Liputan6.com, New York Dokter perlu mencuci tangannya dengan baik sebagai cara pencegahan penyebaran penyakit. Sebuah survei menunjukkan, dokter lebih mungkin mencuci tangannya apabila pasien memperhatikannya.
OJK Kemungkinan Tarik Iuran dari BPJS
TRIBUNNEWS.COM – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengisyaratkan, kemungkinan pihaknya tetap menarik iuran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
Joomla Templates
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Reportase DISKUSI PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
DISKUSI PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
“Aspek Hukum Kontrak Rumah Sakit dan BPJS dalam Jaminan Kesehatan”
Oleh: Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes
SURABAYA – Pelaksanaan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini dimungkinkan karena sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih ‘prematur’ sebagai satu sistem yang mapan. Di tingkat PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Kedua) khususnya Rumah Sakit terjadi beberapa kendala. Selain kendala tentang pelaksanaan tarif INA CBG’s yang perlu untuk dievaluasi, muncul juga kendala tentang Hubungan timbal balik yang tidak ‘seimbang’ antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan dalam hak perjanjian kontrak. Azas Konsensualisme yaitu adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak patut dipertanyakan.
Membahas permasalahan tersebut, Minat Studi Administrasi Rumah Sakit Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UNAIR 25 Maret 2014 mengadakan Diskusi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Rumah Sakit dengan tajuk “Aspek Hukum Kontrak Rumah Sakit dan BPJS dalam Jaminan Kesehatan” yang bertempat di Function Hall Rumah Sakit Bedah Surabaya. Acara Diskusi ini merupakan rangkaian rutin dari diskusi bulanan Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan yang sudah digelar kedua kalinya sejak Januari 2014 kemarin.
Diskusi tersebut dihadiri setidaknya oleh 96 orang dari kalangan praktisi, stakeholder Rumah Sakit serta para akademisi pemerhati jaminan sosial. Sebagai Pemateri Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH (Pakar Kebijakan Kesehatan dan Konsultan Rumah Sakit) dan Abdul Mubarok, S.H., M.H., M.ARS (Konsultan Hukum BPJS Kesehatan) serta dimoderatori oleh Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes (Kontributor Web IHQN). Dari waktu3 jam yang disediakan oleh panitia, dihasilkan beberapa critical point yang penting bagi Rumah Sakit untuk dijadikan perhatian dalam membuat kontrak dengan BPJS Kesehatan khususnya bagi Rumah Sakit Swasta.
Critical Point yang dimaksud untuk diperhatikan oleh Rumah Sakit antara lain tentang Cost Management (Cost Awareness), Clinical Pathway, Azas Konsensualisme antara PPK dan BPJS Kesehatan, Rahasia Kedokteran (Rekam Medik) dalam perspektif asuransi.
Sebagai penutup Diskusi kemarin, Pemateri Diskusi memaparkan dalam closing statement, bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan kesehatan 2014 (JKN) patut untuk dievaluasi bersama, termasuk dalam aspek hukum serta ketentuan umum yang mengaturnya. Hal ini termasuk perjanjian kontrak antara PPK (Rumah Sakit) dengan BPJS Kesehatan. Perjanjian kontrak ini mengambil peran sebagai acuan dalam kontinuitas pelayanan. Pelaksanaan evaluasi ini patut diawasi oleh organisasi persatuan Rumah Sakit (PERSI) untuk bersatu dalam mengawal sistem jaminan Sosial khususnya kesehatan yang sudah di Undang-undang kan sejak tahun 2004 yang tentunya berguna untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. (IAR)
Susunan Acara dan Topik Diskusi dapat dilihat dalam tabel berikut:
|
Jam |
Kegiatan |
Pemateri/Moderator |
|
08.30-09.00 |
Registrasi Peserta |
|
|
09.00-09.30 |
Pembukaan dan Sambutan:
|
|
|
09.30-10.30 |
Sesi Pertama: “Health Insurance During JKN Era” |
Widodo J.P, dr., MS., M.PH., Dr.PH |
|
10.30-11.30 |
Sesi Kedua: “Aspek Hukum Asuransi di Indonesia” |
|
|
11.30-12.30 |
Diskusi dan Tanya Jawab |
Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes |
|
12.30-12.45 |
Closing Statement |
Abdul Mubarok, S.H., M.H., M.ARS |
|
12.45-13.00 |
Penutup dan Makan Siang |
– |
Code PINK segera! bila ada kecurigaan bayi hilang
Hendra Firmansyah dari Pusat Jantung Terpadu RSCM menyatakan bahwa apabila tindakan pencegahan penculikan bayi dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga serta meningkatan komitmen seluruh pegawai dalam menggunakan kartu identitas pegawaisudah dilakukan, tetapi penculikan atau kecurigaan adanya penculikan terlanjur terjadi, maka diperlukan sebuah mekanisme yang terstruktur untuk merespon terhadap pelaporan adanya penculikan atau kecurigaan adanya pasien bayi yang hilang.
Mekanisme tersebutdi RSCM (salah satu RS Pemerintah yang telah lulus akreditasi JCI) dan dibeberapa di RS lain dikenal dengan istilah CODE PINK.Code pink adalah sebuah istilah yang menunjukkan adanya penculikan anak di RS. Respon terhadap panggilan code pink akan berbeda di setiap RS, tergantung kepada teta letak dan desain bangunan RS.
Berikut adalah contoh penerapan code pink di salah satu RS di Jakarta.
- Jika diketahui atau dicurigai adanya pasien bayi/anak yang hilang SEGERA teriakkan code pink
- Petugas lain yang mendengar adanya code pink segera menghubungi nomor telepon operator sentral RS dan melaporkan tempat kejadian serta kejadian code pink.
- Batasi akses ke area kejadian
- Security yang bertugas di ruangan/ gedung tempat kejadian segera menutup akses keluar masuk ruangan/ gedung. Periksa semua pengunjung (termasuk staf RS) yang akan keluar gedung terutama pengunjung yang membawa tas besar atau menggunakan jaket/ mantel.
- Operator kemudian akan mengumumkan code pink dan mengaktifkan tim code pink (petugas security, Penanggung Jawab Gedung dan Direktur Keadaan Darurat (DKD) atau Manager on Duty (MOD) ketika di luar jam kerja)
- Petugas ruangan akan mengecek semua area di ruangan tersebut dan mengidentifikasi identitas pasien bayi/ anak yang hilang.
- Komandan Security kemudian menginstruksikan kepada jajarannya untuk menutup semua akses keluar masuk RS. Periksa semua pengunjung (termasuk staf RS) yang akan keluar RS terutama pengunjung yang membawa tas besar atau menggunakan jaket/ mantel.
- Komandan security melaporkan kejadian ke polisi atas izin DKD
- Tim code pink segera menuju ke lokasi dan mengidentifikasi kejadian
- Keluarga diberikan ruangan yang tenang dan senantiasa ditemani staf
- Tim code pink menyerahkan penanganan kasus segera setelah polisi datang
- Polisi mengambil alih penanganan kejadian
Prosedur Code Pink ini harus senantiasa dilakukan simulasi secara berkala, agar semua staf yang bertugas terbiasa dan dapat merespon kejadian dengan cepat dan tepat.
Berdasarkan paparan di atas tampak sangat jelas bahwa pencegahan penculikan lebih sederhana dibandingkan penanganan penculikan yang sangat rumit dan membutuhkan effort yang sangat besar.
Stop! Penculikan Bayi di RS
Di tengah hiruk pikuk kampanye partai politik, media nasional dikejutkan adanya penculikan bayi di salah satu RS di Jawa Barat.Walaupun akhirnya bayi bisa ditemukan dan penculik dapat tertangkap, kejadian ini selayaknya tidak terjadi di RS manapun di Indonesia.
Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia, bahwa penculikan bayi dapat terjadi di RS. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah langkah untuk mencegah hal ini terjadi dan menetapkan sebuah prosedur yang terstruktur jika penculikan terlanjur terjadi.
Tindakan pencegahan yang dapat diterapkan sebenarnya cukup sederhana, tidak selalu memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaan CCTV atau penggunaan access control pada setiap pintu ruangan perawatan. Tindakan pencegahan minimal adalah dengan edukasi kepada pasien dan keluarga serta meningkatan komitmen seluruh pegawai dalam menggunakan kartu identitas pegawai.
Edukasi yang diberikan kepada keluarga adalah edukasi tentang identitas pegawai RS, prosedur rawat gabung bayi dan prosedur serah terima bayi dari keluarga dengan petugas kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka identitas pegawai yang jelas sangat penting dalam tindakan pencegahan ini. Disinilah perlunya komitmen seluruh pegawai RS untuk selalu menggunakan Kartu Identitas Pegawai sesuai kebijakan RS. (Hendra Firmansyah, Pusat Jantung Terpadu RSCM)
{module [152]}
Pasien BPJS Masih Dianaktirikan
BANDARLAMPUNG (jpnn.com) – Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai belum berjalan maksimal. Sebab, masih banyak warga yang menjadi peserta program nasional tersebut dianaktirikan saat berobat. Terkait permasalahan ini, Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun meminta Dinas Kesehatan (Diskes) berperan aktif mengawasi pelaksanaan BPJS.
Standar Jelas, Pasien JKN Bisa Dilayani Lebih Cepat
PADANG, KOMPAS.com– Pelayanan dengan ukuran tertentu (standarisasi) menjadi kunci sukses pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari rumah sakit kepada pasien. Standar JKN yang jelas memungkinkan pasien dengan diagnosis sama mendapat layanan yang setara. Dengan adanya standarisasi, pelayanan JKN juga akan lebih efektif karena pasien hanya melakukan pemeriksaan yang penting baginya.
BPJS Optimis Tak Sampai Gulung Tikar Meski Banyak Kendala
Liputan6.com, Jakarta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan tiga bulan sejak Januari 2014 lalu. Pro dan kontra mewarnai berjalannya program ini. Selain itu berbagai kendala masih juga ditemui di lapangan, namun pihak Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan optimis tidak akan mengalami gulung tikar.
JKN Lebih Berorientasi Pengobatan daripada Pencegahan?
PADANG, KOMPAS.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat sambutan positif dari masyarakat terbukti dari jumlah peserta yang terus meningkat. Dampaknya, biaya kapitasi untuk fasilitas kesehatan (faskes) primer juga terus meningkat. Namun hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan lain, mungkinkah JKN lebih berorientasi pengobatan (kuratif) dibandingkan promotif atau preventif?