Balikpapan (Kaltimpost.co.id) – Jumlah dokter spesialis di Kaltim dinilai sangat minim. Daerah ini hanya memiliki 400 dokter spesialis untuk menangani berbagai jenis penyakit. Kaltim diperkirakan masih memerlukan ratusan dokter yang expert dalam satu bidang itu. Masalahnya, biaya pendidikan yang mahal, masih menjadi kendala klasik. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim dr Arie Ibrahim mengakui, biaya pendidikan untuk menjadi dokter spesialis itu memang mahal. Itu juga bergantung spesialis atau bidang ilmu kedokteran apa yang hendak diambil.
 

Tak hanya itu, pilihan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga memengaruhi besar kecilnya biaya pendidikan. Ia mencontohkan, program pendidikan dokter spesialis bedah umum di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, memerlukan biaya Rp 10 juta per semester. Biaya itu dikeluarkan selama 10 semester. Artinya mahasiswa menghabiskan biaya Rp 100 juta selama lima tahun. Itu belum termasuk biaya-biaya selama studi.
 
Dengan demikian, biaya bagi mahasiswa yang hendak mengambil program dokter spesialis bedah umum, wajib menyediakan anggaran hingga Rp 100 juta lebih. “Mungkin saja untuk dokter spesialis lain biayanya lebih mahal,” kata dia. Namun, tarif di Unmul ini kata Arie, termasuk murah dibandingkan fakultas kedokteran di universitas lainnya di Indonesia. Berbicara jumlah dokter yang ideal, Arie menegaskan, Kaltim belum memenuhi itu.
 
Total dokter umum dan spesialis di Benua Etam sekitar 1.600 dokter. Dengan hanya 400 di antaranya dokter spesialis. Rasio untuk 1 dokter umum idealnya melayani 2.000 jiwa. Sedangkan dokter spesialis perbandingannya 5.000 jiwa. Sementara kondisi saat ini, dengan jumlah penduduk di Kaltim yang mencapai 4 juta jiwa. Idealnya ada 2.000 dokter umum. Sedangkan dokter spesialis diperlukan 800 dokter. Kendati demikian, kata Arie, menakar ideal itu cukup sulit.
 
Meskipun sudah pasti bila jumlah dokter spesialis dan umum memadai, maka pelayanan yang diberikan pun kian baik. Ia mengungkapkan, minimnya dokter spesialis dan umum berpengaruh pada pelayanan hingga ke daerah terpencil. Belum ditambah faktor lain, yakni keengganan dokter bertugas di kawasan yang jauh dari pusat kota. “Biaya yang mahal semakin membuat pemerintah di posisi yang sulit,” jelasnya. Kendati demikian, kata dia, sebenarnya Kaltim sudah memiliki sejumlah beasiswa. Salah satunya beasiswa Kaltim Cemerlang.
 
Arie menyebut, di Kaltim ada empat besar dokter spesialis yang paling sering menangani penyakit. Yakni dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis kandungan, dan spesialis bedah umum. Jika Kaltim mampu memenuhi empat jenis dokter spesialis itu, diperkirakan sudah cukup mengatasi keluhan pasien di daerah ini. Ia mendukung program Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menerapkan sistem Jaringan Gawat Darurat (JGD) di Kaltim.
 
Di mana JGD ini dikelola oleh pemprov. Ketika ada pasien penyakit tertentu membutuhkan pertolongan, cukup menghubungi JGD sebagai pusatnya. Selanjutnya pihak JGD bisa mencarikan rumah sakit terdekat sesuai dengan penanganan penyakitnya. Dengan demikian, seorang pasien tak harus ditangani di rumah sakit. Misalnya, ia menderita flu atau demam itu cukup ke puskesmas atau dokter terdekat.
 
Sebab jika pasien itu dirawat di rumah sakit, maka akan berpengaruh pada pelayanan. Akibatnya rumah sakit gampang membeludak pasiennya. “Nah, sistem JGD tadi saya rasa bisa menjadi solusi kekurangan dokter,” jelasnya. Sebelumnya, kala mengunjungi Balikpapan pada Jumat (22/3) dalam peresmian Gedung Anggrek Hitam, RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo, Menkes Nafisah Mboi membeberkan, jumlah dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia jumlahnya cukup memprihatinkan.
 
Hal itu akhirnya mempengaruhi pelayanan pasien yang akan berobat. Meski begitu, kata Nafsiah, setiap rumah sakit wajib menyiapkan dokter umum yang mengetahui cara penanganan semua penyakit, terutama penyakit jantung.(rom/che)