PKMK, Bangkok – Keberhasilan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) tidak semata-mata tergantung pada faktor pembiayaan. Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Bahkan menurut Dr. Viroj Tangcharoensathien, narasumber dalam workshop Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”, akses terhadap layanan kesehatan merupakan kunci sukses dalam implementasi program UHC. Oleh karena itu, berbagai cara perlu dilakukan untuk memudahkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu.
Dalam pembukaan paparannya, pria yang menjabat sebagai Senior Advisor of International Health Policy Program (IHPP) Thailand ini menyampaikan informasi menarik. Semakin tinggi cakupan ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan, maka semakin kecil pula kesenjangan antara kaum kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program UHC yang didukung faktor kemudahan akses, dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 1996 sampai 2009, diketahui bahwa jumlah keluarga yang terlindungi dari pemiskinan akibat biaya kesehatan semakin menurun dengan adanya UHC. Di tahun 1996, sebelum adanya UHC, terdapat 142.270 keluarga yang mengalami kemiskinan akibat beban biaya medis. Sedangkan di tahun 2006, hanya tersisa 39.750 keluarga yang mengalami kemiskinan akibat beban biaya medis. Agar keluarga yang “dimiskinkan” oleh beban biaya medis semakin menurun, maka keterjangkauan UHC di Thailand diupayakan agar lebih luas.
Menurut pria yang akrab disapa Dr. Viroj ini, persebaran tenaga kesehatan memegang peranan penting untuk memudahkan layanan kesehatan dijangkau masyarakat. “Perlu sekali upaya untuk menyebar tenaga kesehatan hingga ke rural area. Target kombinasi yang dibutuhkan adalah 2,2 kombinasi dokter, perawat dan bidan per 1000 penduduk. Angka 2,2 ini berasal dari data statistik global. Bila kita mencapai kombinasi ini, sekitar 80% kasus dapat ditangani di fasilitas kesehatan dan UHC dapat berjalan.”
Pemerintah Thailand melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi dan perekrutan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli farmasi dan dokter gigi di area pedesaan. Pada tahun 2005, Thailand memberlakukan proyek One District One Doctor (ODOD). Dalam proyek ini, semua tenaga kesehatan baru lulus diwajibkan untuk mengabdi di area paedesaan selama 3 tahun. Denda sebesar 10.000-50.000 USD menanti para tenaga kesehatan yang tidak menaati proyek ini. Hasil dari proyek ini adalah peningkatan jumlah dokter yang bekerja di luar Bangkok, dari 38,53% di tahun 1979 menjadi 69,55% di tahun 2006. Sebagai penghargaan atas pegabdian mereka, pemerintah memberi insentif sebesar 125 USD per orang perbulan.
Di daerah terpencil yang belum ada dokter, tugas perawatan pasien diambil alih sepenuhnya oleh perawat. Dalam hal ini, perawat melakukan task shifting demi memberi pelayanan bermutu bagi masyarakat. Untuk berkonsultasi mengenai kasus-kasus sulit, maka digunakan berbagai sarana teknologi informasi. “Misalnya menggunakan radio untuk konsultasi,” terang Dr. Viroj. Selain itu, untuk kasus-kasus sulit, pemerintah juga menyiapkan sistem rujukan yang bermutu. Ide ini nampaknya dapat diterapkan di daerah-daerah Indonesia yang persebaran tenaga kesehatannya kurang merata karena faktor geografi.
Strategi penempatan atau penugasan dokter ini sedikit berbeda di area berkonflik. Pada area konflik, dokter atau perawat dipilih dengan pendekatan budaya. “Pemerintah memilih dokter dan perawat perempuan yang mampu berbahasa sama (lokal) dengan warga area tersebut. Dokter dan perawat yang dipilih juga memiliki kebudayaan dan agama yang sama dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, warga akan sangat melindungi dokter dan perawat tersebut,” terang Dr. Viroj. Insentif yang diberikan kepada para dokter dan perawat yang bertugas di area konflik ini juga lebih tinggi. Ide semacam ini cukup menarik untuk diterapkan di daerah-daerah Indonesia yang berkonflik.
Sebagai penutup paparan, Dr. Viroj menyampaikan bahwa dalam quality improvement sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan UHC ini. Upaya ini dapat dimulai secara lokal spesifik. Selain itu, bisa juga dengan membudayakan pelaksanaan akreditasi di beberapa rumah sakit. Viroj juga menyarankan bahwa program UHC harus dievaluasi secara berkala atau sekitar dua tahun sekali. Perlu dilakukan juga penelitian untuk melihat dampak pelaksanaan program UHC terhadap masyarakat. Terakhir, walaupun menggunakan pajak sebagai komponen terbesar pembiayaan UHC, ayah dua anak ini menekankan untuk tidak menggunakan sin tax yaitu pajak dari produk-produk seperti tembakau atau alkohol. Hal Ini dikhawatirkan dapat menyulitkan dalam promosi kesehatan kepada masyarakat.
Materi presentasi Download
Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH