VIDEO PART 1
VIDEO PART 2
Manfaat Rekam Medik Elektronik (RME)
Salah satu penggunaan teknologi informasi (TI) di bidang kesehatan yang menjadi trend dalam pelayanan kesehatan secara global adalah rekam medik elektronik. Di Indonesia, dikenal dengan Rekam Medik Elektronik (RME). RME sudah banyak digunakan di berbagai rumah sakit di dunia sebagai pengganti atau pelengkap rekam medik kesehatan berbentuk kertas.
Secara administratif rekam medis elektronik bermanfaat sebagai gudang penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Selain itu, penggunaan rekam medis elektronik memberikan manfaat kepada dokter dan petugas kesehatan dalam mengakses informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan klinis. Pencatatan rekam medis adalah wajib bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan tindakan medis kepada pasien, sesuai dengan aturan sehingga tidak ada alasan bagi dokter untuk tidak membuat rekam medik tersebut. Rekam medik elektronik merupakan solusi bagi rumah sakit untuk mengatasi berbagai masalah yang sering terjadi di rumah sakit seperti tempat penyimpanan yang besar, hilangnya rekam medis, pengeluaran data yang dibutuhkan, dan lain-lain.
Meski memiliki berbagai manfaat, di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain penggunaan sistem RME atau Electronic Medical Record (EMR) ini sangat sedikit, hanya 15-20 persen dokter yang mengadopsi sistem EMR dan 20-25 persen dari rumah sakit, hal ini disebabkan karena penggunaan sistem EMR memerlukan biaya tinggi (membutuhkan investasi yang lebih besar daripada RM kertas, untuk perangkat keras dan perangkat lunak serta biaya penunjang), kurangnya sertifikasi dan standarisasi, kekhawatiran tentang privasi dan adanya kekhawatiran siapa yang akan membiayai sistem EMR ini.
Pada tahun 2003 RAND Health Information Technology (HIT) mulai melakukan studi untuk lebih memahami peran dan pentingnya EMR dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan menginformasikan kepada pemerintah agar bisa memaksimalkan manfaat dari EMR dan meningkatkan penggunaannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard dkk, antara lain:
- Peningkatan produktivitas: penggunaan sistem EMR dapat mengurangi biaya
- Efisiensi: sistem EMR yang diadopsi, dapat mengurangi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Mengurangi kejadian efek samping obat dalam perawatan rawat inap dan rawat jalan
- Penggunaan HIT untuk perawatan pencegahan jangka pendek.
Sistem EMR dapat mengintegrasikan rekomendasi berbasis bukti untuk layanan pencegahan (seperti ujian screening) dengan data pasien (seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga) untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan layanan tertentu. Sistem ini dapat mengingatkan penyedia layanan untuk menawarkan layanan selama kunjungan rutin dan mengingatkan pasien untuk jadwal perawatan. - Menggunakan HIT untuk penanganan penyakit kronis jangka pendek.
Sistem EMR dapat menjadi instrumen selama proses pengelolaan penyakit (untuk pasien berisiko tinggi, sistem manajemen kasus membantu koordinasi alur kerja, termasuk komunikasi diantara beberapa spesialis dan pasien)
Di Indonesia sendiri, rumah sakit yang telah menjalankan sistem informasi rumah sakit adalah RSUD DR. Soetomo Surabaya. Seluruh transaksi dapat terintegrasi melalui satu pintu. RM RS Soetomo sudah memakai EMR yang sangat memudahkan untuk mengeluarkan RM pasien baik secara rekap maupun detail. Para dokter dapat dengan mudah mengakses data pasien melalui login serta password yang dimilikinya.
Oleh : Armiatin, MPH
Sumber: Hillestad, Richard, et al., Can Electronic Medical Record Systems Transform Health Care? Potential Health Benefits, Savings, And Costs. Health Affairs, 24, No.5 (2005)
{module [150]}
Tools Penunjang Pelayanan Kesehatan Untuk Kesehatan yang Lebih Baik
Kartu Indonesia Sehat (KIS) baru saja diluncurkan menyusul dilantiknya Presiden Joko Widodo serta sejumlah Menteri di Kabinet Kerja. Program yang soft launching-nya dilaksanakan di Jakarta pada 3 November 2014 ini menuai berbagai reaksi, mulai dari yang mendukung sampai yang memberikan opini berbeda, dimana program ini dinilai terlalu terburu-buru, kekuatiran akan terjadi ‘tumpang tindih’ antara program KIS dan program BPJS, serta berbagai reaksi lainnya. Namun tidak sedikit reaksi positif dan optimis disampaikan berbagai pihak lainnya, seperti dari pihak BPJS sendiri yang memberikan dukungan dengan menyatakan akan melayani pemilik KIS.
Terlepas dari berbagai reaksi atas peluncuran program KIS tersebut, dalam pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat memang diperlukan berbagai alat penunjang, baik yang sifatnya langsung ‘bersentuhan’ dengan pelayanan medis maupun penunjang dalam proses memperoleh pelayanan kesehatan itu sendiri, seperti dalam hal ini adalah program KIS yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak ‘mampu’ memperoleh pelayanan kesehatan. Namun tools atau alat penunjang yang terkait langsung dengan proses pemberian pelayanan medis juga tidak kalah pentingnya, salah satunya seperti yang akan dipaparkan pada artikel minggu ini yang akan membahas mengenai Electronic Medical Record (EMR). EMR adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. EMR menjadi salah satu alat yang dinilai dapat memberikan manfaat positif dalam pelayanan kesehatan, karena dengan EMR data pasien dapat diakses langsung, pasien dapat dilacak dengan mudah, dan memberikan perlindungan bagi pasien sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan medis.
Seperti kita ketahui bahwa banyak tools penunjang yang tersedia dan diperlukan dalam proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, namun tentu saja harus diingat bahwa penentuan dan penerapan tools tersebut hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya adalah dengan menentukan tools yang sesuai dengan kebutuhan, mengikuti teknologi yang up to date, dan memenuhi persyaratan penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu sendiri. (lei)
{module [152]}
Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Deteksi dan Penindakan Fraud Dalam Layanan Kesehatan dan Workshop Penyusunan Clinical Pathways
Telah diselenggarakan sosialisasi tentang fraud dan workshop singkat penyusunan clinical pathway di hotel Santika Medan tanggal 30 Oktober 2014. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BPJS Sibolga, Padangsidempuan, Kabangjahe, dan Gunung Sitoli dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-UGM dan Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN). Kegiatan ini diberikan untuk peningkatan kualitas rumah sakit yang berada di wilayah Medan. Peserta berjumlah 40 orang yang terdiridari direktur RS dan komite medis dari rumah sakit swasta dan pemerintah yang ada di Medan.
Pada sesi I, dr Hanevi Djasri MARS memaparkan materi tentang jenis-jenis fraud di Indonesia. Sebagai seorang yang ahli dalam kegiatan anti fraud, dr Hanevi menjelaskan materi dengan detail, mulai dari pengenalan jenis fraud yang ada di Indonesia dan membandingkannya dengan di luar negeri; contoh-contoh fraud yang terjadi di RS; cara mencegah, deteksi dan penindakan fraud di rumah sakit; regulasi penindakan fraud di Amerika; menjelaskan pentingnya menghitung cost of care; pedoman pencegahan, deteksi dan penindakan fraud.
Workshop Penyusunan Clinical Pathway sebagai Landasan Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan di Faskes Tingkat Lanjutan
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan yang bermutu. Perlu alat ukur untuk menjamin mutu layanan kesehatan ini. Salah satunya adalah clinical pathway. Tidak hanya menjamin mutu, clinical pathway juga dapat berfungsi mengurangi ketidakefisienan dalam layanan kesehatan. Inefisiensi ini dapat mengarah kepada fraud dan mengancam keberlangsungan JKN di Indonesia.
Manfaat clinical pathway untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan nampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh rumah-rumah sakit di Indonesia. Kondisi inilah yang mendasari BPJS Kesehatan Kanwil Kalteng – Kalsel bekerja sama dengan PKMK FK UGM menyelenggarakan Workshop Penyusunan Clinical Pathway sebagai Landasan Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan di Faskes Tingkat Lanjutan. Acara yang dilaksanakan di Hotel Rodhita Banjarbaru ini dihadiri oleh 35 rumah sakit se Provinsi Kalteng dan Kalsel. Dua topik yang dibahas dalam workshop ini adalah fraud dalam layanan kesehatan dan penggunaan clinical pathway dalam menjamin mutu layanan kesehatan.
Workshop Penyusunan Clinical Pathway dan Perhitungan Cost of Care di RSA UGM
Kali ini, Tim Pelatihan Penyusunan Clinical Pathway diundang RSA UGM melaksanakan workshop penyusunan clinical pathway. Tim pelatihan yang diketuai oleh dr. Hanevi Djasri, MARS ini memberikan pelatihan pada 7 – 8 Oktober 2014. Sekitar 20 orang yang terdiri dari dokter dan perawat terlibat dalam pelatihan ini.
Ada yang berbeda dalam workshop kali ini. Pedoman Praktek Klinik (PPK) yang dimiliki RSA UGM sudah terintegrasi. PPK ini sudah merupakan gabungan antara Standar Pelayanan Medik (SPM) dan Standar Asuhan Keperawatan. PPK ini juga sudah disusun sesuai cluster yang ada di rumah sakit.
Workshop Penyusunan Clinical Pathway dan Perhitungan Cost of Care di RSUD Natuna
Workshop Penyusunan Clinical Pathway dan Perhitungan Cost of Care di RSUD Natuna dilakukan secara bertahap dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 12 – 13 Agustus 2014. Pertemuan kedua pada 30 September – 1 Oktober 2014. Sedangkan pertemuan ketiga pada 21 – 22 Oktober 2014.
Pada pertemuan pertama, peserta dibekali peran clinical pathway dalam SJSN bidang kesehatan dan konsep clinical pathway. Pada sesi pertama, dr. Hanevi Djasri, MARS, memaparkan pentingnya clinical pathway sebagai alat kendali mutu dan biaya dalam pemberian layanan kesehatan di era JKN. Pada sesi ini Hanevi juga menyampaikan konsep penyusunan clinical pathway mulai dari pengertian, tujuan penyusunan clinical pathway, hingga empat elemen penting yang harus ada dalam clinical pathway.
Workshop Penyusunan Clinical Pathway dan Perhitungan Cost of Care di RSUD Sampit
Workshop penyusunan Clinical Pathway dan Perhitungan Cost of Care di RSUD Sampit dilaksanakan di lantai 2 gedung rawat jalan. Walau dilaksanakan akhir pekan, 27 – 28 September 2014 lalu, workshop berjalan penuh semangat. Klinisi yang terlibat dalam kegiatan ini cukup aktif berdiskusi dan nampak paham dasar-dasar penyusunan clinical pathway. Bahkan banyak yang sangat antusias dalam kerja kelompok sehingga melompati tahapan-tahapan penyusunan clinical pathway ini.
BPJS Kesehatan Siap Layani Peserta Kartu Indonesia Sehat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan siap menjalankan “Program Indonesia Sehat” dan melayani peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang hari ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo.
BPJS Ancam Rumah Sakit Tolak Pasien KIS
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) DKI Jakarta mengancam putuskan kerja sama dengan rumah sakit swasta yang menolak mengobati pasien yang memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“ Kami akan putuskan kerja sama. Pasti sanksi yang diberikan itu tidak menguntungkan pihak rumah sakit.” kata Kepala Humas BPJS Irfan Humaidi saat menghadiri peluncuran KIS, Kartu Indonesia Pintar, Kesejahteraan Sosial dan E-Money di Kantor Pos Jakarta Pusat, Senin.