Jakarta, Kompas – Beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada tahun 2014 akan meningkatkan kebutuhan obat publik. Namun, hingga kini industri farmasi belum dilibatkan secara serius.
“Jika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak siap, masyarakat bisa kecewa,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Darodjatun Sanusi di Jakarta, Kamis (1/3).
Keberadaan BPJS merupakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan menjamin kesehatan seluruh rakyat. Agar lembaga ini berjalan baik, butuh kesiapan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari infrastruktur layanan, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga ketersediaan obat.
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, di sela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional, Rabu (29/2), mengatakan, cakupan obat publik yang dibeli pemerintah saat ini baru menjangkau 94 juta orang. Sisanya, masyarakat membayar sendiri.
Jika BPJS beroperasi, target pasar obat publik akan naik hampir tiga kali lipat untuk memenuhi kebutuhan sekitar 250 juta jiwa. “Ini pasar besar bagi industri farmasi,” ujarnya.
Kemenkes mencatat, ada 232 perusahaan obat di Indonesia, 13 persen merupakan perusahaan asing. Sebanyak 60 perusahaan yang ada menguasai 80 persen pangsa pasar obat nasional. Saat ini, tiga dari 60 perusahaan sedang membangun pabrik baru.
Kehadiran BPJS, kata Linda, akan meminimalkan kelebihan peresepan yang selama ini banyak terjadi, termasuk kongkalikong antara tenaga medis dan industri farmasi.
Menurut Darodjatun, target pasar obat yang naik akan menguntungkan industri. Namun, ini sangat bergantung pada sistem dan mekanisme yang diberlakukan BPJS, mulai penyediaan obat, baik dalam aspek jumlah, mutu, maupun kesesuaian harga.
“Untuk produksi tablet, industri farmasi nasional masih mampu. Tetapi, kalau obat berupa kapsul atau injeksi, kapasitasnya masih kurang,” katanya.
Pemerintah juga perlu mempermudah aturan produksi ataupun pendaftaran obat di Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Persoalan ini bukan hal gampang, butuh dukungan pemerintah bagi industri farmasi nasional,” kata Darodjatun. (MZW)