(Kaltimpost.co.id) – Fasilitas dan pelayanan publik di Kanada ternyata memberikan banyak inspirasi bagi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Terutama, soal standard operating procedure (SOP) yang mestinya diterapkan di tiap instansi agar pelayanan lebih cepat. Bahkan kalau perlu, membersihkan WC pun harus ada SOP-nya. Ini diceritakannya dengan gaya bertutur.

 
Kepergian saya ke Kanada dalam program kerja sama Kementerian Dalam Negeri RI dengan Institute of Public Administrations of Canada (IPAC), minggu ketiga November lalu, benar-benar menginspirasi.

Salah satunya, saya jadi tahu bahwa kesehatan warga Kanada rata-rata dikelola menurut pola layanan primer melalui dokter keluarga, dan pola layanan sekunder dan tersier oleh rumah sakit melalui penyediaan tenaga spesialis. Dan proses pendidikan, selain karena peran besar pemerintah provinsi sampai ke kurikulum sementara pendanaan dilakukan keroyokan, juga menarik karena penciptaan suasana rekreatif di ruang-ruang kelas.
Kami (Saya dan rombongan bupati-wali kota dari Banyuwangi, Solok, Mamuju, Fakfak Barat, Palangkaraya dan Tangerang Selatan) tiba di sebuah sekolah di Kota Halifax saat lagu kebangsaan Kanada dikumandangkan para murid.
Saya seketika iri. Tak satu pun yang bergerak. Semua memberi penghormatan dengan mengambil sikap sempurna, seolah sedang dalam upacara resmi kenegaraan saja. Lagu kebangsaan benar-benar membakar nasionalisme mereka, di mana pun berada.
Para murid-murid sekolah itu juga diberi “suasana rumah” saat di sekolah. Tata pergaulan guru-murid pun cair. Tiap murid memperoleh fasilitas memadai untuk bakat-bakat personal di bidang olahraga dan seni. Tak ada penyeragaman, tak ada “pemaksaan” bahwa semua harus suka olahraga atau semua harus suka kesenian. Potensi individu-individu yang berbeda diakui dan dapat perlakuan sama.
Di Halifax saya menerima penjelasan yang lumayan mengejutkan, bahwa untuk murid yang kurang memahami pelajaran disediakan waktu tambahan, di mana tiap guru bekerja untuk maksimal 5 murid.
Dan tak ada tambahan kewajiban pada orangtua murid-murid itu. Alias tak perlu membayar ekstra. Tiap sekolah bahkan menyiapkan pula seorang psikiater, yang membantu tiap siswa mengenali potensi dan cara penyaluran bakat masing-masing.
Saya jadi teringat keluh-kesah seorang teman, yang harus keluar tambahan biaya untuk les tambahan anak-anaknya.
“Padahal, keterbelakangan mereka atas satu-dua pelajaran itu mestinya justru jadi sumber keprihatinan guru bersangkutan. Mestinya merekalah yang pertama-tama peduli. Karena mereka guru. Bukan sekadar tenaga pengajar,” kata teman saya itu.
Tidak saya temukan sampah berserakan di Halifax. Sudut-sudut kota bersih. Taman-taman tersebar di banyak tempat. Udara jadi segar. Nyaman untuk semua orang. Berjalan kaki dari satu ke lain tempat malah seperti bergeser-geser dari satu ke lain tempat yang sama nyamannya. Bagaimana cara pemerintah mengelola kebersihan dengan tingkat seperti ini?
Pengolahan limbah di hampir semua kota di NS ternyata dilakukan swasta. Fasilitasnya saja yang dibangun oleh pemerintah secara BOT (Built, Operate, Transfer). He..he..he, saya jadi ingat tata kelola kebersihan di Pulau Kumala dan hotel yang kami bangun di Tenggarong. Walau masih terbatas, kami sudah melakukannya. Yang perlu ditingkatkan, membuat pola itu berlaku umum atau diadopsi di bidang lainnya.
SPM pengolahan limbah di Kanada sudah mengacu standar internasional, seperti yang digariskan WHO (World Health Organization) dan Environmental Act. Pengendalian masalah limbah di kota-kotanya sangat tertata, bahkan sejak di tingkat rumah tangga, ketika sampah langsung dipilah dan dipisahkan menurut jenisnya, organic, inorganic, recycle atau tidak.
Keberhasilan pemerintah Kanada mengedukasi masyarakat agar peduli limbah dan sampah memerlukan waktu 7 tahun, sejak dicanangkan 1995.
Sekarang ini, bahkan di tempat kami menginap, kamar-kamar hotel sudah dilengkapi dua wadah menurut dua jenis sampah tadi.
Saya berpikir, Kukar mestinya melakukan hal serupa. Setidaknya, dimulai dengan percontohan di Waduk Sukarame yang akan direnovasi besar-besaran.
Dalam penerapan sistem pelayanan publik, pemerintah di negeri dua bahasa (Inggris dan Prancis) ini berfungsi sebagai fasilitator dan regulator. Peran besar dalam penyediaan sarana dan prasarana publik diberikan kepada swasta. Untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ideal, setiap kantor memiliki response time untuk menanggapi keluhan masyarakat.
Para pegawai dan warga kota hanya perlu antara 5 sampai 15 menit untuk memastikan penanganan setiap keluhan terhadap mutu pelayanan publik. Luar biasa! Kami kompak tercengang, tapi juga terinspirasi!
Saatnya bagi tiap SKPD di Kukar akreditasi ISO (International Organization for Standardization) 9001:2008, yang mensyaratkan pembuatan SOP (Standard Operating Procedure) berdasarkan individu. Bahkan membersihkan toilet perlu SOP.
Melihat tiap pojok NS, dari Bandara Halifax ke tempat menginap, dari satu tempat ke tempat lain, rata-rata kami mendapat pelajaran dan bahan banding di jalan-jalan kota. Semuanya mulus. Semuanya membuat tiap kawasan terhubung dengan sangat baik.
Ke mana-mana jadi mudah. Tak ada yang terasa jauh, karena kemulusan juga dilengkapi keindahan area-area di sepanjang bahu jalan.
Kukar mestinya bisa berkarya serupa. Apa pun yang diperlukan sudah tersedia. Yang masih perlu digencarkan tampaknya adalah memastikan kesiapan jajaran birokrasi, agar lebih rasional, efisien, efektif, produktif, dan terutama padu dalam komitmen melayani kepentingan publik. (bersambung/che/k1)