegas dari Pemkab Meranti dalam merealisasikan program dinilai tidak ada.
“Persoalan paling mendasar adalah minimnya infrastruktur. Fasilitas dan perawat dan bidan desa minim. Namun kita yakin kalau bisa dibenahi, persoalan ini tidak akan terjadi. Kalau bidan desa tak ada barangkali bisa dimaklumi. Tapi ada oknum bidan atau tenaga medis yang enggan tinggal di tempat tugas. Inilah yang menyebabkan masyarakat cenderung ke bidan kampung,” tandasnya. [ton]
Sumber : sindikasi.inilah.com
{module [153]}