Indeks Kepuasan Pasien Sebagai Indikator Mutu Pelayanan

Survei kepuasan pasien sering dijadikan salah satu tolak ukur kualitas pelayanan dokter. Dokter yang melakukan tindakan pembedahan misalnya, apabila pasien puas maka dianggap operasi tersebut sukses. Tidak ada hal yang salah dengan komponen tersebut, namun bukan berarti survei kepuasan merupakan indikator satu-satunya dari kualitas layanan kesehatan.

Terdapat berbagai bias dalam survei Kepuasan pasien sehingga tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, diantaranya:

  1. Desain survei kepuasan seringkali tidak memiliki pertanyaan yang spesifik. Pertanyaan terkadang ambigu dan dapat menimbulkan jawaban lain dari yang ditanyakan. Netralitas dalam melakukan survei juga harus dijaga, karena terkadang surveyor mengambil data hanya dari pasien dengan penyakit ringan dan hanya dari pasien dengan mood emosi yang baik. Sudah tentu hasilnya pasti baik. Menghindari hal ini dengan membuat pertanyaan survei secara ketat dan mengawasi proses pengambilan data yang dilakukan.
  2. Survei dilakukan kepada pasien yang datang ke rumah sakit tentu memiliki hasil bias karena pasien yang merasa puas dengan kinerja rumah sakit tentu akan berkunjung kembali dilain hari. Sehingga besar apabila survei dilakukan pada pasien RS maka besar kemungkinan hasilnya baik. Cara untuk menghindari hal ini adalah dengan menggunakan sampling kunjungan rumah untuk mendapatkan data-data kualitatif mengenai kualitas pelayanan dari setiap bagian
  3. Tidak ada komitmen untuk berubah meskipun hasil survei telah diketahui. Hal ini yang menjadi masalah karena tujuan awal dari survei kepuasan pasien untuk melakukan perbaikan namun terdapat resistensi dari staf rumah sakit yakni keengganan untuk berubah. Solusi dari hal ini adalah dengan memperkuat kapasitas staf rumah sakit. Melakukan pendekatan personal secara perlahan pada staf yang tetap resisten terhadap rencana perubahan.

Tidak lengkap apabila survei kepuasan pasien tidak dilengkapi dengan survei kepuasan internal. Survei ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan dari semua staf, dokter, maupun tim manajemen. Penting untuk diketahui adalah adanya pertanyaan yang bersifat isian untuk melihat mengeksplorasi kepuasan secara lebih jauh.

Sebagai kesimpulan, belum terdapat konsep yang pasti dalam penilaian kepuasan pasien, meskipun saat ini kepuasan pasien menjadi baku standar pelayanan minimum oleh kementerian kesehatan. Rumah sakit dapat memanfaatkan penilaian kepuasan pasien untuk meningkatkan pelayanan yang masih minus. Tetapi rumah sakit jangan berpuas diri terhadap penilaian positif karena bisa jadi hasil tersebut positif palsu, menyembunyikan kualitas pelayanan yang sebenarnya buruk.

Oleh : dr. M. Hardhantyo PW
Sumber : Al Abri et al., Patient Satisfaction Survey as a Tool Towards Quality Improvement. Oman Medical Journal (2014) Vol. 29, No. 1:3-7.

{module [150]}

Keterlibatan Keluarga Dalam Mengelola Pasien: Survei di RS Amerika Serikat

Keluarga merupakan unit paling dekat dengan pasien, dan merupakan perawat utama bagi pasien. Keluarga berperan dalam menentukan cara atau perawatan yang diperlukan pasien di rumah sakit. Keberhasilan perawat di rumah sakit akan sia-sia jika tidak diteruskan di rumah yang kemudian mengakibatkan pasien harus dirawat kembali (kambuh). Peran serta keluarga sejak awal perawatan di rumah sakit akan meningkatkan kemampuan keluarga merawat pasien di rumah sehingga memungkinkan pasien tidak kambuh atau dapat dicegah.

Sebuah survei yang dilakukan di rumah sakit Amerika Serikat mengenai praktek pasien dan keterlibatan pasien dan keluarga pasien dalam mengelola pasien di rumah sakit menunjukkan hal yang luar biasa. Hasilnya pasien dan keluarga pasien yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama dalam perawatan dan menjadikan pasien sebagai mitra dapat meningkatkan optimalisasi kesembuhan pasien, selain itu dengan melibatkan anggota keluarga seperti berpartisipasi dalam koordinasi keperawatan sangat penting.

Keluarga merupakan bagian dari tim pengobatan dan perawatan. Apalagi di Indonesia dengan kultur sosialnya tinggi ditambah keterbatasan jumlah perawat di rumah sakit sehingga tugas merawat orang sakit yang dirawat di rumah sakit umumnya dilakukan oleh keluarga yang menjaga. Para anggota keluarga menunggui secara bergantian, bahkan sering menjaga bersama-sama. Sementara perawat di rumah sakit yang seharusnya merawat orang sakit juga harus melakukan tugas-tugas yang lain di bangsal perawatan. Maka, peran keluarga penting untuk memantau kebutuhan pasien dari laporan perawat atau jika perlu malakukan komunikasi langsung.

Beberapa rumah sakit mengizinkan pasien untuk membawa alat komunikasi yang perlu digunakan. Hal ini juga terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan di rumah sakit Amerika serikat bahwa dengan keterlibatan pasien maupun anggota keluarganya dalam merawat dan memberikan kesempatan kepada keluarga pasien untuk berkunjung ke rumah sakit lebih lama dapat menguragi resiko kecemasan yang berlebihan yang diderita oleh pasien. Tentunya hal ini dapat dirasakan jika penderita merasakan adanya dukungan sosial dari orang-orang sekitarnya, merasa dirinya dihargai, diperhatikan dan dicintai.

Contohnya adalah bila ada seseorang yang sakit dan terpaksa di rawat di rumah sakiy maka sanak saudara ataupun teman-teman biasanya datang berkunjung. Dengan kunjungan tersebut maka orang yang sakit atau pasien ini tentu merasa mendapat dukungan sosial sehingga secara tidak langsung dapat mempercepat kesembuhan

Keluarga yang akan menerima penderita di rumah sepulang dari rumah sakit. Begitu siap dipulangkan keluarga menerima estafet pengelolaan penderita di rumah sebagai kelanjutan pengelolaan di rumah sakit. Karena itu selama di rumah sakit keluarga berhak atas informasi pengobatan, perawatan, dan penanganan lainnya terhadap penderita. Karena itu bertanya kepada pihak rumah sakit merupakan hak keluarga untuk memperoleh informasi tersebut. Keluarga perlu perlu mulai membuka dan menjalin ‘kedekatan’ dengan personel rumah sakit untuk keperluan ini

Oleh : Armiatin, SE., MPH.
Sumber : Herrin J. et al., Patient and Family Engagement: A Survey of US Hospital Practices. BMJ Qual Saf 2015;0:1–8. doi:10.1136/bmjqs-2015-004006.

{module [150]}

RS Harus Perhatikan Kendali Mutu dan Kendali Biaya

kendali mutuSEMARANG, Setiap tahun tercatat 500 ribu ibu melahirkan di Jawa Tengah dan berdasarkan catatan, kematian ibu hamil di Grobogan terkategori tinggi. “Namun karena Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) baik, maka angka kematian ibu hamil di daerah tersebut bisa ditekan,” demikian diungkapkan Kadinkes Jateng Yulianto Prabowo seperti dilansir dari Radio Idola, Senin (14/9).

Continue reading

Reportase Sesi Paralel A

Forum Mutu IHQN XI

Reportase Sesi Paralel A

Manajemen Mutu Pelayanan Rujukan Kesehatan

sesi-a

Rujukan merupakan pemindahan tanggung jawab penanganan/perawatan pasien dari pemberi rujukan/provider ke penerima rujukan/provider yang berada di atasnya, dimana biasanya pasien membutuhkan pelayanan yang lebih kompleks untuk penyakit yang dideritanya. Suksesnya proses rujukan pasien sangat ditentukan oleh proses komunikasi antara provider yang terlibat, saat ini belum ada sistem kegawatdaruratan yang standar, seragam dan terintegrasi, meskipun sudah adan namun sistemnya berbeda-beda dan nomor juga berbeda-beda yang mana proses ini seringkali diabaikan yang berimbas pada mutu  rujukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh dr.  Budi Sylvana, MARS  pada paparannya dihadapan peserta Forum Mutu IHQN XI pada tanggal 10 September 2015. Dokter yang bekerja sebagai Kasubdit RSU BUK-R Kementrian Kesehatan RI ini melanjutkan paparannya bahwa untuk memberikan pelayanan rujukan yang efektif, sebenarnya Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan  RI telah menyiapkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) melalui call center 119 dan PSC. SPGDT ini sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah diterbitkan surat keputusan Kemenkoinfo No 468/M. Kominfo/09/2012 tentang penetapan kode akses panggilan darurat nasional 119. Call center dan PSC ini sebagian daerah sudah mencoba memulai implementasi. Dari hasil pengamatan dan monitoring yang dilakukan mengenai implementasi SPGDT didaerah mengembangkan konsep dan nomer masing-masing, sehingga belum seragam implementasi konsep SPGDT, belum maksimalnya penyiapan PSC, dan panggilan yang masuk belum tertangani disebabkan jumlah agen/operator di call center 119 belum tercukupi jumlahnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh dr. Joni Wahyuhadi, Sp. BS, mengungkapkan bahwa pengalaman di RS rujukan selama ini memang masih banyak kendala atau hambatan, baik dari segi sistem komunikasi, sistem pembiayaan, hingga pengaruh BPJS di era JKN ini. Dokter yang bekerja sebagai ketua tim evaluasi pelaksanaan JKN ini mengatakan bahwa dibutuhkan standar prosedur pelayanan, standar teknik pelayanan dan standar pembiayaan yang pelayannannya aman, efektif, efisien, efektif dan berkeadilan. Pelaksanaan UUD, UU-SJSN, UU-BPJS, Perpres 12/2013 (pelaksanaan JKN) dan PMK No 001/2012 mengenai sistem rujukan disimpulkan bahwa diperlukan kesiapan petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan adanya perubahan mind set fee for service menjadi prospective payment dan budaya efektif dan efisien sehingga dapat menuju pelayanan kesehatan semesta (general coverage). Harapannya tercipta good coorporate governance dan good clinical governance, terimplementasinya clinical-guideline yang baik, terakreditasi dan sustainabilitas akreditasi versi 2012 dan atau JCI. Terjamin kemamanan dan mutu layanan pasien sehingga tercipta rumah sakit yangn ideal di abad ke-21 dimana tidak ada lagi kematian sia-sia, rasa sakit dan penderitaan, keterlambatan dalam pelayanan keperawatan, ketidakberdayaan dan limbah yang berbahaya di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Sharing pengalaman juga disampaikan oleh Emma MF Simanjuntak mengenai manual rujukan KIA di tingkat provinsi, pengalaman di  9 kabupaten di NTT yang sudah mengimplemntasikan sistem rujukan berbasis manual rujukan KIA dimana 9 kabupaten tersebut sudah menyusun manual rujukan KIA dan dalam perjalanan implementasinya  masih perlu perbaikan-perbaikan. Dari lima sistem atau indikator yang dimonitoring oleh PKMK FK UGM yaitu sistem manajemen, sistem manajemen klinis, sistem komunikasi/transportasi, sistem transportasi dan sistem pembiayaan  beberapa diantaranya masih menemui banyak masalah, misalnya masalah yang ditemui untuk sistem manajemen adalah untuk rujukan ibu kelompok A belum berjalan dengan baik karena bidan di puskesmas belum mampu mendiagnosis pengelompokan kasus, koordinasi antar lembaga, antara dinas kesehatan, puskesmas, RS dan lintas sektoral belum berjalan. Kemudian untuk sistem manajemen klinis juga masih ditemukan adanya ANC yang belum berkualitas karena tidak tersedianya sarana dan prasarana, obat-obatan, dan SDM. Tidak hanya itu sistem transportasi juga berperan dalam penyumbang kematian karena tanpa adanya alat transportasi atau ambulance/mobil untuk mengantar pasien ke fasilitas yang lebih lengkap. Dari hasil presentasi 9 RS ditemui juga permasalahan sistem pembiayaan rujukan yang belum jelas.  Untuk itu diperlukan perbaikan-perbaikan seperti perlu dilakukan pelatihan/refreshing SDMK terkait dengan kasus-kasus dalam manual rujukan maternal neonatal, Peningkatan AMP yang  berkualitas. Diperlukan rapat koordinasi dan lintas program terkait yang rutin, minimal satu bulan sekali untuk bisa memantau pelaksanaannya, peningkatan AMP yang  berkualitas.

 

Reporter: Armiatin., SE, MPH

Pencegahan dan pengendalian fraud dalam layanan kesehatan

Reportase

Sesi Pararel Forum Mutu IHQN XI

Pencegahan dan pengendalian fraud dalam layanan kesehatan

Sesi B forum mutu ihqn

Fraud menjadi isu hangat yang sangat cocok diperbincangkan pad zama JKN ini. Fraud alias kecurangan menyebabkan kerugian secara finansial pada BPJS kesehata, pasien, maupun penyedia layanan kesehatan. Indonesian Health Quality Network (IHQN) menyelenggarakan  forum mutu ke XI di  ball room hotel Mercure pada 9 September 2015 telah berhasil menghipnotis peserta forum mutu. Peserta yang hadir dari regulator, penyedia layanan kesehatan, dosen, konsultan, mahasiswa dan klinisi.

Tema besar yang diangkat dalam sesi ini adalah tentang pencegahan dan pengendalian fraud dalam layanan kesehatan. Giri Suprapdiono mengungkapkan bahwa korupsi di  Indonesia saat ini telah mencapai titik nadir. Kurva korupsi seperti huruf J, korupsi mengalami penurunan kemudian akan melesat tinggi. Korupsi adalah salah satu bagian dari fraud.

drg. Basoeki Soetardjo memaparkan hasil deteksi potensial fraud dalam layanan kesehatan yang telah dilakukan di RSUD Moewardi. Hasil menunjukkan bahwa upcoding sebesar 100% berpotensi terjadi di RSUD Moewardi.  Ini merupakan peringatan bagi rumah sakit untuk melakukan investigasi dan membuat sistem anti fraud.

dr. Osa Rafshodia Rafidin telah melakukan inovasi untuk mencegah fraud pada remunerasi di FKTP. Ini menjadi bukti bahwa regulasi tidak selalu menghambat inovasi tetapi dari inovasi maka dihasilkan regulasi.

Selalu ada cara untuk mencegah fraud dan selalu ada cara untuk melakukan fraud. Fraud terjadi karena rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan. Fraud juga terjadi karena sistem pembayaran yang diterapkan dalam JKN ini, yakni sistem pembayaran dengan menggunakan tarif INA CBG’s.

Hampir 3 bulan JKN memasuki tahun ke-2, pemerintah Indonesia selalu berbenah. Kita cukup tenang karena telah terbit Permenkes 36 tahun 2015 tentang kecurangan JKN. Hal ini dapat memudahkan FKTP dan FKRTL untuk melakukan deteksi di layanan kesehatan secara internal.

Fraud mengancam mutu pelayanan kesehatan. Klinisi tidak memberikan pelayanan semestinya karena harus berpatokan dengan tarif yang ada agar tidak mengalami kerugian. Namun fenomena ini perlu pemahaman bersama bahwa jika kita melaksanakan program JKN secara benar maka penyedia layanan kesehatan tidak akan rugi. Faktanya saat ini banyak pasien yang di rawat di FKRTL, padahal pasien tersebut bisa diberikan pelayanan di Puskesmas.

Perbaikan sistem kesehatan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak lepas dari campur tangan penyedia layanan kesehatan yang selalu memberikan kritik dan saran bagi BPJS kesehatan dan Kementrian kesehatan, sehingga harapannya akan tercapai universal health coverage tahun 2019.

Reporter:

Eva Tirtabayu Hasri

Benchmark di RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Reportase

Pra Forum Mutu IHQN XI

Benchmark di RSUD Dr. Soetomo Surabaya

foto bersama direktur soetomo

Kegiatan Benchmark ke RSUD dr. Soetomo bertujuan untuk melihat proses kendali mutu dan kendali biaya yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit pada era JKN. Kita tahu bahwa dua hal tersebut ibarat dua sisi mata uang yang berlainan, mutu pelayanan tinggi bisa diperoleh dengan menggeluarkan  biaya yang mahal. Namun, ternyata RSUD Soetomo dengan 5 ribu petugasnya berhasil melakukan proses layanan bermutu tanpa biaya yang mahal.

Para peserta yang berasal dari berbagai rumah sakit, diantaranya RS Tabanan Bali, RS Bethesda Yogyakarta, RS khusus mata dr. Yap Yogyakarta, RS St. Carolus Jakarta, RS Sari Mulya Banjarmasin dan RS PHC Surabaya. Peserta diterima di Ruang Pertemuan Widyaloka yang berada di gedung Direktur dengan disambut oleh tim RSUD yakni Dr Bangun T Purwaka selaku Wakil Direktur Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dr Ratna Kusumawardani selaku Kepala Instalasi Kerjasama Pembiayaan Kesehatan (IKPK) beserta tim lainnya. RSUD Dr Soetomo dipilih sebagai tujuan benchmark karena merupakan rumah sakit negeri kelas A dengan jumlah tempat tidur sebanyak 1.513 dan rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis. RS ini ditetapkan sebagai rujukan tertinggi atau disebut pula sebagai rumah sakit pusat dan sudah melaksanakan JKN.

Direktur mengungkapkan bahwa RSUD Dr Soetomo telah melakukan antisipasi rumah sakit sebagai faskes tersier terhadap kebijakan BPJS di Era JKN. Diantaranya dengan membentuk instalasi IKPK atau Instalasi Kerjasama Pembiayaan Kesehatan. Instalasi ini bertugas untuk menelaah kebijakan kerjasama asuransi di rumah sakit, apakah menguntungkan atau tidak. Termasuk kerjasama dengan BPJS ditelaah di instalasi ini. Instalasi IKPK berdiri dibawah koordinasi direktur yang terdiri dari lima dokter dan belasan petugas rekam medis.

Proses pengendalian fraud berjalan baik di RSUD dr. Soetomo karena adanya instalasi ini yang berfungsi sebagai filtrasi ketiga coding INA CBG’s klaim rumah sakit. Filtrasi koding pertama dilakukan oleh petugas rekam medis di setiap bangsal. Petugas yang menemukan kerancuan dalam koding tidak berhak untuk mengubah koding, namun hanya memberikan tanda. Filtrasi kedua lalu dilakukan oleh bagian rekam medis yang mentelaah koding sebelum dikirim ke instalasi IKPK. Oleh IKPK ditelaah kembali dan selanjutnya baru dikirimkan ke BPJS untuk diklaim. Hal ini yang membuat rasio status bermasalah sangat kecil. Setiap bulan RSUD Soetomo selalu mengklaim biaya sekitar 50-60 Milliar, hal ini tentu saja membutuhkan pertanggungjawaban yang besar.

Secara sederhana, kendali mutu dilakukan dengan tidak melakukan grouper kasus dil apangan. Dokter tidak diperkenankan untuk melihat apakah biaya rawat dari pasiennya telah menghabiskan kuota atau belum. Dokter cukup memberikan terapi pengobatan yang cukup dan sesuai dengan kaidah medis. Untung rugi merupakan urusan dari manajemen. Hal ini dapat tentu dapat dicontoh pada rumah sakit lainnya.

Secara khusus tujuan dilakukan Benchmarking agar dapat melakukan pengukuran tingkat kinerja (performance) serta mengembangkan suatu praktek yang terbaik bagi perusahaan/organisasi. Ada beberapa hal yang menarik bagi peserta dalam benchmark di RSDS yakni pemaparan mengenai langganan “UPTODATE” EBM dimana dengan biaya yang dikeluarkan untuk berlangganan rumah sakit mampu mendapat benefit informasi-informasi yang up to date sehingga tidak menyalahi aturan-aturan terkini.

Materi Presentasi: 

Alur Pasien dan Proses Klaim

Antisipasi Terhadap BPJS

 

 

Reportaser: Andriani Yulianti, SE, MPH, dr. M. Hardhantyo PW

Sesi Keynote Forum Mutu XI

Reportase

Sesi Keynote Forum Mutu XI
Mutu Pelayanan Kesehatan Sebagai Isu Terpenting dalam JKN

pembukaan

Pada sesi pembukaan seminar ini, dibahas topik-topik yang menjadi benang merah dari tema pertemuan Forum Mutu XI tentang Mutu Pelayanan Kesehatan Sebagai Isu Terpenting dalam JKN. Sesi keynote ini dipandu oleh dr. Hanevi Djasri, MARS, diawali dengan paparan dari BPJS dengan topik Menggapai Cita-cita JKN oleh dr. Togar Sialagan, MM, M.Kes, Kepala Litbang BPJS Kesehatan. Dilanjutkan dengan paparan tentang bagaimana Mengukur Mutu Layanan Kesehatan dalam JKN oleh Prof. Adi Utarini, M.Sc, MPH, PhD, dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.  Paparan terakhir pada sesi keynote  ini disampaikan  oleh Dr. Djazuly Chalidyanto, SKM, MARS dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, dengan topik Inovasi Peningkatan Mutu Para Klinisi, Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan, dan Para Regulator.

sesi-1-tanya-jawab

Keynote I

Sejak digulirkannya BPJS kesehatan sebagai bagian dari program JKN pada awal tahun 2014, masih cukup banyak masalah yang menyelimuti penerapan BPJS kesehatan di beberapa daerah, dan di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Namun demikian, tidak sedikit juga cerita positif tentang manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap  kiprah BPJS kesehatan, seperti yang termuat pada surat kabar beberapa hari terakhir (http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/08/, http://m.antaranews.com/berita/516545/rochmad-romdoni.). Hal tersebut disampaikan dr. Togar saat mengawali paparannya yang menggambarkan pelaksanaan BPJS Kesehatan di berbagai daerah dan beberapa masalah yang masih menyertai pelaksanaan BPJS kesehatan. Masalah-masalah tersebut antara lain pada aspek cakupan kepesertaan, pelayanan, serta pembiayaan JKN.

Meskipun cakupan kepesertaan cenderung terus mengalami peningkatan, namun masih ada kendala yang muncul.  Ada kendala dalam hal rekrutmen peserta jaminan yang tidak berjalan sesuai peta jalan cakupan kepesertaan menuju Universal Health Coverage. Indikasinya dapat terlihat tingkat kolektabilitas iuran PBPU yang masih rendah (51%).  

Sedangkan pada aspek pelayanan, masalah yang muncul antara lain pada pembayaran kapitasi kepada Faskes yang belum dikaitkan dengan mutu pelayanan yang mereka berikan kepada pasien.  Sistem INA-CBG’s juga belum dapat mendorong Faskes untuk  melakukan upaya efisiensi. Hal ini terlihat  dengan masih terjadinya readmisi, upcoding, serta adanya kecenderungan faskes untuk mengurangi kuantitas dan kualitas pelayanan.  Terkait dengan INA-CBG;s ini, dirasa masih  terlalu banyak variasi kode sehingga berpengaruh pada  tingkat  kemampuan verifikator dan coding dalam memahami sistem INA-CBG”s.

Beberapa upaya  yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait masalah di atas, antara lain  dengan mempermudah akses pembayaran, baik media maupun jumlahnya, serta penambahan kantor regional dan cabang yang didukung SDM memadai. Di samping itu, pihak BPJS juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan dan pengelolaan kesehatan dasar di daerah.

Keynote II

Pelaksanaan program  JKN melalui BPJS Kesehatan, lazimnya perlu diikuti dengan monitoring pelaksanaan kegiatan. Menurut Prof. Adi Utarini, mengacu pada The First Global Monitoring Report: Tracking Universal Health Coverage (WHO 2015), monitoring jaminan semesta perlu diintegrasikan dalam penilaian kinerja sistem kesehatan secara umum, oleh karena jaminan semesta meliputi cakupan layanan kesehatan dan proteksi finansial. Hanya dengan monitoring keduanya, maka kita dapat mengukur efektivitas cakupannya.

Lebih lanjut Adi menyampaikan dengan masih mengacu pada sumber yang sama, bahwa ada tiga tantangan utama dalam melakukan monitoring JKN. Pertama, tentang kemampuan menghadirkan sumber data yang reliable dalam berbagai indikator cakupan pelayanan kesehatan proteksi finansial. Kedua, kemampuan memilah data berdasarkan variabel yang terkait dengan inequity. Ketiga, kemampuan melakukan pengukuran cakupan efektif, yang meliputi berapa banyak orang yang telah menerima layanan, mutu layanan dan dampak kesehatan.

Untuk dapat melakukan monitoring JKN yang baik, perlu ditetapkan indikator yang akan digunakan. WHO menggunakan delapan indikator “traser” untuk melakukan monitoring UHC (JKN). Indikator tersebut meliputi, kesehatan reproduksi dan bayi  dalam hal family planning, ANC, dan persalinan nakes. Kemudian indikator tentang Imunisasi DPT anak. Indikator penyakit menular: ART  dan pengobatan TB. Serta indikator pada aspek determinan sosial dalam hal sumber air dan fasilitas sanitasi.

Sudut pandang pasien tidak kalah penting untuk digunakan sebagai indikator monitoring. Adi menawarkan untuk mulai meninggalkan pendekatan kepuasan pasien dan menggantikannya dengan patient experience sebagai komponen alat ukur. Hal ini penting karena mengukur kepuasan pasien memiliki potensi bias yang cukup tinggi jika dikaitkan dengan kemampuan adaptasi pasien terhadap  situasi dan kondisi pelayanan yang mereka terima.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring JKN, Prof. Adi Utarini memiliki pendapat yang sama dengan pembicara sebelum bahwa dinas kesehatan daerah dapat mengambil peran penting dalam monitoring JKN. Hal ini dapat dilakukan dalam kerangka penguatan peran pemerintah daerah sebagai regulator mutu layanan kesehatan di daerahnya.

Keynote III

Konsep inovasi merupakan aspek penting dalam pengembangan mutu layanan kesehatan di era JKN. Menurut  dr. Djazuly, hal ini terjadi karena mutu layanan kesehatan menjadi sangat dinamis, mengikuti peningkatan harapan pasien yang ditentukan oleh pengalaman, persepsi serta interpretasi pasien. Di samping itu, inovasi dibutuhkan untuk merespons perubahan lingkungan dari organisasi pemberi layanan kesehatan terutama dari sisi regulasi, yang menuntut organisasi untuk selalu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dibutuhkan beberapa upaya dan sumber daya agar inovasi pada organisasi pemberi layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Aspek kepemimpinan menjadi modal dasar dalam melakukan inovasi. Kepemimpinan yang kuat akan dapat mengarahkan organisasi untuk membentuk budaya organisasi yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dalam hal pengambilan keputusan juga akan mengarahkan penggunaan metode yang tepat dalam melakukan perubahan.    

Reporter: Nusky Syaukani, Ssos., MPH

 {jcomments on}

Sesi Pararel B

Sesi Paralel B

Pencegahan dan Pengendalian Fraud
dalam Layanan Kesehatan

sesib1

Fraud menjadi isu hangat yang sangat cocok diperbincangkan pada era JKN ini. Fraud atau kecurangan bisa menyebabkan kerugian secara finansial baik pada BPJS Kesehatan, pasien, maupun penyedia layanan kesehatan. Topik ini menggerakkan Indonesian Health Quality Network (IHQN) untuk menyelenggarakan Forum Mutu ke-XI Hotel Mercure pada 9 September 2015. Acara tersebut telah berhasil menghipnotis peserta forum mutu. Peserta yang hadir antara lain berasal dari regulator, penyedia layanan kesehatan, dosen, konsultan, mahasiswa dan klinisi.

Tema besar yang diangkat dalam sesi ini adalah tentang pencegahan dan pengendalian fraud dalam layanan kesehatan. Giri Suprapdiono mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia saat ini telah mencapai titik nadir. Kurva korupsi seperti huruf J, korupsi mengalami penurunan kemudian akan melesat tinggi. Korupsi sendiri merupakan salah satu bagian dari fraud.

drg. Basoeki Soetardjo memaparkan hasil deteksi potensial fraud dalam layanan kesehatan yang telah dilakukan di RSUD Moewardi. Hasil menunjukkan bahwa upcoding sebesar 100% berpotensi terjadi di RSUD Moewardi. Ini merupakan peringatan bagi rumah sakit untuk melakukan investigasi dan membuat sistem anti fraud.

dr. Osa Rafshodia Rafidin telah melakukan inovasi untuk mencegah fraud pada remunerasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Ini menjadi bukti bahwa regulasi tidak selalu menghambat inovasi melainkan sebaliknya dari inovasi maka dihasilkan regulasi.

sesib2Selalu ada cara untuk mencegah fraud dan selalu ada cara untuk melakukan fraud. Fraud terjadi karena rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan. Fraud juga terjadi karena sistem pembayaran yang diterapkan dalam JKN ini, yakni sistem pembayaran dengan menggunakan tarif INA CBG’s.

Hampir tiga bulan pelaksanaan JKN di tahun ke-2 ini, pemerintah Indonesia selalu berbenah. Kita cukup tenang karena telah terbit Permenkes No 36 tahun 2015 tentang kecurangan JKN. Hal ini dapat memudahkan FKTP dan FKRTL untuk melakukan deteksi di layanan kesehatan secara internal.

Fraud ini sangat mungkin mengancam mutu pelayanan kesehatan. Pasalnya, klinisi tidak memberikan pelayanan semestinya karena harus berpatokan dengan tarif yang ada agar tidak mengalami kerugian. Namun fenomena ini perlu dipahami bersama bahwa jika kita melaksanakan program JKN secara benar maka penyedia layanan kesehatan tidak akan rugi. Faktanya saat ini banyak pasien yang di rawat di FKRTL, padahal pasien tersebut bisa diberikan pelayanan di Puskesmas.

Perbaikan sistem kesehatan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak lepas dari campur tangan penyedia layanan kesehatan yang selalu memberikan kritik dan saran bagi BPJS kesehatan dan Kementrian Kesehatan, sehingga harapannya akan tercapai universal health coverage tahun 2019.

Reporter: Eva Tirtabayu Hasri, MPH

 {jcomments on}

Sesi Paralel A

Sesi Paralel A

Manajemen Mutu Pelayanan Rujukan Kesehatan

Rujukan merupakan pemindahan tanggung jawab penanganan/perawatan pasien dari pemberi rujukan/provider ke penerima rujukan/provider yang berada diatasnya, yang biasanya pasien membutuhkan pelayanan yang lebih kompleks untuk penyakit yang dideritanya. Suksesnya proses rujukan pasien sangat ditentukan oleh proses komunikasi antara provider yang terlibat, saat ini belum ada sistem kegawatdaruratan yang standar, seragam dan terintegrasi. Saat ini sudah ada, namun sistemnya berbeda-beda dan nomor juga berbeda-beda yang mana proses ini seringkali diabaikan yang berimbas pada mutu rujukan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh dr. Budi Sylvana, MARS pada paparannya di hadapan peserta Forum Mutu IHQN XI pada tanggal 10 September 2015. Dokter yang bekerja sebagai Kasubdit RSU BUK-R Kementrian Kesehatan RI ini melanjutkan paparannya bahwa untuk memberikan pelayanan rujukan yang efektif, sebenarnya Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan RI telah menyiapkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) melalui call center 119 dan PSC. S

PGDT ini sebenarnya sudah di inisiasi sejak tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah diterbitkan surat keputusan Kemenkoinfo No 468/M. Kominfo/09/2012 tentang penetapan kode akses panggilan darurat nasional 119. Sebagian daerah sudah mencoba menerapkan call center dan PSC ini. Dari hasil pengamatan dan monitoring yang dilakukan mengenai implementasi SPGDT di daerah mengembangkan konsep dan nomor masing-masing, sehingga belum seragam implementasi konsep SPGDT, belum maksimalnya penyiapan PSC, dan panggilan yang masuk belum tertangani disebabkan jumlah agen/operator di call center 119 belum tercukupi jumlahnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh dr. Joni Wahyuhadi, Sp. BS, pengalaman di RS rujukan selama ini memang masih banyak kendala atau hambatan, baik dari segi sistem komunikasi, sistem pembiayaan, hingga pengaruh BPJS di era JKN ini. Dokter yang bekerja sebagai ketua tim evaluasi pelaksanaan JKN ini mengatakan bahwa dibutuhkan standar prosedur pelayanan, standar teknik pelayanan dan standar pembiayaan yang pelayannannya aman, efektif, efisien, efektif dan berkeadilan.

Pelaksanaan UUD, UU-SJSN, UU-BPJS, Perpres 12/2013 (pelaksanaan JKN) dan PMK 001/2012 mengenai sistem rujukan disimpulkan bahwa diperlukan kesiapan petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan adanya perubahan minset fee for service menjadi prospective payment dan budaya efektif dan efisien sehingga dapat menuju pelayanan kesehatan semesta (general coverage). Harapannya tercipta good coorporate governance dan good clinical governance, terimplementasinya clinical-guideline yang baik, terakreditasi dan sustainabilitas akreditasi versi 2012 dan atau JCI. Terjamin kemamanan dan mutu layanan pasien sehingga tercipta rumah sakit yangn ideal di abad ke-21 diman tidak ada lagi kematian sia-sia, rasa sakit dan penderitaan, keterlambatan dalam pelayanan keperawatan, ketidakberdayaan dan limbah yang berbahaya di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Sharing pengalaman juga disampaikan oleh Emma MF Simanjuntak mengenai manual rujukan KIA di tingkat provinsi, pengalaman di 9 kabupaten di NTT yang sudah mengimplemntasikan sistem rujukan berbasis manual rujukan KIA dimana 9 kabupaten tersebut sudah menyusun manual rujukan KIA dan dalam perjalanan implementasinya masih perlu perbaikan-perbaikan.

Dari lima sistem atau indikator yang dimonitoring oleh PKMK FK UGM yaitu sistem manajemen, sistem manajemen klinis, sistem komunikasi/transportasi, sistem transportasi dan sistem pembiayaan beberapa diantaranya masih menemui banyak masalah, misalnya masalah yang ditemui untuk sistem manajemen adalah untuk rujukan ibu kelompok A belum berjalan dengan baik karena bidan di puskesmas belum mampu mendiagnosis pengelompokan kasus, koordinasi antar lembaga, antara dinas kesehatan, puskesmas, RS dan lintas sektoral belum berjalan. Kemudian untuk sistem manajemen klinis juga masih ditemukan adanya ANC yang belum berkualitas karena tidak tersedianya sarana dan prasarana, obat-obatan, dan SDM.

Tidak hanya itu sistem transportasi juga berperan dalam penyumbang kematian karena tanpa adanya alat transportasi atau ambulance/mobil untuk mengantar pasien ke fasilitas yang lebih lengkap. Dari hasil presentasi 9 RS ditemui juga permasalahan sistem pembiayaan rujukan yang belum jelas. Untuk itu diperlukan perbaikan-perbaikan seperti perlu dilakukan pelatihan/refreshing SDMK terkait dengan kasus-kasus dalam manual rujukan maternal neonatal. Peningkatan AMP yang berkualitas, diperlukan rapat koordinasi dan lintas program terkait yang rutin, minimal 1 bulan sekali untuk bisa memantau pelaksanaannya. Kemudian, peningkatan AMP yang berkualitas. Maka, diperlukan rapat koordinasi dan lintas program terkait yang rutin, minimal 1 bulan sekali untuk bisa memantau pelaksanaannya.

Reporter: Armiatin., SE, MPH

 

 {jcomments on}