Hendra Firmansyah dari Pusat Jantung Terpadu RSCM menyatakan bahwa apabila tindakan pencegahan penculikan bayi dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga serta meningkatan komitmen seluruh pegawai dalam menggunakan kartu identitas pegawaisudah dilakukan, tetapi penculikan atau kecurigaan adanya penculikan terlanjur terjadi, maka diperlukan sebuah mekanisme yang terstruktur untuk merespon terhadap pelaporan adanya penculikan atau kecurigaan adanya pasien bayi yang hilang.
Mekanisme tersebutdi RSCM (salah satu RS Pemerintah yang telah lulus akreditasi JCI) dan dibeberapa di RS lain dikenal dengan istilah CODE PINK.Code pink adalah sebuah istilah yang menunjukkan adanya penculikan anak di RS. Respon terhadap panggilan code pink akan berbeda di setiap RS, tergantung kepada teta letak dan desain bangunan RS.
Berikut adalah contoh penerapan code pink di salah satu RS di Jakarta.
- Jika diketahui atau dicurigai adanya pasien bayi/anak yang hilang SEGERA teriakkan code pink
- Petugas lain yang mendengar adanya code pink segera menghubungi nomor telepon operator sentral RS dan melaporkan tempat kejadian serta kejadian code pink.
- Batasi akses ke area kejadian
- Security yang bertugas di ruangan/ gedung tempat kejadian segera menutup akses keluar masuk ruangan/ gedung. Periksa semua pengunjung (termasuk staf RS) yang akan keluar gedung terutama pengunjung yang membawa tas besar atau menggunakan jaket/ mantel.
- Operator kemudian akan mengumumkan code pink dan mengaktifkan tim code pink (petugas security, Penanggung Jawab Gedung dan Direktur Keadaan Darurat (DKD) atau Manager on Duty (MOD) ketika di luar jam kerja)
- Petugas ruangan akan mengecek semua area di ruangan tersebut dan mengidentifikasi identitas pasien bayi/ anak yang hilang.
- Komandan Security kemudian menginstruksikan kepada jajarannya untuk menutup semua akses keluar masuk RS. Periksa semua pengunjung (termasuk staf RS) yang akan keluar RS terutama pengunjung yang membawa tas besar atau menggunakan jaket/ mantel.
- Komandan security melaporkan kejadian ke polisi atas izin DKD
- Tim code pink segera menuju ke lokasi dan mengidentifikasi kejadian
- Keluarga diberikan ruangan yang tenang dan senantiasa ditemani staf
- Tim code pink menyerahkan penanganan kasus segera setelah polisi datang
- Polisi mengambil alih penanganan kejadian
Prosedur Code Pink ini harus senantiasa dilakukan simulasi secara berkala, agar semua staf yang bertugas terbiasa dan dapat merespon kejadian dengan cepat dan tepat.
Berdasarkan paparan di atas tampak sangat jelas bahwa pencegahan penculikan lebih sederhana dibandingkan penanganan penculikan yang sangat rumit dan membutuhkan effort yang sangat besar.
BANDARLAMPUNG (jpnn.com) – Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai belum berjalan maksimal. Sebab, masih banyak warga yang menjadi peserta program nasional tersebut dianaktirikan saat berobat. Terkait permasalahan ini, Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun meminta Dinas Kesehatan (Diskes) berperan aktif mengawasi pelaksanaan BPJS.
PADANG, KOMPAS.com– Pelayanan dengan ukuran tertentu (standarisasi) menjadi kunci sukses pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari rumah sakit kepada pasien. Standar JKN yang jelas memungkinkan pasien dengan diagnosis sama mendapat layanan yang setara. Dengan adanya standarisasi, pelayanan JKN juga akan lebih efektif karena pasien hanya melakukan pemeriksaan yang penting baginya.
Liputan6.com, Jakarta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan tiga bulan sejak Januari 2014 lalu. Pro dan kontra mewarnai berjalannya program ini. Selain itu berbagai kendala masih juga ditemui di lapangan, namun pihak Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan optimis tidak akan mengalami gulung tikar.
PADANG, KOMPAS.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat sambutan positif dari masyarakat terbukti dari jumlah peserta yang terus meningkat. Dampaknya, biaya kapitasi untuk fasilitas kesehatan (faskes) primer juga terus meningkat. Namun hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan lain, mungkinkah JKN lebih berorientasi pengobatan (kuratif) dibandingkan promotif atau preventif?
PADANG, KOMPAS.com – Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata memang tak selalu lancar. JKN bertujuan meningkatkan standar kesehatan namun manfaat ini sulit didapat jika tidak diikuti perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat dan tenaga kesehatan perlu memahami keuntungan JKN bagi mereka.
Hukumonline.com – Seorang tenaga verifikator independen program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Dwi Arifianto mempersoalkan Pasal 60 ayat (2) huruf a UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dia merasa dirugikan akibat berlakunya ketentuan penghapusan program Jamkesmas itu yang berujung PHK lebih dari 1.500 tenaga verifikator independen Jamkesmas dan Jamkesda. 
Kompas.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengimbau rumah sakit untuk meninjau perangkat peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal itu bisa diunduh di situs bpjs-kesehatan.go.id.