LAPORAN KEGIATAN

Pertemuan Pembukaan Penelitian Sustainable Hospital Delivery Managing System
for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2.
Meningkatkan Mutu dan Efisensi Pelayanan Klinis di Rumah Sakit

 

  LATAR BELAKANG

Dalam Era JKN, diharapkan semua upaya peningkatan mutu layanan klinis akan diarahkan pada peningkatan efisiensi pelayanan. Peningkatan mutu dan efisiensi menjadi hal yang penting, dikarenakan keduanya tidak dapat dipisahkan. Deamikian halnya untuk pelayanan TB dan TB-MDR di rumah sakit. Untuk itu perlu dikembangkan suatu model penatalaksanaan TB dan TB-MDR yang berbasis rumah sakit yang dapat mengakomodir kompleksitas manajemen rumah sakit.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK – UGM) berupaya mengembangkan sebuah model inovatif penatalaksanaan kasus TB/MDR-TB di rumah sakit yang bermutu secara klinis dan efisien. Pada fase ini kami telah mengembangkan model dan protokol penatalaksanaan kasus TB dan TB-MDR di tingkat rumah sakit. Untuk mengawali fase implementasi ini akan dilaksanakan Kick Off Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2. Meningkatkan Mutu dan Efisensi Pelayanan Klinis di Rumah Sakit. Penelitian ini melibatkan 2 rumah sakit di Yogyakarta yaitu RSUP dr Sardjito dan RS Bethesda, serta 1 rumah sakit di Jakarta yaitu RS Islam Jakarta Cempaka Putih.

  TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari pertemuan ini adalah mendapatkan:

  1. Komitmen formal rumah sakit pada penelitian yang diusulkan, dan
  2. Mendapatkan masukan untuk desain intervensi dan evaluasi yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

Tempat dan Waktu Kegiatan

Tempat                : Hotel Santika Yogyakarta
Hari dan Tanggal    : Jumat, 12 September 2014

 

  JADWAL KEGIATAN

Jam

Acara

Pembicara

08.30 – 09.00

Registrasi Peserta

 

09:00 –09:10

Sambutan

Wakil Dekan FK UGM

09.10 – 09.30

Sambutan dan Pembukaan

Perwakilan Subdit TB ,  Kemenkes RI

09.30 – 10.00

Pelaksanaan Standar Pelayanan TB di Rumah Sakit : Penerapan Standar Akreditasi Rumah sakit dan Clinical Pathway

Dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD,KGEH, FINASIM,M.Kes. (Direktur BUK Rujukan Kemenkes RI)

10.00 –10.30

Pembiayaan Pelayanan TB di rumah sakit dalam era JKN

Dr. Togar Siallagan MM, AAAK (BPJS Pusat)

10.30 –10.45

Coffee Break

 

10.45 –11.15

Implementasi model, protokol dan teknis intervensi Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2.

Principal Investigator

11.15 –11.45

Tanggapan RS dalam implementasi Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2 dilanjutkan penyerahan naskah Kesepakatan Kerja Sama

Direktur RS Sardjito

Direktur RS Bethesda

Direktur RS Islam Jakarta Cempaka Putih

Direktur PKMK Fakultas Kedokteran UGM

11.45 –12.00

Penutupan

Direktur PKMK Fakultas Kedokteran UGM

12.00 –13.00

Makan siang

 

Daftar undangan yang hadir

  1. Direktur Utama RUP DR. Sardjito
  2. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito
  3. Wakil Direktur Keuangan RSUP Dr. Sardjito
  4. Direktur RS Bethesda Yogyakarta
  5. Direktur RS Islam Jakarta Cempaka Putih
  6. Wakil Direktur Bidang Perwatan RS Islam Jarta Cempaka Putih
  7. PIC HDMS Phase 2 masing masing RS
    1. RSUP Dr. Sardjito
      • dr. Hasta Yoga, Sp.KJ
      • dr. Munawar Gani, Sp.P
      • dr. Amalia Setyati, Sp.A(K)
      • Nuvicka Indriasari, SE, Akt
    2. RS Bethesda Yogyakarta
      • dr. Iswanto, Sp.P., FCCP.
      • dr. Dijah P. Sekarmeranti, M.Kes., Sp.An.
      • Heru Adi Prasetya, MM., Ak., CA.
    3. RS Islam Jakarta Cempaka Putih (tidak dapat hadir)
  8. Perwakilan Subdit TB Dirjen P2PL, Kementerian Kesehatan DIWAKILI OLEH DR. Vanda Siagian.
  9. Perwakilan Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementrian Kesehatan diwakili oleh dr. Cut Putri Ariane
  10. BPJS Pusat diwakili oleh dr. Togar Sialagan
  11. Wakil dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tidak dapat hadir.
  12. Wakil dari organisasi profesi diwakili dari PAPDI yaitu dr. Martin
  13. Perwakilan dari KNCV (‎Technical Officer KNCV) dr. Fainal Wirawan tidak dapat hadir.

Pelaksanaan Kegiatan Kick Off HSMS Phase 2

6okt-1

Acara diawali dengan registrasi undangan. Kegiatan ini dikelola oleh mbak Ega (Project Administrator).
Acara diawali Sambutan dan Pembukaan Wakil Dekan 3 FK UGM Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PHD, dikarenakan beliau tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara di Dekanat maka sambutan disampaikan dalam rekaman Video.
Beberapa hal yang disampaikanoleh Wakil Dekan 3 FK UGM yaitu

  • FK UGM sangat berterima kasih atas kerjasama antara Kemenkes RI, khususnya dalam Program Penanggulangan TB dengan lembaga lembaga yang ada dalam FK UGM, seperti Pusat Kedokteran Tropis, Bagian Mikrobiologi (Lab TB-MDR), PKMK, serta Pusat Pembiayaan dan Penjaminan Asuransi Kesehatan.
  • Pelibatan RS dalam pelayanan TB dan TB-MDR khususnya dalam era JKN ini perlu disusun kerangka model yang sustainable, bermutu, sekaligus efisien dalam pelayanannya.
  • Dalam pertemuan ini diharapkan terjadi diskusi intensif, yang mensinergikan berbagai upaya keahlian, pengalaman praktis di RS.
  • Terima kasih kepada Otsuka Foundation atas dukungannya.
  • Pertemuan Resmi Dibuka.

Acara dilanjutkan Sambutan oleh Ka. Subdit TB Dirjen P2ML Kemenkes RI yang dalam hal ini diwakili oleh dr. Amelia Vanda Siagian.

  • Ini merupaka fase ke 2 yang merupakan fase implementasi inovasi pelayanan TB yang menggabungkan upaya peningkatan mutu dan efektifitas pembiayaan klinis dengan melibatkan 3 RS.
  • Harapan kami, model ini, khususnya pembiayaan pelayanan TB-MDR, dapat mencapai tujuan mendapatkan design intervensi pada tahap ke 2 ini.

Pemaparan selanjutnya adalah “Pelaksanaan Standar Pelayanan TB di Rumah Sakit : Penerapan Standar Akreditasi Rumah sakit dan Clinical Pathway” dari Perwakilam Ditjen BUK Rujukan, yang disampaikan oleh dr. Cut Putri Ariane, MHKes.

  • Tiga Pilar Strategi Global TB Pasca 2015, yaitu Layanan TB yang berpusat pada pasien dan terintegrasi dengan upaya pencegahan. Kedua, Kebijakan yang tegas, berani, dan memiliki sistem dukungan yang jelas. Ketiga, Intensifikasi riset dan inovasi baru.
  • 35% RS yang ada belum melaksanakan DOTS secara optimal.
  • Pedoman Layanan TB sebenarnya sudah ada, akan tetapi memang masih proses revisi dan antri untuk di Permenkes kan.
  • Pelaksanaan DOTS di RS harus dibarengi dengan sistem PPI (penanggulanagn infeksi).
  • Pelayanan TB harus sesuai dengan akreditasi RS yang sekarang berlaku, yaitu Akreditasi RS Versi 2012.
  • Regulasi regulasi yang digunakan untuk pedoman pelayanan di RS (termasuk TB dan TB-MDR)
  • Prosedur PNPK (Pedoman Nasional pelayanan Klinis), PPK (Panduan Proktek Klinis) dan CP (clinical Pathway)
  • Salah satu catatan hingga sekarng masih perlu dipersiapkan adalah sisitem rujukan pada masing masing tingkatan rumah sakit.
  • Kesimpulan dari pemaparan ini adalah :
    • Pelayanan TB di RS melalui Strategi TB DOTS telah menjadi salah satu Instrumen Penilaian Sistem Akreditasi Nasional versi 2012
    • PNPK TB sudah ada, namun Standar Penyelenggaraan Yan TB belum ada
    • CP TB harus dibuat oleh masing RS sesuai dengan kondisi RS
    • Pemberdayaan dan optimalisasi peran Komite Medik dalam penyusunan CP dan penerapannya
    • Era JKN, RS menerapkan efisiensi melalui kendali mutu dan kendali biaya

BPJS Pusat memaparkan “Pembiayaan Pelayanan TB di rumah sakit dalam era JKN” disampaikan oleh Direktur Pengembangan BPJS Pusat dr. Togar Siallagan, MM, AAAK.

  • Jumlah peserta per Juni 2014 sebanyak 124.500.000 peserta.
  • Jumlah Fasyankes yang menerima BPJS sejumlah 16.831 (per Juni 2014). Jumlah ini meliputi puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, Faskes TNI/Polri, dan RS tipe D Pratama dan Dokter Gigi Praktek Mandiri.
  • Jumlah Fasyankes tingkat rujukan dan Apotik Optikal sebanyak 3652 institusi.
  • Berdasarkan data per 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim kepada fasilitas kesehatan sejumlah 16,415 triliun rupiah.
  • Kondisi terkini Per 31 Juli 2014:
    • Peserta : 126,056,213 (127.3 million in Sept ’14)
    • Iuran : 21.7 trilliun
    • Klaim : 20.5 triliun
    • Faskes Primer :17,104
    • Faskes Rujukan 1,562
    • Faskes penunjang2,125
  • Pelayanan TB pada JKN oleh BPJS
    • Model pelaksanaan adalah Public and private mix
    • Pengobatan TB khususnya untuk kasus MDR belum diperhitungkan dengan tepat dan akurat dalam INA CBG (?)
    • Pelayanan pada Faskes primer termasuk dalam biaya kapitasi, obat TB diperoleh melalui program (khususnya Puskesmas)
    • Pelayanan Faskes Rujukan termasuk dalam tarip INA CBG à dirujuk balik ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan obat TB
    • Pelayanan khusus untuk MDR dilaksanakan oleh Faskes Rujukan yang ditunjuk (obat diluar paket INA-CBG)
  • Sampai dengan Semester I 2014 biaya pelayanan TB di faskes Rujukan sudah mencapai Rp 193.791.862.418 atau sekitar 1,18 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan
  • Biaya per kunjungan/kasus Pelayanan TB untuk RJTL sebesar RP.193.387 dan untuk RITL Rp. 5.673.594
  • Diperkirakan untuk tahun 2014 biaya pelayanan TB akan mencapai Rp.450 M – 500 M atau sekitar Rp.3.400 – Rp.3.800 per peserta BPJS pertahun
  • Biaya ini belum memperhitungkan biaya kapitasi faskes primer yang melayani penderita TB.
  • Rekomendasi
    • Diperlukan mekanisme yang terintegrasi dari rangkaian tatakelola pelayanan TB dari : mulai preventid&promotif, deteksi kasus, diagonis, pengobatan, monitoring pengobatan dan kegiatan lainnya.
    • Beban pelayanan kesehatan TB yang cukup besar saat ini yang ditanggung BPJS, kebijakan pendekatan public and private mix tetap dipertahankan.
    • Peran pemerintah Daerah dan swasta lebih didorong, terutama dari sisi pembiayaan untuk obat obat TB termasuk MDR.
    • Apabila beban obat TB dan MDR menjadi beban BPJS perlu ditinjau ulang klasifikasi dan tarif INA-CBG

dr. Ari Probandari, MPH, PHD selaku Personal Investigator (PI) project ini menyampaikan ucapan terima kasih atas keikutsertaan 3 RS dan menyampaikan Ringkasan Model implementasi, Protokol dan Teknis Intervensi Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2.

Acara dilanjutkan Sesi Tanggapan dari Rumah Sakit dan undangan lainnya. Dr. Martin (Mewakili PAPDI)

  • Kegiatan ini sepertinya semacam pilot project untuk peningkatan mutu pelayanan dan efektifitas biaya.
  • Kira kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pilot project ini ?
  • Dan outcomenya kira kira bagaimana dari segi pelayanan kesehatan ?
  • Dari sisi klinis apa yang diharapkan? mengingat ini di rumah sakit
  • Dari sisi evaluasi sy lihat dari sisi prosesnya, kapan itu dilaksanakan ? apakah interval waktu tertentu atau bagaimana ?

Tanggapan Dr. Ari Probandari, MPH, PHD

  • Jangka waktu kegiatan ini akan diselesaikan dalam waktu 18 bulan atau hingga Desember 2015.
  • Memang benar kami akan mengevaluasi outcome dan proses. Untuk outcome terkait dengan KPI lebih lanjut akan didiskusikan dengan rumah sakit dan klinisi dengan membuat workshop untuk membuat sistem KPI nya
  • Secara umum menilai outcome ini dapat sampai kondisi klinis pasien.
  • Berapa lama pengukuran dilakukan, untuk evaluasi PDSA ini akan dilakukan berulang sedikitnya 2 kali.

6okt-4

Tanggapan lanjutan oleh Dr. Hanevi Djasri, MARS

  • Kongkrit dari kegiatan ini ada 2 yaitu efisiensi pelayanan TB, pelayanan TB yang lebih bermutu.
  • Soal efisiensi ini menarik, karena hingga saat sekarang belum bisa melihat pelayanan TB ini efisien, karena kita belum memiliki clinical pathwaynya dan cost of carenya.
  • Untuk itu kita kembangkan model yang dapat memastikan pelayanan itu efisien
  • Yang kedua adalah akan kita kembangkan indikator mutu dalam pelayanan TB.
  • Project ini sangat penting untuk itu penting juga dilakukan di tingkat primary care, sehingga bebankerja di RS tidak terlalu berat.

Dr. Prastowo Sidi Pramono, Sp. A (Direktur RSI Jakarta Cempaka Putih)

  • Terima kasih atas masuknya RSI dalam kegiatan ini, mengingat RS kami masih dibawah 50% dari 16 standart yang ada. Manajemn sagat mendukung utk project ini.
  • Saran agar disampaikan kaitannya dengan Akreditasi Nasional th 2012. Agar tidak ada opini tambah kerjaan.
  • Tanggapan untuk BUK (Bu Cut) BPJS ini merupakan moment untuk perbaikan layanan, akan tetapi yang terjadi saat ini RS tersier hingga saat ini tidak bisa menampung rujukan dari RS sekunder. Kasus level 3 terpaksa ditangani di RS tipe B. Akan tetapi juga banyak ditemukan RS tipe A melayani kasus severity level 2 atau 1. Bagaimana sistem rujukan ini berjalan dgn baik…?
  • Pemeriksaan Jean Expert sebenarnya dapat dilakukan di RS mana saja, karena ini masalah skrening TB MDR saja.

Dr. Stephani MKes (Wadir Keuangan RSUP Dr. Sardjito.

  • Untuk Implementasi HDMS Phase 2 ini harapannya kita membuat tools tools dulu agar mudah dimonitor agar ada keseragaman dari outcome yang akan kita harapkan.
  • Termasuk biaya atau cost of carenya, termasuk sardjito yang juga belum ada. Ini dapat dibantu dgn sistem informasi yang sudah ada.
  • Untuk Evaluasi seperti disebutkan termasuk budaya dan sistem akuntansinya. Model yang kita harapkan adalah sama untuk semua RS yang diteliti.
  • Tentang kebutuhan dibuatkan CP itu sendiri. apakah dibuatnya CP dikarenakan ada perbedaan antar dokter atau bagaimana ? Tentu ini sangat berhubungan dengan PPK yang telah dibuat.
  • Evaluasi KPI. Untuk RS sardjito dengan adanya SK Renumerasi, tentunya masing masing KSM (Kelompok Staff Medis) harus mempunyai KPI yang bisa diukur dan dinilai rupiahnya. Tentunya masing masing RS akan berbeda. Maka perlu indikator yang dapat membantu dilakukannya evaluasi KPI untu efisiensi dan peningkatan mutu.
  • Seperti dalam draf MoU, kami mengharapkan setiap kegiatan ada hasilnya mengingat variasi masing masing RS tentunya akan relatih banyak.

Tanggapan Dr. Cut Putri Ariane (BUK Rujukan)

  • Untuk sistem rujukan hingga saat ini masih dalam penataan, Kedepan ada namanya Regionalisasi Sistem Rujukan. Kedepan ada 9 RS Rujukan Nasional setara RSCM. Selain itu akan ditunjuk 150 RS Rujukan Regional kelas B.
  • Ironisnya sistem rujukan ini belum juga terbentuk biarpun di DKI Jakarta.

Tanggapan Dr. Hanevi Djasri, MARS

  • Menanggapi dr. Prastowo, betul nanti akan kita kaitkan dengan akreditasi, khusunya standar QPS.
  • Mengingatkan bahwa model ini hanya digunakan untuk kasus TB dan TB MDR, sebenarnya model ini dapat digunakan untuk kasus kasus yang lain, terutama untuk layanan unggulan masing masing RS.

Tanggapan tambahan Dr. Ari Probandari, MPH, PHD

  • Terima kasih atas saran sarannya. Untuk Tools akan kami diskusikan dengan RS dalam workshop workhop.
  • Terima kasih atas masukannya tentang perbaikan sistem informasi. Kegiatannya akan ada mapping lebih dulu, apa hambatan hambatannya dalam perhitungan cost of care dan apa yang akan diperbaiki.

Dr. Purwoadi Sujatno, Sp.PD (Direktur RS Bethesda Yogyakarta)

  • Terima kasih dilibatkan dalam kegiatan ini.
  • Model ini sepertinya sangat cocok dengan upaya meningkatan mutu yang sedang dilakukan di RS Bethesda, khususnya layanan TB.
  • Dalam proses evaluasi CP menghasilkan banyak kekurangan kekurangan dalam penatalaksanan layanan ini.
  • Dalam era JKN ini di Bethesda juga telah dilakukan analisis biaya berdasarkan CP, memang ada layanan setelah dilakukan CP biayanya lebih tinggi. Untuk CP Paru kami belum evaluasi. Kegiatan ini akan kita jadikan evaluasi bagi kami untuk CP CP yang lain. Untuk itu kami sangat antusias dengan kegiatan ini.
  • Hubungannya dengan akreditasi maka dokumen ini dapat digunakan sebagai dokumen untuk akreditasi.
  • Untuk MDR rawat jalan kami sudah berjalan dengan baik, khusus rawat inap ini yang masih menjadi permasalahan karena membutuhkan ruang isolasi. Sebenarnya ada kesepakatan di Jogjakarta jika ada kasus MDR yang berat akan dirujuk ke RSUP Sardjito, akan tetapi daya tampung tidak sesuai, ini tentunya menjadi masalah buat kami.
  • Intinya manajemen sangat mendukung kegiatan ini, khususnya dalam upaya peningkatan mutu dan efisiensi layanan di RS Bethesda.


6okt-3

dr. Maduseno, Sp.PD KGEH (Wakil Direktur YanMedWat RSUP Dr. Sardjito)

  • RSUP Sardjito hingga sekarang belum maksimal dalam menampung kasus level 3, baru sekitar 30%.
  • Perlu ada satu badan yang mengawasi sistem rujukan. Ini penting karena masalah pembiayaan akan menjadi besar.
  • Pada saat sekarang banyak RS tipe B yang menahan kasus level 3 yang seharusnya dirujuk akan tetapi tidak dirujuk.
  • Saya mengusulkan badan Mutu yang ada di masing masing daerah untuk ditambahasi tugasnya mengawasi bagaimana sistem rujukan ini berjalan.
  • Pembiayaan masing masing RS tentunya akan berbeda beda pada setiap kasus. Ini perlu dicari jalan tengahnya.
  • Khusus RS Sardjito tentu pembiayaannya akan besar karena status RS Sardjito adalah RS Pendidikan.
  • Saya mengusulkan ada sistem, jangan sampai bias ini membuat outcome yang berbeda. Biaya layanan akan berbeda jika sistem rujukan tepat waktu dan tepat klas.

Dr. Martin (Mewakili PAPDI)

  • Penelitian ini khan 18 bulan ya… sedangkan MDR TB itu pengabatannya sampai 2 tahun… Waktunya bagaimana nanti ?
  • Untuk TB memang ISTC sudah cukup, tapi bagaimana dengan MDR… di ISTC tidak banyak disinggung… bisa digunakan pedoman lain khusus MDR.

Tanggapan Bu Putu Eka

  • Untuk KPI nya kami akan lebih banyak menganalisis faktor biayanya. Dari hasil tersebut kita akan identifikasi dimana inefisiensi terjadi. Tentunya akan kita lihat juga CP yang telah disusun.
  • Kalau dikaitkan dengan KPI akan kita lakukan jika RS sudah memiliki sistem renumerasi yang sudah baku, jika belum ada maka sifatnya rekomendasi.

Tanggapan lanjutan dari Dr. Hanevi Djasri, MARS

  • Untuk baseline akan menggunakan data retrospektif untuk mutu dan biaya MDR TB.
  • Sistem rujukan yang kurang baik memang menimbulkan tingginya beban biaya di RS.

6okt-2

Acara diakhiri dengan penyerahan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM dengan RS Islam Jakarta Cempaka Putih, RS Bethesda Yogyakarta, dan RSUP Dr. Sardjito.

Penutup dan Makan Siang. Acara ditutup oleh PJS Direktur PKMK FK – UGM Ibu Ni Luh Putu Eka, SKM, MKes.