(Reuters) – The second-largest U.S. nursing home operator, HCR ManorCare, will file for Chapter 11 protection in the coming days and transfer ownership to
Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Harus Jadi Prioritas
Politikindonesia – Pembangunan pendidikan dan kesehatan berhubungan langsung dengan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Video Rekaman Webinar
Webinar Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Kapitasi
Agenda Webinar
Pada menu Webinar ini Anda dapat menemukan informasi pelaksanaan Webinar serta video rekaman hasil Webinar yang diselenggarakan oleh pengelola Community of Practice (CoP) Anti Fraud Layanan Kesehatan. Silakan klik masing-masing topik Webinar untuk mengakses video rekaman yang Anda butuhkan.
Silakan klik topik Webinar yang Anda minati berikut ini:
- Permenkes Pencegahan Fraud Baru Akhirnya Terbit Juga: Bagaimana Kita Berbagi Peran?
- Diskusi Temuan Kejaksaan Terkait Potensi Fraud Dana JKN Oleh RS Swasta Di Sumatera Utara
- Regulasi Baru tentang Pencegahan Kecurangan JKN: Kapan Terbit? Bagaimana Kesiapan Sistem Pendukungnya?
- Penggunaan Teknologi Informasi Rumah Sakit Untuk Deteksi Potensi Fraud: Best Practice dari RSUP Prof. Dr. R.D Kandou – Manado
- Implementasi Instrumen Pencegahan & Deteksi Dini Potensi Kecurangan JKN di Rumah Sakit
- Peran Dinas Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Fraud di Fasilitas Kesehatan
- Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Kapitasi – Berbagi Best Practice Dari Dinkes Kota Yogyakarta
[Edukasi] Penting! Optimalkan Media Komunikasi untuk Deteksi Potensi Fraud Lebih Banyak (2)
Saluran komunikasi yang dimiliki rumah sakit merupakan salah satu jalur untuk menampung informasi potensi fraud. Saluran komunikasi seperti hotline akan membantu Anda menangkap sebanyak mungkin informasi potensi-potensi fraud yang mungkin terjadi di RS.
Pada artikel sebelumnya Anda telah membaca tentang alasan penting memiliki sistem pelaporan untuk mendeteksi potensi fraud. Artikel tersebut juga menjelaskan berbagai alasan hambatan yang mungkin timbul dalam optimalisasi saluran pelaporan tersebut. Nah, sesuai janji saya, pada artikel kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Bila Anda belum membaca artikel sebelumnya, silakan klik di sini.
Hambatan dalam penyelenggaraan sistem pelaporan akan sangat menyulitkan faskes untuk mengumpulkan data-data potensi fraud. Agar sistem pelaporan fraud dapat berjalan baik, faskes harus mempersiapkan dengan detil hal-hal teknis yang dibutuhkan. Persiapan teknis tersebut diantaranya:
- Menyiapkan informasi mengenai bentuk-bentuk potensi fraud layanan kesehatan yang mungkin terjadi di sekitar kita.
Informasi bentuk-bentuk fraud di faskes serta penjelasannya dapat diambil dari Permenkes No. 36/ 2015 yang dapat Anda akses di link ini. - Memilih media-media informasi di faskes yang akan digunakan sebagai media pelaporan potensi fraud.
Faskes dapat menggunakan saluran-saluran informasi yang sudah umum digunakan. Saluran komunikasi ini dapat berupa hotline, website, kotak saran, email faskes, ataupun SMS center. Faskes juga dapat memutuskan untuk membuat saluran komunikasi baru yang dikhususkan untuk menggali informasi fraud. - Mempersiapkan sistem respon pasca pelaporan.
Laporan potensi fraud yang diterima dari staf internal maupun pelanggan faskes harus direspon baik. Faskes harus menentukan orang yang akan menerima laporan, membuat rekap laporan, meneruskan laporannya ke tim anti fraud, hingga menetapkan tindak lanjutnya. Alur pengelolaan laporan mulai dari penerimaan hingga tindak lanjutnya juga harus ditetapkan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. - Mempersiapan sistem pengelolaan dan pendokumentasian laporan.
Laporan potensi fraud yang masuk harus dibuat dokumentasi yang aman dan diteruskan ke pihak yang seharusnya. Dokumen laporan dapat diberi kode agar tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. - Membuat kebijakan keadilan dan perlindungan pelapor.
Pelapor harus mendapat rasa aman saat mengungkapkan detil laporannya. Informasi perlindungan data pelapor dicantumkan dalam media komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi potensi fraud.
Agar sistem pelaporan yang sudah ada di faskes dapat berjalan efektif, beberapa tips berikut dapat Anda terapkan:
- Membuat kebijakan yang menjadikan sistem pelaporan fraud sebagai bagian dari program kepatuhan dan etik rumah sakit.
Kebijakan ini harus disepakati dan dipahami bersama oleh seluruh staf faskes. Perlu sosialisasi kebijakan agar diketahui dan dipatuhi oleh seluruh staf faskes. - Memastikan berbagai saluran pelaporan yang disediakan berfungsi baik.
Lakukan cek secara berkala untuk mengetahui keaktifan media pelaporan fraud yang ada di faskes. Pastikan sarana untuk melaporkan potensi fraud tersedia. Misal, alat tulis, bila media pelaporan yang digunakan berupa kotak saran. - Siapkan sistem pelaporan yang tidak perlu mencantumkan nama pelapor.
Pastikan dalam form isian laporan ada keterangan bahwa pelapor dapat menggunakan kode saat menyebutkan identitasnya. Pastikan juga pelapor mengetahui bahwa identitas dan isi laporan yang mereka buat terjamin kerahasiaannya. - Menyiapkan insentif bagi pelapor.
Insenstif tidak melulu harus berupa uang. Pemberian pelayanan gratis di faskes dapat menjadi reward yang representatif bagi pelapor. - Pimpinan menunjukan komitmen untuk menindaklanjuti pelaporan fraud.
Percuma dibangun sistem pengaduan fraud bila tidak ada dukungan dan ketegasan pimpinan untuk menindaklanjuti hasil pelaporannya. Pimpinan harus menunjukkan komitmen untuk ikut serta mencegah fraud dengan menindaklanjuti hasil laporan potensi fraud yang disampaikan padanya. - Analisa laporan secara berkala dan didokumentasikan.
Hal penting dalam pengelolaan laporan potensi fraud adalah keberkalaan. Laporan lebih baik dianalisis secara rutin, misal 3 bulan sekali. Potensi-potensi fraud yang ditemukan dari sarana pengaduan dapat segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang lebih lanjut. - Lakukan edukasi dan publikasi terkait keberadaan dan cara menggunakan sistem pelaporan fraud.
Sarana pengaduan potensi fraud harus disosialisasikan kepada staf faskes dan pasien agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Informasikan kepada mereka cara menggunakan sarana pengaduan tersebut, apa saja potensi fraud yang dapat dilaporkan, serta jaminan kerahasiaan identitas dan laporan yang mereka sampaikan.
Text: drg. Puti Aulia Rahma, MPH (putiauliarahma@gmail.com)
*Bila Anda merasa artikel ini bermanfaat, silakan share artikel ini. Sehingga manfaat ini juga dapat dirasakan orang sekitar Anda.
*Anda kami persilakan untuk menggunakan artikel ini untuk berbagai keperluan. Namun, jangan lupa mencantumkan nama penulis dan referensi terkait lainnya untuk menghindari plagiarisme.
Breastfeeding for longer protects mothers from hypertension, finds study
According to a new study, women who have been breastfeeding for longer periods of time and have breastfed more than one baby are less likely to suffer from hypertension (high blood pressure).
Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan Terlambat, RS Jogja Terancam Darurat Pelayanan Kesehatan
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menjelaskan bahwa masalah pembayaran klaim yang terjadi tersebut berkaitan dengan masalah sistem.
We can lower health-care costs and improve quality of care
It seems that Congress is unable to fix health care, having promised to do so following the the 2016 General Election. According to the Centers for Medicaid and Medicare, the U.S. spent $3.2 trillion on health care in 2016. That’s $10,035 per person — an amount that is breaking the bank for individuals, businesses and government entities alike.
Pemkot Tangerang siapkan layanan kesehatan berbasis online
Tangerang (ANTARA News) – Pemerintah Kota Tangerang telah menyiapkan sejumlah pelayanan berbasis online dan fasilitas kesehatan yang dekat dengan pemukiman, termasuk kunjungan dokter ke rumah warga sebagai bagian dari pelayanan yang paripurna.
‘Meningkatkan Efektivitas Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Melalui Surveior dan Pendamping Berkualitas’

“Meningkatkan Efektivitas Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Melalui Surveior dan Pendamping Berkualitas” menjadi topik dalam penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya Nasional Akreditasi FKTP Tahun 2018 yang diselenggarakan pertama kali di Jakarta.
Akreditasi adalah salah satu bentuk upaya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP). Di Indonesia upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2012 dengan menyusun standar akreditasi dan membentuk Komisi Akreditasi Fasilitias Kesehatan (FKTP) sebagai penyelenggara akreditasi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
Pada proses akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diperlukan peran serta dari Surveior dan Pendamping Akreditasi FKTP. Untuk menjadi surveior dan pendamping akreditasi FKTP yang berkualitas diperlukan kompetensi yang sesertai dengan update keilmuan dan keterampilan secara berkala termasuk memahami berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru serta peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional.
Seminar dan Lokakarya Nasional pertama yang dilaksanakan pada 15-16 Februari 2018 buka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dihadiri oleh sekitar 600 peserta yang terdiri dari Surveior maupun Pendamping Akreditasi FKTP. Antusiasme peserta turut mendukung output akhir dari kegiatan ini yang berupa Rencana Tindak Lanjut serta Rekomendasi yang ditanda tangani bersama antara Komisi Akreditasi FKTP serta perwakilan dari peserta.
Bagi pemerhati mutu khususnya terkait Akreditasi FKTP dapat mengakses berbagai materi Seminar dan Lokarkaya Nasional Akreditasi FKTP Tahun 2018 tersebut di website www.mutupelayanankesehatan.net
{jcomments on}