Yogyakarta (suaramerdeka.com) – Era pelayanan kesehatan dalam skema sistem jaminan kesehatan memerlukan kompetensi dan perilaku yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan kesehatan.
Lembaga pendidikan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang bermutu untuk menghadapi pelayanan kesehatan era Jamkesta dan BPJS.
”FK UGM menyiapkan lulusannya yang kompeten baik pada masa pendidikan pre-klinik maupun pendidikan profesi,” tutur Dekan Fakultas Kedokteran UGM Prof Dr dr Teguh Aryandono SpB(K) Onk, pada ”Annual Scientific Meeting (ASM) 2013” di auditorium FK UGM.
Sementara itu, Direktur RSUP Dr Sardjito dr Mochammad Syafak Hanung SpA mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas sudah menjadi kebutuhan setiap masyarakat yang melakukan utilisasi pelayanan kesehatan, tetapi harus dalam koridor paradigm cost efective health care.
”Pembiayaan yang efektif dan efisien menuntut adanya reformasi sistem pembiayaan yang kecenderungannya mengarah ke sistem asuransi kesehatan sosial,” ujarnya.
Untuk itulah patient safety dan quality in health care dalam skema sistem jaminan kesehatan sosial merupakan keniscayaan dalam meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat melalui cakupan kepesertaan semesta.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY dr Sarminto MKes menjelaskan, dengan hadirnya UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menuju universal coverage sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tersebut, maka DIY juga menyinergikan dan merintisnya selaras dengan BPJS dimulai tahun 2013 ini.
Akan tetapi sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur peran pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam penyelenggaraan BPJS. ”Ini penting karena akan menentukan tata hubungan dan tata kerja antarunit/lembaga yang terdapat dalam satu sistem,” jelasnya.
( Bambang Unjianto / CN26 / JBSM )