Author: Div Mutu

Hari Disabilitas Internasional (HDI) diperingati setiap tanggal 3 Desember yang merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak serta kesejahteraan penyandang disabilitas. Peringatan HDI pertama kali diusung oleh PBB pada tahun 1992, dengan tujuan untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, serta untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Tema yang ditetapkan tahun ini yaitu, “Amplifying the Leadership of Persons with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future” atau “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sangat beragam, mulai dari keterbatasan fisik, intelektual, hingga sosial. Selain itu, mereka seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas publik. Salah satu fokus utama dalam peringatan HDI tahun ini adalah untuk mengingatkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti individu lainnya. Hal ini mencakup hak untuk mengakses pendidikan berkualitas, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik tanpa diskriminasi. Meski demikian, dalam sebuat literatur disebutkan bahwa sekitar 15% (sekitar satu miliar orang) dari populasi dunia hidup dengan beberapa bentuk disabilitas. Survei Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa prevalensi disabilitas di kalangan perempuan 60% lebih tinggi daripada laki-laki. Di antara penyandang disabilitas, perempuan penyandang disabilitas lebih mungkin memiliki kebutuhan perawatan kesehatan yang tidak terpenuhi daripada perempuan tanpa disabilitas.Selain itu, kita melihat tingkat status disabilitas yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah. Selain itu, literatur tentang perawatan kesehatan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami hasil kesehatan yang lebih buruk dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang bukan penyandang disabilitas.

Perempuan penyandang disabilitas juga menghadapi berbagai tingkat perilaku kesehatan berisiko yang memengaruhi status kesehatan mereka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas intelektual lebih cenderung melaporkan tingkat aktivitas fisik yang rendah dan kelebihan berat badan dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami masalah kesehatan mulut yang lebih besar, termasuk prevalensi yang lebih tinggi dan tingkat keparahan penyakit periodontal yang lebih tinggi daripada perempuan tanpa disabilitas. Jelas, ada kebutuhan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Berbagai faktor penentu (misalnya pendapatan rendah, pendidikan buruk, layanan kesehatan berkualitas rendah, dll.) dapat menyebabkan status kesehatan yang lebih buruk dan akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas, yang pada gilirannya memengaruhi inklusi sosial mereka. Berbagai hambatan finansial, fisik, sikap, dan struktural telah disebutkan dalam penelitian sebelumnya. Frier et al. menemukan bahwa pendapatan, sebagai faktor penentu sosial, memiliki pengaruh terbesar pada akses ke layanan kesehatan bagi orang penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan ini dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju, memiliki konteks sosial-ekonomi yang berbeda yang memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas dengan cara yang berbeda. Misalnya, akses terhadap berbagai sumber informasi, seperti internet, lebih terbatas di negara-negara berkembang dibandingkan negara-negara maju.

Studi yang dilakukan oleh Levesque’s et al. model yang menkategorikan dengan mengidentifikasi hambatan yang dibagi menjadi 5 dimensi berdasarkan sudut pandang pasien:

1. Kemampuan untuk mempersepsi;
2. Kemampuan untuk meraih;
3. Kemampuan untuk mencari;
4. Kemampuan untuk membayar; dan
5. Kemampuan untuk terlibat.

Kerangka ini kemudian diterapkan ke dalam penelitian yang dilakukan oleh Matin, et al (2021) sebagai konsep yang dikelompokkan dalam melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur mengenai hambatan yang ditemui wanita dengan disabilitas. Hasil dari tinjauan sistematis yang dilakukan pada berbagai literatur sistematis ini yakni:

Dimensi	Hambatan Personal	Hambatan Struktural
Approachability (Kemudahan meraih)	Kesulitan menggunakan informasi yang tersedia Pengetahuan terbatas	Kurangnya Informasi yang dibutuhkan Kurangnya Transparansi Penggunaan istilah biomedis yang tidak dikenal Pengetahuan yang terbatas Kurangnya pengalaman
Acceptability (Penerimaan)	Kurangnya otonomi Ketidakpercayaan Ketidaknyamanan fisik Keterasingan sosial Kekurangan kognitif Pengalaman negatif di masa lalu Stres dan kecemasan Malu Merasa sakit dan tersiksa	Dukungan sosial yang tidak memadai Asumsi yang salah Sikap negatif Stigma Sikap diskriminatif Dihakimi Diabaikan Keengganan untuk memberikan perawatan Kekerasan atau pelecehan Pelecehan verbal, fisik, dan seksual Ketidaksopanan/kekasaran Hinaan
Availability (Ketersediaan)	Tidak dapat diterapkan	Peralatan yang tidak dapat diakses Transportasi Kurangnya akses internet Akses fisik Kurangnya panduan praktik bersalin Kurangnya alat bantu di tempat layanan kesehatan Kurangnya konsultasi dan/atau pemberitahuan
Affordability (Keterjangkauan)	Tidak mampu membayar layanan kesehatan swasta Kemiskinan Ketergantungan finansial Biaya transportasi tinggi Menjadi lajang	Penggantian biaya asuransi Kurangnya cakupan asuransi
Appropriateness (Kelayakan)	Masalah komunikasi Literasi kesehatan yang rendah	Layanan yang terputus Kurangnya alat komunikasi di lingkungan layanan kesehatan Kurangnya keterampilan dan pelatihan di antara penyedia layanan

 

Approachability (Kemudahan meraih)

Kemudahan Dicapai Dalam dimensi ini, empat faktor yaitu pengetahuan yang buruk, pengalaman negatif, informasi yang terbatas, dan kurangnya transparansi membatasi akses ke layanan kesehatan. Di negara-negara berkembang, seperti Kamboja, perempuan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah pedesaan melaporkan pola yang berbeda dalam akses ke layanan seperti informasi kesehatan seksual dan reproduksi. Di negara-negara tersebut, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran sekunder dalam menyediakan informasi tentang perawatan ibu bagi perempuan penyandang disabilitas. Dalam beberapa penelitian, perempuan penyandang disabilitas menyebutkan bahwa staf layanan kesehatan tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang prosedur seperti menandatangani formulir persetujuan.

Acceptability (Penerimaan)

Banyak penelitian menunjukkan bahwa terdapat asumsi dan sikap yang keliru terhadap orang penyandang disabilitas. Kekerasan dalam lingkungan layanan kesehatan dan keluarga merupakan salah satu hambatan terpenting dalam akses ke layanan kesehatan di antara perempuan penyandang disabilitas. Temuan Bradbury et al. menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas belajar menghadapi kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual menghadapi hambatan dalam membuat keputusan yang tepat. Penyedia layanan kesehatan terkadang mengabaikan preferensi mereka untuk memilih layanan kesehatan yang dibutuhkan. Selain masalah sosial budaya yang disebutkan di atas, penelitian menunjukkan bahwa stigma merupakan faktor utama yang menyebabkan buruknya akses terhadap layanan kesehatan.

Availability (Ketersediaan)

Dimensi ini meneliti apakah akomodasi tersedia dan apakah layanan kesehatan tersedia di tempat dan waktu yang tepat saat dibutuhkan. Salah satu hambatan penting dalam dimensi ini terkait dengan bukti ilmiah. Transportasi, terutama di negara berkembang, disebut sebagai salah satu hambatan terpenting untuk akses fisik ke fasilitas kesehatan. Beberapa peserta mengalami kurangnya akses internet ke informasi kesehatan.

Affordability (Keterjangkauan)

Dalam dimensi ini, faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, ketergantungan finansial, hidup melajang, biaya transportasi yang tinggi, dan kurangnya cakupan asuransi diidentifikasi sebagai hambatan utama akses ke layanan kesehatan. Tinjauan penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan finansial mungkin menjadi hambatan utama untuk memanfaatkan layanan kesehatan. Perempuan penyandang disabilitas biasanya menganggur dan tidak mampu membayar layanan yang dibutuhkan. Selain itu, mereka berasal dari keluarga berpenghasilan rendah di mana anggota rumah tangga mereka menganggur atau memperoleh pendapatan di sektor informal.

Appropriateness (Kelayakan)

Perempuan penyandang disabilitas, karena gangguan kognitif, pendengaran, dan penglihatan, tidak mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan secara efektif. Namun, faktor-faktor seperti rendahnya literasi kesehatan, kurangnya alat komunikasi di lingkungan layanan kesehatan, dan kurangnya keterampilan dan pelatihan yang diperlukan di antara penyedia layanan kesehatan untuk berkomunikasi dengan perempuan penyandang disabilitas diidentifikasi sebagai hambatan signifikan dalam akses layanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Selengkapnya dapat diakses melalui:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7847569/ 

 

 

Layanan preventif/pencegahan penyakit dikaitkan dengan penurunan angka kesakitan dan kematian, terutama di bidang kanker, penyakit kronis, penyakit menular (imunisasi), kesehatan mental, penyalahgunaan zat, penglihatan, dan kesehatan mulut. Transisi dari pengobatan penyakit ke preventif dapat mengurangi kejadian penyakit kronis dan menurunkan biaya perawatan kesehatan. Meskipun terdapat manfaat dari perawatan preventif, jumlah individu yang menerima semua layanan preventif yang direkomendasikan masih terbatas. Literatur mengenai tingkat pemanfaatan layanan kesehatan secara preventif masih terbatas dan bervariasi berdasarkan populasi, usia, dan jenis layanan preventif. Penelitian oleh Borsky et al. melaporkan bahwa kurang dari 8% dari seluruh orang dewasa di Amerika Serikat menerima semua perawatan preventif yang direkomendasikan.

Layanan preventif dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, biaya, ketepatan waktu rekomendasi oleh penyedia layanan primer, dan kapasitas sistem layanan kesehatan untuk memberikan layanan yang dibutuhkan. Untuk membantu mengurangi hambatan dalam memperoleh layanan preventif, terdapat peningkatan minat untuk memanfaatkan tim interprofesional (IP) dalam pemberian layanan klinis dan preventif. Tim interprofesional mempunyai posisi yang baik untuk mengatasi kompleksitas yang terkait dengan praktik terkait prevensi, manajemen kesehatan masyarakat, koordinasi layanan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Sebuah studi yang diterbitkan oleh Schor et al. berjudul “Pekerjaan multidisiplin mempromosikan pengobatan preventif dan pendidikan kesehatan di layanan primer: survei cross-sectional,” menilai dan membandingkan penyediaan layanan pendidikan preventif dan kesehatan dalam tiga model layanan primer di Maccabi Healthcare Services, organisasi layanan kesehatan terbesar kedua di Israel. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk menguji dampak pendekatan tim terhadap penyediaan dan penerimaan layanan preventif. Tiga model perawatan dibandingkan. Model Kolaboratif terdiri dari seorang dokter dan perawat terdaftar; Model Kerja Tim terdiri dari ahli gizi, dokter, perawat terdaftar, dan pekerja sosial; dan Model Praktik Mandiri terdiri dari dokter praktik tunggal. Perawatan Model Kolaboratif dan Kerja Tim memiliki tingkat penjadwalan janji temu yang lebih proaktif, partisipasi pasien dalam kelompok pendidikan kesehatan, dan hasil kesehatan menengah yang lebih baik seperti tes darah tersembunyi, kadar lipid, dan vaksinasi influenza bila dibandingkan dengan praktik dokter independen. Prediktor tambahan terhadap penerapan pengobatan preventif dan pendidikan kesehatan yang lebih tinggi adalah pekerjaan profesional kesehatan (perawat dan ahli gizi) dan praktik kesehatan pribadi profesional kesehatan.

Pada tahun 2010, World Health Organization (WHO) dan organisasi interprofesional internasional terkemuka lainnya mengadopsi istilah “interprofesional”. WHO mendefinisikan tim interprofesional dalam konteks pendidikan, dan definisi mereka juga berlaku untuk praktik klinis. Istilah “interprofesional” (IP) berlaku ketika dua atau lebih profesi belajar atau berlatih bersama untuk meningkatkan hasil kesehatan. Sebaliknya, “multiprofesional” berarti lebih dari satu, namun tidak berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Praktik interprofesional vs. multiprofesional atau multidisiplin lebih akurat menggambarkan apa yang diinginkan dalam tim layanan kesehatan.

Dua kriteria penting untuk tim yang berkelanjutan dan efektif mencakup kepemimpinan yang baik dan struktur tim yang kuat. Dalam sistem kesehatan, kepemimpinan memiliki peran penting dalam mendukung tim IP. Karakteristik utamanya mencakup pemodelan dan advokasi kerja tim IP, penyediaan sumber daya dan infrastruktur (lingkungan, staf, pelatihan, insentif, dll.), dan mendorong kepemimpinan tim bersama, tujuan dan pengambilan keputusan. Schor et al. mencatat pentingnya kepemimpinan dan dukungan organisasi dalam kerja tim, melibatkan anggota tim IP, memberikan pelatihan, dan mengevaluasi kebijakan biaya atau insentif untuk kinerja.

Selain kepemimpinan, komposisi dan struktur tim juga penting untuk mencapai kinerja dan hasil yang optimal. Dalam studi Schor et al., disiplin profesional yang diwakili dalam Model Kolaboratif mencakup dokter dan perawat, dan Model Tim mencakup dokter, perawat, ahli gizi, dan pekerja sosial. Meskipun struktur tim, peran, dan interaksi tidak dievaluasi dalam penelitian ini, komposisi dan peran tim perawatan interprofesional idealnya ditentukan oleh kebutuhan perawatan pasien. Langkah pertama ketika mengembangkan tim perawatan primer IP yang efektif adalah menilai kesenjangan dalam layanan pasien dan kebutuhan pasien. Jumlah dan jenis profesi akan dikerahkan secara optimal untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Continuing professional development (CPD) dan Interprofessional education (IPE)

Schor et al. mengidentifikasi hubungan antara pelatihan pengobatan preventif yang diberikan oleh organisasi layanan kesehatan dan penerapan tindakan preventif, serta alat pendidikan kesehatan yang diberikan pada pasien. Para profesional yang terlibat dalam Model Teamwork dan Kolaborasi IP yang menerima pelatihan pengobatan prevensi memberikan layanan pengobatan preventif dan pendidikan kesehatan pada tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan model dokter independen. Pengembangan profesional berkelanjutan (CPD), yaitu pendidikan dan pelatihan bagi dokter yang berpraktik, membantu menciptakan dan meningkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dirancang untuk mempertahankan kompetensi profesional dan kualitas layanan, kepercayaan diri dalam praktik, dan kepuasan kerja. CPD khusus untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan, seperti layanan preventif dan kesehatan masyarakat, serta kompetensi kerja tim IP membantu mendukung penyedia layanan kesehatan kolaboratif yang siap melakukan praktik.

IPE dalam klinis diperlukan seperti halnya CPD. Untuk membangun dan mendukung keterampilan tim IP, CPD sebagai kompetensi dasar IP dibutuhkan untuk meningkatkan perawatan berbasis tim IP di layanan kesehatan primer. Khusus untuk pengetahuan klinis dan layanan preventif, Kerangka Kurikulum Preventif Klinis dan Kesehatan Masyarakat/Clinical Prevention and Population Health Curriculum (CPPH) adalah sumber daya yang mengidentifikasi konten pendidikan utama untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum siswa dan CPD. Kolaborasi antara lingkungan akademis dan praktik dalam kompetensi berbasis tim IP dan klinis dapat bermanfaat bagi pasien, tim, dan praktik.

Selengkapnya dapat diakses di:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7092466/

 

 

 

Hari Eliminasi Kanker Serviks Sedunia pada tanggal 17 November dan Hari kanker Pankreas Sedunia pada 21 November merupakan peringatan untuk meningkatkan perhatian dan kewaspadaan terhadap kanker lebih dini yang dapat diupayakan melalui skrining awal dan pengobatan secara komprehensif. masifnya kampanye dalam meningkatkan kesadaran mengenai kanker tentu harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan kanker serta kemajuan teknologi dalam memperbanyak pilihan dalam terapi kanker. Selain skrining awal dan terapi utama dalam kanker, aspek lain yang juga perlu diperbaiki yakni layanan suportif kanker agar kebutuhan selama terapi dapat terpenuhi. Intervensi multidisiplin secara terintegrasi konseptual dalam pelayanan kanker memerlukan 7 domain kunci, yaitu informasi, emosional, praktik, fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Studi yang dilakukan Meinir et. al., pada tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan Delphi untuk melakukan tinjauan pustaka dalam mengidentifikasi istilah konsensus untuk definisi perawatan suportif dan membuat kerangka konseptual kontemporer untuk perawatan suportif menunjukkan bahwa layanan suportif kanker dengan memberikan perawatan suportif memerlukan pendekatan multidisiplin, dalam penyaringan, penilaian, pengelolaan, intervensi, dan pengobatan efek samping, gejala, dan kebutuhan pasien kanker, pengasuh, dan keluarga. Perawatan suportif diberikan di semua tatanan layanan kesehatan, di semua tahap jalur kanker mulai dari diagnosis hingga kesintasan dan akhir hayat. Penyediaan perawatan suportif dirancang untuk memberdayakan dan meningkatkan pengambilan keputusan; memaksimalkan toleransi dan manfaat dari terapi; meringankan gejala kanker dan efek samping pengobatan; mengoptimalkan otonomi fungsional, kesejahteraan dan hasil kesehatan; dan meningkatkan kemampuan mengatasi, perawatan diri dan martabat.

Meskipun perawatan suportif kanker telah lama dikenal sebagai komponen penting dari pemberian layanan kanker, bukti yang dipublikasikan menunjukkan beban tinggi berkelanjutan dari kebutuhan yang tidak terpenuhi di semua domain perawatan suportif bagi banyak kelompok pasien, di semua tahap perawatan kanker mereka. Temuan studi ini menunjukkan bahwa fokus pada investasi, meskipun penting, dapat mengabaikan masalah penting, yakni, perawatan suportif lebih dari sekadar serangkaian layanan terpisah yang terjadi bersamaan dalam layanan kanker, tetapi lebih merupakan kerangka kerja konseptual yang memandu perencanaan, penyediaan sumber daya, dan pemberian perawatan kanker. Penerapan pendekatan yang digerakkan oleh pasokan atau layanan untuk perawatan suportif kanker secara konsisten gagal menunjukkan nilai bagi pasien atau sistem kesehatan dan telah mengakibatkan divestasi dalam pemberian perawatan suportif yang komprehensif.

Studi ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk memfokuskan kembali perawatan suportif kanker. Kerangka kerja perawatan kanker dalam studi ini yang telah diperbarui, dikembangkan dan didukung melalui konsensus oleh para ahli internasional, mengarahkan kembali percakapan tentang perawatan suportif kanker dari diskusi tentang pemberian layanan dan intervensi terpisah ke kerangka acuan sistem kesehatan berbasis nilai yang berkaitan dengan pengurangan fragmentasi dan pencapaian hasil yang penting bagi pasien.

Pada tingkat pasien perorangan, pernyataan dan kerangka kerja yang diperbarui memfasilitasi identifikasi kebutuhan pasien pada tingkat populasi dan individu. Pada tingkat layanan kesehatan, pernyataan dan kerangka kerja tersebut memberikan peluang untuk mengeksplorasi peningkatan kinerja sistem perawatan kesehatan, efektivitas biaya perawatan kanker terpadu, dan demonstrasi peningkatan melalui penggunaan indikator kualitas kontemporer. Pada tingkat klinis, kerangka kerja dan indikator kualitas memberikan peluang untuk lebih memahami kebutuhan pelatihan tenaga kerja dan persyaratan keterampilan, dan lebih memungkinkan dokter perorangan untuk memahami peran mereka dalam penerapan perawatan kanker terpadu multidisiplin. Perawatan suportif sering kali disalahpahami sebagai aspek opsional atau tidak penting dari perawatan kanker.

Selengkapnya dapat diakses melalui:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9747818/