Kaleidoskop Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2021

Kerangka Acuan Kegiatan Diskusi

Seminar “Kaleidoskop Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2021”

Diselenggarakan oleh: Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM

 Rabu, 29 Desember 2021

 

  Pengantar

Pandemi Covid-19 ini telah menjadi katalisator dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, disamping Covid-19 berdampak negatif namun disisi yang lain pandemi ini juga dapat membawa dampak positif, yakni beberapa inovasi dan upaya peningkatan mutu berjalan menjadi lebih cepat dengan beberapa inovasi yang tentunya mengedepankan aspek mutu dan keselamatan pasien, dengan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan sebelum Pandemi. Selama tahun 2021 Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-UGM telah menjadi bagian dari beberapa upaya peningkatan mutu tersebut, seperti apa kegiatan manajemen mutu pelayanan kesehatan yang telah dilakukan? akan dibahas lebih detil dalam seminar “Kaleidoskop Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2021”

  Tujuan
  1. Membahas apa yang terjadi dalam upaya peningkatan mutu di tahun 2021.
  2. Membahas refleksi kondisi upaya peningkatan mutu di tahun 2021 dan dampaknya.
  Sasaran Peserta
  1. Pengelola fasilitas pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer RS, Kepala Puskesmas dan Pimpinan klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
  2. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi profesi (IDI, POGI, HOGSI, IDAI, PPNI, IBI, dsb), lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), lembaga sertifikasi/akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM bidang kesehatan dan sebagainya
  3. Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, penunjang medik, dsb
  4. Mahasiswa: S1, S2, Pendidikan dokter spesialis, S3
  5. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Dosen, Peneliti, Konsultan
  Jadwal Kegiatan

Hari dan Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Pukul : 10.30 – 12.30 WIB

reportase   video

Waktu Materi/ Kegiatan Fasilitator
10.30-10.35 Pembukaan oleh MC Lucia Evi Indriarini, SE., MPH
10.35-10.50

Peningkatan mutu sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR)

materi

dr. Muhammad Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH
10.50-11.05

Pemanfaatan Data JKN dalam SKDR

materi

dr. Aldilas A.N., M.Sc.
11.05-11.20 Intergrasi mutu pelayanan kesehatan primer melalui care pathways Eva Tirtabayu Hasri S.Kep,MPH
11.20-11.35

Upaya Penerapan Klasifikasi Robson

materi

Andriani Yulianti, SE, MPH
11.35-11.50

Perkembangan sistem akreditasi RS di Indonesia

materi

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua,
11.50-12.25 Diskusi  
12.25-12.30 Penutup oleh MC Lucia Evi Indriarini, SE., MPH

 

 

 

 

 

 

Evaluation of rapid telehealth implementation for prenatal and postpartum care visits during the COVID-19 pandemic in an academic clinic in Springfield, Massachusetts, United States of America

COVID-19 forced healthcare systems to implement telehealth programs, facilitated in Massachusetts by a policy requiring insurers to reimburse for telehealth visits. Prior studies suggest that telehealth is effective for obstetric care, but little is known about its implementation in response to policy changes in underserved communities.

Continue reading

Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024

Salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini adalah data kesehatan yang terfragmentasi karena banyaknya aplikasi dan keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data. Berdasarkan hasil pemetaan saat ini, terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menjadikan kebijakan kesehatan belum sepenuhnya berlandaskan pada data yang menyeluruh serta pelayanan kesehatan yang kurang efisien.

Pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi mendorong Kemenkes RI untuk segera melakukan transformasi digital kesehatan sebagai lompatan menuju sektor kesehatan Indonesia yang semakin maju dan berkeadilan. Kemenkes RI memiliki visi untuk melakukan digitalisasi di sektor kesehatan sejak awal kehidupan di dalam kandungan hingga pelayanan kesehatan terpadu bagi pasien lansia. Visi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 21 Tahun 2020 yang telah mensyaratkan adanya upaya perubahan tata Kelola pembangunan kesehatan yang meliputi integrasi sistem informasi, penelitian, dan pengembangan kesehatan.

Transformasi digital kesehatan Indonesia ditargetkan mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkapasitas dalam menganalisa data kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk menyusun kebijakan berbasis data di setiap instansi kesehatan. Berkenaan dengan hal di atas, Kemenkes RI merumuskan Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024 yang berlandaskan semangat mewujudkan Indonesia Sehat secara kolaboratif bersama seluruh ekosistem pelaku industri kesehatan dalam suatu Platform Indonesia Health Services (IHS). Platform IHS merupakan sebuah platform ekosistem digital kesehatan yang menyediakan konektivitas data, analisis, dan layanan untuk mendukung dan mengintegrasikan berbagai aplikasi kesehatan di Indonesia. Platform IHS dibangun berdasarkan enam prinsip utama yakni:

  1. Platform berbasis layanan
    Data kesehatan nasional bersumber dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dimana data dihasilkan seiring terselenggaranya pelayanan kesehatan, tidak terbangun melalui pelaporan berkala yang bersifat agregat yang cenderung memberikan tambahan beban administrasi serta tidak memberikan tingkat kedalaman data yang memadai untuk Analisa lanjutan.
  2. Standarisasi Arsitektur dan Spesifikasi
    Platform IHS merupakan upaya atas standarisasi arsitektur dan spesifikasi pertukaran data antar pelaku industri kesehatan, tidak untuk menstandarkan menjadi suatu aplikasi tunggal.
  3. Kolaborasi Ekosistem pelaku industri kesehatan
    Platform IHS bukan untuk menggantikan sistem atau aplikasi apa yang telah ada saat ini, namun platform ini akan menjadi wadah yang digunkan oleh seluruh pelaku industri kesehatan.
  4. Open API berbasis Microservices
    Platform IHS menyediakan layanan pertukaran data yang dapat digunakan secara terbuka oleh seluruh pelaku industri kesehatan.
  5. Kepatuhan melalui keterpaduan
    Platform IHS menjadi sarana bagi kemenkes untuk memantau kepatuhan atas persyaratan data maupun pemenuhan standar pelayanan minimal seluruh pelaku industri kesehatan melalui aktivitas transaksi yang terintegrasi.
  6. Manfaat Imbal Balik melalui kemudahan layanan dan informasi terintegrasi
    Platform IHS memberikan imbal manfaat bagi seluruh ekosistem pelaku industry kesehatan yang tergabung didalamnya, berupa data hasil olahan big data analytics serta informasi terintegrasi.

Fokus pada pengembangan data kesehatan, pengembangan aplikasi layanan kesehatan dan peningkatan ekosistem tekhnologi kesehatan diharapkan dapat menciptakan mutu data beserta kebijakannya hingga menghasilkan efisiensi pelayanan kesehatan.

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

 

 

A New Era for Healthcare in the Post-pandemic World

The most recent development about COVID in India is that it may be reaching a state of endemicity in the country. We have come a long way since the end of March 2020 when the pandemic was first announced in the country. COVID-19 was novel in its true sense. Doctors, healthcare institutions and policy makers alike were grappling with how to deal with coronavirus disease.

Continue reading

Menkes: Transformasi teknologi kesehatan salah satu fokus pemerintah

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi teknologi kesehatan menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini, terutama di masa pandemi COVID-19. “Pak presiden memberi tugas ke saya ada tiga. Yang pertama, adalah melaksanakan vaksinasi, mengatasi pandemi, dan melakukan reformasi serta transformasi besar di sektor kesehatan — transformasi teknologi kesehatan,” kata Menkes Budi dalam paparannya pada siaran daring, Kamis.

Continue reading

Reportase Forum Mutu IHQN Sub Topik Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Mutu: Transformasi Teknologi Kesehatan

PKMK-Yogya. Pada Kamis (2/12/21) diselenggarakan forum nasional Indonesian Healthcare Quality Network Forum (IHQN) ke-17 dengan tema Peran Berbagai Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam Transformasi Sistem Kesehatan 2021-2024. Mengangkat sub topik Pemanfaat Data dan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Mutu: Transformasi Teknologi Kesehatan. Pada sesi keempat forum mutu ini dihadirkan empat narasumber, yaitu Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua, dr. Aldilas A.N., M.Sc., dr. Azid Mahardinata, dan dr. Raditya Kusuma Tejamurti serta moderator diskusi yaitu Lucia Evi Indriarini, SE., MPH

Pemanfaatan Data JKN untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
oleh Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua dan dr. Aldilas A.N., M.Sc. (Peneliti PKMK FK – KMK UGM)

hdalData dan informasi merupakan hal yang penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Data diperlukan untuk analisis situasi dan monitoring dan evaluasi. Penggunaan data dalam meningkatkan mutu bisa digunakan untuk mendeteksi pasien high-cost (cost analysis), analisis readmisi, triase, decompensations (deteksi pasien krisis), deteksi adverse events, dan optimisasi terapi. Sumber data kesehatan meliputi survei, rekam medis, klaim asuransi, surveilans, disease registry, dan literatur ilmiah. Klaim asuransi merupakan data yang banyak digunakan untuk analisis peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Contoh analisis data klaim asuransi di Indonesia menggunakan data sampel BPJS Kesehatan. Penggunaan data dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan meliputi pemantauan efektifitas pengendalian penyakit, memantau utilisasi fasilitas kesehatan, memantau potensi fraud, memahami alur perjalanan pasien yang dirujuk dari FKTP, dan pendukung data surveilans penyakit menular. Data klaim asuransi digunakan untuk dikombinasikan dengan metode studi eksperimen kebijakan untuk menilai progress implementasi kebijakan. Data BPJS Kesehatan merupakan salah satu sumber data yang tersedia dan penting untk menilai situasi masa kini dan mengevaluasi program kesehatan pemerintah pusat maupun daerah. Data BPJS Kesehatan perlu dipermudah aksesnya disertai analisis tingkat lanjut untuk menyediakan inormasi yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan.

Pemanfaatan Data Klaim INA CBGs dan SIM RS dalam Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit
oleh dr. Nur Azid Mahardinata (Kepala Instalasi Jaminan Kesehatan, RS Akademik UGM)

azidElectronic klaim (E-Klaim) merupakan output dari aplikasi INA-CBG yang digunakan rumah sakit untuk melakukan klaim pasien program JKN. Data terkirim secara online sebelum verifikasi oleh pihak BPJS Kesehatan dan dapat di – update setelah hasil verifikasi selesai (tanpa double data). Aplikasi INA-CBG menghasilkan kode INA-CBG yang akan menunjukkan besaran tarif INA-CBG. Aplikasi INA-CBG harus terintegrasi dengan SIM RS agar tiap RS berperan dalam membangun data tarif INA-CBG di masa mendatang karena tarif INA-CBG memanfaatkan data tarif RS yang masuk dalam Data Center Kemenkes (Tim NCC-National Case-mix Center).

Komponen data E-Klaim meliputi data identitas RS, data identitas pasien, data diagnosis dan prosedur medis pasien, kelompok data tarif INA-CBG, dan kelompok data tarif RS. Proses analisis data E-Klaim dan SIM RS meliputi pengumpulan data, mempersiapkan data (format dan kamus data), eksplorasi data, visualisasi data, klasifikasi dan konektivitas antar data, analisis (deskriptif, prediktif, preskriptif), pengambilan kesimpulan dan kebijakan, dan reevaluasi.

Pengalaman Pemanfaatan Data PCare dan SIMPUS dalam Kegiatan Peningkatan Mutu
oleh dr. Raditya Kusuma Tejamurti (Puskesmas Minggir, Sleman, DIY)

aditPuskesmas Minggir merupakan puskesmas rawat inap yang telah melakukan bridging SIMPUS PCARE sejak 2016. PRIMARY CARE (PCARE) merupakan aplikasi sistem berbasis website yang disediakan BPJS Kesehatan untuk FKTP. PCARE bertujuan untuk meningkatkan pelayanan FKTP. Selain itu, PCARE bermanfaat untuk mempermudah pendaftaran pasien, diagnosis lebih akurat dan cepat, data pasien terintegasi, sistem rujukan yang mudah secara online. SIMPUS SISFOMAS dibuat oleh PT. SISFOMEDIKA yang bekerjasama dengan S2 SIMKES FK – KMK UGM. SIMPUS merupakan aplikasi sistem informasi berbasis website. PCARE dapat digunakan untuk input data harian dan bulanan sedangkan SIMPUS hanya dapat digunakan untuk input data harian.

PCARE dan SIMPUS sangat berguna untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan karena mempercepat proses pendaftaran dan pelayanan, meminimalisir keluhan pelanggan terhadap proses pendaftaran dan pelayanan, meningkatkan Indeks Kepuasan Pelanggan, menjaga tingkat kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan puskesmas, pembuatan laporan bulanan dan pengumpulan laporan tepat waktu, laporan bulanan akurat sesuai data terinput, nilai KBK bulanan tercapai 100% dan konsisten, dan tersedianya data untuk input ke aplikasi lainnya. Namun, PCARE dan SIMPUS memiliki keterbatasan yaitu tidak ada fitur patient management.

Acara Forum Mutu IHQN ke 17 ditutup oleh ketua IHQN, Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua yang menyampaikan beberapa usulan kerja sama pada 2022 yang meliputi pengembangan modul kolaborasi antar profesi (Dinkes atau OP), penerapan Integrated Quality of Care di fasyankes primer, pengembangan metode implementasi akreditasi yang efektif dan efisien (Lembaga akreditasi atau RS), pelatihan SKDR terakreditasi PPSDM, kerjasama pengelolaan data JKN di tingkat fasyankes maupun wilayah (Kab/kota atau Provinsi) untuk mengukur mutu, dan kerjasama penggunaan tools visualisasi data. IHQN ini diharapkan dapat menjadi sebuah jejaring agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Reporter: Monita Destiwi (PKMK UGM)

Materi dan Video dapat diakses pada link berikut

klik disini

 

 

Reportase Forum Mutu IHQN Sub Topik Peningkatan Mutu Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon: Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

PKMK-Yogya. Pada Kamis (2/12/21) diselenggarakan forum nasional Indonesian Healthcare Quality Network Forum (IHQN) ke-17 dengan tema Peran Berbagai Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam Transformasi Sistem Kesehatan 2021-2024. Mengangkat sub topik Peningkatan Mutu Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon: Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan. Pada sesi ketiga forum mutu pagi ini dihadirkan tiga narasumber, yaitu Edy Purwanto, SKM., M.Kes, dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo, dan dr. Muhammad Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH, serta moderator diskusi yaitu dr. Novika Handayani.

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melalui kurikulum yang terakreditasi oleh PPSDM Kemenkes
oleh Edy Purwanto, SKM., M.Kes 

edySKDR merupakan salah satu tools untuk medeteksi secara dini adanya ancaman KLB/ wabah yang mendorong program/ sektor untuk melakukan respon agar penyakit tersebut tidak menjadi KLB/ wabah yang lebih besar dan dapat ditanggulangi dengan baik. Sumber data SKRD berasal dari puskesmas. Data yang dilaporkan oleh puskesmas berasal dari data pelayanan maupun data dari puskesmas pembantu (pustu) yang tergabung. Data – data tersebut dikirimkan oleh puskesmas setiap minggu melalui Whatsapp.

Data – data tersebut kemudian akan diproses untuk menghasilkan suatu alert ataupun informasi terhadap deteksi dini kewaspadaan penyakit potensial KLB. Mulai 2020, SKDR sudah dikembangkan tidak hanya melibatkan puskesmas saja tetapi juga rumah sakit dan laboratorium. Namun, jumlahnya masih terbatas. Tujuan SKDR untuk mengetahui tren penyakit potensial KLB, melakukan deteksi dini penyakit potensial KLB, sebagai trigger untuk verifikasi dan melakukan respons cepat, dan menilai dampak program pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB.

Peningkatan Mutu Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon: Transformasi Digital untuk Ketahanan Kesehatan
oleh dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo 

yokiUpaya peningkatan mutu sistem kewaspadaan dini dan respon memerlukan interoperabilitas antar sistem informasi. Hal ini dikarenakan kewaspadaan dini dan respon melibatkan berbagai stakeholders (fasilitas kesehatan, laboratorium, instalasi kefarmasian, dinas kesehatan, kementerian kesehatan dan masyarakat);

berbagai sistem informasi sudah digunakan untuk pelayanan di faskes, kontak tracing penyakit di masyarakat, pelaporan di dinas dan kementerian, self-screening oleh masyarakat, social media dan sebagainya; menghindari permasalahan duplikasi data, meningkatkan cakupan data dan kelembagaan data; mempermudah integrasi data dan analisis data untuk meningkatkan kualitas surveilans penyakit, terutama pada upaya keselamatan populasi.

Otomatisasi Pengisian Data Surveillans Kewaspadaan Dini Pada Penyakit yang Berpotensi Wabah Melalui Integrasi SKDR dengan Database JKN
oleh dr. Muhammad Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH 

tyoTantangan digitalisasi kesehatan di Indonesia meliputi keterbatasan SDM, kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data, belum tersedia regulasi, belum efisien, dan belum terintegrasi. Data yang berkualitas merupakan kunci suksesnya program surveilans sehingga data tersebut harus konsisten, tepat waktu, akurat, lengkap, integritas, valid sehingga bermanfaat untuk mencegah penyebaran penyakit.

Integrasi dari SKDR dengan data JKN bermanfaat untuk melihat potensi alert untuk seluruh wilayah Indonesia. Integrasi data ini meliputi data kepesertaan (tanggal lahir dan jenis kelamin) dan data FKTP/ FKTRL (nama faskes, provinsi faskes, kabupaten faskes, tanggal encounter, dank kode ICD-10 penyakit). Untuk saat ini, proses integrasi penggunaan database JKN untuk kegiatan surveilans masih berproses terkait siapa saja yang akan menggunakan data, keamanan data, dan lain – lain.

Reporter: Monita Destiwi

Materi dan Video dapat diakses pada link berikut

klik disini