TALLAHASSEE – Dealing with two major issues in Florida’s healthcare system, federal officials Thursday approved a five-year extension of a statewide Medicaid managed care program and finalized a $1.5 billion pot of funding to help with charity care.
Rempah khas Indonesia Bakal Diuji Mutu Standar Tingkat Internasional
JAKARTA–Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad mengungkapkan bahwa saat ini ada beberapa komoditas rempah khas Indonesia yang tengah diusulkan untuk diuji mutu dan standar kuliatasnya kepada Codex Alimentarius.
Penguatan Kapasitas Rumah Sakit dalam Pencegahan Fraud Menggunakan Data Klaim Rumah Sakit
Kerangka Acuan Kegiatan
Penguatan Kapasitas Rumah Sakit
dalam Pencegahan Fraud Menggunakan Data Klaim Rumah Sakit
![]()
Latar Belakang
Permenkes 36 tahun 2015 menyebutkan bahwa Fraud (kecurangan) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam SJSN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan (Kemenkes,2015).
Fraud dapat terjadi bila ada niat, berlaku curang, dan memperoleh keuntungan financial. Fraud dapat pula muncul diawali dari ketidaktahuan bahwa apa yang dilakukan merupakan bentuk Fraud.
Studi di Amerika Serikat sejak diberlakukannya program JN, perkiraan besarnya jumlah farud dalam sistem pelayanan kesehatan Amerika Serikat tercatat 3-10%, sedangan di Indonesia belum dikatehui secara pasti karena belum ada kajian menyatakan jumlah Fraud pada masa JKN ini (Trisnantoro,2015)
Upaya Dinas Kesehatan DIY dalam melakukan pencegahan Fraud di DIY dimulai dengan menginisiasi penguatan kapasitas RS untuk mengenali potensi Fraud. Sasaran kegiatan saat itu adalah 5 RSUD di DIY. RS dibekali pengetahuan mengenai Fraud dan cara melakukan deteksi dini potensi Fraud. Dari kegiatan ini diketahui terdapat potensi fraud yang terjadi di RS dalam bentuk upcoding, inflated bills, service unbundling, no medical value, dan standard of care.
Trimester I tahun 2017, dilakukan bimbingan teknis terpadu sebagai tindak lanjut kegiatan tahun 2015, dari hasil bimtek terpadu tersebut diketahui belum semua RS yang telah diberi penguatan kapasitas tahun 2015 merealisasikan kegiatan pencegahan Fraud di RSnya.
Trimester III tahun 2017 ini, Dinas Kesehatan DIY melalui seksi PJK ingin menambah penguatan kapasitas RS di DIY selain 5 RSUD yang telah dilatih di tahun 2015 lalu. Harapannya semakin banyak RS terpapar pengetahuan dan cara deteksi dini maka penguatan kapasitas RS akan meningkat sehingga mampu melakukan pencegahan Fraud selama pelayanan di RS nya.
Tujuan
Umum : Penguatan kapasitas RS dalam pencegahan fraud menggunakan data klaim Rumah Sakit.
Khusus :
- Memberi pengetahuan dan memunculkan kesadaran terhadap bahaya dan risiko Fraud.
- Membekali RS dengan metode deteksi dini potensi Fraud menggunakan data klaim.
- RS mampu mengenali potensi Fraud yang terjadi di RS sehingga mampu melakukan pencegahan Fraud sejak dini.
Sasaran
- Lima puluh Rumah sakit di DIY dari semua kelas milik pemerintah maupun non pemerintah. Masing-masing RS mewakilkan 1 orang manajemen dan Tim Pencegahan Fraud. Apabila Tim Pencegahan Fraud belum terbentuk maka dapat mengirimkan wakilnya 4 orang yang terdiri dari : wakil komite medik, wakil koder, wakil keperawatan/kebidanan, wakil SPI.
- Tim Pencegahan Fraud Dinas Kesehatan DIY
- Tim Pencegahan Fraud Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Materi
- Perkenalan Program Anti Fraud Layanan Kesehatan di RS dan Instrumen Kepatuhan Permenkes No. 36 tahun 2015 di RS
- Materi:
- Lembar Kerja:
- Teknik Deteksi Potensi Fraud Menggunakan Data Klaim
- Materi:
- Lembar Kerja:
- Persiapan Praktikum
- Template Isian Data Klaim
- Analisis Data Klaim dan Penyusunan RTL
- Lembar Kerja:
Bila Anda ingin bertanya tentang materi-materi di atas, silakan hubungi kami di email: copantifraudyankes.pkmk@gmail.com
What do doctors, patients want in health care reform?
Insurance lobbyists may influence the writing of a health law, but they don’t provide actual care. We doctors don’t want the same things they do.
I have fallen into the same trap that many of my fellow doctors have: I have analyzed the potential options for repealing and replacing the Affordable Care Act from the same place that politicians and policy wonks do
Bio Farma Suplai Vaksin Imunisasi MR
INILAH, Bandung – Pemerintah berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan mengendalikan penyakit rubella serta kecacatan bawaan akibat Congenital Rubella Syndrome (rubella) di Indonesia pada tahun 2020.
Burn injuries may be preventable through increased access to high-quality mental health care
In a new study examining the relationship between mental health and burn injury, researchers note that burn injuries may be preventable through increased access to high-quality mental health care. The study’s findings also show that burn injury victims experience significantly increased rates of self-harm after their injuries.
Workshop Nasional dan Sumpah Profesi Elektromedis IKATEMI Bali
TRIBUN-BALI.COM- Dalam rangka meningkatkan kompetensi elektromedis pada fasilitas pelayanan kesehataan maka Dewan Pengurus Daerah Ikatan Elektromedis Indonesia (DPD-IKATEMI) Prov. Bali
Quality health care is a basic human right
The following statement was issued yesterday by the Executive Council of the AFL-CIO, the nation’s largest labor federation. It calls to task the Republicans busy now trying to kick anwhere from 20 to 30 plus million people off of health care
Kemenkes akui pelayanan publik rumah sakit belum maksimal
Palembang (ANTARA News) – Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Eka Viora mengatakan bahwa pelayanan rumah sakit sekarang ini masih minim.
Giving Priority to Healthcare in Nigeria
Relative to most countries, Nigeria is still lagging behind in areas of healthcare and mortality rates. But a recent recipient of the Lifetime Achievers Award of NHEA and a seasoned haematologist, Prof. Ibironke Akinsete, believes there can only be positive change if the citizens and the government give priority to healthcare. Martins Ifijeh writes