Menjamin Mutu Pelayanan Kebidanan melalui Bidan yang Berkualitas

Isu ketenagaan merupakan salah satu isu yang masih belum terpecahkan sampai sekarang di Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya, jumlah tenaga yang sangat minim dan penyebaran yang tidak merata merupakan hal yang masih sering dijumpai. Apalagi di era JKN sekarang ini, isu ini diprediksi akan memperburuk pelayanan kesehatan dan memperbesar gap antara daerah yang maju dan daerah tertinggal dalam pelayanan kesehatan. Terlepas dari isu tersebut pernahkan kita bertanya, bagaimana kualitas kompetensi dari tenaga yang ada sekarang ini? Apakah berkualitas atau hanya sekedar “ada” saja? Apabila jawabannya tidak maka hal ini merupakan masalah yang serius karena akan berefek domino, sudah tenaganya kurang yang ada pun belum tentu berkualitas.

Salah satu jenis tenaga yang mendapat perhatian penting adalah bidan. Hal ini karena bidan mempunyai peranan penting dalam sistem pelayanan kesehatan, selain bertanggungjawab menyelamatkan ibu dalam proses kelahiran bidan juga harus memastikan anak yang dilahirkan selamat dan sehat tanpa komplikasi apapun, ada 2 nyawa yang menjadi tanggung jawab bidan, yakni ibu dan bayinya. Selain itu untuk daerah-daerah terpencil (desa) bahkan masih terjadi di perkotaan, bidan merupakan orang pertama yang dicari untuk mendapat pengobatan dasar, biasanya setelah pelayanan dari bidan tidak berhasil barulah masyarakat pergi ke dokter atau puskesmas. Menurut Morolong & Chabeli, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang baik, sistem kesehatan membutuhkan bidan dan perawat yang kompeten.

Yang menjadi pertanyaannya sekarang apakah bidan-bidan kita sekarang ini sudah kompetent? Untuk menjawab hal ini salah satu penelitian dari Seani A, dkk bisa menjadi bahan pertimbangan yang menarik untuk kita memperbaiki mutu pelayanan bidan kita. Seani, dkk melakukan pengukuran kompetensi bidan-bidan terkait pencegahan low Apgar Score pada neonatus di Afrika Selatan, tepatnya pada 130 orang bidan di 3 rumah sakit daerah di Distrik Vhembe, Propinsi Limpopo. Dari 130 orang bidan yang ikut sebagai responden 70,5% diantaranya berusia kurang dari 40 tahun, hal ini menurut Seani, dkk merupakan hal yang baik karena bidan-bidan muda biasanya lebih fresh dan punya banyak pengetahuan baru yang membantu dalam memberikan pelayanan. Namun bukan berarti bidan senior (yang berusia lebih tua) tidak diperlukan, mereka sangat diperlukan untuk mentoring dan sharing experience kepada junior atau adik-adik mereka yang lebih muda.
Seani, dkk membagikan angket berupa daftar skill atau kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang bidan dan responden harus menjawab sesuai dengan persepsi mereka apakah mereka merasa punya kompetensi yang baik untuk setiap skill tersebut atau tidak. Hasilnya cukup mengejutkan karena lebih dari 50% bidan-bidan tidak merasa berkompeten untuk beberapa skill seperti mengukur tekanan darah dengan benar, mengukur diameter kepala bayi, managemen efek dari Demerol, persalinan sungsang, persalinan vakum dan vorsep, distosia bahu, interpretasi CTG, dan pengukuran pada kasus Caput 2++. Skilll-skill tersebut merupakan skill minimal yang harus dimiliki seorang bidan untuk menjamin ibu dan bayi yang dilahirkan sehat tanpa komplikasi (Apgar Skor kurang dari 10/10). Seani, dkk menelusuri lebih lanjut ternyata skill-skill tersebut sudah diberikan atau diajarkan pada saat pendidikan bidan dulu, dan bahkan ada juga yang dilatih kembali pada saat capacity building di rumah sakit.

Oleh karena itu Seani, dkk memberikan rekomendasi sebagai berikut :

  1. Mentoring secara berkelanjutan untuk bidan-bidan muda atau yang baru lulus dan baru bekerja di rumah sakit oleh bidan senior yang bertanggung jawab di unit maternitas atau bisa juga melibatkan dosen atau pembimbing dari organisasi pendidikan bidan yang kompeten.
  2. Kebijakan, norma, manual, dan SOP yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan harus terus direview, diperbaharui dan disosialisasikan kepada seluruh bidan untuk menjadi perhatian.
  3. In-service Education kepada semua bidan yang terlibat dalam pelayanan dalam bentuk workshop, symposium, short course, dan sebagainya. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus selain untuk meningkatkan kompetensi bidan hal ini juga sebagai refreshing pengetahuan bagi mereka.

Terkait dengan masalah kekurangan tenaga yang masih menjadi prioritas kita di Indonesia, menurut Hoope-Bender, dkk dalam pemenuhan tenaga kesehatan, investasi di bidang pendidikan saja tidak akan berhasil tanpa adanya perbaikan regulasi, manajemen SDM, dan lingkungan tempat tenaga tersebut akan bekerja. Apabila 3 komponen ini berjalan baik maka tidak hanya jumlah tenaga saja yang terpenuhi namun juga menjamin mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks pemenuhan tenaga bidan, hal ini ditegaskan oleh Renfreu, dkk yang menyatakan bahwa pelayanan kebidanan yang bermutu berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, hal ini hanya bisa tercapai apabila dikerjakan oleh bidan yang berpendidikan, terlatih, berlisensi, dan diatur dengan aturan yang jelas. Semua itu harus terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan, yakni dalam hal kerjasama tim yang efektif, sistem rujukan, dan sumber daya kesehatan yang mencukupi.

Hal ini bisa menjadi masukan yang baik bagi kita untuk menyempurnakan sistem pelayanan kesehatan kita demi menjamin mutu kesehatan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

Oleh : Stevie Ardianto Nappoe, SKM-Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran-UNDANA
Sumber : Seani. A, et all. 2013. Competence of Midwives with Regard to The Prevention of Low Apgar Scores among Neonates. International Journal of Research in Medical and Health Sciences (IJRMHS) Nov. 2013, Vol. 3, No. 3, ISSN : 2307-2083. http://www.ijsk.org/uploads/3/1/1/7/3117743/1_nursing.pdf 

Renfreu, J. Mary, et all. 2014. Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. Lancet; 384: 1129–45.
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(14)60789-3.pdf 

 

Quality Incentive Payments: Team-based or Individualized?

payJuly 06, 2015 12:28 pm Sheri Porter – Pay-for-performance programs first appeared on the health care landscape more than decade ago, and ever since then, stakeholders have been struggling with how to best reward health care professionals for their good work. Are physicians and other health care professionals best incentivized with payment based on individual-level work or with team-based compensation?

Continue reading

ICMR to begin research in ‘Quality of care in pregnancy and childbirth’ soon

pharmabizIndian Council of Medical Research (ICMR) will soon begin research in the area of ‘Quality of care in pregnancy and childbirth’.

The research areas under this project include interventions using quality maternal health indicators as an outcome; evidence on the sustainability of proven interventions including evidence on feasibility of implementation and scale up in a variety of settings;

 

Continue reading

RSUD Sumedang Intensifkan IGD Menjelang Lebaran

rs sumedangSUMEDANG, (PRLM).- Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang akan mengintensifkan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H.

Upaya itu guna menangani para pasien emergency, terutama yang mengalami kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di perjalanan ketika mudik Lebaran ke kampung halamannya. Terlebi jika kecelakaannya menonjol (lakajol) yang menimbulkan lebih dari lima korban tewas.

Continue reading

New online tool compares quality of local long-term care homes

the recordWATERLOO REGION — No longer will people deciding on long-term care have to rely on personal anecdotes or how a home looks or during a quick visit.

Now they can use an online tool that measures the quality of care in long-term care homes across Canada and allows comparisons.

Researchers at the University of Waterloo lead the development of criteria used for the tool, launched this week by the Canadian Institute for Health Information.

“It empowers the public by giving them information that they can use to make decisions or ask questions about quality of care,” said Prof. John Hirdes of UW’s school of public health and health systems.

“Now you can judge for yourself.”

The searchable database includes more than 1,000 facilities in nine provinces.

Continue reading

Urusan Kesehatan di NTT Perlu Disinkronkan

suarapembaharuanKupang- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya mensosialisasi pelaksanaan kesehatan di NTT. Hal itu untuk penguatan Sistem Kesehatan Daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, melalui Kepala Biro Kesra NTT, Bertholomeus Badar,SH, MM pada acara lokakarya di Hotel T-More, Kupang, Selasa, (30/6).

Continue reading

The Quality Of Health Care You Receive Likely Depends On Your Skin Color

huff postUnequal health care continues to be a serious problem for black Americans.

More than a decade after the Institute of Medicine issued a landmark report showing that minority patients were less likely to receive the same quality health care as white patients, racial and ethnic disparities continue to plague the U.S. health care system. That report, which was published in 2002, indicated that even when both groups had similar insurance or the same ability to pay for care, black patients received inferior treatment to white patients.

Continue reading

Di Gerbang Tol Cipali Ada Posko Kesehatan Khusus Mudik

tol cipaliTEMPO.CO , Subang: Dinas Kesehatan Subang, Jawa Barat menyiapkan satu posko khusus pengobatan gratis buat para pemudik yang menggunakan ruas jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali). “Lokasinya di pintu gerbang tol Cilameri Subang kota,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Budi Subiantoro kepada Tempo, Senin, 29 Juni 2015.

Continue reading