Author: yuliaslovic@gmail.com

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (HPM), Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
bekerjasama dengan 
Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Menyelenggarakan Seminar:

Penindakan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional: Apa Peran Profesi Investigator?

  PENGANTAR

Jika seorang dokter atau sistem manajemen rumah sakit melakukan tindakan yang dapat digolongkan fraud, apakah akan terjadi kriminalisasi? Jawabannya tidak. Pengadilan yang memutuskan sebuah kasus sebagai fraud dalam jaminan kesehatan berarti telah memutuskan sebuah tindakan yang memang kriminal. Jadi dalam hal ini tidak ada kriminalisasi. Dalam proses penetapan fraud, yang sangat penting adalah adanya pembuktian bahwa terjadi sebuah tindakan kriminal dengan motif yang disengaja untuk melakukan penipuan.

Setelah 4 tahun kegiatan JKN saat ini, belum ada kasus yang dibawa ke pengadilan, walaupun sudah ada berbagai laporan tentang potensi fraud. Pertanyaan pentingnya adalah: apakah akan ada penindakan, ataukah program pemerintah hanya terbatas pada pencegahan fraud. Sebagai gambaran hingga 2017 ini lebih dari 150 Triliun dana dipergunakan dalam JKN. Jumlah yang sangat besar ini tentunya memerlukan sistem yang baik agar tidak terkena fraud.

Di berbagai diskusi, banyak diberitakan mengenai kemungkinan pada 2018 akan ada penindakan. Di dalam sejarah sistem jaminan kesehatan di berbagai negara yang menggunakan pembayaran klaim, cepat atau lambat pasti terjadi proses penindakan. Sistem Jaminan tentu tidak ingin ada pembiaran dalam pelanggaran yang mengarah ke fraud.

Seminar ini berusaha melakukan persiapan jika ada penindakan pada 2018. Salah satu hal penting dalam proses penindakan adalah ketersediaan profesi investigator dalam kasus-kasus fraud. Investigator bertugas untuk membuktikan adanya motif kriminal dalam pelayanan medik di JKN.

  TUJUAN

1. Membahas kemungkinan terjadinya penindakan pada 2018.
2. Membahan fungsi dan peran investigator dalam fraud;
3. Membahas ketersediaan investigator di Indonesia.

PEMATERI 

1. Niken Ariati, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Prof. dr. Budi Sampurno SH, Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

PEMBAHAS

• Pusat Pengembangan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
• Direktorat Tindak Pidana Umum Lain – Kejaksaan RI
• Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)
• Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Fasilitator: Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK Universitas Gadjah Mada

  Agenda

Workshop ini akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Oktober 2017; pukul 09.00 – 12.00 WIB; bertempat di Gedung Granadi Kuningan Lt X, Jakarta.

Bapak/Ibu/Sdr yang tidak dapat hadir secara tatap muka dapat tetap mengikuti diskusi melalui webinar pada link registrasi dibawah:

Waktu	Durasi	Materi	Pembicara
08:00 – 09:00		Registrasi peserta	Panitia
09.00 – 09.10	10’	Pembukaan / Pengantar materi	Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
09.10 – 09.30	20’	Prospek Penindakan pada 2018 materi	Niken Ariati Direktorat Penelitian dan Pengembangan  Komisi Pemberantasan Korupsi
09.30 – 09.50	20’	Proses pembuktian Fraud dan peran Investigator. materi	Prof dr. Budi Sampurno SH, Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran , Universitas Indonesia
09.50 – 10.50	60’	Talk show dengan pembahas: Sriyati Sanjaya, SH (Kejari DKI Jakarta) Dr. Yudi Kristiana, SH, MM dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (PERSI)
10.50 – 11.30	40’	Diskusi / tanya-jawab	Pemateri / Pembahas
11.30 – 11.40	10’	Kesimpulan dan penutup materi	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

 

 

  Kontak Panitia

Maria Lelyana (Lely)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 549425 (hunting), 081329760006 (HP/WA)
Email: lelyana.pkmk@gmail.com 
Website: https://mutupelayanankesehatan.net 

{jcomments on}

IHQN-Yogyakarta. Dalam seminar yang dibawakan oleh Anis Fuad, S.Ked., DEA sebagai Kepala Divisi Simkes PKMK FK UGM ini, beberapa hal yang disampaikan adalah terdapat 12 indikator mutu pelayanan kesehatan akan tetapi diantaranya, data tersedia setiap saat masih sangat sedikit padahal tiap hari kita melakukan pengumpulan data yang tersedia. Berdasarkan data BPJS, penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta BPJS berjumlah 190 juta.

Jika melihat potensial dari data klaim INA CBG, banyak yang melakukan kajian mengenai tarif berdasarkan kelas fasilitas kesehatan atau regional wilayah sedangkan mutu pelayanan terkait klaim INA CBG masih sangat jarang. Padahal data klaim merupakan salah satu sumber data penting untuk penilaian mutu. Pemanfaatan data klaim seharusnya interoperabilitas dalam sistem informasi di fasilitas kesehatan dengan BPJS agar data klaim dapat bertukar secara tepat waktu, lengkap dan dimanfaatkan secara optimal untuk menilai mutu pelayanan.

Dalam sesi tanya jawab, pembicara mendapatkan satu pertanyaan yaitu topik klaim INA CBG di Rumah Sakit untuk penggunaan data klaim yang masih menggunakan versi 5.1, bagaimana penggunaan data khususnya dalam lingkup Rumah Sakit bukan skala nasional?, pertanyaan ini langsung dijawab oleh pembicara bahwa data yang dikumpulkan dalam satu tahun perlu di backup kemudian melihat code berdasarkan dari jenis datanya. Pada umumnya, pengolahan data mutu (supporting system) perlu adanya data yang tersedia kemudian tim mengarahkan data yang ada sesuai dengan yang diharapkan oleh Rumah Sakit.

Reporter : Agus Salim, S.KM., MPH

{jcomments on}

Pada hari kedua Post Forum 1 IHQN XIII, peserta dipandu oleh tim fasilitator untuk mengembangkan ide penelitian yang sudah disusun pada hari pertama pelatihan menjadi sebuah abstrak penelitian. Sesi diawali oleh review materi hari pertama oleh dr. Viera Wardhani, MKes dan dilanjutkan presentari materi oleh Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD mengenai cara penyusunan abstrak tentang perbaikan mutu menggunakan Squire 2.0.

Dalam sebuah penelitian, judul dan abstrak penelitian merupakan hal yang penting bagi pembaca ataupun orang-orang yang sedang menelusuri artikel dimana mereka akan menilai apakah artikel tersebut menarik untuk dibaca atau tidak. Prof.Adi Utarini memberikan contoh-contoh penyusunan judul penelitian terkait Quality Improvement dan menjelaskan bagaimana menyusun abstrak yang baik karena abstrak menggambarkan keseluruhan dari seluruh kegiatan yang direncanakan. Menurut guideline Squire 2.0 abstrak mengandung latar belakang, permasalahan lokal, metode, intervensi, hasil dan konklusi.

Selanjutnya, tiga kelompok dalam pelatihan ini bekerja untuk membuat sebuah abstrak penelitian dan mempresentasikannya.
Sesi presentasi berjalan dengan lancar dan sangat menarik. Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Tim 1 menghasilkan sebuah rancangan penelitian berjudul “Peningkatan Kepatuhan Minum Obat TB dengan Inovasi Program Edukasi dan Pengamanan Baris Berobat (e-PBB) pada Narapidana LAPAS”, lalu Tim 2 dengan judul “Model keterlibatan Pasien Kanker Stadium Terminal Dalam Pengambilan Keputusan Layanan Palliative Care di RS Kanker X,” dan tim 3 dengan judul “Pola Kepatuhan Petugas Farmasi Terhadap Prosedur Pemberian Obat yang Aman di Layanan Rawat Jalan Puskesmas Y”. Setelah presentasi, tim fasilitator memberikan feedback terkait hasil rancangan penelitian setiap kelompok.

Reporter: dr.Novika Handayani

{jcomments on}

IHQN XIII-Yogyakarta: Pada sesi terakhir ini, dr. Hanevi Djasri memperkenalkan website mutu pelayanan kesehatan serta mengajak perserta untuk mengirimkan artikel untuk di publikasikan di website www.mutupelayanankesehatan.net. Dari pertemuan ini juga ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan dikerjakan setelah mengikuti forum Mutu IHQN XII ini, antara lain :

1. Bersama membangung kerangka kerja nasional untuk peningkatan mutu layanan kesehatan.
2. Merealisasikan berbagai macam intervensi yang berbasis sistem dalam medical use and management
3. Menyusun program, kurikulum, topik-topik pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien
4. Menggunakan data layanan berbasis P-Care untuk peningkatan mutu
5. Mulai mengembangkan ide untuk menerapkan wearable device
6. Mulai meningkatkan keterlibatan pasien dan keluarga dalam clinical pathway
7. Mulai melakukan upaya peningkatan mutu yang bisa dipertangung jawabkan secara ilmiah

Pada kesempatan ini juga dr. Hanevi Djasri mengharapkan kepada seluruh peserta dan anggota IHQN untuk tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi selalu bekerja bersama-sama dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

Reporter : Candra, SKM., MPH

 

 

IHQN XIII-Yogyakarta: Advokasi merupakan media atau cara yang di gunakan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks akreditasi, tujuan dinas kesehatan dalam advokasi adalah upaya sistematis agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk penganggaran pelaksanaan akreditasi. Yang terpenting dalam akreditasi FKTP adalah adanya pengakuan oleh lembaga independen untuk pelaksanaan akreditasi dimana lembaga independen tidak boleh ditunjuk langsung oleh penguasa. “Saya berharap teman-teman kepala dinas kesehatan atau teman-teman di birokrasi memahami penting sekali akreditasi, tapi pentingnya akreditasi juga sulit kalau kita mau cari anggaran, menganggarkan untuk kegiatan akreditasi di daerah”. ujar dr. krisna

Upaya peningkatan mutu layanan kesehatan telah tertuang dalam UU No 17 tahun 2007 tentang RPJMN 2015-2019, mengenai akses masyarakat atas layanan kesehatan yang berkualitas, terdapat juga dalam permenkes, renstra kemenkes, dan arah pembangungan kemenkes dengan indikatornya jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi. Pada Perpres No 2 tahun 2015 dalam point ketiga juga disebutkan tentang sistem akreditasi fasilitas layanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta. Dalam upaya perencanaan penganggaran pemenuhan standar akreditasi puskesmas, tanpa payung hukum yang jelas sudah pasti tidak akan dialokasikan.

Dalam pengusulan penganggaran pelaksanaan akreditasi, permenkes tidak menjadi acuan utama dalam pengajuan, tapi harus dikumpulan payung hukum yang lain mulai dari UUD, Tap MPR, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Perda. “Kalau hanya menggunakan peraturan menteri tanpa ada payung hukum yang lainnya, daerah sudah pasti tidak membiayai” kata dr. krisna. Acuan hukum lain yang bisa digunakan untuk penganggaran yaitu permendagri 54 sebagai tidak lanjut PP no 8 tentang tata cara tahapan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Ini jadi patokan daerah dalam mengalokasikan anggaran. “Daerah tidak akan mengalokasikan anggaran kalau bertentangan dengan ini”

Proses penyusunan anggaran akreditasi alurnya dimulai dari mengumpulkan regulasi terkait akreditasi, membuat rencana road map, kemudian dimasukkan ke RPJMD dan Renstra SKPD yang nanti menjadi rencana kerja SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baru dibahas di DPRD Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Di akhir sesi dibuka sesi tanya jawab, pertanyaan di lontarkan oleh kepala dinas samarinda, “kami sebagai dinas kesehatan ini sebagai regulator yang kadang-kadang terjadi di masyarakat asosiasi FKTP ini, selalu terjadi perbedaan jumlah yang sangat menyolok ini, kami harus menjadi wasit disitu, kemudian sekarang akan dilakukan pemerataan, begitu ada masalah pasti dinas kesehatan yang harus menjadi penengahnya? di jawab oleh dr. krisna “Untuk PP 18/2016 tentang Perangkat daerah itu kan jelas sekali peran masing-masing, sehingga dari situ peran dinas kesehatan seperti apa, badan-badan di SKPD itu seperti apa, itu jelas. Mereka disitu bersedia mendukung SKPD, dia bukan main sendiri. kalau kembali ke PP 18/2017, itu tanggung jawab dinas Bu, tapi kalau FKTP swasta tidak melapor ke dinas, ibu copot saja izinnya”

Reporter : Candra, SKM., MPH

{jcomments on}

IHQN XIII-Yogyakarta: Sejak tahun 2003 Yayasan Orang Tua Peduli di dirikan dengan harapan pasien menyadari bahwa masalah kesehatan merupakan tanggung jawab mereka, seyogyanya pasien tidak menyerahkan semua urusan kesehatan ke tangan tenaga kesehatan. Upaya yang dilakukan dengan mengedukasi pasien tentang penggunaan obat yang rasional, hingga ke patient safety dan patient engagement. “ada kursus memasak, kursus kecantikan, mengapa tidak ada kursus kesehatan untuk pasien? Bagaimana caranya menjaga kesehatan ketika jatuh sakit?” Pasien masih dianggap sebagai resipien. Pasien merupakan salah satu stakeholder dalam layanan kesehatan. Dari sisi pasien kadang-kadang tidak mampu membuat keputusan yang tepat untuk kesehatan dan layanan kesehatan. ucap dr. Purnamawati.

Didunia ini terdapat satu organisasi yang konsen terhadap pasien, yaitu Patient For Patient Safety yang didirikan oleh Susan Sherin. Konsep ini di adopsi oleh WHO menjadi patient safety program. Di Jakarta dibuat satu deklarasi jakarta, pada butir 7 dari deklarasi jakarta ini disebutkan bahwa pasien harus dilibatkan melalui proses edukasi yang tulus dan jujur. Dengan adanya deklarasi jakarta, pasien diharapkan bisa berpartisipasi dan melaporkan efek samping treatment, serta menghimbau agar tenaga kesehatan dapat merangkul pasien untuk berani bertanya.

Dalam meningkatkan mutu, efektifitas, dan efisiensi, Yayasan Orang Tua Peduli melakukan gerakan seperti family gathering, melakukan penelitian. Atas support WHO, yayasan orang tua melakukan FGD terkait Patient Family Enggament, hasilnya PFE sangat relevan di aplikasikan di Indonesia. Hasil FGD ini juga mengusulkan keterlibatan pasien dalam pembuatan SOP atau Clinical Guideline. “Memang sudah ada akreditas, tetapi sebaiknya akreditasi lebih dalam lagi dimana benar-benar patient center care, itulah yang menjadi nyawa akreditasi suatu mutu layanan kesehatan” terang dr. Purnamawati

Lebih lanjut dr. Purnamawati mengatakan, “jadi masih banyak pasien yang disatu sisi dia belum bisa menerima informasi, di lain sisi, waktu kami mengenalkan Patient Family Engagement masih banyak pasien yang tidak paham bahwa mereka punya peran untuk lebih terlibat dalam layanan kesehatan, di lain sisi tenaga kesehatannya juga sebagian kecil masih belum siap untuk secara utuh melibatkan pasien”

Di akhir sesi, Reta Kristani dari badan pengawas rumah sakit bertanya “ketika semua masyarakat sudah tercover JKN tahun 2019. Apakah ada suara dari pasien secara khusus tentang harapan mereka, seperti apa sih pelayanan kesehatan yang mereka terima?” dr Purnamawati menjawab “mereka sebetulnya sudah mulai paham bahwa mereka juga punya kewajiban”

Reporter : Candra, SKM., MPH

{jcomments on}

IHQN XIII-Yogyakarta: Ketika kita melakukan peningkatan mutu, lalu apakah semua orang harus jadi peneliti? Ataukah ketika melakukan upaya peningkatan mutu, apakah memang semangatnya meneliti ataukah sebetulnya kita dimotivasi oleh semangat yang berbeda. Hal ini disampaikan sebagai pembuka presentasi Prof. Adi Utarini.

Pada umumnya melakukan riset, semangatnya adalah hasil yang diperoleh bisa digeneralisasi. Dalam penelitian, evidence yang terkuat berasal dari systematic review atau meta analysis dan yang paling lemah adalah opini. Penelitian dilakukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan sehingga seringkali hasil akhir penelitian menghasilkan 2 hal yaitu pertanyaannya terjawab dan menghasilkan lebih banyak pertanyaan. Sehingga jawabannya mungkin pendek tapi saran untuk peneliti berikutnya ternyata pertanyaan juga yang harus diteliti makin banyak. Hal-hal kecil yang kurang dampaknya banyak yang diteliti. Ini mungkin bisa jadi inspirasi, “sesuatu itu penting untuk diteliti ketika oleh pasien ini dianggap menjadi sangat penting” ujar Prof. Adi Utarini.

Beberapa tahun yang lalu WHO mengeluarkan prioritas riset dibidang keselamatan pasien. Antara lain (1) Counterpain dan Substandar Drug; (2) Inadequat Comptencies and Skills; (3) Maternal New Born Care; (4) Health Care Association Infection; (5) Unsafe Injection Practices; dan (6) Unsafe Blood Pracitices. Hal lain yang dapat diteliti antara lain dapat dilihat dari sisi upaya-upaya peningkatan mutu, misalnya akrditasi dan upaya mutu yang berfokus pada pasien. ¬Lebih dari sepuluh tahun Indonesia berbicara mengenai keselamatan pasien, namun muncul pertanyaan “apakah hal itu berarti setiap petugas kesehatan yang bekerja dirumah sakit sudah mempunyai pemahaman dan juga memiliki keterampilan tentang keselataman pasien?”

Para praktisi sangat sedikit yang ingin jadi peneliti sehingga coba dibangun tiga kompetensi peneliti yang juga dikembangkan oleh WHO secara global. Yang pertama, memahami konsep dasar patient safety dan peningkatan mutu; kedua. masalah metodologi yang sekarang ini berkembang dimana metode itu juga mengikuti kompleksitas masalah yang sedang dihadapi; ketiga, dibutuhkan skill untuk mengadvokasi pihak manajemen, RS maupun kolega-kolega yang lain. Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian keselamatan pasien dan peningkatan mutu yang sekarang sedang berkembang desain penelitiannya disebut mix method. Dan ini semakin adaptif, fleksibel digunakan untuk penelitian-penelitian tentang mutu.

Diakhir topik ada pertanyaan dari peserta, “Kadang susah mencari hasil-hasil penelitian yang langsung terimplementasi dilapangan, lembaga sosial maupun lembaga masyarakat. Apakah ada jembatan? Apa yang bisa bermanfaat di dua sisi, baik disisi akademis maupun disisi praktisi?”. Prof. Adi Utarini menjawab “Pertanyaan ibu ini sangat penting, karena kadang yang di akademis sibuk knowledge creation, sibuk meneliti dan ketika selesai penelitian, jadi laporan, dan laporan itu hanya disimpan sendiri, tidak di share, publikasi apalagi disampaikan kepada kelompok-kelompok yang sesungguhnya sangat bisa melakukan perubahan-perubahan yang kongkrit. Kami menyadari ini masih PR besar. Kalaupun penelitian itu bagus, seringkali tidak terdengar, apalagi diaplikasikan untuk langkah konkrit.

Reporter : Candra, SKM., MPH

{jcomments on}

IHQN XIII-Yogyakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mempunyai tiga fungsi antara lain risk pooling, revenue collection, dan purchaser. BPJS kesehatan sebagai purchaser, dilihat dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tentang kualitas layanan yang diberikan, BPJS Kesehatan melakukan seleksi provider, mengatur system pembayaran, sistem rujukan berjenjang, program-program preventif dan utilisasi review atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.

Upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di fasilitas kesehatan antara lain terkait akses, dengan meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, perluasan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP), peer review yang dilakukan oleh FKTP untuk menjamin FKTP memiliki kualitas, optimalisasi peran fungsi tim kendali mutu kendali biaya dan pemetaan strategis. Dalam upaya menjamin mutu faskes dilakukan proses kredensialing dan re-kredensialing. Dari sisi persyaratan mutlak seperti izin operasional, izin dokter dan tenaga medis lainnya harus memenuhi syarat dimana dalam ketentuannya untuk faskes pemerintah atau pemda wajib bekerja sama dan apabila terdapat kekurangan, akan dilakukan advokasi untuk pemenuhan persyaratannya. Dari sisi kinerja, dilakukan review terkait mutu pelayanan, orientasi keamanan pasien dan sebagainya.

Lebih lanjut Maria memaparkan, Kapitas Berbasis Komitmen Pelayanan terkait dengan mutu layananan ada beberapa indikator yang harus dicapai seperti (1) angka kontak untuk menilai tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan, (2) rasio rujukan non spesialistik untuk mengetahui kualitas layanan, (3) rasio peserta prolanis rutin yang berkunjung di FKTP untuk mengetahui kesinambungan layanan penyakit kronis, dan (4) rasio kunjungan rumah yaitu melakukan kunjungan rumah bagi peserta di wilayah puskesmas.

Terkait data pelayanan, seluruh sumber data pelayanan kesehatan telah tersedia di aplikasi P-Care, namun kualitas dari sumber data yang tersedia di P-Care tergantung dari kualitas input FKTP. Data P-Care digunakan untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan FKTP secara nasional, sehingga untuk FKTP dapat menggunakan data P-Care sebagai bahan evaluasi, persiapan akreditasi dan sebagainya. Data P-Care juga dapat digunakan FKTP untuk peer review utilisasi sehingga tidak perlu menunggu data dari BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi. Secara umum di P-Care dapat dilihat rate kunjungan, rasio kunjungan, dan lain-lain. Disisi lain ada data hasil feed back oleh BPJS Kesehatan terkait dengan KBK, dan hasil feed back dapat disimpan oleh FKTP untuk monitoring dan evaluasi layanan kesehatan yang diberikan FKTP

Pertanyaan dari Dinas Kesehatan Samarinda “kita tahu bahwa data peserta FKTP ini dengan wilayah kerja puskesmas ini berbeda, tetapi ada kegiatan dari FKTP non Pemerintah yang harus di support oleh puskesmas, sebagai contoh kasus FKTP non Pemerintah menemukan kasus demam berdarah, PE nya harus dilakukan oleh puskesmas, nah apabila peserta dari FKTP ini di luar wilayah puskesmas nya, ini agak menyulitkan. apakah bisa konsep kepesertaan dari BPJS ini sesuai dengan wilayah kerja puskesmas? Jawab Maria, “Terkait pemeretaan kepesertaan, konsep kewilayahan, sesuai dengan aturannya memang masih ada kata-kata peserta itu bebas memilih sehingga memang kalau dari BPJS kita mengedukasi peserta, yang pasti harusnya dekat dengan domisili, karena itu adalah peserta itu akan datang ke fasilitas kesehatan dimana itu terdekat dengan domisili ketika mereka membutuhkan pelayanan. Cuma itu tadi karena masih ada ketentuan itu kita juga menghormati peserta”

Reporter : Candra, SKM., MPH

{jcomments on}

IHQN XIII-Yogyakarta: Wearable Device adalah sensor dan alat yang menempel di tubuh dimana pengunaannya mengacu pada teknologi elektronik atau komputer yang digabungkan di dalam pakaian dan nyaman dipakai. Alat elektronik yang kita pakai sehari-hari seperti jam tangan akan menjadi wearable device apabila memiliki konektifitas dan dapat terhubung dengan alat-alat canggih seperti laptop, ucap dr. Nurhadi.

Teknologi Wearable Device sangat memiliki dampak yang besar di bidang kesehatan dan kebugaran. Saat ini terdapat banyak jenis Wearable Device seperti jam tangan pintar dan gelang pintar. Beberapa fitur standar yang terdapat dalam jam tangan pintar atau gelang pintar antara lain penghitung jumlah langkah, pemantauan tidur, pemantauan detak jantung 24 jam, GPS, pengukur tekanan darah, pengukur suhu dan lain sebagainya. Hal ini dapat memberikan self monitoring bagi penggunanya.

Fitur-fitur wearable device tentunya akan sangat berguna apabila dapat digunakan oleh ibu hamil dan bersalin. Penghitung jumlah langkah dan lokasi GPS dapat menjadi bukti bahwa ibu melakukan aktivitas fisik yang cukup, pemantauan tidur dapat menunjukkan kualitas tidur yang baik, pemantauan detak jantung, suhu, tekanan darah, pernafasan secara real time, dapat memprediksi lebih awal ibu tersebut mengalami suatu keadaan kegawatan daruratan. Karena tidak satupun kegawatdaruratan ibu hamil secara tiba-tiba. Hal yang sebenarnya terjadi adalah kondisi menuju kegawatdaruratan tersebut tidak terpantau secara baik dan terus menerus.

Selain dapat digunakan untuk individu, wearable device ini bisa dimanfaatkan oleh institusi kesehatan seperti rumah sakit dan dinas kesehatan. Untuk manajemen rumah sakit misalnya selama ini continues monitoring hanya ada di ICU, seorang yang sudah bisa pulang tapi membutuhkan pemantauan, kita bisa menggunakan teknologi ini. Alat-alat ini tidak hanya untuk pasien tapi juga untuk memobilisasi penelitian kesehatan ataupun dokter, bidan, perawat, yang sedang berada dirumah sakit tersebut. Beberapa bahkan sudah menggunakan alat wearable device ini untuk kepatuhan cuci tangan dari tenaga kesehatan yang ada dirumah sakit. Bisa juga dipakai untuk di pusat rehabilitasi, orang tua yang membutuhkan pengawasan khusus.

Wearable device menawarkan peluang baru untuk mengukur gaya hidup dan perilaku secara akurat dan mendorong perubahan perubahan gaya hidup menuju sehat. Wearable device juga dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui akurasi data dan kemudahan pemantauan.

Reporter: Candra, SKM., MPH

 

 

IHQN XIII, Yogyakarta: Pada permenkes 11 tahun 2017 setiap fasilitas kesehatan wajib mengupayakan keselamatan pasien dengan tujuan menyediakan sistem asuhan yang lebih aman denga ciri-cirinya yaitu assesment risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan dampak tindak lanjutnya, implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera, dan mencegah terjadinya cedera

Pada pasal 5 ayat 1 jelas menjelaskan, setiap faskes wajib menyelenggarakan keselamatan pasien. “Jadi ini tidak bisa ditawar, wajib harus di laksanakan”. Ujar dr. Kuntjoro. Pada ayat 2, untuk menyelenggarakan keselamatan pasien perlu dibentuk standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien dan tujuh langkah menuju keselamatan pasien.

Sasaran keselamatan pasien harus ditetapkan antara lain (1) Ketika pasien datang harus dilakukan identifikasi pasien dengan benar, ketika memberikan tindakan, memberikan obat, identifikasi pasien harus dilakukan dengan benar; 2) Komunikasi efektif dilakukan antara pemberi pelayanan dan pasien, juga komunikasi antar pemberi pelayanan pada waktu konsultasi; 3) Meningkatkan keamanan obat yang harus di waspadai; 4) memastikan lokasi pembedahan, prosedur, dan pembedahan pada pasien yang benar; 5) Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6) Mengurangi risiko cedera pasien terjatuh dengan menggunakan skala risiko assesment

Dalam mengimplementasikan keselamatan pasien perlu dibentuk tim keselamatan pasien yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan fasilitas kesehatan. Yang terlibat dalam tim keselamatan pasien ini berasal dari unsur manajemen dan unsur praktisi klinis yang nantinya akan melakukan analisis apabila terjadi insiden keselamatan pasien yang masuk kategori ekstrim dan tinggi.

Mutu dan keselamtan pasien tidak bisa dipisahkan, begitu juga dengan enam dimensi tidak bisa dipilih satu-satu, semuanya harus serentak. Upaya mengimplementasikan di puskesmas melalui kebijakan internal, pedoman mutu dan keselamatan pasien yang akan diturunkan pada SOP. Berdasarkan kajian indikator maka perlu disusun rencana program peningkatan mutu dan keselamtan pasien. Setiap program memiliki kegiatan yang dibuat kerangka acuannya untuk memudahkan pelaksanaan.

Pada sesi ini dibuka tanya jawab, “Kalau tadi kata dokter Tjahjono harus yang menyampaikan hak pasien adalah dokter, dengan pasien berembuk, kalau kita bacakan semua, itu gimana maksudnya, apakah setiap pasien kita sampaikan teknisnya atau bagaiamana, atau ketika ada masalah?” dr. Tjahjono menjawab “Keselamatan pasien tepatnya keselamatan sasaran di UKM itu memang diminta dalam standar akreditasi, makanya register risiko itu harus dibuat baik untuk pelayanan klinis maupun pelayanan UKM. Itu tiap program UKM di puskesmas harus dianalisis, apa sih risiko yang mungkin terjadi ketika kegiatan itu dilakukan”

Reporter : Candra, SKM., MPH

{jcomments on}