The following statement was issued yesterday by the Executive Council of the AFL-CIO, the nation’s largest labor federation. It calls to task the Republicans busy now trying to kick anwhere from 20 to 30 plus million people off of health care
Kemenkes akui pelayanan publik rumah sakit belum maksimal
Palembang (ANTARA News) – Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Eka Viora mengatakan bahwa pelayanan rumah sakit sekarang ini masih minim.
Giving Priority to Healthcare in Nigeria
Relative to most countries, Nigeria is still lagging behind in areas of healthcare and mortality rates. But a recent recipient of the Lifetime Achievers Award of NHEA and a seasoned haematologist, Prof. Ibironke Akinsete, believes there can only be positive change if the citizens and the government give priority to healthcare. Martins Ifijeh writes
Komunitas Lintas Profesi Bikin Klinik Sosial dan Kesehatan Warga Miskin
Pasien Membeludak saat Pertama Buka di Pasar
Berlatar belakang berbagai profesi, belasan pekerja ini mendirikan Klinik Sosial.
Dimotori seorang dokter umum, anggotanya tukang rosok, pedagang warung kopi, peternak ikan, dan pekerja lainnya. Pasiennya tak dipungut biaya
Untuk tingkatkan pelayanan kesehatan 6 Puskesmas diakreditasi
“Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan beberapa program kegiatan, guna menunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Fatimah.
Merdeka.com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berusaha memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Experts brainstorm on healthcare challenges in Abuja
The shortage of health workforce and the uneven distribution of available skilled healthcare professionals have been identified as reasons for poor healthcare service delivery in Nigeria.
Belum Semua Puskesmas di Bulungan Terakreditasi
Dari 12 Puskesmas, Hanya Lima yang Sudah Terakreditasi
TANJUNG SELOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulungan menargetkan, tahun 2019 mendatang semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bulungan akan terakreditasi.
e-health key in leveraging the quality of healthcare services
Information and communication technology (ICT) is no longer just bits and bytes; it has become a tool to scale the world to greater heights.
15 Puskesmas Segera Diakreditasi Tujuannya untuk Hal Ini
MEDAN – Pemkab Simalungun terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Simalungun. Kali ini caranya adalah meningkatkan kualitas puskesmas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Gandeng KPK, Kemenkes-BPJS Bentuk Tim Awasi Kecurangan Program JKN
Jakarta – KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bekerja sama membentuk tim penanganan kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tim ini akan mengawasi potensi kecurangan program JKN mulai dari peserta, fasilitas, penyedia obat hingga alat kesehatan.
“Kita sudah menjalin kerja sama KPK, Kemenkes dan BPJS hari ini ditujukan untuk melakukan bagaimana pendeteksi awal kecurangan maupun bagaimana mencegahnya. Kalau ketemu kecuragan begitu bagaimana penyelesaiannya apakah akan mengarah ranah hukum,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers bersama Menkes Nila Moeloek dan Dirut BPJS Fachmi Idris di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Menurut Agus, tim ini akan membuat pedoman penanganan kecurangan. Dalam pedoman tersebut akan disebutkan melakukan analisis dan mekanisme hukum dan sanksinya.
“Hari ini BPJS tidak mengelola dana yang tidak kecil sekitar 73 triliun dan selalu terjadi defisit, ya pengalaman negara lain Amerika itu pun masih ada fraud 5 persen. Anda bayangkan Amerika 5 persen sudah bagus sistemnya, kita sementara baru menyusun sistem itu bisa anda bayangkan 73 triliun kalau fraudnya 5 persen berapa,” ujar Agus.
Di kesempatan yang sama, Dirut BPJS Fachmi Idris mengatakan tim ini terdiri koordinator, kelompok kerja pencegahan kecurangan, kelompok kerja deteksi kecurangan dan kelompok kerja penyelesaian kecurangan. Koordinator akan bertugas me-review pedoman yang disusun kelompok kerja, melakukan koordinasi, pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi pedoman, analisis data dan evaluasi kinerja kelompok kerja.
“Kelompok kerja pencegahan kecurangan bertugas menyusun pedoman pencegahan kecurangan JKN yang harus dilalukan fasilitas kesehatan serta koordinasikan pakar atau ahli yang diperlukan menyusun pedoman,” ujar Fachmi.
Selain itu, Fachmi mengatakan tugas kelompok kerja deteksi kecurangan menyusun pedoman yang mencakup tata cara pertukaran data, menganalisis data yang berpotensi kecurangan serta melalukan deteksi awal. Sedangkan kelompok kerja penyelesaian kecurangan bertugas menyusun pedoman yang mencakup tingkat kecurangan, tata cara penyelesaian dan saksi.
“Prinsipnya kami fokus menjalankan good governance. BPJS kesehatan tidak berjalan sendiri dalam mengelola JKN-KIS melainkan diawasi oleh banyak pihak, mulai dari tingkat satuan pengawas internal, Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional, OJK, BPK, hingga KPK. Tiap tahun kami juga diaudit oleh kantor akuntan publik independen dan telah 25 kali mendapat predikat WTP jika dihitung sejak PT Persero,” kata Fachmi.
Sementara itu, Menkes Nila Moeloek menilai potensi kecurangan salah satunya berada di rumah sakit. Oleh sebab itu, pihaknya membentuk badan pengawas rumah sakit.
“Kami minta ikut awasi di rumah sakit ini. Betul fraud bisa terjadi di rumah sakit, contoh pengobatan diagnosanya dibuat beda-beda dengan niat makin banyak diperoleh untuk dapat reimburse BPJS. Tidak sakit ditulis sakit,” ujar Nila.
(fai/dhn)
sumber: https://news.detik.com/