Author: Div Mutu

Kunci Sukes Implementasi UHC: Peningkatan Akses Layanan Kesehatan

viroj

PKMK, Bangkok – Keberhasilan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) tidak semata-mata tergantung pada faktor pembiayaan. Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Bahkan menurut Dr. Viroj Tangcharoensathien, narasumber dalam workshop Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”, akses terhadap layanan kesehatan merupakan kunci sukses dalam implementasi program UHC. Oleh karena itu, berbagai cara perlu dilakukan untuk memudahkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu.

Dalam pembukaan paparannya, pria yang menjabat sebagai Senior Advisor of International Health Policy Program (IHPP) Thailand ini menyampaikan informasi menarik. Semakin tinggi cakupan ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan, maka semakin kecil pula kesenjangan antara kaum kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program UHC yang didukung faktor kemudahan akses, dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 1996 sampai 2009, diketahui bahwa jumlah keluarga yang terlindungi dari pemiskinan akibat biaya kesehatan semakin menurun dengan adanya UHC. Di tahun 1996, sebelum adanya UHC, terdapat 142.270 keluarga yang mengalami kemiskinan akibat beban biaya medis. Sedangkan di tahun 2006, hanya tersisa 39.750 keluarga yang mengalami kemiskinan akibat beban biaya medis. Agar keluarga yang “dimiskinkan” oleh beban biaya medis semakin menurun, maka keterjangkauan UHC di Thailand diupayakan agar lebih luas.

Menurut pria yang akrab disapa Dr. Viroj ini, persebaran tenaga kesehatan memegang peranan penting untuk memudahkan layanan kesehatan dijangkau masyarakat. “Perlu sekali upaya untuk menyebar tenaga kesehatan hingga ke rural area. Target kombinasi yang dibutuhkan adalah 2,2 kombinasi dokter, perawat dan bidan per 1000 penduduk. Angka 2,2 ini berasal dari data statistik global. Bila kita mencapai kombinasi ini, sekitar 80% kasus dapat ditangani di fasilitas kesehatan dan UHC dapat berjalan.”

Pemerintah Thailand melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi dan perekrutan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli farmasi dan dokter gigi di area pedesaan. Pada tahun 2005, Thailand memberlakukan proyek One District One Doctor (ODOD). Dalam proyek ini, semua tenaga kesehatan baru lulus diwajibkan untuk mengabdi di area paedesaan selama 3 tahun. Denda sebesar 10.000-50.000 USD menanti para tenaga kesehatan yang tidak menaati proyek ini. Hasil dari proyek ini adalah peningkatan jumlah dokter yang bekerja di luar Bangkok, dari 38,53% di tahun 1979 menjadi 69,55% di tahun 2006. Sebagai penghargaan atas pegabdian mereka, pemerintah memberi insentif sebesar 125 USD per orang perbulan.

Di daerah terpencil yang belum ada dokter, tugas perawatan pasien diambil alih sepenuhnya oleh perawat. Dalam hal ini, perawat melakukan task shifting demi memberi pelayanan bermutu bagi masyarakat. Untuk berkonsultasi mengenai kasus-kasus sulit, maka digunakan berbagai sarana teknologi informasi. “Misalnya menggunakan radio untuk konsultasi,” terang Dr. Viroj. Selain itu, untuk kasus-kasus sulit, pemerintah juga menyiapkan sistem rujukan yang bermutu. Ide ini nampaknya dapat diterapkan di daerah-daerah Indonesia yang persebaran tenaga kesehatannya kurang merata karena faktor geografi.

Strategi penempatan atau penugasan dokter ini sedikit berbeda di area berkonflik. Pada area konflik, dokter atau perawat dipilih dengan pendekatan budaya. “Pemerintah memilih dokter dan perawat perempuan yang mampu berbahasa sama (lokal) dengan warga area tersebut. Dokter dan perawat yang dipilih juga memiliki kebudayaan dan agama yang sama dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, warga akan sangat melindungi dokter dan perawat tersebut,” terang Dr. Viroj. Insentif yang diberikan kepada para dokter dan perawat yang bertugas di area konflik ini juga lebih tinggi. Ide semacam ini cukup menarik untuk diterapkan di daerah-daerah Indonesia yang berkonflik.

Sebagai penutup paparan, Dr. Viroj menyampaikan bahwa dalam quality improvement sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan UHC ini. Upaya ini dapat dimulai secara lokal spesifik. Selain itu, bisa juga dengan membudayakan pelaksanaan akreditasi di beberapa rumah sakit. Viroj juga menyarankan bahwa program UHC harus dievaluasi secara berkala atau sekitar dua tahun sekali. Perlu dilakukan juga penelitian untuk melihat dampak pelaksanaan program UHC terhadap masyarakat. Terakhir, walaupun menggunakan pajak sebagai komponen terbesar pembiayaan UHC, ayah dua anak ini menekankan untuk tidak menggunakan sin tax yaitu pajak dari produk-produk seperti tembakau atau alkohol. Hal Ini dikhawatirkan dapat menyulitkan dalam promosi kesehatan kepada masyarakat.

Materi presentasi Download

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

PMK 71 Tahun 2013 : BPJS Kesehatan Membentuk Tim Kendali Mutu & Biaya, Terdiri dari Organisasi Profesi, Akademisi dan Pakar Klinis

Menteri kesehatan kembali mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Peraturan tersebut membahas mengenai (1) kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS kesehatan, (2) persyaratan, seleksi dan kredensialing, (3) pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Dan yang menarik adalah peraturan tersebut membahas detail mengenai kendali mutu dan kendali biaya yang diulas pada Bab VI.

Kendali mutu dan kendali biaya di tingkat fasilitas kesehatan akan dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan. Untuk kendali mutu dan biaya oleh BPJS Kesehatan dilakukan melalui (1) Pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, (2) Pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan, dan (3) Pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta. Dalam penyelenggaraannya, BPJS Kesehatan membentuk tim kendali mutu dan biaya yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi dan pakar klinis.

Tim kendali mutu dan biaya dari BPJS Kesehatan akan melakukan (1) sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi, (2) utilization review dan audit medis, (3) pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan.

Untuk kasus tertentu, tim kendali mutu dan biaya dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan peserta dalam bentuk salinan/fotokopi rekam medis ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan.
Sedangkan penyelenggaraan kendali mutu dan biaya oleh Fasilitas Kesehatan dilakukan melalui :

Pengaturan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi
Utilization review dan audit medis
Pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan
Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam pelayanan kesehatan secara berkala yang dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem informasi kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No 71 tahun 2013 bisa di download disini

{module [152]}

tes

Hari 1
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase & Materi
09.00 – 09.15	Welcome Address Self introduction Introduction of the Program	Dr Suwit, Dr Winai, Dr Viroj, Dr Anuwat and Dr Piyawan
09.15 – 10.30	Overview of UHC UHC movement at the global, regional and national levels Thai Experience on UHC and its outcomes Q&A and interactive discussion on UHC movement of participants’ countries	Presentation by Dr Suwit Wilbulpolprasert, the senior advisor to Thai MOPH
10.30 – 10.45	Coffee break
10.45 – 12.00	UC Scheme Management of UC Scheme by National Health Security Office (NHSO) focusing on governance structure, provider payment mechanisms, information system and auditing system An independent assessment of the first 10 years (2001-2010) UC Scheme Q&A	Dr Viroj Tangcharoensathien, Senior Advisor of International Health Policy Program (IHPP)
12.00 – 12.45	Lunch
12.45 – 13.30	Move from the hotel to NHSO
13.30 – 15.30	Study tour at NHSO – the organization which operates the UC Scheme for 47 million population or 75% of total Thai population Short presentation of NHSO organization and its functions on UC Scheme Study tour at NHSO 3 groups:- call center, data center and HA Summary of the study tour of 3 groups, clarification, Q&A and discussion	Ms Wilailuk Wisasa, and NHSO staff
15.30 – 15.45	Coffee break
15.45 – 17.00	NHSO and application of HA How to apply HA for UC Scheme	NHSO
Hari 2
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase dan Materi Presentasi
09.00 – 09.15	Recap of Day 1	A representative of participants
09.15 – 09.30	Introduction and welcome on HA An overview of where we are now, and where we are going in the next three days	Anuwat Supachutikul, MD. Piyawan Limpanyalert, MD.
09.30 – 10.00	Concept of quality & accreditation	Anuwat Supachutikul, MD.
10.00 – 12.00	How to: Standard setting From basic to advance	Anuwat Supachutikul, MD.
12.00 – 13.00	Lunch
13.00 – 13.30	Café-style storyboard session Learning standard across the Group	Piyawan Limpanyalert MD.
13.30 – 14.30	Scoring guideline: Step by step for assessment	Anuwat Supachutikul MD.
14.30 – 14.45	Break
14.45 – 15.45	Group discussion: Applying lessons to your context	Anuwat Supachutikul MD. Kittinan Anakamanee MD. Piyawan Limpanyalert MD.
15.45 – 16.30	Talk about surveyor: Competency & Training	Anuwat Supachutikul MD. Kittinan Anakamanee MD.Piyawan Limpanyalert MD. Phongpan Tana
16.30 – 17.00	Group discussion: Where we are now, and how to walk together	Anuwat Supachutikul MD.
Day 3
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase dan Materi Presentasi
09.00 – 09.15	Recap of Day 2	Anuwat Supachutikul, MD. Piyawan Limpanyalert, MD.
09.15 – 10.30	Survey Process: Concept, system thinking, tracer, report, decision	Anuwat Supachutikul, MD.
10.30 – 10.45	Break
10.45 – 11.30	Panel Session: Sharing of surveyor experience	Anuwat Supachutikul, MD. Somjit Cheejareon, MD. Phongpan Tana
11.30 – 12.00	Group discussion: Where we are now, and how to walk together
12.00 – 13.00	Lunch
13.00 – 14.00	Café-Style Storyboard Session Models and Innovations of quality tools across the Group
14.00 – 15.00	Quality Improvement support	Anuwat Supachutikul, MD. Duangsamorn Bunpadung
15.00 – 15.15	Break
15.15 – 16.15	Organization management: Leadership, strategy, human resource, information and technology	Anuwat Supachutikul, MD. Piyawan Limpanyalert, MD.
16.15 – 16.45	Group discussion: Applying lessons to your context Action-Planning at the Country-Level	Anuwat Supachutikul MD. Kittinan Anakamanee MD. Piyawan Limpanyalert MD.
16.45 – 17.00	Briefing on Day 4 Study visit to Siriraj Medical School Hospital
Hari 4
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase dan Materi Presentasi
09.00 – 09.15	Group photo in front of Prince of Mahidol Statue
09.20 – 09.30	VCD presentation of Faculty of Medicine Siriraj Hospital
09.30 – 09.35	Welcome by Dean
09.35 – 10.00	Lecture on “Universal Health Coverage at Siriraj Hospital”
10.00 – 10.30	Lecture on “Hospital Accreditation Program Realization at Siriraj Hospital”
10.30 – 11.00	Sharing and Discussion
11.00 – 11.30	Group A: Visit OPD of Pediatrics Group B: Visit Siriraj Primary Care Division (PCU)
11.30 – 12.00	Group A: Visit Siriraj Primary Care Division (PCU) Group B: Visit OPD of Pediatrics
12.00 – 13.00	Lunch
13.15 – 14.00	Visit Siriraj Piyamaharajkarun Hospital (SiPH) Outpatients Clinics (2nd Floor) Cancer Center (1st Floor) Heart Center (4th Floor) Ward (12th Floor)
14.00 – 15.30	Visit Siriraj Bhimukstan Museum
15.30	Leave from the Hospital
18.00 – 20.00	Thank you party – dinner hosted by CAP UHC and HA
Hari 5
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase dan Materi Presentasi
09.00 – 09.10	Recap of Day 4	Participant
09.10 – 10.30	Wrap up Short summary and highlight of HA and HAI Q&A, discuss and clarification	Anuwat Supachutikul MD. Piyawan Limpanyalert MD
10.30 – 10.45	Coffee break
10.45 – 11.30	Key Lessons learned and moving forward together	Anuwat Supachutikul MD. Kittinan Anakamanee MD. Piyawan Limpanyalert MD.
11.30 – 12.00	Closing remarks	Dr Suwit, Dr Winai, Dr Phusit, Dr Viroj, Dr Anuwat, Dr Piyawan and Dr Kittinan
12.00 – 13.00	Lunch

Key Lessons and Moving Forward Together

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Key Lessons and Moving Forward Together

PKMK, Bangkok – Hari terakhir pelaksanaan Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization” diisi dengan paparan dan diskusi singkat kesimpulan-kesimpulan hasil workshop. Narasumber pada sesi ini adalah Dr. Suwit Wilbulpolprasert, Dr. Viroj Tangcharoensathien, serta Anuwat Supachutikul, MD. Materi paparan dan diskusi diringkas menjadi satu sesi, karena para narasumber memiliki jadwal kegiatan berbeda di tempat lain.

Dalam paparannya Dr. Suwit Wilbulpolprasert menekankan kembali bahwa pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) tidak semata-mata terkait biaya atau status kaya dan miskin suatu negara. “When we’re poor it’s time to move and when rich it’s time to share. Justru saat terjadi krisis ekonomi di negara kita, kita dapat menghasilkan inovasi yang lebih baik,” tegasnya. Dr. Suwit menghimbau kembali bagi negara-negara yang akan atau sedang melaksanakan UHC untuk memperhatikan aspek kesehatan dalam pelaksanaan UHC. “Lihat sistemnya untuk menyediakan layanan yang bermutu bagi masyarakat. Lalu, memikirkan kemudahan akses bagi masyarakat di daerah terpencil. Pikirkan tentang tenaga kesehatan. Uang bisa dicari dari mana saja,” tutur penasehat senior Kementrian Kesehatan Masyarakat (MoPH) Thailand ini.

Dr. Suwit juga menekankan kembali mengenai mutu pelayanan kesehatan dalam skema UHC. “Quality is the spirit of health worker. It’s the spirit to give good health care to people,” tegasnya lagi. Jika hanya memikirkan uang, maka spiritual akan turun. Jika tingkat spiritual turun, maka mutu pelayanan kesehatan juga akan menurun. Jadi dalam UHC ini penting sekali untuk mengutamakan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. “Kita harus melakukan segala hal untuk meningkatkan motivasi, moral dan passion tenaga kesehatan dalam memberi layanan kesehatan,” demikian Dr. Suwit.

Terkait dengan mutu layanan kesehatan, Anuwat Supachutikul, MD memberikan paparan tentang upaya mengaitkan konsep akreditasi dalam skema UHC. Anuwat menekankan perhatian pada tingkat nasional dan tingkat rumah sakit. “Di tingkat nasional, kita harus melihat standar umum apa yang paling berdampak pada pasien, misalnya patient safety, kemudian lakukan pengembangan standar,” terang Anuwat. Dalam pengembangan standar ini, perlu juga diperhatikan mekanisme pemberian insentif bagi pihak-pihak yang sudah melaksanakan standar tersebut. Selain itu perlu juga ditetapkan sebuah sistem untuk menilai efektivitas penggunaan dana pada skema UHC.

viroj Di tingkat rumah sakit, Anuwat menekankan perlunya motivasi kepada staf RS untuk memberi pelayanan yang berkualitas bagi pasien. Tidak mengapa bila RS ingin memberi insentif bagi staf yang telah bekerja keras, namun instentif hendaknya tidak dijadikan penekanan utama dalam memberi pelayanan. Hampir senada dengan paparan Anuwat, Dr. Viroj Tangcharoensathien mengungkapkan tentang upaya mencari keuntungan yang umumnya dilakukan oleh RS swasta. “Tidak selamanya private sector for profit, buruk. Ini tergantung kekuatan pemerintah untuk membuat regulasi,” terang Dr. Viroj. Selain itu, perlu juga adanya solidaritas tinggi untuk meminimalisir gap antara orang kaya dan miskin.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

Hendaknya, Insentif Tidak Dijadikan Penekanan Utama Dalam Memberi Pelayanan

Dalam paparannya Dr. Suwit Wilbulpolprasert menekankan kembali bahwa pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) tidak semata-mata terkait biaya atau status kaya dan miskin suatu negara. “When we’re poor it’s time to move and when rich it’s time to share. Justru saat terjadi krisis ekonomi di negara kita, kita dapat menghasilkan inovasi yang lebih baik,” tegasnya. Dr. Suwit menghimbau kembali bagi negara-negara yang akan atau sedang melaksanakan UHC untuk memperhatikan aspek kesehatan dalam pelaksanaan UHC. “Lihat sistemnya untuk menyediakan layanan yang bermutu bagi masyarakat. Lalu, memikirkan kemudahan akses bagi masyarakat di daerah terpencil. Pikirkan tentang tenaga kesehatan. Uang bisa dicari dari mana saja,” tutur penasehat senior Kementrian Kesehatan Masyarakat (MoPH) Thailand ini.

Dr. Suwit juga menekankan kembali mengenai mutu pelayanan kesehatan dalam skema UHC. “Quality is the spirit of health worker. It’s the spirit to give good health care to people,” tegasnya lagi. Jika hanya memikirkan uang, maka spiritual akan turun. Jika tingkat spiritual turun, maka mutu pelayanan kesehatan juga akan menurun. Jadi dalam UHC ini penting sekali untuk mengutamakan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. “Kita harus melakukan segala hal untuk meningkatkan motivasi, moral dan passion tenaga kesehatan dalam memberi layanan kesehatan,” demikian Dr. Suwit.

Di tingkat rumah sakit, Anuwat menekankan perlunya motivasi kepada staf RS untuk memberi pelayanan yang berkualitas bagi pasien. Tidak mengapa bila RS ingin memberi insentif bagi staf yang telah bekerja keras, namun insentif hendaknya tidak dijadikan penekanan utama dalam memberi pelayanan. Hampir senada dengan paparan Anuwat, Dr. Viroj Tangcharoensathien mengungkapkan tentang upaya mencari keuntungan yang umumnya dilakukan oleh RS swasta. “Tidak selamanya private sector for profit, buruk. Ini tergantung kekuatan pemerintah untuk membuat regulasi,” terang Dr. Viroj. Selain itu, perlu juga adanya solidaritas tinggi untuk meminimalisir gap antara orang kaya dan miskin.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

{module [150]}

RS Siriraj : Layanan Primer, Sekunder dan Tersier Jadi Satu

PKMK, Bangkok – Pada sesi visitasi RS Siriraj, tidak semua bagian rumah sakit dikunjungi peserta. Peserta hanya diajak menuju dua bagian yakni divisi layanan primer dan departemen pediatrik. Menurut penjelasan seorang perawat, fungsi divisi ini seperti fungsi UGD di rumah sakit, yaitu untuk menyaring pasien sebelum mendapat perawatan lanjutan. Namun, karena fokus utamanya adalah memberi layanan primer bagi pasien, fungsi divisi ini hampir mirip juga dengan fungsi Puskesmas di Indonesia. Bedanya, bila di Indonesia Puskesmas terletak terpisah dari RS, “puskesmas” ini terletak dalam satu gedung RS Siriraj.

Ini membawa keuntungan sendiri bagi pasien RS Siriraj. Pasien tidak perlu jauh-jauh dirujuk bila ada kasus yang tidak bisa ditangani di divisi layanan primer. Tinggal pindah ke bagian lain yang ada di RS Siriraj. Pasien dapat ditangani oleh dokter spesialis maupun subspesialis di RS Siriraj ini. Dengan demikian, layanan primer, sekunder dan tersier jadi satu di RS Siriraj.

Pasien-pasien yang datang ke RS Siriraj umumnya merupakan peserta jaminan kesehatan Thailand. Pasien-pasien dengan jaminan kesehatan tidak akan dipungut biaya sepeser pun setelah melakukan pemeriksaan. Masyarakat tanpa jaminan kesehatan juga dapat berobat ke RS Siriraj. Biaya berobatnya pun murah, hanya 30 TBH untuk semua jenis perawatan.

Seperti RS pemerintah pada umumnya, RS Siriraj didesain tidak terlalu mewah namun tetap tertata rapi. Saat menginjakkan kaki di pintu masuk divisi layanan primer, peserta disambut dengan lautan pasien yang duduk teratur di kursi yang telah disediakan di depan meja pendaftaran. Ada juga pasien yang tidur di brangkar di dekat area pendaftaran. Pasien yang berkunjung tidak hanya pasien lokal tetapi juga turis asing yang membutuhkan perawatan. Jumlah pasien yang banyak dan berlalu lalang, ditambah gerombolan peserta yang berkunjung membuat area ruang pendaftaran menjadi semakin terasa sempit.

Peserta kemudian masuk ke area ruang tunggu. Di area ini, bangku-bangku pasien disusun menghadap ruang-ruang pemeriksaan. Di sini ada televisi sehingga pasien tidak bosan menunggu. Di atas meja televisi ada hiasan-hiasan dari kertas lipat. Ruangan ini sedikit lebih besar dari ruang pendaftaran. Sayangnya karena banyak pasien, area ruang pendaftaran maupun ruang tunggu tidak boleh di foto.

Di divisi layanan primer terdapat pula layanan pengobatan tradisional Thailand. Untuk menuju ruang pengobatan tradisional, kita tinggal masuk menuju lorong yang agak sempit di dekat ruang tunggu. Aroma jamu tercium sejak dari pintu masuk ruang pengobatan tradisional ini. Ruangan ini tidak terlalu luas. Di samping kiri pintu masuk, terdapat lemari berisi obat-obatan tradisional yang sudah diracik. Di depan pintu, terdapat meja tempat mengukus bahan-bahan untuk melakukan “Thai Massage”. Di samping meja terdapat sekat untuk memisahkan ruang pijat. Layanan “Thai Massage” juga dapat dipanggil ke rumah.

Setelah selesai berkeliling divisi layanan primer, peserta menuju Departemen Pediatrik. Departemen pediatrik RS Siriraj hanya buka dari pukul 09.00 waktu setempat hingga pukul 12.00 siang. Lepas pukul 12.00, pasien anak akan diterima di klinik khusus di RS Siriraj. Dinding di ruang pediatrik digambari beraneka ragam hewan dan tumbuhan berwarna-warni. Pasien-pasien anak yang ditangani di departemen pediatrik umumnya memiliki kelainan berat. Dalam sehari, sekitar 200-250 pasien anak yang masuk ke dapartemen pediatrik.

Text: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

{module [150]}

UHC di Thailand: Pelaksanaan dan Layanan Kesehatan yang Bermutu

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

UHC di Thailand:
Pelaksanaan dan Layanan Kesehatan yang Bermutu

PKMK, Bangkok – Kegiatan Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization” memasuki hari pertama (25 November 2013). Paparan mengenai gambaran pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Thailand dipilih sebagai materi pembuka pada hari pertama ini. Selain itu, Dr. Suwit Wibulpolprasert selaku pembicara juga menyampaikan paparan mengenai layanan kesehatan yang bermutu dalam skema UHC di Thailand.

“Universal (health, red.) coverage tidak hanya menyentuh satu aspek. Tidak hanya seperti melakukan apindektomi pada apendisitis,” tegas Dr. Suwit memulai paparannya. UHC perlu didukung juga dengan akses, dana dan kualitas. UHC juga harus cocok dengan budaya masyarakat dalam sebuah wilayah cakupan. Dalam pelaksanaan UHC, diakui Dr. Suwit, tidak akan mulus-mulus saja. Selalu ada tantangan terutama dalam aspek geografi sumber dana dan kualitas layanan.

Dalam implementasi UHC, selain dibutuhkan pengembangan infrasturktur, dibutuhkan pula orang-orang yang bersedia bekerja sepenuh hati untuk memberi pelayanan yang berkualitas. Orang-orang tersebut perlu dibangun motivasi dan passionnya untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di Thailand, orang-orang semacam ini dapat ditemui misalnya pada health center di area pedesaan. Health center adalah fasilitas kesehatan setara balai-balai pengobatan di Indonesia. Orang-orang ini dapat berupa tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang dilatih untuk memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.

Pada tahun 2010, data menunjukkan bahwa kunjungan ke health center di Thailand mencapai 54%. Data ini lebih tinggi dibanding pada tahun 2000 yang hanya mencapai 46,1%. “Ini dapat terjadi karena kita berinvestasi besar untuk pengembangan infrastruktur health center,” terang Dr. Suwit. Kunjungan masyarakat Thailand yang semakin meningkat ke health center, mengindikasikan bahwa aspek kemudahan akses layanan kesehatan dalam UHC semakin tercapai. Selain itu, pemerintah Thailand juga mempersiapkan kader-kader tenaga kesehatan dengan membuka lowongan tenaga kesehatan untuk bekerja di pedesaan dan menyekolahkan putra daerah di fakultas-fakultas kesehatan. Nantinya, putra daerah ini diminta untuk mengabdi sebagai tenaga kesehatan di daerah asalnya dan pemerintah menyediakan insentif yang memadai sebagai bentuk dukungan.

Di Thailand, rata-rata health center di desa memiliki 2-6 perawat yang melakukan task shifting. Para perawat ini memiliki tanggung jawab untuk melayani 2000-5000 populasi. Di daerah pedesaan juga terdapat rural comunity hospital atau setara Puskesmas di Indonesia. Rural comunity hospital ini memiliki 2-8 dokter yang mengurusi 30-100.000 populasi. Selain tenaga kesehatan, di health center ini terdapat pula tenaga non kesehatan. Tenaga-tenaga non kesehatan ini umumnya membantu untuk aspek promosi kesehatan.

Dalam survey yang dilakukan pemerintah terkait kepuasan penerima manfaat (pasien, red.) dan provider (tenaga kesehatan, red.) UHC dalam periode 2003-2012, diketahui bahwa kepuasan penerima manfaat UHC semakin meningkat. Sedikit berbeda dengan tingkat kepuasan provider yang cukup fluktuatif karena jasa mereka dihargai sebatas plafon pemerintah. “Tapi ini dapat diakali dengan pemberian insentif yang memadai dari pemerintah bagi dokter yang mau bertugas di daerah terpencil,” terang pria yang menjabat sebagai Penasehat Senior dalam Kontrol Penyakit di Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand ini.

Sebagai penutup paparan, pria bertubuh jangkung ini memberikan sedikit masukan bagi negara-negara yang baru akan mengimplementasikan program UHC. “Untuk negara yang baru memulai UHC, kita perlu menetapkan target yang akan diraih. Tidak hanya uangnya tapi juga sistemnya dan bekerja keras untuk meraih itu semua,” jelasnya. Dalam meraih target ini perlu ada kerja sama dari berbagai pihak atau global advocacy movement. Selain itu, perlu adanya program capacity building terkait UHC karena tidak ada satu sistem UHC terbaik. Sistem terbaik adalah yang paling sesuai dengan kondisi negara kita. Terakhir, perlu juga adanya gabungan dari sistem dan sumber pembiayaan yang ada.

Text: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

Materi Persentasi Dr. Suwit Wibulpolprasert bisa di download disini

PMK No 69 Tahun 2013 : Tarif Kapitasi di RS Pratama, Klinik Pratama, Dokter Praktek, Dokter Gigi Praktek Sebesar Rp 8.000 – 10.000,-

Pada 1 November 2013 lalu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Dalam peraturannya dijelaskan bahwa tarif kapitasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp 3.000-6.000,- dan untuk tarif kapitasi di RS pratama, klinik pratama, dokter praktek, dokter gigi praktek sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000,-.

Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS kesehatan kepada fasilitas tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif kapitasi untuk setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama disesuaikan dengan rentang nilai yang besarannya ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS kesehatan. Selain itu, tarif kapitasi ini diberlakukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada peserta program jaminan kesehatan berupa rawat jalan tingkat pertama.

Dalam menetapkan pilihan fasilitas kesehatan, BPJS kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis meliputi (1) sumber daya manusia, (2) kelengkapan sarana dan prasarana, (3) lingkup pelayanan, dan (4) komitmen pelayanan. Kriteria tersebut digunakan untuk penetapan kerjasama dengan BPJS kesehatan, jenis dan luasnya pelayanan, besaran kapitasi dan jumlah peserta yang bisa dilayani.

Peraturan Menteri Kesehatan No 69 Tahun 2013 bisa di download disini

{module [152]}

Program BPJS Gagal, Bakal Membebani APBN

Cirebon (pikiran rakyat) – Program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan segera diimplementasikan awal Januari 2014, dibayang-bayangi kegagalan. Ancaman kegagalan program tersebut sangat nyata, kalau pemerintah tidak segera mewaspadainya.

Tinggal Sebulan Penerapan BPJS, IDI-Kemkes Belum Sepakat Premi

Jakarta (Liputan6.com) : Bila tak ada alar melintang, tepat 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dilaksanakan. Tandanya, 30 hari ke depan seluruh masyarakat miskin di Indonesia dapat mencicipi program kesehatan ini.