Author: yuliaslovic@gmail.com

Pengantar Modul 3: Aspek Hukum Pidana Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Tanggal: 17 – 21 Februari 2014

Selamat datang pada Minggu ke 3 pembelajaran mengenai fraud melalui web. Pada minggu ini terdapat pertanyaan menarik: Jika seorang dokter atau sistem manajemen rumah sakit melakukan tindakan yang dapat digolongkan fraud, apakah akan terjadi kriminalisasi?

Jawabannya adalah tidak. Fraud adalah sebuah tindakan kriminal, jadi dalam hal ini tidak ada kriminalisasi. Pengalaman saya selama enam bulan ini menarik karena ternyata di berbagai diskusi, sebagian dokter dan manajer rumah sakit menyatakan bahwa fraud bukan sebuah tindakan kriminal. Sebagai contoh: tindakan up-coding merupakan cara untuk survival RS karena klaim (berdasarkan INA-CBG) dinilai merugikan rumah sakit atau dokter. Pengamatan ini bukanlah sebuah penelitian, namun dapat dipakai sebagai salah satu bahan untuk merenung, jangan-jangan memang para dokter dan manajer rumah sakit tidak memahami makna fraud di sektor jaminan kesehatan.

Modul 3 ini bertujuan untuk:

Memahami Tindak Pidana Korupsi.
Memahami Hukum Pidana dan Perdata tentang Penipuan
Memahami berbagai Kasus Hukum Fraud di Amerika Serikat
Melakukan Skenario mengenai Fraud di JKN dari Perspektif Hukum.

Materi

Ada berbagai bacaan yang menarik untuk diperhatikan dalam Modul 3 ini. Pertama adalah bacaan dan video yang ada di Kursus Pencegahan Korupsi yang pernah diselenggarakan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan FK UGM pada tahun 2013 (terdapat pada Modul 1). Ada dua bacaan yang perlu dibahas dalam kursus tersebut yaitu pertama paper dari: Iswan Elmi (Deputi Bidang Pencegahan KPK) yang menyajikan makalah mengenai “Catatan Mengenai Modus Operandi Korupsi di Sektor Kesehatan dan Cara Pencegahannya” dan paper kedua adalah dari Prof. drg. Etty Indriati, Ph.D (Pakar Antropologi UGM) berjudul “Korupsi, Pemerintah dan Korporasi”. Kedua tulisan tersebut dapat disimak mellaui klik di sini.

Terlihat bahwa korupsi di sektor kesehatan sudah mengakar panjang. Kemudian, dapat disimpulkan pula korupsi seperti ini merupakan tradisi lama. Dalam konteks BPJS yang mempunyai besaran anggaran sekitar 40 Triliun maka terdapat potensi korupsi di badan penyelenggara dan di penyelenggara pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, minggu lalu (11 Februari 2014) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian mengenai Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Silahkan klik di sini untuk membaca pernyataan KPK.

Dalam konteks pernyataan KPK, walaupun tidak disebut fraud, KPK sudah mulai melihat kemungkinan upcoding sebagai salah satu bentuk korupsi, di samping korupsi yang tradisional yang mungkin terjadi di BPJS.

Sinyalemen KPK ini tepat waktu karena fraud di jaminan kesehatan banyak muncul saat terjadi perubahan sistem pembayaran. Sistem yang dimaksud ialah dari model pembiayaan pelayanan kesehatan berdasarkan subsidi ke fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah (model NHS Inggris) menjadi pembayaran berbasis klaim DRG (INA-CBG) seperti model di Amerika Serikat. Hal yang mendasarinya (Modul 2 minggu lalu), problem fraud di Amerika Serikat terlihat serius sekali sementara di Inggris masih relatif ringan dan terutama terjadi di asuransi kesehatan swasta.

Apakah untuk sistem pembayaran tanpa asuransi kesehatan, penipuan tidak terjadi. Sebenarnya dalam fee-for-service (pembayaran langsung) sangat mungkin terjadi dengan adanya fenomena supplier induced demand. Apa artinya:

…..sebuah tindakan medik yang diperintahkan oleh dokter/rumah sakit kepada pasien yang dilakukan tidak berdasarkan kebutuhan pasien, namun lebih pada usaha pencarian keuntungan finansial dari tindakan tersebut……

Referensi mengenai hal ini dapat dibaca di buku saya mengenai Memahami ilmu Ekonomi dalam Manajemen RS. Silahkan simak dan klik di sini

Untuk memahami apakah benar fraud di jaminan kesehatan merupakan masalah hukum pidana, para peserta dipersilakan mencari pasal-pasal KUHP tentang penipuan, dan penipuan di asuransi kesehatan. Kita mungkin akan sangat kaget karena ternyata hukumannya cukup serius, maksimal 4 tahun.

Video Aspek Hukum Pidana Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Prof. Laksono Trisnantoro – Sesi I

Prof. Laksono Trisnantoro – Sesi II

Rimawati, S.H, M.Hum

Tatap Muka

Untuk memahami lebih lanjut aspek pidana dan skenario fraud di Jaminan Kesehatan Nasional, dalam model 3 ini akan ada diskusi di Kelompok GEMATI, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, pukul 09.00-11.00 WIB dengan judul: Mengapa Fraud di JKN Dapat Masuk ke Hukum Pidana dan Tindakan Pidana Korupsi?

Para peserta dapat menghadiri diskusi tersebut secara langsung atau mengikuti diskusi tersebut melalui video-streaming di website
www.mutupelayanankesehatan.net atau gemati.feb.ugm.ac.id

Pemaparan yang akan dibahas pada diskusi tersebut antara lain:

Perkembangan sistem pembiayaan kesehatan dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Korupsi dan fraud di sektor kesehatan berubah dari sistem korupsi dan penipuan tradisional ke pendekatan modern dan canggih.
Mengapa terjadi? Perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan. Perubahan pembiayaan yang mengacu ke Jaminan dan Peranan Klaim INA-CBG dalam klaim serta potensi Fraud.
Aspek hukum pidana.
Berbagai skenario fraud dalam jaminan kesehatan di masa mendatang dalam konteks pencegahan dan penindakan fraud.

Penugasan

Di dalam modul 3 ini, jangan lupa tuliskan dan kirim kepada kami tugas untuk menyusun esai berupa pandangan pribadi terhadap apa yang disebut sebagai aspek hukum fraud. Apakah Anda setuju bahwa fraud di jaminan kesehatan merupakan tindakan kriminal?

Jawaban diharapkan dapat diterima oleh sekretariat blended learning melalui e-mail (hendriana.anggi@gmail.com ) sebelum tanggal 23 Februari 2014 dengan subject “Penugasan III blended learning fraud“

Selamat mengikuti Modul 3 ini

Laksono Trisnantoro

Bagaimana Mengukur Keberhasilan Program Keselamatan Pasien?

Jawabannya tidak ada cara tunggal untuk mengukur hal ini. Namun, ada suatu paradoks yaitu bila kebiasaan pelaporan tentang insiden keselamatan pasien meningkat. Hal ini merupakan tanda bahwa RS telah menerapkan dan membiasakan cara yang terbuka dan adil dan mau belajar dari kesalahan yang terjadi. Belajar dari pengalaman di dunia penerbangan, telah terbukti bahwa bila kebiasaan membuat laporan kejadian (incident report) meningkat, kejadian insiden serius cenderung menurun. Di samping meningkatkan ilmu, keterampilan (hard competecy), mengubah mindset atau sikap & perilaku individu (soft competency), laporan kejadian harus diprioritaskan lebih dulu demi kelancaran membangun dasar-dasar budaya kerja quality & safety.

Memperoleh sertifikat Akreditasi RS, baik nasional (oleh KARS) maupun internasional (antara lain ISO, JCI), adalah salah satu indikator proses yang menunjukkan keberhasilan dalam mempercepat akses pelayanan, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, menuju angan-angan menjadi RS kelas dunia (World Class Hospital).

Pada umumnya, setiap organisasi RS adalah suatu institusi dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas masalah (uang, SDM, ilmu dan teknologi serta modal) yang padat sehingga salah satu kunci sukses untuk pelaksanaan program keselamatan pasien di RS adalah “kemampuan pimpinan RS bersama kelompok profesi” untuk (1) membangun budaya kerja quality & safety dalam perilaku sehari-hari; (2) menciptakan suasana perubahan yang tetap kondusif terbuka dan adil; (3) menyusun sistem dan prosedur Pelayanan dan Keselamatan Pasien Terpadu yang jelas, terukur dan praktis.

Penulis: Rochmanadji Widajat dalam bukunya Being A Great and Sustainable Hospital

Tiga Aspek Penilaian Mutu Pelayanan

Jonas & Rosenberg dalam Buku Health Care Delivery in The United States mengemukakan tiga aspek penilaian mutu pelayanan yaitu aspek pendekatan, aspek teknik dan aspek kriteria. Ada dua jenis pendekatan, tiga macam teknik dan dua kategori dari kriteria. Berbagai cara ini, dapat dipakai secara kombinasi satu sama lain.

Berdasarkan aspek pendekatan, dapat dilakukan pendekatan secara umum atau pendekatan secara khusus. Pendekatan umum dilakukan dengan menilai kemampuan rumah sakit dan atau petugasnya dan membandingkannya dengan standar yang ada. Para petugas dapat dinilai tingkat pendidikannya, pengalaman kerjanya, serta pengetahuan yang dimiliknya (biasanya dengan cara tes tertulis/lisan).

Sementara itu, rumah sakit sendiri dinilai dari segi bangunan fisiknya, administrasi organisasi dan manajernya, kualifikasi sumber daya manusia yang tersedia, dan kemampuan memberi pelayanan sesuai standar yang berlaku saat itu. Untuk Amerika Serikat, penilaian berdasarkan pendekatan umum ini akan ditandai dengan pemberian licensing, accreditation dan certification.

Di sisi lain, dapat pula dilakukan pendekatan khusus. Dalam hal ini, hal yang dinilai ialah hubungan/interaksi antara pasien dengan pemberi pelayanan di rumah sakit. Di Amerika Serikat, hal ini dilakukan komite medik di rumah sakit, survei kepuasan pasien, penilaian malpraktek dan penilaian dari organisasi profesi medik.

Dari aspek teknik, dapat dilakukan penilaian tiga komponen yaitu struktur, proses dan hasil. Komponen struktur, menilai keadaaan fasilitas yang ada, keadaan bangunan fisik, struktur organisasi, kualifikasi staf rumah sakit, dan lain-lain. Komponen proses menilai apa yang terjadi antara pemberi pelayanan dengan pasiennya. Tegasnya, menilai bagaimana aktivitas dokter dan petugas kesehatan lainnya dalam menangani pasien. Sementara komponen hasil menilai hasil pengobatan (dengan berbagai kekurangannya). Penilaian dapat dilakukan dengan menilai dampak pengobatan terhadap status kesehatan dan kepuasan penderitanya.

Aspek kriteria dapat dibagi mejadi kriteria yang eksplisit dan implisit. Kriteria eksplisit adalah kriteria yang nyata tertulis. Misalnya, bila ada aturan bahwa setiap dokter harus menulis nama terang setiap selesai menulis status, maka dalam proses penilaian akan dilihat tercantum tidaknya nama terang itu dalam rekam medik. Kriteria implisit adalah kriteria yang tidak tertulisa yang ada di dalam benak anggota tim penilai.

Penulis: Tjandra Yoga Aditama dalam bukunya Manajemen Administrasi Rumah Sakit

KPK Dorong BPJS Benahi Celah Potensi Korupsi

Pada hari Selasa lalu KPK memaparkan hasil kajian mengenai Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Gedung KPK Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto dan Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Riduan.

Kajian yang dilakukan pada Agustus-Desember 2013 ini dilakukan dengan metode prospective analysis. Hasilnya, KPK menemukan potensi masalah dalam pelaksanaan BPJS, yakni pertama, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. Penyusunan anggaran BPJS disusun Direksi BPJS dan disetujui Dewan Pengawas tanpa ada keterlibatan pemerintah dan pihak eksternal. Sedangkan anggaran Dewan Pengawas berasal dari anggaran BPJS juga.

Oleh karena itu, KPK merekomendasikan untuk merevisi UU 24/2011 dan melibatkan pihak eksternal dalam persetujuan dan pengelolaan dana operasional BPJS. Selain itu, KPK juga meminta pemerintah segera mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang bersedia untuk tidak rangkap jabatan.

Kedua, perihal adanya potensi kecurangan (fraud) dalam pelayanan. Rumah sakit berpotensi menaikkan klasifikasi atau diagnosis penyakit dari yang seharusnya (upcoding) dan atau memecah tagihan untuk memperbesar nilai penggantian (unbundling). Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh klaim lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan BPJS.

Atas temuan ini, KPK mengimbau agar program dilaksanakan dengan prinsip clean and good governance serta berhati-hati dalam pengelolaan anggaran agar mengedepankan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

Ketiga, terkait pengawasan yang masih lemah. Pengawasan internal tidak mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta BPJS yang dikelola, dari 20 juta (dulu dikelola PT Askes), hingga lebih dari 111 juta peserta. Seharusnya ruang lingkup yang beribah perlu diiringi dengan perubahan sistem dan pola pengawasan agar tidak terjadi korupsi. Sedangkan pengawasan eksternal, KPK melihat adanya ketidakjelasan area pengawasan. Saat ini, ada tiga lembaga yang mengawasi BPJS, yakni DJSN, OJK dan BPK. Namun substansi pengawasannya belum jelas.

Rekomendasi KPK menunjukkan bahwa pengawasan publik juga diperlukan. Oleh karena itu, KPK meminta agar CSO dan akademisi dilibatkan dalam pengawasan JKN. Sistem teknologi informasi juga perlu diperkuat.

Atas temuan potensi korupsi, Direktur Utama BPJS Fahmi Idris menyatakan siap bekerja sama lebih jauh dengan KPK, termasuk sosialisasi potensi korupsi kepada seluruh jajarannya. Peran pencegahan itu, juga harus diperkuat dengan pengawasan. Fahmi setuju bila ada usulan revisi UU No. 24/2011 tentang BPJS agar ada kejelasan peran pengawas eksternal secara substansi. “Kami memang memerlukan pengawas pihak ketiga agar jangan sampai ada masalah di kemudian hari.”

Namun begitu, ia juga menekankan bahwa sebagai lembaga baru, BPJS memiliki sistem baru. Karena itu butuh sosialisasi dan penyadaran kepada pihak terkait, termasuk Puskesmas dan rumah sakit yang memberikan layanan kepada masyarakat. “Jangan ada yang coba-coba merekayasa diagnosis utama dan tambahan untuk mendapatkan klaim yang lebih besar. Kita harus kawal bersama.”

Dewan Komisioner OJK, Firdaus Djaelani menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan DJSN mengenai pengawasan eksternal pada 24 Desember 2013. “Kami telah berbagi peran koordinasi dan pengawasan,” kata Firdaus.

Ruang lingkup pengawasan OJK meliputi kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan dan kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan (fraud), evaluasi aset dan liabilitas, kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan, keterbukaan informasi kepada masyarakat (public disclosure), perlindungan konsumen, rasio kolektibilitas iuran, monitoring dampak sistemik, dan aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan DJSN melakukan monev pada perkembangan pencapaian tingkat kepesertaan, kelayakan manfaat, efektivitas penarikan dan kecukupan iuran, implementasi kebijakan investasi, kesehatan keuangan, kesepadanan aset dan liabilitas (kewajiban yang harus dilakukan pada pihak lain), informasi kepada masyarakat (public disclosure), realisasi rencana kerja dan anggarannya, dan aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang DJSN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Kami juga tekankan pada seluruh stakeholder untuk menjadi whistle blower. Kami menerima pengaduan dari manapun,” tegas Firdaus.
Dengan aset sekitar 10 triliun rupiah, diperkirakan BPJS akan mengelola dana jaminan sosial mencapai 38- 40 triliun rupiah per tahun yang berasal dari dana iuran mandiri peserta, modal awal APBN sebesar 500 miliar rupiah dan bantuan pemerintah sebesar lebih dari 19 triliun rupiah.

Penting bagi KPK untuk mengingatkan di masa awal BPJS beroperasi, agar berhati-hati dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi karena uang yang dikelola cukup besar. Sebab, hasil kajian KPK telah menemukan celah potensi yang harus diwaspadai. Hal ini menjadi begitu penting, mengingat bidang kesehatan merupakan salah satu national interest dalam renstra KPK 2011-2015 dan menjalankan amanat Pasal 14 Undang Undang 30 tahun 2002 tentang KPK.

Sumber: http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1692-kpk-dorong-bpjs-benahi-celah-potensi-korupsi

Dokter dan RS Mudah Dituduh Korupsi

Jakarta (sinarharapan.co) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pasalnya, dana sekitar Rp 40 triliun untuk program tersebut dikhawatirkan rawan dikorupsi. KPK menyebutkan, salah satu potensi korupsi terdapat pada biaya berobat. Rumah Sakit (RS) dinilai bisa menggelembungkan biaya perawatan pasien.

Dampak & Implementasi Surgical Checklist: Sebuah Sistematik Review

surgical Tingkat kematian perioperatif langsung karena operasi rawat inap telah diperkirakan 0,4-0,8 % dan tingkat komplikasi utama telah diperkirakan 3-17 %. Komplikasi ini meliputi pasien yang salah/prosedur/site operasi, masalah peralatan anestesi, kurangnya ketersediaan peralatan yang diperlukan, kehilangan darah yang tak terduga, peralatan non-steril dan item bedah yang tersisa didalam pasien. Untuk mencegah peristiwa tersebut diperlukan kompleksitas prosedur bedah dari tim yang terkoordinasi.

Jonathan, T; Scott L & Amy T (2014) dalam jurnalnya yang berjudul surgical checklists: A Systematic Review of Impacts and Implementation menyatakan bahwa Surgical checklist dari WHO & checklist Surgical Patient Safety System (SURPASS) merupakan strategi yang menjanjikan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pasien akibat operasi bedah.

Komponen kunci dari pelaksanaan checklist adalah mendapat dukungan dari pimpinan lembaga/instansi, pelatihan staf untuk penggunaan checklist, mengadaptasi checklist sesuai masukan staf untuk menghindari duplikasi informasi yang sudah dikumpulkan secara rutin.

Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah checklist dapat meningkatkan hasil klinis.

Jurnal selengkapnya bisa di KLIK DISINI

Pertemuan Tatap Muka Blended Learning “Pencegahan dan Pengurangan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional”

Pertemuan Tatap Muka Blended Learning “Pencegahan dan
Pengurangan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional”

Mengapa Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional Dapat Masuk ke
Hukum Pidana dan Tindakan Pidana Korupsi?

Live streaming melalui website
www.mutupelayanankesehatan.net

Selasa, 25 Februari 2014
Ruang Kuliah MMR, Gd. Granadi Lt.10 Kuningan, Jakarta Selatan

Pengantar

Dalam pelayanan kesehatan, fraud adalah segala bentuk kecurangan dan ketidak wajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata-rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang (jauh) melampaui keuntungan yang diperoleh dari praktek normal.

Masalah fraud di Indonesia akan memperburuk ketimpangan geografis dalam JKN. Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia terkonsentrasi di daerah maju, sehingga fraud akan menyedot dana BPJS. Beberapa faktor lain juga akan membuat fraud akan meningkat, antara lain: Persepsi pemberi pelayanan akan besaran INA CBG yang dianggap rendah; IT di RS belum siap untuk memperoleh data fraud (data fraud yang ditemukan PT Askes saat ini masih jauh di bawah 1%); Pemberantasan Fraud masih belum mempunyai kekuatan hukum: KPK belum memikirkan sampai penyelidikan; Otoritas Jasa Keuangan masih dalam situasi observasi; dan Motivasi mencari “keuntungan ekonomi” merupakan naluri dasar manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka muncul kekawatiran besar bahwa kerugian negara diperkirakan akan bertambah namun bukti sulit didapat. Tanpa ada pencegahan dikawatirkan fraud akan menjadi budaya kerja tenaga kesehatan dan manajer rumahsakit.
Jika seorang dokter atau sistem manajemen rumahsakit melakukan tindakan yang dapat digolongkan fraud, apakah akan terjadi kriminalisasi? Jawabannya adalah tidak. Fraud adalah sebuah tindakan criminal. Sangat menarik ternyata di berbagai diskusi, sebagian dokter dan manajer rumahsakit menyatakan bahwa fraud bukan sebuah tindakan kriminal. Sebagai contoh: tindakan up-coding merupakan cara untuk survival RS dalam sistem jaminan kesehatan yang jumlah claim (berdasarkan INA-CBG) tidak cukup besar. Di beberapa kisah, sudah tersedia konsultan yang memberikan jasa untuk melakukan penyisiasatan kode agar menguntungkan RS.

Tujuan

Memahami Hukum Pidana dan Perdata tentang Penipuan
Memahami Tindak Pidana Korupsi.
Memahami berbagai kasus hukum fraud di Amerika Serikat
Melakukan scenario mengenai fraud di JKN dari perspektif hukum.

Agenda Kegiatan

Selasa, 25 Februari 2014

Waktu	Kegiatan	Pembicara
12.00 – 12.30	Pendaftaran dan makan siang
12.30 – 13.00	Penyajian Paper mengenai pencegahan fraud di dalam jaminan kesehatan Video pembukaan	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
13.00 – 14.00	Tanggapan – tanggapan : Apa komentar anda untuk pertanyaan-pertanyaan ini: Apakah fraud memang ada di Indonesia atau tidak ada atau jarang terjadi; Apakah fraud misal UpCoding merupakan Strategi yang legal bagi RS untuk berkembang? Apakah Indonesia perlu menyusun kelompok kerja di Indonesia untuk memerangi fraud? Apakah Indonesia perlu mengembangkan sebuah jenis baru SDM kesehatan yang ahli dalam pencegahan, deteksi, investigasi, dan penuntutan fraud? Apakah Polisi dan penegak hukum lain (misal KPK) perlu aktifyang ada di Inggris dan Amerika? Masalah Strategis, Operasional dan Potensi Fraud JKN & BPJSK – Ketua LAFAI Pengenalan Teknik Penelusuran Moral Hazard – Ismiwanto P2JK Fraud dalam JKN Askes Fraud Dalam JKN	Ketua BPJS Kesehatan ) Ketua PERSI ) Ketua IDI *) Ketua LAFAI
14.00 – 15.00	Diskusi Umum Fathema – Frame of thinking about JKN	Moderator : Dr. Asih Eka Putri dari Konsultan Martabat

Peserta yang diharapkan:

Peserta Blended Learning Pencegahan Fraud di JKN
Kementerian Kesehatan RI
Staf BPJS Kesehatan
FK dan FKM seluruh Indonesia
RS Swasta dan Pemerintah
Pemerhati Jaminan Kesehatan
Konsultan
Mahasiswa

Informasi dan Pendaftaran

Hendriana Anggi
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax: +62274-542900 (hunting)
Mobile : +628122793882
Email : hendrianaanggi@gmail.com
Web : www.kebijakankesehatanindonesia.net / www.mutupelayanankesehatan.net

Medicine’s Culture Of Quality And The Critical Steps Physicians Take To Ensure The Highest Level Of Care

Forbes.com – American physicians live deep in a culture of quality. From their first class in medical school to the care they give to every patient every day, physicians seek to provide the highest level and quality of medical care. They document all patient-related information and are measured by their peers as well as by government and non-governmental bodies to ensure that they maintain that standard of care.

Use of Mortality as Measure of Stroke Care Questioned

urmc.rochester.edu – A new study disputes the effectiveness of mortality as a measure of the quality of care provided by hospitals to stroke patients. The paper – which was simultaneously presented today at the International Stroke Conference in San Diego and published in the journal Stroke – found that use of do-not-resuscitate (DNR) orders differ widely between hospitals and that this variation can significantly skew a hospital’s quality “ranking” based on mortality.

ADILKAH JKN ? JKN Menyisakan Banyak Persoalan pada RS Swasta

Pematangsiantar (Metrorealitas.com) – Masalah utama pada hubungan JKN dan dokter adalah sistem yang tidak match antara penggajian dokter dan INA DRGs di RS khususnya di RS Swasta. INA DRG mengasusmsikan bahwa dokter yang bertugas adalah penerima gaji bulanan dari klinik dan RS sehingga masalah perhitungan besar kecilnya tarif INA CBG adalah masalah manajemen lembaga pelayanan kesehatan.