SOREANG, (PRLM).- Pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung semuanya akan diintegrasikan ke dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai Mei 2014. Untuk membayar klaim asuransi, Pemerintah Kabupaten Bandung tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp 51,843 miliar.
Dengan pelayanan JKN, peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu natinya akan dilayani melalui BPJS. Dengan pelayanan BPJS, pemerintah baru mengklaim biaya pengobatan setelah warga berobat.
“Berbeda dengan pelayanan sebelumnya melalui SKTM dan Jamkesda, di mana pemerintah membayar dulu ke rumah sakit. Dengan BPJS ini, warga berobat dulu, baru kemudian diklaim,” kata Achmad Kustijadi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung seusai evaluasi BPJS Kesehatan di Soreang, Kamis (27/3/2014).
Berdasarkan evaluasi, Achmad mengakui, masih banyak warga yang mengeluh pelayanan melalui BPJS. Namun, dia menilai hal itu wajar karena program tersebut baru dimulai tahun ini dan masih membutuhkan penyesuaian.
Meski demikian, dia membantah memperlakukan pasien secara diskriminatif melalui pelayanan tersebut. Menurut dia, semua pasien BPJS diperlakukan sama sesuai dengan prosedur.
Seiring dengan berjalannya program JKN dari BPJS Kesehatan, peserta BPJS di Kabupaten Bandung kian bertambah. Kepala BPJS Cabang Soreang, Rachmad Widodo mengatakan, hingga saat ini tercatat 1.360.669 peserta BPJS di Kabupaten Bandung.
“Jumlahnya terus bertambah. Apalagi, sekarang pendaftaran tidak hanya bisa dilakukan di kantor BPJS, tetapi juga bisa di bank-bank terdekat,” katanya.
Pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bandung saat ini berada di sejumlah puskesmas dan rumah sakit dan instansi kesehatan yang bekerja sama. Di Kabupaten Bandung, terdapat 62 puskesmas dan 3 RSUD yang tersebar di 31 Kecamatan.
Bupati Bandung, Dadang Naser sebelumnya menginstruksikan para petugas kesehatan untuk serius menangani pasien. “Jangan ada pembedaan perlakuan pasien BPJS dan non-BPJS. Selain itu, jangan mudah dirujuk, selama masih bisa ditangani di instansi kesehatan di daerah, tangani sampai tuntas,” katanya.
Untuk mendukung pelayanan tersebut, Dadang juga mengaku akan meningkatkan fasilitas di sejumlah instansi kesehatan dan tenaga medisnya. Dia berharap agar pelayanan JKN bisa dilakukan secara optimal dan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. (A-192/A-89)***
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/275601
{module [153]}