Sesi Pararel B

Sesi Paralel B

Pencegahan dan Pengendalian Fraud
dalam Layanan Kesehatan

sesib1

Fraud menjadi isu hangat yang sangat cocok diperbincangkan pada era JKN ini. Fraud atau kecurangan bisa menyebabkan kerugian secara finansial baik pada BPJS Kesehatan, pasien, maupun penyedia layanan kesehatan. Topik ini menggerakkan Indonesian Health Quality Network (IHQN) untuk menyelenggarakan Forum Mutu ke-XI Hotel Mercure pada 9 September 2015. Acara tersebut telah berhasil menghipnotis peserta forum mutu. Peserta yang hadir antara lain berasal dari regulator, penyedia layanan kesehatan, dosen, konsultan, mahasiswa dan klinisi.

Tema besar yang diangkat dalam sesi ini adalah tentang pencegahan dan pengendalian fraud dalam layanan kesehatan. Giri Suprapdiono mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia saat ini telah mencapai titik nadir. Kurva korupsi seperti huruf J, korupsi mengalami penurunan kemudian akan melesat tinggi. Korupsi sendiri merupakan salah satu bagian dari fraud.

drg. Basoeki Soetardjo memaparkan hasil deteksi potensial fraud dalam layanan kesehatan yang telah dilakukan di RSUD Moewardi. Hasil menunjukkan bahwa upcoding sebesar 100% berpotensi terjadi di RSUD Moewardi. Ini merupakan peringatan bagi rumah sakit untuk melakukan investigasi dan membuat sistem anti fraud.

dr. Osa Rafshodia Rafidin telah melakukan inovasi untuk mencegah fraud pada remunerasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Ini menjadi bukti bahwa regulasi tidak selalu menghambat inovasi melainkan sebaliknya dari inovasi maka dihasilkan regulasi.

sesib2Selalu ada cara untuk mencegah fraud dan selalu ada cara untuk melakukan fraud. Fraud terjadi karena rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan. Fraud juga terjadi karena sistem pembayaran yang diterapkan dalam JKN ini, yakni sistem pembayaran dengan menggunakan tarif INA CBG’s.

Hampir tiga bulan pelaksanaan JKN di tahun ke-2 ini, pemerintah Indonesia selalu berbenah. Kita cukup tenang karena telah terbit Permenkes No 36 tahun 2015 tentang kecurangan JKN. Hal ini dapat memudahkan FKTP dan FKRTL untuk melakukan deteksi di layanan kesehatan secara internal.

Fraud ini sangat mungkin mengancam mutu pelayanan kesehatan. Pasalnya, klinisi tidak memberikan pelayanan semestinya karena harus berpatokan dengan tarif yang ada agar tidak mengalami kerugian. Namun fenomena ini perlu dipahami bersama bahwa jika kita melaksanakan program JKN secara benar maka penyedia layanan kesehatan tidak akan rugi. Faktanya saat ini banyak pasien yang di rawat di FKRTL, padahal pasien tersebut bisa diberikan pelayanan di Puskesmas.

Perbaikan sistem kesehatan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak lepas dari campur tangan penyedia layanan kesehatan yang selalu memberikan kritik dan saran bagi BPJS kesehatan dan Kementrian Kesehatan, sehingga harapannya akan tercapai universal health coverage tahun 2019.

Reporter: Eva Tirtabayu Hasri, MPH

 {jcomments on}

Sesi Paralel A

Sesi Paralel A

Manajemen Mutu Pelayanan Rujukan Kesehatan

Rujukan merupakan pemindahan tanggung jawab penanganan/perawatan pasien dari pemberi rujukan/provider ke penerima rujukan/provider yang berada diatasnya, yang biasanya pasien membutuhkan pelayanan yang lebih kompleks untuk penyakit yang dideritanya. Suksesnya proses rujukan pasien sangat ditentukan oleh proses komunikasi antara provider yang terlibat, saat ini belum ada sistem kegawatdaruratan yang standar, seragam dan terintegrasi. Saat ini sudah ada, namun sistemnya berbeda-beda dan nomor juga berbeda-beda yang mana proses ini seringkali diabaikan yang berimbas pada mutu rujukan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh dr. Budi Sylvana, MARS pada paparannya di hadapan peserta Forum Mutu IHQN XI pada tanggal 10 September 2015. Dokter yang bekerja sebagai Kasubdit RSU BUK-R Kementrian Kesehatan RI ini melanjutkan paparannya bahwa untuk memberikan pelayanan rujukan yang efektif, sebenarnya Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan RI telah menyiapkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) melalui call center 119 dan PSC. S

PGDT ini sebenarnya sudah di inisiasi sejak tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah diterbitkan surat keputusan Kemenkoinfo No 468/M. Kominfo/09/2012 tentang penetapan kode akses panggilan darurat nasional 119. Sebagian daerah sudah mencoba menerapkan call center dan PSC ini. Dari hasil pengamatan dan monitoring yang dilakukan mengenai implementasi SPGDT di daerah mengembangkan konsep dan nomor masing-masing, sehingga belum seragam implementasi konsep SPGDT, belum maksimalnya penyiapan PSC, dan panggilan yang masuk belum tertangani disebabkan jumlah agen/operator di call center 119 belum tercukupi jumlahnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh dr. Joni Wahyuhadi, Sp. BS, pengalaman di RS rujukan selama ini memang masih banyak kendala atau hambatan, baik dari segi sistem komunikasi, sistem pembiayaan, hingga pengaruh BPJS di era JKN ini. Dokter yang bekerja sebagai ketua tim evaluasi pelaksanaan JKN ini mengatakan bahwa dibutuhkan standar prosedur pelayanan, standar teknik pelayanan dan standar pembiayaan yang pelayannannya aman, efektif, efisien, efektif dan berkeadilan.

Pelaksanaan UUD, UU-SJSN, UU-BPJS, Perpres 12/2013 (pelaksanaan JKN) dan PMK 001/2012 mengenai sistem rujukan disimpulkan bahwa diperlukan kesiapan petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan adanya perubahan minset fee for service menjadi prospective payment dan budaya efektif dan efisien sehingga dapat menuju pelayanan kesehatan semesta (general coverage). Harapannya tercipta good coorporate governance dan good clinical governance, terimplementasinya clinical-guideline yang baik, terakreditasi dan sustainabilitas akreditasi versi 2012 dan atau JCI. Terjamin kemamanan dan mutu layanan pasien sehingga tercipta rumah sakit yangn ideal di abad ke-21 diman tidak ada lagi kematian sia-sia, rasa sakit dan penderitaan, keterlambatan dalam pelayanan keperawatan, ketidakberdayaan dan limbah yang berbahaya di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Sharing pengalaman juga disampaikan oleh Emma MF Simanjuntak mengenai manual rujukan KIA di tingkat provinsi, pengalaman di 9 kabupaten di NTT yang sudah mengimplemntasikan sistem rujukan berbasis manual rujukan KIA dimana 9 kabupaten tersebut sudah menyusun manual rujukan KIA dan dalam perjalanan implementasinya masih perlu perbaikan-perbaikan.

Dari lima sistem atau indikator yang dimonitoring oleh PKMK FK UGM yaitu sistem manajemen, sistem manajemen klinis, sistem komunikasi/transportasi, sistem transportasi dan sistem pembiayaan beberapa diantaranya masih menemui banyak masalah, misalnya masalah yang ditemui untuk sistem manajemen adalah untuk rujukan ibu kelompok A belum berjalan dengan baik karena bidan di puskesmas belum mampu mendiagnosis pengelompokan kasus, koordinasi antar lembaga, antara dinas kesehatan, puskesmas, RS dan lintas sektoral belum berjalan. Kemudian untuk sistem manajemen klinis juga masih ditemukan adanya ANC yang belum berkualitas karena tidak tersedianya sarana dan prasarana, obat-obatan, dan SDM.

Tidak hanya itu sistem transportasi juga berperan dalam penyumbang kematian karena tanpa adanya alat transportasi atau ambulance/mobil untuk mengantar pasien ke fasilitas yang lebih lengkap. Dari hasil presentasi 9 RS ditemui juga permasalahan sistem pembiayaan rujukan yang belum jelas. Untuk itu diperlukan perbaikan-perbaikan seperti perlu dilakukan pelatihan/refreshing SDMK terkait dengan kasus-kasus dalam manual rujukan maternal neonatal. Peningkatan AMP yang berkualitas, diperlukan rapat koordinasi dan lintas program terkait yang rutin, minimal 1 bulan sekali untuk bisa memantau pelaksanaannya. Kemudian, peningkatan AMP yang berkualitas. Maka, diperlukan rapat koordinasi dan lintas program terkait yang rutin, minimal 1 bulan sekali untuk bisa memantau pelaksanaannya.

Reporter: Armiatin., SE, MPH

 

 {jcomments on}

Evaluasi penerapan clinical pathways, quality improvement dan manual rujukan di RSUD Sister Hospital

Evaluasi Penerapan Clinical Pathways, Quality Improvement

dan Manual Rujukan di RSUD Sister Hospital

 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM mengadakan workshop Evaluasi penerapan clinical pathways, quality improvement dan manual rujukan di RSUD Sister Hospital pada acara pre Forum Mutu XI. Acara ini berlangsung di hotel Mercure Surabaya, Selasa 8 September 2015.

0-sister-hospital

Sebagai wujud kerjasama PKMK dengan AIPMNH, sister hospital  adalah program yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), namun hasil evaluasi yang dipresentasikan oleh dr. Idawati Trisno, M.Kes yang dilakukan menunjukkan bahwa trend kematian ibu dan bayi meningkat. Fenomena ini bukan gambaran yang buruk, tapi ini adalah pembelajaran bagi RSUD untuk menjawab tantangan dalam era JKN.

Hasil presentasi 9 RSUD menunjukan bahwa tingginya angka kematian ini disebabkan oleh tingkat keparahan penyakit, penyakit penyerta pasien, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kompetensi SDM yang belum maksimal, implementasi manula rujukan yang tidak berjalan maksimal. Ini merupakan masalah klasik yang sudah dialami oleh 9 RSUD.

Workshop ini mengevakuasi tiga program tambahan yakni penerapan clinical pathway, quality improvement, dan manual rujukan beserta satu program umum yakni MONEV BLUD. Workshop ini menghadirkan pembahas dr. Hanevi Djasri MARS, dr. Siti Noor Zaenab, M.Kes; Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes; Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH; Armi, SE., MPH dan didampingi dengan tim AIPMNH yang diwakili dr. Yustina Yudha Nita.

Sistem rujukan berbasis manual rujukan di 9 kabupaten NTT telah menghasilkan kemajuan yang cukup menggembirakan diantaranya 9 kabupaten telah melakukan implementasi di puskesmas sebagai pemberi rujukan dan RS sebagai penerima rujukan, meskipun 9 kabupaten telah banyak mengalami kemajuan, dalam tahap implementasi ini ada banyak permasalahan atau kendala-kendala yang dialami baik dari Dinas kesehata, RS, Puskesmas maupun lintas sektoral yang terkait.

Dari lima sistem atau indikator yang dimonitoring yaitu sistem manajemen, sistem manajemen klinis, sistem komunikasi/transportasi, sistem transportasi dan sistem pembiayaan beberapa diantaranya masih menemui banyak masalah, misalnya masalah yang ditemui untuk sistem manajemen adalah untuk rujukan ibu kelompok A belum berjalan dengan baik karena bidan di puskesmas belum mampu mendiagnosis pengelompokan kasus, koordinasi antar lembaga, antara dinas kesehatan, puskesmas, RS dan lintas sektoral belum berjalan. Kemudian untuk sistem manajemen klinis juga masih ditemukan adanya ANC yang belum berkualitas karena tidak tersedianya sarana dan prasarana, obat-obatan, dan SDM. Tidak hanya itu sistem transportasi juga berperan dalam penyumbang kematian karena tanpa adanya alat transportasi atau ambulance/mobil untuk mengantar pasien ke fasilitas yang lebih lengkap. Dari hasil presentasi 9 RS ditemui juga permasalahan sistem pembiayaan rujukan yang belum jelas.

Untuk menjawab tantangan dalam JKN, 9 RS menerapkan clinical pathway dan melakukan quality improvement. Program ini dilakukan untuk mendukung upaya dalam kendali mutu dan kendali biaya. Prrogram ini diharapkan dapat membantu 9 RS dalam menjawab masalah-masalah dari sistem JKN yang masih dalam proses perbaikan.

Reporter:

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

Armiatin, SE.,MPH

 

 

Keterlibatan Klinisi dalam Upaya Meningkatkan Mutu Rumah Sakit

Top manajemen sering disebut sebagai penentu kesuksesan dalam pengimplementasian Quality Improvement (QI). Karena top manajemen dianggap mampu membangun kualitas suatu organisasi sebagai prioritas utama, menciptakan kualitas sebagai budaya yang ditanamkan dalam organisasi, dan memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia yang diperlukan untuk mendukung perkembangan organisasi. Begitu pula top manajemen pada rumah sakit. Sebagai suatu organisasi, pentingnya peran dari top manajemen pada rumah sakit di dunia budaya klinis dalam Continuous Quality Improvement/ Total Quality Management (CQI/TQM).

Namun fakta yang terjadi, manajer kesehatan kurang mampu melakukan kontrol secara langsung atas insentif dan kondisi kerja yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku dokter dan akan berdampak pada biaya dan kualitas penanganan klinis. Hal ini dapat terjadi karena ketika mereka dipekerjakan oleh suatu organisasi kesehatan, dokter diberikan status dengan hak otonomi dalam pengambilan keputusan dalam melakukan tindakan klinis. Mengingat status khusus dari dokter di organisasi kesehatan, manajer kesehatan tidak dapat bergantung pada struktur manajemen yang konvensional.

Peningkatan mutu rumah sakit harus selalu dilakukan secara berkesinambungan agar bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dulu, tugas untuk meningkatkan mutu rumah sakit hanya merupakan tugas dari manajemen rumah sakit, tetapi dengan CQI/ TQM, semua pihak dilibatkan dalam peningkatan mutu rumah sakit mulai dari manajemen puncak, staf sampai dengan petugas pelayanan. CQI/ TQM mengendalikan mutu berdasar pada fakta yang objektif. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui gambaran situasi dan persolan yang ada sehingga untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan manajemen mutu juga berdasar atas fakta bukan opini pribadi ataupun golongan.

Pada CQI/ TQM, keterlibatan petugas medis sangat dibutuhkan. Keterlibatan tenaga medis pada CQI/ TQM dapat dilihat dari partisipasi dokter dalam pelatihan QI formal, partisipasi dokter dalam tim QI, klinisi yang terlibat dalam proyek QA/ QI dan departemen klinis di rumah sakit yang memliki proyek QA/QI resmi yang terogranisir.

Berdasarkan survei dari beberapa rumah sakit yang menerapkan CQI/ TQM, 11% dari dokter ahli telah menerima pelatihan QI formal, tetapi hanya 8% yang berpartisipasi dalam tim proyek QI. Lebih dari setengah dari departemen klinis di rumah sakit yang memiliki proyek QI yang terorganisir resmi. Akan tetapi, hanya 18% tim proyek yang menggunakan data untuk perbaikan mutu. Data ini dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data ini, kondisi rumah sakit yang menerapkan CQI/ TQM masih perlu ditingkatkan, diharapkan semua rumah sakit dapat menggunakan data tersebut untuk peningkatan mutu rumah sakit.

Tabel 1. Study Measures and descriptive Statistics

art27ags2

Keterlibatan semua pihak di rumah sakit sangat penting guna meningkatkan kualitas rumah sakit. Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa keetrlibatan semua unsur manajemen puncak, staf dan kepemimpinan dokter sangat siginifikan.
Tabel 2. Logistic Regression Analysis of Physician Involvement in Governance, Board Leadership for Quality, and CEO Leadership for Quality on Clinical Involvement in CQI/ TQM

27ags-2

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dari atas adalah faktor kunci keberhasilan dalam memenuhi semua masalah ini. Sebagai contoh, pemimpin rumah sakit dapat meningkatkan kredibilitas dari upaya CQI/ TQM dengan menghubungkan semua aspek SDM dan keuangan untuk CQI/ TQM, selain itu juga komitmen yang kuat dan perbaikan yang berkelanjutan juga berperan dalam hal ini. Pemimpin rumah sakit dapat mendorong kinerja tim lintas fungsional antara professional kesehatan dengan menetapkan anggaran pada jalur layanan klinis.

Oleh: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH
Sumber: Weiner et al., 1997. Promoting Clinical Involvement in Hospital Quality Improvement Efforts: The Effects of Top Management, Board, and Physician Leadership. HSR: Health Services Research 32:4.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1070207/pdf/hsresearch00036-0116.pdf

{module [150]}

Libatkan Klinisi untuk Turunkan LOS

Ada beragam bentuk upaya peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satunya dengan menurunkan lama rawat inap (length of stay/LOS) di rumah sakit. Banyak pula metode untuk menjamin peningkatan mutu ini. Salah satunya adalah metode yang melibatkan akuntabilitas dokter.

Penelitian di berbagai negara menunjukkan proporsi besar masa rawat inap tercurah pada pelayanan non akut yang sebenarnya tidak perlu rawat inap. Dari penelitian serupa ditemukan sebanyak 20% tempat tidur di rumah sakit digunakan secara tidak patut. Kejadian ini berdampak pada pemborosan biaya dan sumber daya manusia. Masa rawat inap yang panjang juga menyebabkan pasien terkena resiko komplikasi iatrogenik. Pada pasien lanjut usia, masa rawat inap berlebih meningkatkan resiko penurunan fungsi tubuh yang mempengaruhi kualitas hidup.

Studi observasi menunjukkan berbagai penyebab perpanjangan lama rawat inap, yaitu akses terhadap layanan komunitas, tertundanya pelayanan medis, dan yang tidak kalah penting adalah akibat perilaku klinisi. Berbagai intervensi seperti discharge planning, penggunaan care pathways, program pengingat bagi klinisi, audit periodik untuk identifikasi dan merespon alasan keterlambatan, penggunaan ceklis untuk perencanaan kunjungan, maupun identifikasi motivasi rujukan dokter pernah diadopsi untuk menurunkan LOS yang tidak perlu. Umumnya, intervensi yang dilakukan hanya menggunakan satu jenis strategi. Setelah implementasi strategi ini dievaluasi, hasilnya belum dapat disimpulkan strategi umum yang dapat menurunkan masa rawat inap yang tidak perlu.

Alasan inilah yang mendasari Caminiti dkk. melakukan penelitian untuk mengevaluasi dampak berbagai komponen strategi, dengan audit dan umpan balik sebagai komponen inti, untuk menurunkan LOS yang tidak perlu. Audit dan umpan balik adalah intervensi yang umum digunakan untuk meningkatkan praktek profesional baik digunakan sendiri atau menjadi komponen intervensi peningkatan mutu multifaset. Ada kepercayaan bahwa profesional kesehatan terdorong untuk memodifikasi prakteknya ketika diberikan umpan balik mengenai kinerja mereka yang tidak optimal. Studi yang bersifat cluster randomized trial itu dilakukan di 12 bangsal dengan LOS terpanjang di salah satu rumah sakit di Italia.

Strategi dalam penelitian ini bertujuan memotivasi masing-masing klinisi untuk mengadopsi pola praktek yang lebih efisien. Strategi ini terdiri dari dua komponen terintegrasi. Pertama, distribusi dua laporan bulanan. Laporan pertama berisi daftar pasien yang diklasifikasikan sebagai pasien yang masih ada di bangsal walau status klinis mereka sudah layak pulang. Laporan kedua berisi profil LOS masing-masing pasien dalam kelompok intervensi. Kedua, audit oleh profesional di masing-masing bangsal dalam kelompok intervensi. Audit ini bertujuan untuk mendiskusikan kasus-kasus pasien yang dinilai layak pulang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang langsung melibatkan dokter terbukti bermanfaat untuk menurunkan LOS pada kelompok pasien yang masih dirawat tanpa alasan jelas. Strategi ini menunjukkan bahwa proses mengingatkan dokter untuk mengurangi masa rawat inap dapat dilakukan dengan cara sederhana tanpa perlu tambahan intervensi kompleks. Strategi yang melibatkan dokter, dapat membantu menurunkan masalah masa rawat inap yang terkait kontrol staf medis (lihat tabel 1). Dengan cara sederhana ini, pasien dapat juga selamat dari dampak buruk masa rawat inap yang terlalu panjang.
Tabel 1. Daftar alasan perpanjangan masa rawat inap

art27ags1

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH
Sumber : Caminiti et al., Reducing unnecessary hospital days to improve quality care through physician accountability: a cluster randomized trial, BMC Health Service Research 2013; 13:14.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3577481/pdf/1472-6963-13-14.pdf

 

Medicare ACOs Continue to Improve Quality of Care, Generate Shared Savings

street insiderAKRON, Ohio, Aug. 26, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) — The Centers for Medicare & Medicaid Services today issued 2014 quality and financial performance results showing that more Medicare Accountable Care Organizations (ACOs) continue to generate financial savings while improving the quality of care for Medicare beneficiaries by fostering greater collaboration between doctors, hospitals, and health care providers.

Continue reading

Mayapada Group Kembangkan Fasilitas Kesehatan

mayapadaMayapada Group akan membangun rumah sakit di Jakarta Garden City, kota mandiri terintegrasi seluas 370 hektare di Cakung, Jakarta Timur, yang dikembangkan PT Modernland Realty Tbk. Ini merupakan rumah sakit ketiga yang dibangun Mayapada Group di Indonesia.

Continue reading