Author: Div Mutu

Policy Brief Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan

Kualitas pelayanan atau Quality of Care (QOC) merupakan tujuan utama dalam upaya peningkatan sistem kesehatan di negara-negara skala menengah ke bawah (Low and Middle Countries- LMICs). Kualitas pelayanan kesehatan di berbagai aspek menjadi perhatian kita semua, demikian juga dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Salah satunya adalah pelayanan rawat jalan, dimana saat ini masih terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan di negara-negara dengan skala tersebut masih buruk. Untuk menilai mutu pelayanan kesehatan tersebut, dilihat dari beberapa aspek, meliputi; inputs (fasilitas, staf, perlengkapan, suplai), proses (kepatuhan protokol dan standar pelayanan), dan outcomes (gejala yang muncul, usia hidup, komplikasi atau outcome yang buruk).

Di sisi lain, Universal Health Coverage (UHC) yang ‘diperkenalkan’ di LMICs of the Asia Pacific Region mengindikasikan munculnya masalah terkait mutu yakni rendahnya mutu pelayanan kesehatan serta diperlukannya strategi dan regulasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tersebut. Berbagai penerapan strategi untuk meningkatkan pelayanan rawat jalan dilaksanakan di negara-negara ini, namun berbagai pertanyaan muncul terkait hal tersebut, seperti; apakah strategi yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau apakah strategi yang diterapkan sesuai dengan skala yang ada.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, maka policy brief berikut diharapkan dapat ‘menelusur’ permasalahan yang ada di pelayanan rawat jalan, me-review berbagai strategi peningkatan kualitas pelayanan rawat jalan, serta memberikan pedoman yang dapat dipergunakan oleh pembuat kebijakan di negara-negara skala menengah ke bawah tersebut. Secara lengkap policy brief tersebut dapat diakses di link berikut: Policy Brief: Quality of Care – What are effective policy options for governments in low- and middle-income countries to improve and regulate the quality of ambulatory care?

Selain memaparkan upaya peningkatan kualitas pelayanan di rawat jalan melalui pemaparan policy brief, minggu ini akan dimuat pula artikel terkait upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui kewaspadaan pada proses administrasi obat dan upaya pencegahan kesalahan pemberian obat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Seluruh paparan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya pengetahuan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan Quality of Care di setiap lini pelayanan kesehatan (LEI).

{module [152]}

Repotase Kegiatan Seminar Bedah Buku Inovasi KIA

23mar-2 Pada aspek Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) capaian MDGs Indonesia belum sesuai dari target yang diharapkan. diantaranya adalah menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 32 per 1000 KH, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 359 per 100.000 KH dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita menjadi 18,4%. Tetapi angka tersebut masih jauh dari target sebesar AKB 19 per 1000 KH, AKI 102 per 100.000 KH dan prevalensi gizi kurang 18,8%. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Bedah Buku Inovasi KIA di Ruang Senat, Gd KPTU Lt. 2 FK UGM Yogyakarta pada Rabu, 18 Maret 2015, yang diselenggarakan pkl. 08.00-16.00wib. Dalam diskusi juga terungkap bahwa terdapat beberapa penyebab mengapa target MDGs dalam sektor KIA tidak tercapai diantaranya adalah:

Edukasi untuk Membangun Budaya Anti Fraud di Rumah Sakit

23mar-1

RSUD Sidoarjo menyelenggarakan Seminar Pengetahuan Dasar Pencegahan dan Pengendalian Fraud Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Kamis, 12 Maret 2015 lalu. Acara yang bertempat di ruang Hipocrates ini bertujuan memberi wawasan kepada seluruh staf RSUD Sidoarjo dan beberapa peserta dari rumah sakit sekitar serta verifikator dan kepala cabang BPJS di wilayah sekitar mengenai fraud layanan kesehatan. drg. Syaf Satriawarman, Sp. Pros. selaku Wadir Perencanaan dan Pendidikan RSUD Sidoarjo berharap setelah paham mengenai fraud layanan kesehatan, peserta dapat berpartisipasi membangun budaya anti fraud di rumah sakit. Narasumber dalam seminar ini adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Ph.D; dr. Hanevi Djasri , MARS; dan drg. Puti Aulia Rahma, MPH dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM. Seminar setengah hari ini berjalan hangat dan diikuti dengan antusiasme peserta saat sesi diskusi.

Clinical Pathway 4 RSUD Sister Hospital

23mar

ENDE- Kegiatan yang didanai oleh AIPMNH (Australia Indonesia Partnership for Maternal & Neonatal Health) bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FK UGM) dilaksanakan dengan mengundang tim RSUD dari wilayah sister hospital. Pada kegiatan ini 4 dari 9 wilayah Sister Hospital hadir dalam pelatihan clinical pathway yang dilaksanakan di Ende pada tanggal 3-5 Maret 2015.Tidak semua wilayah sister hospital diundang dalam kegiatan pelatihan di Ende karena kegiatan akan dibagi menjadi 2 Gelombang. Yakni Gelombang I dilaksanakan di Ende dengan mengundang peserta dari RSUD Ende, RSUD Bajawa, RSUD Eka Patah-Waikabubak dan RSUD Kefa menanu.Gelombang kedua akan dilaksanakan di Kupang dengan mengundang RSUD Soe, RSUD Ruteng, RSUD Waingapu, RSUD Larantuka dan RSUD Lembata pada tanggal 7-9 April mendatang. Masing-masing RSUD terdiri dari 5 orang kecuali Tim RSUD Ende yang terdiri dari 9 orang peserta. Semua peserta yang hadirdalam pelatihan sudah mempersiapkan topik yang akan dibahas,dilengkapi dengan membawa serta SPM/SAK dan Rekam Medis serta komposisi tim yang komplit yakni terdiri dari Dokter, Perawat dan Bagian Rekam Medis.

Pelatihan Standar Akreditasi Puskesmas Kota Balikpapan

Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas. Dengan akreditasi, puskesmas akan memiliki arah dalam perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Tentunya, status akreditasi bukan merupakan tujuan utama, melainkan satu bentuk penghargaan atas pencapaian organisasi puskesmas terhadap mutu pelayanannya.

Dinas kesehatan Kota Balikpapan sebagai induk dari puskesmas di wilayahnya, berupaya untuk mengikuti roadmap Kementerian Kesehatan RI dalam mengembangkan mutu pelayanan puskesmas. Langkah awal yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah dengan memfasilitasi pelatihan standar akreditasi puskesmas bagi 10 puskesmas kota Balikpapan. Fasilitasi kegiatan pelatihan dilakukan dengan bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK) FK UGM.

Physician EHR Use Vital in Healthcare Quality Improvement

alert When considering EHR integration, the way physicians use certain EHR features should be addressed, as there may be key differences among a group of doctors. Physician EHR use could correlate with the costs and quality of care at medical facilities.

Perlu Standar Pelayanan Medis Nasiona

mutu JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu segera menetapkan standar pelayanan medis nasional untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, termasuk bagi golongan yang kurang mampu.

Jangan Lengah, Medication Error Selalu Mengancam

Beberapa pekan lalu kembali kita dikejutkan dengan munculnya kejadian sentinel di salah satu RS swasta besar di Indonesia, kejadian sentinel yang terkait dengan kematian pasien akibat medication error dimana obat anestesi spinal yang diberikan ternyata memiliki isi yang berbeda dengan isi yang tertera dalam kemasan obat.

Terlepas dari pihak mana penyebab kejadian ini dapat muncul, namun kejadian ini mengingatkan kita semua bahwa sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit (RS) selalu memiliki risiko dalam memberikan pelayanan kesehatannya. Meski RS telah menerapkan berbagai standar dalam mencegah risiko tersebut muncul namun para pimpinan dan staf tidak boleh lengah sedikit pun, seluruh standar tersebut harus senantiasa dipelihara dan dipantau kepatuhan penerapannya dilapangan.

Paling tidak ada 3 kegiatan dalam manajemen risiko dalam layanan kesehatan, yaitu identifikasi risiko, analisa risiko dan pengelolaan risiko. Identifikasi risiko perlu dilakukan dalam setiap tahap pelayanan kehatan, termasuk pada kasus tersebut diatas adalah pada saat penerimaan obat dari rekanan, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penilaian terhadap proses produksi obat oleh rekanan, proses penilaian ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh RS atau dilakuan oleh institusi regulator terkait.

Analisa risiko terkait dengan menilai seberapa sering risiko tersebut dapat muncul, seberapa parah apabila terjadi dan bagaimana tingkat kesulitan dalam mendeteksinya, risiko yang sering terjadi, berdampak besar apabila terjadi dan sulit dideteksi merupakan risiko yang harus segera dikelola. Namun bila sebaliknya maka risiko tersebut tidak perlu ditindak lanjuti, dapat dianggap sebagai risiko yang dapat diterima.

Meskipun demikian, risiko yang sangat jarang terjadi namun berdampak besar hingga menyebabkan pasien meninggal haruslah dikelola dengan baik. Pengelolaan meliputi menghilangkan penyebab munculnya risiko, merancang ulang (redesign) hingga mencari sumber pembiayaan (asuransi) apabila risiko tersebut muncul. (HD)

{module [152]}

Pencegahan Medical Error di Rumah Sakit

Medical error berbeda dengan Malpraktik, medical error adalah tenaga kesehatan atau dokter yang memberikan terapi atau tindakan yang tidak seharusnya dilakukan sedangkan malpraktikadalah suatu hal yang tidak seharusnya boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan . Keduanya seringkali dianggap sama menjadi bulan-bulanan media dan dituliskan dalam judul besar yang tendensius, “Apakah dokter XX melakukan malpraktik?” meskipun pada saat penyelidikan tidak ditemukan adanya kejadian malpraktik, namun bola salju yang digulirkan semakin besar sehingga menimbulkan isu tidak sedap dikalangan rumah sakit. Medical error merupakan sesuatu yang humanis, satu kesalahan dari ribuan tindakan, tetapi sedapat rumah sakit mencegah kejadian ini hingga mendekati angka 0%.

Dampak dari medical error sangatlah merugikanpasien akan menjalani hari rawat yang lebih lama serta peningkatan angka kecacatan serta kematian . Terdapat 7 teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya medical error di lingkungan rumah sakit.

Tabel 1. Metode Deteksi dan Investigasi Medical Error

Metode	Keunggulan	Kelemahan	Efikasi	Biaya
Chart Review	Retroaktif, data dapat dihapus dan kriteria standar	Kesalahan latent tidak terungkap, sulit dilakukan, membutuhkan waktu serta indikator yang sulit	Standar emas untuk mendeteksi kejadian tidak diharapkan,	Pelatihan pada reviewer
Claim Data	Data lokal, dapat menangkap kesalahan yang sering terjadi	Implikasi hukum sulit dihindarkan	Dapat mendeteksi kejadian tidak diharapkan	Membutuhkan pelatihan pada reviewer
Laporan Insidental	Data yang dikumpulkan berkualitas	Hanya mendeteksi kejadian yang berat dan menimbulkan kematian, budaya menyalahkan dan mempermalukan	Medical error mudah untuk terdeteksi, dapat segera membuat rencana koreksi	Root cause analisis
Pemeriksaan Administratif	Data retroaktif dan terstandar	Absennya data-data klinis	Membuat data-data statistik	Evaluasi rutin
Monitoring komputer	Integrasi berbagai sumber data, real time	Software yang buruk, SDM yang kurang handal	Kesalahan penulisan resep dan kesalahan saat dispensing	Membutuhkan software canggih dan implementasi yang baik
Peninjauan Langsung	Akurat	Membutuhkan waktu, pelatihan yang sulit	untuk melaporkan kesalahan administrasi	Pelatihan Perawat
Monitoring pasien	Data dari pasien yang telah pulan	Tidak memiliki tools yang standar	Pengembangan masa depan	Pelatihan Perawat

Selain teknik diatas, interview dengan pasien dapat dikerjakan untuk dapat melihat secara langsung kualitas pelayanan keperawatan dan tindakan medis yang dilakukan, menggunakan form kepuasan pasien, atau format yang telah disusun sebelumnya. Cara ini efektif untuk dilakukan, mengingat medical error biasanya terjadi karena komunikasi yang buruk dengan pasien.

Penyusunan panitia audit medik internal dapat menemukan akar masalah kesalahan secara objective tanpa adanya implikasi hukum. Audit tidak dapat memastikan bahwa outcome pasien akan selalu baik, tetapi dapat memastikan apakah proses pengobatan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan guideline yang ada. Tetapi audit medik memiliki kekurangan, yakni membutuhkan waktu dan usaha lebih serta fasilitator yang mengerjakan harus terlatih untuk tidak saling menyalahkan atau mempermalukan. Untuk membangun budaya proaktif didalam lingkungan organisasi penggunaan form FMEA atau Failure, Mode, Effect and Critical Analysis sangat direkomendasikan sebagai tindakan analisis poin-poin pelayanan yang kritis dan sensitif, seperti misalnya pemberian infus kalium klorida atau kemoterapi pasien kanker. Analisa resiko dapat dihitung dengan formulasi resiko prioritas dimana tingkat keparahan dikali tingkat kejadian dikali potensi deteksi. Formulasi resiko prioritas tertinggi akan menjadi prioritas utama tindakan pencegahan. Contoh aplikasi FMEA di rumah sakit dapat dilihat pada link berikut ini.

Dalam rangka pembentukan sebuah sistem yang aman dari medical error, penting untuk dilakukan setiap organisasi kesehatan adalah rencana pembelajaran dari kasus yang pernah terjadi sebelumnya serta deteksi dini potensi medical error melalui pertemuan pembahasan reportase kasus maupun data-data hasil penelitian yang pernah dilakukan. Berbagai rekomendasi pencegahan teknis telah dikeluarkan oleh berbagai organisasi, diantaranya, FDA (Food and Drug Administration, UK-NHS (National Health Service), dll.

Oleh : dr. M. Hardhantyo Puspowardoyo

Sumber :
Grober E., Bohnen J., 2005.Defining medical error. Can J Surg. 48(1): 39–44 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211566/pdf/20050200s00009p39.pdf
Undang-undang no. 23 Tahun 1992 tentang tenaga kesehatan.
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_92.htm

deVries EN, Ramrattan MA, Smorenburg SM, Gouma DJ,Boermeester MA. 2008. The incidence and nature of in-hospitaladverse events: a systematic review. Qual Saf Health Care 17: 216–23.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2723204/pdf/bcp0067-0651.pdf
Montesi G., Lechi A., 2009. Prevention of medication errors: detection and audit. British Journal of Clinical Pharmacology. 67:651-655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2569153/pdf/QHE-17-03-0216.pdf

{module [150]}

Mengenal Lebih Jauh Tentang “Medication Error” Dalam Proses Peresepan

Medication error atau kesalahan dalam pemberian obat merupakan hal yang banyak dijumpai di rumah sakit. Sekarang ini banyak berita dan headline yang mengupas secara tajam akan hal tersebut bahkan sampai menjadi masalah kesehatan nasional karena sudah membuat pasien kehilangan nyawa. Rumah sakit tidak lagi dipandang sebagai tempat yang aman untuk menyembuhkan penyakit, ada kekhawatiran dari masyarakat akan memburuknya kesehatan bahkan sampai kematian saat proses pengobatan berlangsung. Penelitian menunjukan bahwa medication error dan efek samping dari obat merupakan penyebab utama dari kerugian rumah sakit yang menjurus pada kecacatan dan bahkan kematian, jumlahnya mencapai 6.5% dari penerimaan rumah sakit.

Penelitian lain dengan metode observasi langsung kepada pemberi layanan pengobatan menunjukan bahwa proses pengemasan dan administrasi merupakan proses yang paling rentan menimbulkan kesalahan pemberian obat pada pasien, dengan kontribusi hampir 20%. Bates, dkk mendefinisikan medication error sebagai sebuah kesalahan dalam proses pengobatan yang mencakup pemesanan, transkripsi, pengemasan, administrasi, termasuk cacatan pemulangan pasien. Dean, dkk lebih lanjut membagi proses peresepan obat menjadi 2 yakni intelektual proses/pengambilan keputusan yang mencakup pengetahuan akan diagnosis, interaksi, dan kontradiksi; dan technical proses yang mencakup komunikasi seperti nama obat, dosis dan form administrasi.

Sebuah study oleh Lisby, dkk di Denmark yang berfokus pada technical proses, melakukan pengumpulan data pada ruang perawatan medis dan bangsal operasi pada 2005 menemukan ada 2467 kemungkinan error dan 43% atau 1067 diantaranya terindikasi sebagai medication error. Kesalahan pemberian dosis dan peresepan adalah kesalahan yang paling banyak dilakukan yakni mencapai 1209 di ruang perawatan dan 1258 di bangsal operasi. Secara statistik tidak ada perbedaan tingkat kesalahan yang terjadi di ruang perawatan dan bangsal operasi.

Lisby, dkk juga menganalisis medication error berdasarkan proses peresepan sampai dengan proses pencatatan pasien pulang. Lisby, dkk menemukan ada perbedaan jumlah error pada proses pemesanan dan transkripsi, hal ini disebabkan karena ada obat-obat yang tidak dipesan tetapi dimasukan dalam medication chart. Selain itu ada juga perbedaan pada proses pengemasan dan administrasi, hal ini disebabkan karena proses administrasi pasien yang kurang baik pada pemeriksaan medis. Kesalahan pada proses administrasi ini diantaranya adalah kurangnya kontrol terhadap identitas pasien, kesalahan waktu pemberian, dan kesalahan distribusi obat; hal ini sangat merugikan pasien karena bisa saja pasien menerima obat dengan dosis yang tidak sesuai.

Berdasarkan pada temuan-temuan tersebut, Lisby, dkk menyarankan beberapa hal diantaranya :

Pada proses pemesanan dan transkripsi diperlukan suatu sistem yang baku, yang mengatur proses pemesanan dan transkripsi. Medication chart, paper, ataupun dalam bentuk elektronik harus menjabarkan secara jelas komponen yang diperlukan adar tidak menimbulkan keraguan pada peresepan, terutama terkait bentuk obat dan rutenya. Hal ini sangat penting karena seringkali perawat salah menginterpretasikan resep dan formulasi obat pada rekam medis.
Kesalahan yang paling banyak terjadi pada proses pengemasan adalah pengurangan/penghilangan dosis, sedangkan pada proses administrasi adalah kurangnya kontrol terhadap identitas pasien dan kesalah waktu pemberian obat. Oleh karena itu hal ini menjadi sangat penting untuk diselsaikan, Lisby, dkk menyarankan untuk mengembangkan teknologi baru untuk mengontrol ketepatan identitas pasien seperti bar code medication untuk memastikan identitas pasien. Namun demikian teknologi ini harus betul-betul dipertimbangkan dalam proses peresepan obat.
Untuk proses pencatatan pasien pulang, Lisby, dkk menyarankan suatu guideline yang baku dan tidak menimbulkan keraguan dalam pencatatan resep. Hal ini didasarkan pada temuan mereka yakni dua per tiga error pada pencatatan pasien pulang terjadi karena kesalahan memasukan resep yang tidak memenuhi syarat pada pencatatan tersebut.

Rekomendasi dari Lisby, dkk bisa jadi merupakan solusi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, terutama mutu peresepan. Agar ke depannya tidak ada lagi pasien yang dirugikan dan rumah sakit tidak dianggap sebagai tempat yang menakutkan ketelitian dalam setiap proses peresepan sangat dibutuhkan.

Oleh : Stevie Ardianto Nappoe, SKM-Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran UNDANA

Sumber : Lisby, et all. 2005. Errors in the medication process: frequency, type, and potential. International Journal for Quality in Health Care, Vol. 17, Number I : pp. 15-22
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/intqhc/17/1/15.full.pdf

{module [150]}