Sindonews.com – Pemerintah berencana akan menaikan jumlah iuran Penerima Besaran Iuran (PBI) sebesar kisaran Rp22.500 sampai Rp27.500. Namun, tidak untuk jumlah penerima PBI yang masih akan tetap sama 86,4 juta.
Kemensos: Jumlah Peserta PBI JKN Bertambah
.jpg)
Jakarta, HanTer – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan tidak ada pengurangan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah ditetapkan pemerintah sebanyak 86,4 juta. Justru peserta PBI yang akan ditetapkan pada akhir bulan ini, akan bertambah sekitar 10.000 peserta.
Kemenkes Wacanakan Pembatasan Rasio Peserta JKN
Solopos.com, SOLO–Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal membatasi rasio peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dikaver puskesmas maksimal 2.500-3.000-an orang. Pembatasan rasio peserta JKN itu untuk mengantisipasi munculnya persaingan antara puskesmas kecil dan puskesmas besar serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Wacana pembatasan rasio peserta JKN per puskesmas itu mencuat dalam hasil konsultasi Badan Anggaran (Banggar) ke Kemenkes pada Jumat (18/7/2014). Konsultasi yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPRD Solo, Supriyanto, itu dilakukan berkaitan dengan alokasi dana kapitasi JKN yang ditarget mencapai Rp15 miliar mulai 2014.
“Terkait dengan status kelembagaan puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) memang tidak ada aturan yang mengharuskan. Hanya rasio peserta JKN BPJS yang nanti ke depannya akan dibatasi. Dengan pembatasan rasio peserta JKN yang ditanggung puskesmas itu diharapkan puskesmas tidak keteteran dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Supriyanto, saat dihubungi solopos.com, Jumat, di sela-sela kegiatan konsultasi di Jakarta.
Supriyanto menyebut rasio maksimal peserta JKN yang ditanggung puskesmas 2.500 orang. Angka tersebut, kata dia, didasarkan pada regulasi yang ada, yakni peraturan presiden (perpres), peraturan menteri kesehatan (PMK), dan surat edaran (SE) Kemenkes.
“Bila melebihi 2.500 orang per puskesmas akan berpotensi pelayanan pasien tidak optimal. Hal itu pun harus disertai dengan peralatan yang memadai. Pembatasan itu diterapkan dengan sistem zonasi. Ketika peserta JKN banyak yang memiliki puskesmas sebagai fasilitas kesehatan (faskes) I, maka bisa jadi kedudukan puskesmas pembantu ditingkatkan atau beralih ke rumah sakit,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail, agak berbeda pendapat tentang angka pembatasan. Dia menyebut bukan 2.500 orang per puskemas melainkan sekitar 3.000-an orang per puskesmas yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jumlah peserta JKN itulah, terang dia, yang menentukan jumlah dana kapitasi yang akan diterima puskesmas. Nilai dana kapitasi itu antara Rp3.000-Rp6.000/orang.
Dalam konteks Solo dengan 17 puskesmas, ternyata jumlah peserta JKN dari kategori penerima biaya iuran (PBI) hampir mencapai 160.000 orang. Bila dirata-rata, jumlah peserta JKN yang ditanggung puskesmas mencapai 9.411 orang.
“Pembatasan itu tidak bisa langsung diterapkan, tetapi dilakukan secara bertahap. Pembatasan itu muncul atas pertanyaan yang saya lontarkan terkait dengan potensi persaingan antarpuskesmas. Pada masa transisi ini, harapannya daerah yang siap segera membentuk BLUD. Data di Kemenkes baru 160 puskesmas di Indonesia yang sudah berbentuk BLUD,” urainya Ghofar, yang juga anggota Banggar itu.
Untuk menghadapi BLUD, terang dia, Wali Kota diharapkan bisa mengeluarkan surat keputusan yang memberi keleluasaan bagi bendahara puskesmas untuk menerima dana kapitasi JKN dan mengelola dana tersebut secara mandiri.
{module [181]}
Penetapan PBI Jadi Tanggungjawab Kemensos
Jakarta, HanTer – Simpang siur pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan tidak menemui kepastian sampai saat ini. Hal itu terlihat dari saling lempar tanggungjawab antar kementerian/lembaga mana yang memiliki kewenangan menetapkan masyarakat miskin dan hampir miskin yang menjadi kategori penerima PBI dari pemerintah.
Pelayanan Jamkesda Lebih Nyaman Ketimbang BPJS
Okezone.com – Meski Undang Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah diberlakukan sejak awal Januari 2014, namun hingga kini banyak rumah sakit swasta yang masih belum menjalankan amanah tersebut. Di Depok, baru tujuh RS swasta yang sepakat memberikan pelayanan BPJS, itupun sebagian masih bersifat cost sharing atau sebagian biaya ditanggung pasien.
BL Frau Pertama
Kegiatan 0. Pertemuan informal antara tim peneliti dan direktur dari tiga rumah sakit yang dipilih.
Tim peneliti akan mengunjungi rumah sakit untuk memenuhi direksi dari tiga rumah sakit. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh informed consent dari kegiatan HDMS Fase 2 ini secara keseluruhan dan untuk mendapatkan komitmen awal dari rumah sakit untuk intervensi yang dirancang.
|
|
|
|
|
|
Sustainable Hospital Delivery and Managing System for TB/MDR-TB (HDMS) Phase 2 di RSUP Dr. Sardjito
Pertemuan Pendahuluan
Sustainable Hospital Delivery and Managing System
for TB/MDR-TB (HDMS) Phase 2
di RSUP Dr. Sardjito
Pada rabu, 8 Juli 2014, telah dilaksungkan pertemuan pendahuluan tentang kegiatan Sustainable Hospital Delivery and Managing System for TB/MDR-TB (HDMS) Phase 2 di RSUP Dr. Sardjito. Pertemuan ini dihadiri Direksi dan Manajemen RSUP. Dr. Sardjito dan Tim HDMS Phase 2 PKMK FK UGM.
Mengawali pertemuan ini Prof. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD menyampaikan bahwa perjalanan PPM untuk rumah sakit cukup panjang mulai th 2006. Akan tetapi secara keseluruhan tidak banyak perkembangan hingga sekarang. Pada saat sekarang metode untuk memperkuat pelaksanaan PPM di rumah sakit adalah bagaimana memperkuat sistem mutu pelayanan. Peran clinical giudeline, clinical pathway, dan clinical indicators dalam pelayanan perlu lebih ditingkatkan, selain analisis efisiensi pembiayaan.
Lebih lanjut tentang seperti dipaparkan oleh Dr. Ari Probandari, MPH, PhD kegiatan HDMS Phase 2 bersifat Action Research. Penekanan dalam penelitian ini adalah rumah sakit bukan hanya sebagai object penelitian. Akan tetapi kami ingin mengembangkan suatu model yang bersama sama dengan rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan klinik yang bermutu dan efisien. TB dan MDR TB merupakan pintu masuk bagi kami untuk menerapkan model ini. dr. Hanevi Djasri, MARS menjelaskan bahwa model yang kita gunakan dalam kegiatan ini adalah Model of Improvement. Kerangka kerja yang akan digunakan adalah dengan sistematik review dengan menyusun clinical guideline dan clinical pathway. Penerapan clinical guideline dan clinical pathways ini akan didukung oleh intervensi lain yaitu; Pertama, dengan membangun Training and Education System yang interaktif. Kedua, membangun Sistem Clinical Reminder System. Dan Ketiga, Pengembangan Sistem Individual Key Performance Indicators untuk dokter dan perawat. Intervensi ini akan diukur dengan dua macam audit, yatu clinical audit dan cost audit. Dan terakhir outcome yang akan kita ukur adalah outcome klinis dan outcome pembiayaan.
Dr. Sutanto Maduseno, Sp.PD-KGEH, mewakili Direksi RSUP Dr. Sardjito menyatakan bahwa pertemuan awal ini merupakan pertemuan yang sangat penting, oleh karena itu maka yang perlu segera disepakati adalah time line dan target target ini akan diselesaikan. Selain itu akan segera disiapkan Pembentukan Tim dan Penunjukan PIC di RSUP Dr. Sardjito. Sebelum PIC terbentuk beliau meminta dr. Amalia Sp.A dan dr. Hasta Yoga, Sp.KJ untuk menindaklanjuti, terutama dalam pertemuan internal, termasuk Tim TB RS, dan jangan lupa mengikutsertakan Komite Perbaikan Mutu. Nama-nama yang diusulkan sebagai PIC di RSUP Dr. Sardjito adalah Dr. Munawar Gani, Dr. Heni, dan Dr. Ika.
Menindaklanjuti hasil hasil pertemuan pendahuluan HDMS Phase 2 maka Tim HDMS Phase 2 PKMK-FK UGM akan mengirimkan Proposal HDMS Phase 2 lengkap, Perjanjian Kerjasama antara RS Sardjito dengan PKMK-FK UGM, dan Inform Consent ke RSUP Dr. Sardjito.
Sustainable Hospital Delivery and Managing System for TB/MDR-TB (HDMS) Phase 2 di RS Islam Jakarta Cempaka Putih.
Pertemuan Pendahuluan
Sustainable Hospital Delivery and Managing System
for TB/MDR-TB (HDMS) Phase 2
di RS Islam Jakarta Cempaka Putih.
Pertemuan pendahuluan Sustainable Hospital Delivery and Managing System for TB/MDR-TB (HDMS) Phase 2 di RS Islam Jakarta Cempaka Putih dilakukan pada hari Jumat, 27 Juni 2014 di Ruang Pertemuan Direksi RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Pertemuan ini dihadiri oleh dr. Ari Probandari, MPH, PhD, dr. Hanevi Djasri, MARS, dan Hary Sanjoto, S.Sos, MPH dari PKMK FK UGM beserta segenap Direksi dan Manajemen RS Islam Jakarta Cempaka Putih.
dr. Ari Probandari, MPH, PhD menyampaikan bahwa kegiatan ini bersifat Action Research. Sebuah penelitian yang nantinya PKMK – FK UGM dan RS Islam Jakarta Cempaka Putih dapat terlibat secara aktif mengembangkan sistem peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan. TB hanya sebagai entry poin, dan sebenarnya yang kita sasar adalah sistem managemen mutu dan efisiensi pelayanan.
Kenapa kegiatan HDMS Phase 2 ini hanya layanan TB ? Pertama, TB paling banyak diintervensi secara regulasi. Clinical guideline, pedoman nasional, renstranas, dan telah banyak dilakukan intervensi. Kedua, secara umum di lima RS, tatalaksana TB belum dilaksanakan di RS. Hasil ini mirip sekali dengan hasil kegiatan kita tahun 2005. Dan ketiga, kegiatan TB banyak tergantung dengan dana dari donor. Dikawatirkan apabila dana donor ini berhenti maka sistem akan berhenti juga.
Lebih lanjut dijelaskan oleh dr. Hanevi Djasri, MARS bahwa pada HDMS Phase 2 ini mengusulkan suatu bentuk intervensi yang diharapkan dapat meningkatkan sistem managemen mutu dan efisiensi pelayanan. Model yang digunakan adalah Model of Improvement dengan PDSA yang berkelanjutan dengan waktu kegitan selama 18 bulan.
Kerangka kerja yang ditawarkan ke RS yang kita sebut Sistem Peningkatan Mutu dan Efisiensi Biaya dalam Pelayanan Klinis. Bentuk- bentuk intervensi meliputi workshop penyusunan Clinical guideline (Pedoman Praktek Klinis) yang dilengkapi Clinical Pathway. Untuk menerapkan Clinical Pathway yang telah terbentuk akan dikembangkan sistem Training and Education, Clinical Reminder System dan System Individual Key Performance Indicators untuk dokter dan perawat. Kegiatan kegiatan ini akan diselaraskan dengan melakukan Audit Biaya dan Klinis.
Direksi dan Manajemen RS Islam Jakarta Cempaka Putih secara umum menanggapi sangat positif kegiatan HDMS Phase 2 ini. Hal ini seperti diutarakan oleh Dr. Prastowo Sidi Pramono, Sp.A (Direktur Utama) yang menyatakan sangat senang diberi kesempatan terlibat dalam kegiatan ini. Dengan kegiatan ini RSI dapat meningkatkan sistem mutu layanan klinis maupun dari sisi pembiayaan. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan di RS ini, dan semoga yang sudah dilakukan dapat mendukung kegiatan ini. Dan terakhir beliau menandaskan hal hal apa yang perlu kita persiapkan, dan apa apa yang dapat kami share agar kegiatan ini dapat segera berjalan dan sukses, mengingat seperti dalam timeline seharusnya sudah berjalan.
Dan untuk menindaklanjuti pertemuan pendahuluan ini Tim HDMS PKMK – FK UGM akan mengirimkan Proposal HDMS Phase 2 lengkap beserta kelengkapan administratif lainnya.
Sustainable Hospital Delivery and Managing System for TB/MDR-TB (HDMS) Phase 2 di RS Bethesda Yogyakarta
Pertemuan Pendahuluan
Sustainable Hospital Delivery and Managing System
for TB/MDR-TB (HDMS) Phase 2
di RS Bethesda Yogyakarta
Pada tanggal 1 Juli 2014 telah diadakan pertemuan pendahuluan antara Direksi dan Manajemen RS Bethesda dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM tentang pelasanaan kegiatan Sustainable Hospital Delivery and Managing System for TB/MDR-TB (HDMS) Phase 2. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan fase 1 yang dilakukan selama tahun 2013.
Latar belakang dilakukannya kegiatan HDMS Phase 2, seperti disampaikan oleh dr. Hanevi Djasri, MARS, juga dilatar belakangi oleh: Pertama, dalam era JKN dengan INA CBGs maka tantangan terbesar yang akan dihadapi RS adalah kendali mutu dan biaya. Rumah sakit diharapkan memberikan pelayanan yang cukup, dengan mutu yang baik akan tetapi dengan dapat mengendalikan biaya. Kedua, hasil penelitian sebelumnya hasilnya diketahui bahwa standar tatalaksana penyakit TB belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar di rumah sakit. Dan ketiga, pembiayaan pelayanan TB yang bersifat eksteral mengancam keberlangsungan keterlibatan RS.
Prof. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD menyampaikan bahwa upaya upaya peningkatan mutu pelayanan sudah dilakukan oleh RS Bethesda Yogyakarta sejak tahun 2008, dengan mulai dikembangkannya clinical pathway untuk TB. Pada saat itu clinical pathway TB dikembangkan bersama dengan salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta. Akan tetapi hingga saat clinical pathway TB hanya di RS Bethesda yang masih mengimplementasikan. Secara prinsip kegiatan HDMS Phase 2 adalah menselaraskan upaya upaya peningkatan mutu dan efisiensi biaya.
Direktur RS Bethesda menanggapai pertemuan pendahuluan HDMS Phase 2 dengan sangat antusias. Beliau menyatakan pada dasarnya mendukung kegiatan ini, dan berkomitmen dengan menyiapkan segala sesuatunya, terutama SDM di lapangan. Intinya dengan kegiatan ini mutu pelayanan TB menjadi lebih baik dengan pembiayaan seminimal mungkin. Dan kedua, kegiatan ini menjadi pembelajaran untuk pelayanan yang lain. Demikian juga Ketua Komite Mutu RS Bethesda yang menyatakan bahwa ini merupakan kesempatan untuk belajar lagi sekaligus memperbaiki clinical pathway lain yang sedang proses jalan tersebut dan akan kita evaluasi yang sudah ada itu sudah tepat atau belum.
Dan terakhir Tim PKMK FK UGM mengucapkan terima kasih kesediaan RS Bethesda dalam kegiatan HDMS Phase 2 dan akan menindak lanjuti dengan memenuhi kelengkapan administratif.