SURABAYA (surabayapost.co.id) – Keberadaan Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (RS BDH) di Benowo dinilai kalangan DPRD Surabaya masih belum maksimal. Indikatornya, rumah sakit (RS) milik Pemkot itu layanannya masih seperti Puskesmas, kendati statusnya sudah menjadi rumah sakit tipe B. Karena itu untuk meningkatkan pelayanan, RS di Benowo itu akan disuntik Rp 50 miliar tahun 2013.
“Kami melihatnya seperti itu. Padahal RS BDH adalah rumah sakit tipe B yang dilengkapi ruang rawat inap dan sejumlah alat kesehatan (alkes),” ungkap Saifudin Zuhri, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Jumat (21/12).
Menurutnya, sebenarnya kondisi ini sudah diketahui kalangan DPRD Surabaya dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota. Ada tiga indikator sebagai bahan penilaiannya.
Tiga indikator tersebut adalah Bed Occupation Ratio (BOR) alias pemakaian tempat tidur. Ini untuk melihat berapa tempat tidur di RS yang digunakan pasien dalam waktu tertentu. Di tahun 2011, BOR di RS Soewandhie sebesar 77,52 persen dari tempat tidur sejumlah 189 unit. Sementara BOR di RS BDH hanya 29,24 persen. Padahal, sesuai aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), nilai BOR adalah 60-85 persen.
Indikator kedua adalah Bed Turn Over Rate (BTO) atau nilai frekuensi pemakaian berapa kali tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu. Pada tahun 2011, RS Soewandhie tercatat 89,42 kali, sedangkan di RS BDH hanya tercatat 19,69 kali.
Indikator ketiga adalah Turn Over Interval (TOI) yang merupakan waktu rata-rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur yang ditinggalkan pasien sampai ditempati pasien lain. Di RS Soewandhie, TOI adalah 0,92 hari, atau kurang dari satu hari, tempat tidur kosong sudah terisi kembali. Sedangkan di RS BDH sebesar 13,12 hari.
“Dari indikator ini saja semua warga kota bisa melihat sejauh mana layanan RS BDH. Sementara kondisi itu masih berlangsung sampai sekarang. Kan, itu sangat patut disayangkan. Padahal RS sekelas RS BDH seharusnya lebih baik dar RSUD Soewandhie,” terangnya.
Menanggapi data tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota(Bappeko) Hendro Gunawan tidak menyangkal kondisi itu. Memang ada kesenjangan layanan antara RS Soewandhie dan RS BDH.
Dikatakannya, salah satu alasan RS BDH belum memenuhi tiga indikator itu karena belum berani melakukan kegiatan medis. Ini dikarenakan terbatasnya peralatan. Imbasnya pasien yang tergolong sakit berat, dirujuk ke RS lain yang punya peralatan lebih lengkap. “Memang cukup banyak yang dirujuk ke RSUD dr Soewandhie dan RSU dr Soetomo,” terangnya.
Selain itu, lanjutanya, RS BDH, juga belum menerima pasien Askes dan juga Jampersal (Jaminan Persalinan). Namun, sejak 2012, RS BDH sudah mulai percaya diri. Dia mencontohkan, selama 2011 lalu, di RS BDH tidak pernah ada operasi. Namun, selama kwartal pertama di tahun 2012 ini, sudah ada 12 operasi.
“Di sana sekarang juga sudah melayani Askes, termasuk Jampersal. Sedangkan untuk alkes Pemkot menyuntikkan anggaran sekitar Rp 50 miliar di tahun anggaran 2013,” jelas Hendro.
Keberanian manajemen RS BDH yang baru, sambungnya, berdampak besar pada pendapatan RS yang bangunannya sebenarnya jauh lebih megah daripada RS Soewandhie. “Setelah ada penambahan alkes nanti, kami harapkan RS BDH bisa lebih maju lagi,” ujarnya.pur