Depok (Tempo.co) : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok ngeri membayangkan premi untuk Jaminan Kesehatan Nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Premi yang dianggap terlalu minim dikhawatirkan berdampak negatif bagi penerapan jaminan kesehatan itu sendiri.


Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Depok, Fakhrurrozi, menerangkan, premi sebesar Rp 19.225 harus dibagi untuk operasional rumah sakit, obat, dokter dan lainnya. “Kalau nominal itu yang ditetapkan, maka alokasi obatnya hanya Rp 4 ribu dan dokter hanya Rp 2 ribu untuk sekali pemeriksaan pasien,” kata Fakhrurrozi, Kamis 14 November 2013.

Jika seperti itu, kata dia, pelayanan nantinya akan kurang maksimal. Padahal, untuk pendidikan dokter menghabiskan ratusan juta. “Apa logis dengan nominal itu.”

Pemberian jumlah premi yang kurang itu juga dinilai akan berdampak pada pemberian pelayanan kesehatan di klinik. Pasalnya, klinik kesehatan hanya akan dialokasikan sebanyak Rp 18 juta tiap bulannya. Sedangkan, jumlah pasiennya banyak. Padahal, klinik harus menggaji perawat, apoteker, administrasi, office boys, dokter, investasi dan lainnya.

Menurut dia, biaya yang dikeluarkan klinik kesehatan setiap bulannya bisa menghabiskan Rp 30 juta. “Kami hanya minta agar ada penyesuaian premi,” katanya.

Fakhrurrozi menjelaskan, kalau nanti Badan Penyelengaaran Jaminan Sosial telah ditetapkan, maka satu dokter akan menangani 3 ribu pasien. Jika begitu, seluruh kota Depok hanya membutuhkan 600 dokter dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa. Hal itu membuat resah karena IDI Depok memiliki anggota 1.300 dokter umum dan 400 dokter spesialis. “Berarti ada 700 dokter umum yang tidak bertugas.”

Dia mengakui, sampai saat ini mereka belum tahu 700 dokter itu akan dikemanakan. Mereka juga masih bingung untuk menentukan siapa saja yang akan dipakai untuk proses itu. “Padahal, kebijakan ini kan sebentar lagi diterapkan,” kata dia merujuk awal 2014.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Lies Karmawati membenarkan rencana penerapan JKN itu dimulai per 1 Januari 2013. Soal dana APBD sebagai dana pendamping seperti yang berlaku di Jakarta, Lies mengaku Depok tidak mampu memberikannya. “Kami kan sudah bayarin Jamkesda,” katanya.

ILHAM TIRTA

Sumber : http://www.tempo.co/

{module [153]}