Pengalaman Propinsi DKI dengan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) menunjukkan pentingnya memperbaiki sistem dan pelaksanaan rujukan pelayanan primer dari Puskesmas ke rumah sakit. Membludaknya pasien KJS yang minta diobati di rumah sakit (RS) telah dinilai oleh Pemda DKI sebagai sesuatu yang perlu segera dibenahi.
Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa banyak pasien DKI diobati di RS rujukan tertinggi (top referral hospital), seperti RSCM (RS Cipto Mangunkusumo), sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan pasien. Penumpukan pasien di RS ini tentunya tidak perlu terjadi apabila sistem rujukan kesehatan berjenjang berjalan dengan baik. RS rujukan tertinggi seyogyanya hanya untuk melayani penyakit rujukan khusus dengan tenaga dokter subspesialis. Sedangkan pasien dengan penyakit ringan cukup diobati di sarana kesehatan primer, seperti puskesmas.
DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah selain Nanggroe Aceh Darusalam dan Gorontalo yang terpilih sebagai wilayah uji coba Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang akan dimulai pada 1 Januari 2014. Oleh karenanya pengalaman penerapan KJS tersebut akan menjadi masukan atau cetak biru bagi BPJS Kesehatan termasuk dalam hal sistem rujukan yang mempunyai implikasi penting dari aspek mutu pelayanan dan efektivitas pembiayaannya.
Secara umum, masalah rujukan ini merupakan masalah global. Berbagai penelitian lain tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa rujukan dari layanan primer ke rumah sakit terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, juga ditekankan bahwa belum ada suatu sistem di pelayanan primer untuk mencermati detil proses, kesesuaian dan jumlah rujukan dibandingkan dengan sistem lainnya di pelayanan primer seperti halnya pengobatan (Evans et al., 2011)
Ketrampilan dan pengetahuan pemberi layanan primer di Indonesia ini juga perlu ditingkatkan, mengingat bahwa hasil-hasil studi sebelumnya mengenai rendahnya kemampuan dokter umum dan mutu pelayanan kesehatan di tingkat primer (misalnya Ganetal, 2004). Beberapa hal yang perlu ditingkatkan tersebut adalah: (1) Kemampuan Dokter Pelayanan Primer seperti yang tertuang dalam Standar Kompetensi PDKI; (2) Fenomena Rumah Sakit ibarat Puskesmas Raksasaoleh karena rujukan yang berlebih; serta (3) Pelaksanaan Usaha Kesehatan Personal (UKP) yang belum optimal di pusat-pusat pelayanan primer sehingga pembiayaan kesehatan menjadi relatif mahal karena pelayanan kesehatan masih mengandalkan pada pengobatan (kuratif, bukan preventif).
Berlakunya Sistem Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014 akan membuat dokter yang memberikan layanan primer (termasuk dokter yang bekerja di Puskesmas) akan bertugas sebagai “gatekeeper“, dimana dari sisi layanan tingkat lanjut (rumah sakit) juga akan memberikan manfaat berupa: Meningkatkan efisiensi layanan kesehatan; Meningkatkan mutu layanan kesehatan; Memperbaiki akses layanan kesehatan di tingkat lanjut.
Gatekeeper dapat terlaksana secara efektif apabila memiliki sistem rujukan yang baik, yaitu yang terdiri dari komponen sistem rujukan berupa: Manual rujukan (rencana detail kegiatan rujukan); Sistem monitoring dan evaluasi (melalui audit); dan Dokter pemberi layanan primer yang kompeten dan berkualitas.
Pendahuluan
Tujuan
Peserta
Agenda Kegiatan
JAKARTA (okezone.com) – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pemotongan belanja anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L) serta adanya penambahan alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.
Jakarta, HanTer – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami perubahan, yakni terjadi pengurangan PBI yang awalnya berjumlah 86,4 juta menjadi 80,2 juta.
Bisnis.com, SOREANG – Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyatakan tingginya angka kematian bayi terbilang wajar. Pasalnya, angka kelahiran dan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung cukup besar.
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meresmikan dimulainya program pendidikan jarak jauh bagi perawat dan bidan di dua daerah. 
Okezone.com – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memudahkan masyarakat yang menjadi pesertanya dalam memeroleh akses kesehatan. Oleh karena manfaat yang begitu besar, semakin banyak masyarakat mulai mendaftar menjadi peserta JKN, dengan memunculkan kekhawatiran.
Okezone.com – Fasilitas dan infrastruktur di bidang kesehatan sebagian besar masih berada di perkotaan. Begitu pula dengan penyebaran dokter-dokter spesialisnya.
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsiah Mboi, memuji pelayanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta. Namun, dia menyebutkan jumlah penduduk yang sakit masih tinggi.