(Beritasatu.com) – Pada tanggal 25-27 Maret lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin pertemuan keempat High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development di Bali. High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 1 Juli 2012 dengan tujuan untuk merumuskan agenda pembangunan dunia pasca millenium development goals (MDG’s) tahun 2015
High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development terdiri dari tiga co-chairs, yaitu Presiden SBY, Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Ketiga pemimpin dunia itu mendapatkan tugas merumuskan model kerja sama antarabangsa dan agenda pembangunan dunia pasca-MDG’s tahun 2015 untuk kemudian diserahkan kepada PBB. Tiga pertemuan terdahulu telah dilangsungkan di New York, Amerika Serikat (25/9/12), London, Inggris (1/11/12), dan Monrova, Liberia (1/2/2013).
Sebagaima kita ketahui bersama MDGs merupakan kesepakatan 147 kepala negara dan 189 kepala perwakilan negara di PBB untuk penciptaan kesejahteraan umat manusia melalui pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan itu dilaksanakan sejak September 2000 dan akan berakhir pada tahun 2015.
Sejumlah misi dan program aksi MDGs meliputi penganggulangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lain, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Penunjukkan Presiden SBY sebagai salah satu co-chairs yang bertugas memimpin High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development tentu tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap sepak terjang Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan. Situasi Indonesia saat ini jelas sangat berbeda dengan situasi Indonesia dahulu ketika MDGs dirumuskan.
Ketika MDGs dirumuskan kondisi Indonesia belum sebaik saat ini, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Namun, saat ini Indonesia berada dalam posisi lebih baik dalam pengetasan kemiskinan. Jika saat MDGs disusun pada tahun 2000 tingkat kemiskinan di Indonesia berada di level 19,14 persen, maka saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan cukup singnifikan menjadi 11,96 persen.
Penurunan itu terjadi karena Indonesia cukup berhasil melakukan terobosan berarti dalam pengurangan pengangguran dan pengetasan kemiskinan melalui empat jalur strategi (four track strategy). Strategi empat jalur pembangunan ekonomi itu meliputi pembangunan ekonomi yang pro pertumbuhan (pro growth), pro penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), pro pengurangan kemiskinan (pro poor), dan pro lingkungan (pro environment).
Sejak mendapat mandat rakyat melalui pemilihan umum, Presiden SBY menegaskan kepedulian untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Kepedulian itu kemudian dirumuskan melalui new deal pembangunan ekonomi Indonesia. New deal itu tertuang dalam prinsip triple track strategy, yaitu pro growth, pro job, dan pro poor.
Strategi pro growth dilakukan melalui pengutamaan ekspor dan investasi. Selain itu, strategi ini juga difokuskan pada sektor-sektor mikro ekonomi yang menjadi bidang usaha masyarakat kelompok bawah, seperti usaha kecil, mikro, dan usaha informal.
Sementara itu, strategi pro job mencakup peningkatan kapasitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan program sektor riil didukung dengan perbaikan iklim investasi dan kerangka regulasi, kerangka anggaran, dan kerja sama dengan pihak swasta.
Sedangkan strategi pro poor meliputi dikelompokkan menjadi tiga cluster, yakni (1) Program bantuan sosial berbasis keluarga; (2) Program-program pemberdayaan masyarakat, dan (3) Program-program pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sebagaimana dua strategi sebelumnya strategi pro poor juga sangat sering diungkapkan Presiden SBY dalam berbagai kesempatan pidato. Presiden sangat menyadari bahwa untuk mengurangi kemiskinan diperlukan program dan aksi nyata. Untuk itu, sejak tahun 2007 dilakukan langkah-langkah pengurangan kemiskinan secara terpadu dengan tiga jenis paket. Paket pertama disebut dengan bantuan dan perlindungan sosial. Paket kedua adalah memberdayakan kecamatan dan desa melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Paket ketiga adalah pemberian kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha kecil dan menengah.
Kini, triple track strategy itu ditambah dengan strategi pembangunan pro environment untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim (climate change) sehingga menjadi four track strategy.
Atas dasar pertimbangan itu, tidak berlebihan jika PBB memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk terlibat secara aktif mewarnai dan merumuskan agenda pembangunan yang akan menjadi dasar arah komitmen pembangunan dunia ke depan. Dengan menggunakan pengalaman dalam pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan itu Indonesia kemudian mengedepankan gagasan pembangunan berlandaskan pemerataan (sustainable growth with equity) dalam perumusan agenda pasca-MGDs tahun 2015.
Selain itu, Indonesia juga menyuarakan urgensi kerjasama internasional untuk menyukseskan pencapaian agenda dan target pembangunan pasca-MDGs tahun 2015. Kompleksitas masalah, kondisi global penuh ketidakpastian, dan rasa saling ketergantungan antarnegara menuntut adanya kerjasama internasional yang lebih intens. Begitu pula dalam kerangka pencapaian target pembangunan dunia di masa depan.
Akhirnya, kita berharap Presiden SBY dan delegasi Indonesia dapat terus berkontribusi dan melakukan transfer pengalaman empiris Indonesia dalam pengurangan kemiskinan kepada dunia melalui High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development.