Bandung (Pikiran-rakyat.com) – Tenaga bidan masih sangat dibutuhkan di wilayah yang belum terjangkau di Jawa Barat (Jabar). Kondisi ini harus menjadi sasaran pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kab/kota, dan sekolah kebidanan. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jabar Netty Prasetiyani saat ditemui usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Kebidanan “Bidan Sejuta untuk Negeriku” di Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung.
“Sejauh ini masyarakat Jabar masih sangat percaya menggunakan tenaga bidan. Hanya saja masih terdapat banyak tempat yang tidak terjangkau bidan seperti kawasan terpencil dan perbatasan. Ini harus menjadi pembicaraan pemprov, pemkab/pemkot dan juga asosiasi, sekolah kebidanan, mitra, dll,” kata Netty.
Netty mengatakan aspek geografis wilayah yang terletak di gunung, pesisir membuat beberapa bidan sulit menjangkau. Solusi untuk keterbatasan ini menurut Netty harus diformalisasikan karena pendampingan pada masyarakat juga harus memperhatikan tempat-tempat yang tidak terjangkau.
“Jangan sampai ada cerita ibu melahirkan oleh paraji karena tidak ada bidan atau bidan sedang tidak di daerah karena pulang ke kota. Kita harus pikirkan agar bidan betah di wilayah tersebut. Pemerintah sudah sekolahkan anak daerah agar kembali ke daerahnya menjadi bidan tetapi tetap tidak bisa dipungkiri masih ada ruang kosong sehingga harus dipikirkan,” kata Netty.
Di Jabar, Netty mengatakan sudah ada bidan pegawai tidak tetap (PTT), bidan puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)/PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar), dan program menyekolahkan 1.000 bidan. Meski begitu, tenaga bidan masih tetap dibutuhkan untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Tantangan ke depan para bidan menurutnya adalah menyelengagarkan program yang menyasar aspek sosiokultural masyarakat. Hal ini sangat penting menurutnya karena ternyata masih ada yang mempercayakan persalinannya bukan pada tenaga kesehatan.
“Secara umum kita punya tanggung jawab baik skala internasional dan nasional untuk meningkatkan hidup masyarakat khususnya ada poin kesehatan ibu dan anak (KIA). Dalam hal ini saya sebagai ketua PKK punya kepentingan agar pemerintah harus terus progresif meningkatkan pelayanan KIA yang salah satunya dengan memperhatikan masalah bidan,” katanya.
Para bidan disampaikan Netty harus membangun komunikasi yang efektif dan afektif yang empati, mentransfer cinta, dan berbahasa dengan tepat. Dengan begitu Netty yakin, masyarakat akan mempercayakan kesehatannya mulai pemeriksaan kehamilan sampai perawatan bayi bahkan dalam siklus hidupnya hingga lansia.
Sementara itu, Kepala Bidang Regulasi Kebijakan Kesehatan Dinas Kesehatan Jabar Endang Noersita mengatakan Jabar membutuhkan bidan sekitar 16.000 orang. Endang mengatakan setiap desa paling tidak membutuhkan sekitar dua hingga tiga bidan per desa. Kawasan yang paling belum terjangkau bidan di Jabar menurut Endang terletak di kawasan Jabar Selatan. “Bidan yang sudah ada sekitar 14.000 dengan jumlah desa di Jabar ada 5.891,” katanya.
Untuk menutupi kekurangan ini, pemerintah disampaikan Endang sudah memperpanjang masa kerja beberapa bidan PTT. Sementara itu dari 1.000 bidan yang sudah lulus tahun lalu, sebanyak 400 merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dan 600 berasal dari pedesaan yang diharapkan kembali ke desanya masing-masing dan bekerja sebagai bidan.
“Kami selalu mendorong agar bidan-bidan ditempatkan di daerah asalnya karena mereka berasal dari sana dan lebih paham masyarakat di sana. Ke depan, kesejahteraan bidan akan terus diperbaiki. Sejak tahun 2011, insentif sebesar Rp1,7 juta sudah kami berikan untuk 103 bidan di daerah terpencil,” katanya. (A-199/A-147)***